Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Usaha kecil dan menengah (UKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, memberikan kontribusi signifikan terhadap produk domestik bruto (PDB) dan penciptaan lapangan kerja. Namun akibat dampak pandemi COVID-19, kontribusi UKM terhadap PDB menurun. Transformasi digital menjadi solusi yang diusulkan untuk menghadapi tantangan ini. Banyak UKM telah mengadopsi digitalisasi, meskipun menghadapi kendala seperti pemasaran produk, akses permodalan, persediaan bahan baku, dan adopsi teknologi digital. Peluang digitalisasi termasuk peningkatan efisiensi dan akses pasar global melalui internet yang meluas di Indonesia. Rekomendasi strategis meliputi implementasi sistem manajemen produksi terintegrasi, pemindaian dan digitalisasi dokumen, analisis data pelanggan, dan pelatihan keterampilan digital dasar. Studi ini menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk merancang strategi transformasi digital, dengan fokus utama pada perencanaan proses bisnis internal UKM pakaian jadi. Langkah-langkah strategis diusulkan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan adaptabilitas, termasuk penggunaan teknologi yang tepat, pelatihan karyawan, dan restrukturisasi organisasi. Tujuan jangka pendek (6-12 bulan) dan jangka panjang (5 tahun) telah ditetapkan untuk membantu UKM mencapai kematangan transformasi digital yang lebih tinggi. Dengan fokus pada proses bisnis internal, langkah-langkah ini diharapkan dapat membawa UKM pakaian jadi ke tingkat yang lebih maju dalam era digital.

---

Small and medium enterprises (SMEs) play an important role in the Indonesian economy, making a significant contribution to gross domestic product (GDP) and job creation. However, due to the impact of the COVID-19 pandemic, the contribution of SMEs to GDP has decreased. Digital transformation is a proposed solution to overcome this challenge. Many SMEs have adopted digitalization, even though they face obstacles such as product marketing, access to capital, raw material supplies, and the application of digital technology. Digitalization opportunities include increasing efficiency and expanding global market access via the internet in Indonesia. Strategy recommendations include implementing an integrated production management system, document scanning and digitization, customer data analysis, and basic digital skills training. This study uses the Analytic Hierarchy Process (AHP) method to design a digital transformation strategy, with the main focus on planning the internal business processes of apparel SMEs. Strategic measures are proposed to increase efficiency, productivity, and adaptability, including appropriate use of technology, employee training, and organizational reconstruction. Short-term (6-12 months) and long-term (5 years) goals have been set to help SMEs achieve higher digital transformation maturity. By focusing on internal business processes, these steps are expected to bring SME clothing to a more advanced level in the digital era."

"Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana jejaring sosial dalam manajemen pengetahuan sosial bermain mengimplementasikan program digitalisasi UMKM. Penelitian sebelumnya menjelaskan hal itu manajemen pengetahuan memiliki peran penting dalam mengembangkan organisasi atau perusahaan, serta digitalisasi bisnis di UMKM (Nonaka, 1995; Nguyen, 2011; Choochote, 2012;). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, penelitian ini lebih fokus pada aspek sosial manajemen pengetahuan atau yang kemudian disebut manajemen pengetahuan sosial yang berfokus pada peran jejaring sosial di dalamnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mendalam metode wawancara dan observasi lapangan menggunakan Kelompok UKM Belimbing sebagai objek penelitian. Dalam tulisan ini, diskusi tentang jejaring sosial berfokus pada ikatan jaringan yang termasuk ikatan kuat, ikatan lemah, dan lubang struktural.Temuan dalam tulisan ini menjelaskan perbedaan dalam penerapan pengetahuan digitalisasi UMKM berdasarkan posisi dan ikatan jejaring sosial yang mereka miliki. UMKM dengan ikatan lemah lebih baik mampu menerapkan pengetatan digitalisasi bisnis lebih efisien daripada pelaku UMKM dengan ikatan yang kuat karena keanekaragaman sumber daya pengetahuan mereka, yang mendukung teori Granovetter (1973) tentang kekuatan ikatan lemah. Sedangkan di diskusi lubang struktural, penelitian ini menemukan bahwa lubang struktural sebenarnya berada di individu dengan ikatan kuat yang merupakan kritik terhadap teori lubang struktural Burt (1922) dan Granovetter (1973) yang menjelaskan bahwa lubang struktural umumnya pada individu dengan ikatan lemah.

---

This study aims to see how social networks in social knowledge management play implementing the MSME digitalization program. Previous research explains that knowledge management has an important role in developing organizations or companies, as well as digitizing businesses in MSMEs (Nonaka, 1995; Nguyen, 2011; Choochote, 2012;). In contrast to previous research, this research focuses more on the social aspects of knowledge management or what is later called social knowledge management that focuses on the role of social networks in it. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews and field observations using the Starfruit UKM as the research object. In this paper, discussions about social networking focus on network ties which includes strong bonds, weak bonds, and structural holes.

The findings in this paper explain the differences in the application of MSME digitalization knowledge based on their social networking positions and ties. MSMEs with weak ties are better able to apply business digitization tightening more efficiently than MSMEs with strong ties because of the diversity of their knowledge resources, which supports Granovetter's (1973) theory of the strength of weak ties. Whereas in the discussion of structural holes, this study found that structural holes are actually in individuals with strong bonds which is a critique of the theory of structural holes Burt (1922) and Granovetter (1973) who explain that structural holes are generally in individuals with weak ties."

"Defisit anggaran akibat pemberian stimulus dimasa Coronavirus disease COVID-19 serta meningkatnya digitalisasi ekonomi, mendorong Pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Penunjukan Pemungut, Pemungutan, dan Penyetoran, serta Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean Melalui Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMK 48/2020) sebagai salah satu sumber penerimaan baru. Studi ini menganalisis peraturan tersebut menggunakan metode Regulatory Impact Assessment (RIA) guna mengetahui dampak bagi seluruh pemangku kepentingan dengan memberikan tiga alternatif kebijakan. Alternatif 1 yaitu opsi do nothing diartikan bahwa Pemerintah tidak mengenakan PPN atas Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), alternatif 2 yaitu pengenaan PPN sesuai PMK 48/2020, dan alternatif 3 yaitu pengenaan PPN dengan penambahan ketentuan baru. Berdasarkan hasil analisis biaya dan manfaat, alternatif 3: Pengenaan PPN dengan penambahan ketentuan baru merupakan opsi yang dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah karena memberikan manfaat yang paling besar dan biaya yang paling kecil."

"Komunikasi ilmiah (scholarly communication) dapat berjalan lancar apabila kelompok kepentingan sebagai satu mata rantai berfungsi dengan baik. Seluruh komponen memiliki peran penting untuk menciptakan suatu komunikasi ilmiah yang sehat. Perpustakaan sebagai salah satu kelompok kepentingan memiliki posisi strategis di dalamnya.Tulisan ini menekankan pada peran perpustakaan sebagai salah satu kelompok kepentingan dalam mata rantai komunikasi ilmiah.Berbagai kelompok kepentingan mewarnai proses komunikasi ilmiah. Fungsi perpustakaan sebagai pusat informasi yang mengumpulkan dan menyebarkan berbagai jenis karya baik dalam yang dikategorikan ilmiah maupun yang tidak.Agar supaya seluruh karya tersebut dapat dikomunikasikan kembali kepada pemustaka diperlukan beberapa langkah dalam bentuk kebijakan lanjutan. Perpustakaan perlu membuat kebijakan dalam hal jenis koleksi yang akan didigitalisasikan, hal akses, infrastruktur jaringan dan internet sampai dengan SDM yang dalam hal ini pustakawan. Apabila seluruh unsur di atas diperhatikan dengan baik maka perpustakaan secara langsung sudah dapat menjalankan perannya dengan baik sebagaimana yang diharapkan satu sistem komunikasi ilmiah."