Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mencoba membahas tentang Seleksi Pengisian Jabatan Kepala Sub Dinas Dinas Sosial Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Pengisian jabatan, khususnya bentuk jabatan-jabatan Kepala Sub Dinas merupakan hal yang sangat panting dalam pembinaan dan pengembangan karir di lingkungan Dinas Sosial Propinsi DKI Jakarta. Hal terscbut disebabkan, karena jabatan Kepala Sub Dinas merupakan jabatan kunci (key pm-ififm) yang menjadi terminal penyampaian arus informasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Posisi mereka sangat penting, karena mereka harus mampu menjabarakan perintah atasan ke dalaln beberapa macam perintah dan arahan untuk dilaksanakan sccara rinci oleh para pejabat tingkat bawah. Namun dalam prosedur pengisian jabatan begjtu panting ini selama ini hanya mengacu pada Peraturan Pemenrintah RI Nomor 15 Tahun 1994 tanggal 18ApriI 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural dan Keputusan Kepala Badan Administrasi Nomar 05 Tahun 1995 tanggal 15 Februari 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, yang pada akhirnya melahirkan pcjabat yang tidak sesuai dengan tuntutan dan harapan jabatan di Dinas Sosial. Atau dapat dikatakan bahwa prosedur pengisian jabatan yang lama masih kurang mengukur aspek kompetensi dari calon pejabat. Penulisan tugas akhir ini bertujuan untuk mendapalkan cara yang efektif dalam mendapatkan calon pejabat Kepala Sub Dinas di Dinas Susial yang memiliki kemampuan yang memadai untuk mengisi jabaian sesuai dcngan tumutan jabalan dan manfaat yang ingin dicapai adalah adanya bahan pertimbangan untuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) dalam melaksanakan prosedur pengisian jabatan di lingkungan Dinas Sosial.

Abstrak :
ABSTRAK
UUD 1945 pasal 28 H menetapkan bahwa kesehatan adalah hak fundamental setiap warga. Negara bertanggung jawab mengatur agar terpenuhinya hak hidup sehat bagi penduduknya termasuk bagi masyarakat miskin dan tidak mampu. UU no.36 Tahun 2009 pasal 50 ayat 4 menjelaskan, dalam meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kesehatan berdasarkan fungsi sosial, dilaksanakan melalui kerjasama antar Pemerintah dan antar lintas sektor. RSUD Kab. Bekasi mengalami permasalahan dalam hal pemulangan dan penguburan pasien PGOT. Penelitian ini menggunakan pendekatan dari William N. Dunn dan David Easton serta Azrul Azwar. Wawancara mendalam dan FGD digunakan dalam mencari akar permasalahan dalam siklus masukan-proses-keluaran.Hasil penelitian menunjukkan dalam proses pemulangan dan penguburan pasien PGOT diperlukan kebijakan lintas sektoral antara RSUD Kab. Bekasi dengan Dinas terkait salah satunya Dinas Sosial. Diperlukan peran serta stake holder, masyarakat dan komitmen pemerintah, karena PGOT Kab. Bekasi dalam keadaan hidup ataupun meninggal merupakan warga Negara Indonesia yang perlu diperhatikan nasibnya.

---

Abstract
UUD 1945 pasal 28 H stipulates that health is a fundamental right of every citizan. State is responsible for arranging the fulfillment of the rights of healthy life for its residents including the poor and unable. Law no.36 of 2009 article 50 paragraph 4 explained, in improving and developing health services based on social function, implemented through cooperation between governments and between sectors. RSUD district of Bekasi have a problem in terms of repatriation and burial of patients PGOT. This study uses the approach of William N. Dunn and David Easton and Azrul Azwar. In-depth interviews and FGDs used in finding the root causes of the problem in the cycle of the input-process-output. The results showed in the process of repatriation and burial PGOT patients required intersectoral policies, between the Hospital District of Bekasi associated with related agency, Department of Social Services is one of them. Participation from stakeholders, community and government commitment is required. Because PGOT from Bekasi distric, alive or dead is a citizen of Indonesia to consider his fate.

Abstrak :
Sejak program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sejahtera (P2WKSS) diimplementasikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Kabupaten Bogor turut berpartisipasi dalam menyelenggarakan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui program WRSE yang menyasar perempuan pencari nafkah utama dan/atau pembantu pencari nafkah dalam rumah tangga miskin. Namun, Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Bogor di tahun 2019 berada di posisi terendah kedua di Provinsi Jawa Barat, yang salah satunya menunjukan masih terdapat ketimpangan distribusi pendapatan antara perempuan dan laki-laki. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hasil pelaksanaan program WRSE di Desa Bangunjaya, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor dengan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data gabungan atau mixed methods. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari wawancara mendalam, studi kepustakaan, dan survei. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program belum mampu menyelesaikan permasalahan kemiskinan perempuan di Kabupaten Bogor karena tidak memenuhi kebutuhan strategis gender. Faktor lainnya ialah pada saat pelaksanaan program tidak menyediakan Tempat Penitipan Anak (TPA), keterbatasan pemberian modal awal untuk usaha, jangka waktu pelatihan keterampilan terlalu pendek, dan tidak dilakukan monitoring lanjutan. ......Ever since the Bogor Regency Department of Women Empowerment, Child Protection, Human Population Control, and Family Planning (DP3AP2KB) implement the Increasing Role of Women Towards a Prosperous Family (P2WKSS) program, the Bogor Regency Department of Social Service has participated in organizing women's economic empowerment through the Socio-Economic Vulnerable Women (WRSE) program. The program targets women who classified as the primary breadwinners and assistant breadwinners in poor households. However, Bogor Regency's Gender Empowerment Index (IDG) in 2019 was at the second-lowest in West Java Province, showing inequality in income distribution between women and men. Therefore, this study analyzes the implementation results of the Socio-Economic Vulnerable Women (WRSE) program in the Bangunjaya Village, Cigudeg District, Bogor Regency using the Context, Input, Process, Product (CIPP) evaluation model. This research conducted post-positivist approach which combined qualitative and quantitative data collection techniques. This research collects data through semi-structured in-depth interviews, document studies, and surveys. The result shows that the program has not reduced women's poverty in Bogor Regency because the program design does not meet gender strategic need. Also, during the program implementation, it did not provide a Child Care Center (TPA), has limited initial capital for businesses, the period of skills training was too short, and further monitoring was not carried out.