Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini merupakan penelitian kajian pragmatik, yaitu tindak tutur direktif pada percakapan zelfstandig thuisverpleegkundige (perawat mandiri) dan pasien di Veurne, Belgia. Tujuan dari penelitian ini adalah memaparkan jenis-jenis tindak tutur direktif yang terjadi antara perawat dan pasien dan mengidentifikasi jenis tindak tutur yang lebih dominan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan analisis dilakukan untuk mengklasifikasikan tindak tutur direktif yang ditemukan dengan menggunakan teori Bach dan Harnish (1993). Hasil penelitian ini menunjukkan adanya lebih banyak tindak tutur direktif questions dengan jenis ungkapan bertanya, menginterogasi, menyelidiki yang digunakan dalam percakapan perawat mandiri dan pasien dibandingkan dengan tindak tutur direktif lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tindak tutur direktif dalam layanan kesehatan ......This research is a pragmatic study that is focused on directive speech act of conversations between zelfstandig thuisverpleegkundige and patient in Veurne, Belgium. The aim of this study is to describe the directive speeches between the home nurse and the patient and to find out what kind of directive speech act is more dominant. This research uses descriptive qualitative method and the analysis is done to classify the directive speech acts found into several types of expression using the theory of Bach and Harnish (1993). The result of the research shows that there are more directive questions found which expresse asking, interrogating, and investigating compared to other directive speech acts. This research is expected to provide readers with more knowledge about directive speech acts in health care

Abstrak :
Penelitian ini memperkenalkan terapi bermain sebagai metode intervensi sosial dalam membantu anak yang mengalami kesulitan dalam emosional dan psikososial. Intervensi dilakukan terhadap tiga studi kasus pada anak yang mengalami stres, kedukaan dan keterlambatan perkembangan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan Single-Case Design yang menggabungkan praktek klinis dan penelitian berdasarkan evidence-based practice untuk melihat bagaimana pengaruh intervensi terapi bermain dalam mengatasi permasalahan emosional dan psikososial pada anak-anak dengan menggunakan pendekatan Multidimensional dalam pembangunan manusia. Data-data dikumpulkan melalui pengukuran dengan menggunakan instrumen Strength and Difficulties Questionnaire (SDQ) yang memiliki aspek-aspek emotional, conduct, hyperactivity, peer dan Pro-Social; wawancara mendalam dan observasi. Asesmen dilakukan berdasarkan pengukuran skor SDQ di fase baseline. Pada fase ulasan dan fase akhir dilakukan pengukuran kembali untuk mengetahui perubahan dan pencapaian dari intervensi. Hasil penelitian ini mendeskripsikan pencapaian dan perubahan positif yang diperoleh dari anak-anak yang mendapatkan intervensi terapi bermain. Peneliti merekomendasikan spesialisasi pada pekerja sosial dalam memberikan intervensi sosial menggunakan metode terapi bermain.

Abstrak :
ABSTRAK
Krisis imigran yang melanda Eropa berdampak pada negara anggota, salah satunya Denmark. Denmark memberlakukan kebijakan dalam Asylum Packet 2016 untuk menghentikan Denmark sebagai negara yang menarik bagi para pencari suaka. Kebijakan Asylum Packet 2016 banyak menuai kontrovesi dengan adanya peraturan ldquo;Jewellery Law rdquo;. Kebijakan ini berkaitan dengan upaya pengendalian sosial dalam masyarakat Denmark. Keadilan dalam proses pembuatan dipertanyakan karena kebijakan ini melanggar hak asasi manusia dan diskiriminasi. Terdapat campur tangan politik sayap kanan dalam pembuatan kebijakan dan penyebaran stigma negatif imigran. Adapun pada perspektif multikulturalisme, hal ini menjadi penghambat proses integrasi, apabila pada prakteknya masyarakat dominan di Denmark tidak dapat mengakomodir fasilitas dan kebutuhan minoritas. Kymlicka menetapkan lima karakteristik dan jika kondisi fasilitas ini terpenuhi, maka multikulturalisme dapat dijadikan pilihan dengan risiko yang rendah dan hasil multikulturalisme dapat digunakan untuk mengakomodasi keragaman. Kebijakan ini juga telah menentang ketentuan directive Uni Eropa. Pada sisi lain, kebijakan Asylum Packet 2016 menunjukan bahwa hukum Uni Eropa memiliki kelemahan dan kelonggaran hukum di dalamnya.

---

ABSTRACT
Immigrant crisis that hit the European impact on the Member States, including Denmark. Denmark enacted a policy in Asylum Packet 2016 to stop Denmark as an attractive country for asylum seekers. The policy of Asylum Packet 2016 reaps a lot of controversy with the rule of ldquo Jewellery Law rdquo . This policy is concerned with the attempts of social control in Danish society. Justice in thr process of making make it questionable because this policy violates human rights and discrimination. There is a right wing political interference in policy making and the spread of negative stigma of immigrants. As for the perspektive of multiculturalism, it is becoming a barrier to the process of integration, if in practice the dominant society in Denmark can not accommodate the facilities and the needs of minorities. Kymlicka set five characteristics and if the conditions of this facility are met, then multiculturalism can be a low risk choice and multicultural result can be used to accommodate diversity. This policy has also opposed provisions of the EU directive. On the other hand, Asylum Packet 2016 policy indicate that EU law has weaknesses and legal looseness in it.

Abstrak :
Gagasan model haluan negara menjadi tren dunia sebagai arah dan pedoman mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara dalam Konstitusi, termasuk anutan ideologi dan sistem pemerintahan. Penelusuran model haluan negara dari penyusun dan pembentukan dasar hukum, serta rekonstruksi ideal dari perjalanan konstitusional Indonesia. Penggunaan metode penelitian penulisan ini ialah metode yuridis normatif, dengan tipologi preskriptif serta pelajaran dari beberapa negara sebagai pembanding. Luaran penelitian ini mengungkap keberadaan model haluan negara didasarkan sebagai arah dan pedoman penyelenggaraan pemerintahan negara bersumber pada Konstitusi. Perumusan model haluan negara mengandung nilai dan prinsip dapat bersifat fundamental, serta bersifat instrumental dan operasional. Model haluan negara Indonesia pernah menjadi ‘mercusuar’ pembangunan berkelanjutan dan berkesinambungan, berdasarkan Pasal 3 UUD 1945. Akan tetapi, dihilangkan seiring dengan kewenangan MPR-RI menetapkan GBHN. Atas kesepakatan dasar penguatan sistem presidensial, model haluan negara ‘hiatus’ dari Konstitusi Indonesia. Arah dan pedoman pembangunan pada Presiden dengan Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional serta Rencana Pembangunan berjangka. Gagasan rekonstruksi model haluan negara konstitusional Indonesia mengacu checks and balances sistem presidensial dan peraturan perundang-undangan. Model haluan negara yang bersifat fundamental diajukan oleh Presiden kepada DPR dan DPD dalam rumah MPR; bersifat instrumental diajukan oleh Presiden kepada DPR untuk dibahas dan mendapat persetujuan bersama; serta bersifat operasional Presiden sebagai kepala pemerintahan menetapkan dasar hukum pelaksanaan amanah haluan negara sebagai arah dan pedoman pembangunan nasional berkelanjutan dan berkesinambungan. Saran yang diberikan, mengembalikan keberadaan model haluan negara konstitusional dalam Konstitusi Indonesia melalui Perubahan UUD NRI Tahun 1945 terkait penetapan haluan negara dengan tetap mempertahankan materi muatan haluan konstitusional yang telah ada .......The idea of a state policy model has become a world trend as a direction and guideline for realizing the goals of the nation and state in the Constitution, including the ideology and system of government. Exploration of the state policy model, from the formulation and formation of the legal basis, as well as the ideal reconstruction of Indonesia's constitutional journey. The use of this research method is the normative juridical method, with prescriptive typology and lessons from several countries as a comparison. The output of this research reveals the existence of a state policy model based on the direction and guidelines for implementing state government based on the Constitution. The formulation of the state policy model containing values and principles can be fundamental, as well as instrumental and operational. The Indonesian state policy model was once a 'beacon' of sustainable and sustainable development, based on Article 3 of the 1945 Constitution. However, it was removed in line with the authority of the MPR-RI to stipulate the GBHN. Based on the basic agreement to strengthen the presidential system, the state policy model is on 'hiatus' from the Indonesian Constitution. Development directions and guidelines to the President with the National Planning and Development System and the Futures Development Plan. The idea of reconstructing the model of Indonesia's constitutional state policy refers to the checks and balances of the presidential system and statutory regulations. The fundamental state policy model is proposed by the President to the DPR and DPD in the house of the MPR; instrumental in nature is proposed by the President to the DPR for discussion and mutual approval; and operational in nature. The President as head of government stipulates the legal basis for implementing the mandate of the state policy as a direction and guideline for sustainable and sustainable national development. The advice given is to restore the existence of a constitutional state policy model in the Indonesian Constitution through the Amendment to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regarding the determination of the state policy while maintaining the existing content of the existing constitutional state policy.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive (RED) II 2018/2001 yang dikeluarkan oleh European Union (EU). Pemberlakuan regulasi mengenai Renewable Energy Directive II dapat menimbulkan kerugian bagi negara-negara pengekspor Crude Palm Oil (CPO) karena penggunaan CPO akan pelan-pelan dikurangi hingga 2030 untuk mencapai tujuan dari Renewable Energy Directive II. Skripsi ini secara khusus membahas mengenai apakah Delegated Regulation Renewable Energy Directive II melanggar prinsip non-discrimination atau tidak dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan Indonesia terhadap kebijakan RED II. Pelarangan penggunaan CPO disebabkan karena kelapa sawit dianggap sebagai tanaman yang mengakibatkan deforestasi dan tidak berkelanjutan serta berisiko tinggi. Skripsi ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normative karena penelitian ini mengkaji aturan-aturan terkait Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II terhadap prinsip non-discrimination serta pengaruhnya terhadap kebijakan perdagangan crude palm oil (CPO) di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Skripsi ini menyimpulkan bahwa Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II melanggar prinsip non- discrimination dan Indonesia dapat menggugat ke Dispute Settlement Body WTO. Skripsi ini menyarankan jika terjadi sengketa antara Indonesia dan EU langkah- langkah yang dapat diambil oleh pihak yang bersengketa harus sesuai dengan mekanisme DSU. ......This thesis discusses the Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive (RED) II 2018/2001 by the European Union (EU). The enforcement of regulations regarding Renewable Energy Directive II can cause losses for exporting countries of Crude Palm Oil (CPO) because the use of CPO will slowly be reduced until 2030 to achieve the objectives of Renewable Energy Directive II. This thesis specifically discusses whether Delegated Regulation Renewable Energy Directive II violates the principle of non-discrimination or not and what legal efforts Indonesia can make towards RED II policies. The ban on the use of CPO is because oil palm is considered a plant that causes deforestation and is unsustainable and high risk. This thesis is compiled using normative juridical method because this study examines the rules related to Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II on the principle of non- discrimination and its influence on the trade policy of crude palm oil (CPO) in Indonesia. Data collection in this study uses secondary data. This thesis concludes that the Delegated Regulation Supplementing Renewable Energy Directive II violates the principle of non-discrimination and Indonesia can sue the WTO Dispute Settlement Body This thesis suggests that if there is a dispute between Indonesia and the EU the steps that can be taken by the parties to the dispute must be in accordance with the DSU mechanism.

Abstrak :

Ancaman proteksionisme hijau di Uni Eropa tertera dalam Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II). Tesis ini mengkaji (i) hukum WTO tentang diskriminasi dan perlindungan lingkungan beserta pula (ii) alasan untuk Indonesia untuk mengajukan klaim bahwa RED II diskriminatif. Melalui penelitian hukum normatif yuridis dan pendekatan kualitatif, dapat disimpulkan bahwa pertama, hukum WTO terdiri dari beberapa artikel dalam Perjanjian Teknis Hambatan Perdagangan (TBT) dan Perjanjian Umum tentang Perdagangan dan Tarif (GATT), yang tertera dalam Pasal 2.1, 2.2, dan 5.1 Perjanjian TBT serta Pasal III: 4, XX (b), dan XX (g) dari GATT bersama dengan yurisprudensi yang relevan dari putusan WTO. Kedua, RED II bersifat diskriminatif karena konsep perubahan penggunaan lahan tidak langsung (ILUC), yang menargetkan pengurangan minyak sawit mentah (CPO) menjadi 0% pada tahun 2030, sedangkan produk domestik sejenisnya, yaitu minyak lobak, minyak kedelai, dan minyak biji bunga matahari tidak mendapatkan perlakuan yang sama. Sarannya adalah untuk menerapkan pasal-pasal yang telah diuraikan serta yurisprudensi yang relevan dalam hal Indonesia memutuskan untuk melanjutkan mekanisme penyelesaian sengketa di WTO. Selanjutnya, disarankan bahwa klaim Indonesia didukung oleh data ilmiah dan teknis untuk mendukung klaim hukum.

---

The threat of green protectionism in the European Union is prevalent within the enactment of Renewable Energy Directive 2018/2001 (RED II). This thesis examines (i) the WTO law on discrimination and environmental protection as well as (ii) the grounds for Indonesia to claim that RED II is discriminative. Through conducting a juridical normative legal research whilst applying a qualitative approach, it can be concluded that firstly, the WTO law comprised of several articles in the Technical Barriers to Trade (TBT) Agreement and General Agreement on Trade and Tariff (GATT), which includes but not limited to Article 2.1, 2.2, and 5.1 TBT Agreement as well as Article III:4, XX (b), and XX (g) of GATT alongside with the relevant jurisprudence of WTO case laws. Secondly, RED II is discriminatory due to the concept of indirect land use change (ILUC), which targets the reduction of crude palm oil (CPO) to 0% in the year 2030, whereas like products, namely rapeseed oil, soybean oil, and sunflower seed oil, are exempted from such reduction. The suggestion would be to apply the aforementioned Articles, as well as the relevant jurisprudence, in the event that Indonesia decides to continue the dispute settlement mechanism within the WTO. Next, it is suggested that the claims are supported by further research on scientific and technical data in addition to the legal claims.

Abstrak :
Tindak tutur memohon merupakan salah satu jenis tindak tutur yang termasuk dalam kategori tindak tutur direktif. Tindak tutur direktif itu sendiri adalah bagian dari teori tindak tutur yang dikemukakan oleh Searle (1975). Penelitian mengenai strategi memohon ini belum banyak dilakukan, terutama di dalam bahasa Inggris yang diujarkan oleh pemelajar Indonesia. Penelitian mengenai strategi memohon dalam bahasa Indonesia telah dilakukan oleh peneliti asing, yaitu Tim Hassal (1999) dari Australia. Penelitian ini bertujuan mengamati, memerikan, serta menjelaskan bentuk-bentuk tindak tutur memohon dan strateginya di dalam bahasa Inggris di kalangan penutur Indonesia yang mempelajari bahasa Inggris. Pengamatan, pemerian dan penjelasan mencakup pengelompokan bentuk-bentuk ujaran memohon berdasarkan situasi hipotetis (yang mempunyai variabel kekuasaan, solidaritas dan publik atau nonpublik sebagai latar komunikasi), serta nilai kepatutan memohon yang diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin dan semester. Teori yang menjadi landasan di dalam penelitian ini adalah teori Austin (1962), dan Searle (1975) mengenai teori tindak tutur, teori Leech (1983) mengenai prinsip kesantunan, teori Trosborg (1995) mengenai strategi memohon, serta teori Brown dan Levinson (1978) tentang kesantunan berbahasa. Korpus data penelitian berupa kuesioner yang dibagikan kepada mahasiswa Indonesia pemelajar bahasa lnggris di dua universitas. Metode analisis kuantitatif dengan menghitung kekerapan kemunculan setiap bentuk ujaran memohon dan Uji-t untuk menghitung signifikansi ujaran memohon yang diujarkan oleh kelompok laki-laki dan perempuan. Dari analisis data penelitian ini diperoleh temuan bahwa variabel kekuasaan tidak cukup signifikan dalam pembentukan ujaran memohon di kalangan responden. Variabel salidaritas justru mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam pembentukan ujaran memohon. Terakhir, variabel publik atau nonpublik tidak mempunyai pengaruh apa-apa di dalam proses pembentukan ujaran memohon ini. Temuan lain yang menarik adalah kelompok perempuan lebih kerap menggunakan strategi memohon Imperatif daripada kelompok laki-laki. Hal ini bertentangan dengan teori kesantunan yang dikemukakan oleh Lakoff, (1975) bahwa perempuan mempunyai bahasa yang lebih santun daripada laki-laki. Pendapat ini sejalan dengan temuan Gunarwan (1992) bahwa bentuk Imperatif merupakan bentuk ujaran direktif yang dianggap paling tidak santun. Trosborg (1995) juga mendukung pernyataan ini bahwa semakin langsung pernyataan itu semakin kurang santun. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mungkin saja akibat adanya pergeseran nilai budaya mengenai feminisme. Tentunya hal ini perlu dikaji lebih dalam lagi.

Abstrak :
Penelitian dilakukan untuk mengetahui pengaruh dari Top Management Team Cognitive Conflict sebagai mediator terhadap pengaruh antara Empowering Leadership, Directive Leadership dan Narcissistic Leadership terhadap Strategic Decisions Comprehensiveness serta pengaruh mediasi dari Strategic Decisions Comprehensiveness pada pengaruh antara Empowering Leadership, Directive Leadership dan Narcissistic Leadership terhadap Project Performance. Data dikumpulkan melalui kuesioner dan dianalisis menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). Sejumlah 109 proyek konstruksi di Indonesia berpartisipasi menjadi sampel penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Empowering Leadership dan Directive Leadership adalah tipe kepemimpinan yang menyumbangkan hasil positif terhadap Project Performance secara keseluruhan dan akan lebih meningkat lagi ketika di mediasi oleh Strategic Decisions Comprehensiveness. Namun perlu juga diperhatikan bahwa faktor konflik pada level Site Manager dapat memberikan pengaruh negatif pada strategi dalam proses pengambilan keputusan dan kinerja perusahaan secara keseluruhan. Perusahaan perlu memberikan edukasi kepada para Project Manager tentang cara memimpin sebuah proyek konstruksi dengan gaya kepemimpinan yang empowering dan directive serta memberikan edukasi dalam menyusun strategi dalam pengambilan keputusan selama berjalannya proyek. ......The study was conducted to determine the effect of Top Management Team Cognitive Conflict as a mediator on the effect of Empowering Leadership, Directive Leadership and Narcissistic Leadership on Strategic Decisions Comprehensiveness and the mediating effect of Strategic Decisions Comprehensiveness on the influence of Empowering Leadership, Directive Leadership and Narcissistic Leadership on Project Performance. Data were collected through questionnaires and analyzed using Structural Equation Modeling (SEM). A total of 109 construction projects in Indonesia participated in the research sample. The results show that Empowering Leadership and Directive Leadership are types of leadership that contribute positive results to Project Performance as a whole and will increase even more when mediated by Strategic Decisions Comprehensiveness. However, it should also be noted that conflict factors at the Site Manager level can have a negative influence on strategy in the decision-making process and overall company performance. Companies need to provide education to Project Managers on how to lead a construction project with an empowering and Directive Leadership style and provide education in formulating strategies for decision making throughout the project.

Abstrak :
Tesis ini memfokuskan diri pada strategi kesantunan tindak tutur direktif dalam novel bahasa Jepang. Novel yang digunakan sebagai sumber data adalah catatan harian penulisnya, berjudul Ichi Rittoru no Namida ‘One Litre of Tears’ karya Kito Aya yang diterbitkan pada Februari 2005 (17 Heisei).Penelitian ini bertujuan menemukan strategi kesantunan direktif di dalam novel. Melalui ancangan kualitatif dengan metode analisis kontekstual, ditemukan lima strategi kesantunan untuk menyatakan direktif, sesuai dengan yang diajukan oleh Brown & Levinson (1987), antara lain: (1) bald on record (langsung), (2) on record dengan kompensasi kesantunan positif, (3) on record dengan kompensasi kesantunan negatif, (4) off record (samar-samar), dan (5) bertutur di dalam hati (diam).Strategi kesantunan direktif secara terus terang direalisasikan melalui pemarkah gramatikal [kudasai], (~te], dan [~te goran]; penggunaan fatis [ne] dan [yo]. Strategi kesantunan direktif dengan kompensasi kesantunan positif direalisasikan melalui promise, include both S & H in the activity, intensify interest to H, gtve reason, assert or presuppose S's knowledge of and concem for H’s wants, dan gtve gift. Strategi kesantunan direktif dengan kompensasi kesantunan negatif direalisasikan melalui penggunaan guestions & hedge, impersonalize S & H, dan be conventionally indirect. Strategi kesantunan direktif secara samar-samar direalisasikan melalui use ellipsis, be vague, dan give hints. Kesantunan direktif dalam hati direalisasikan dengan diam. Dari kelima strategi kesantunan direktif tersebut, ditemukan bahwa strategi yang cenderung lebih banyak digunakan adalah kesantunan direktif positif. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan untuk penelitian selanjutnya dalam bahasa Jepang. ......This thesis focuses on politeness strategy of directive speech act in Japanese novel Ichi Rittoru no Namida (One Littre of Tears) written by Kito Aya. This primary data source is the writer’s journal, published on February 2005 (17 Heisei). Applying qualitative approach and contextual analysis method, it is found out that there are five politeness strategies to perfonn directive speech act, as proposed by Brown & Levinson (1987). They are (1) bald on record, (2) positive politeness, (3) negative politeness, (4) off record, and (5) silent strategy. The first strategy is realized by grammatical marker [kudasai], [~te], and [~te goran]; phatic expression [ne] and [yo]. Second strategy is realized by making promise, including both S & H in the activity, intensifying interest to H, giving reason, asserting or presupposing S’s knowledge of and concem for H’s wants, and giving gift. Third strategy is realized by using hedge and questions, impersonalizing S & H, and being conventionally indirect. The fourth strategy is realized by using ellipsis, being vague, and giving hints. Silent strategy in directive politeness is realized by saying nothing. The finding shows that positive politeness tends to be used more frequently. The finding of this research serves as the synchronic linguistic data for further research in the topic.

Abstrak :
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk meninjau pengukuran kecukupan modal perusahaan efek menggunakan metode Basel Accord. Sesuai dengan peraturan Bapepam No V.D.5 tentang modal kerja bersih disesuikan (MKBD) dimana aset lancar dikurangi liabilitas ditambah peringkat liabilitas dikurangi penyesuaian risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, dan risiko kegiatan usaha. Data yang digunakan berupa data laporan MKBD perusahaan efek sejak 1 Februari 2012 sampai dengan 30 April 2012. Dilakukan pemodelan modal kerja bersih disesuaikan menggunakan pendekatan capital adequacy directive atau yang lebih dikenal dengan Basel Accord. Pemodelan diterapkan pada perusahaan efek nasional dan patungan yang memiliki aset tertinggi dan terendah. Dari hasil pemodelan diperoleh modal kerja bersih disesuaikan lebih rendah jika menggunakan metode Basel Accord dibandingkan dengan MKBD yang sudah ada. Penyesuaian risiko pasar dinilai lebih rendah jika menggunakan pendekatan capital adequacy directive, sedangkan pendekatan kegiatan usaha lebih tinggi, dan tidak ada perbedaan terhadap penyesuaian risiko lainnya.

---

Abstract
This study aims to review the financial intermediaries?s capital adequacy measurement using the Basel Accord method. In accordance with Bapepam regulations V.D.5 on adjusted net working capital (MKBD) where current assets minus liabilities minus liabilities plus the rank adjustment of liquidity risk, market risk, credit risk, and risk activities. The data used in the form of securities companies report data MKBD since February 1, 2012 until 30 April 2012. Modeling conducted using the adjusted net working capital approach to capital adequacy directive or better known as the Basel Accord. Modeling applied to a national securities firms and joint ventures that have the highest and lowest asset. Modeling results obtained from the adjusted net working capital using Basel Accord is lower when compared with existing MKBD. Adjustment of market risk lower if the capital adequacy directive approach, whereas the higher operational risk , and no difference to other risk adjustment.