Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Contents :- Table of Contents by Author - The Use of Intelligent Compression for Future IPTV Networks - The IPTV/VoD Challenge: Upcoming Business Models - IPTV and End-to-End Video Solution - NOW Broadband TV - Enhancing the IPTV Service Architecture to Enable Service Innovation - Next-Generation Architecture for IPTV Middleware - The Set-Top Conundrum: A Market Case for Customized Integrated Media Devices - The IPTV Challenge for Telco Operators - Internet TV versus IPTV versus Web TV - Community TV: A Social and Personalized TV Experience - Maximizing IPTV Triple-Play Market Potential - Considerations for Deployment of IPTV on Passive Optical Networks - Toward Less Homogenous TV - nPVR and Integrated Caching Module (NCM) - Network Management, Surveillance, and Testing for IPTV Service Assurance - Emerging IPTV Solution Deployment: Riding on a Telco�s Network - Requirements of the New IPTV Network: Beyond Optimization - IPTV Operators� Strategies and the Italian Experience - Video Network Architectures for the Telcos: Challenges and Solutions - IPTV: The Clear Picture - The Convergence of IPTV and HTPC - Toward a Set-Top Box Portable Software Stack - Service Implications of Switching, Multiplexing, and QoS in Broadband Metro Networks - Looking Inside IPTV - The IPTV Challenge - Driving IPTV Growth: The Challenges and Perspectives - IPTV Has Become a Global Reality and Has Improved Quality of Service - Achieving High Performance with Your Video-over�IP Strategy - IPTV Success: Lessons from the Front Line - Acronym Guide "

"Digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia merupakan suatu keniscayaan yang disebabkan oleh perkembangan teknologi penyiaran. Implikasinya, seluruh lembaga penyiaran swasta harus mengubah teknologi siarannya dari analog menuju digital. Pada awalnya pemerintah menetapkan analogue switch off pada tahun 2018, namun akibat terganjal oleh regulasi yang belum matang dan penolakan dari beberapa pihak menyebabkan pelaksanaan digitalisasi penyiaran televisi terhambat. Penelitian ini menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia menurut perspektif tata kelola interaktif. Analisis interaksi dilakukan pada aktor negara, pasar dan masyarakat sipil. Dalam menganalisis interaksi yang terjadi diantara aktor yang terlibat dalam digitalisasi penyiaran televisi, penulis menggunakan teori interactive governance yang dikemukakan oleh Kooiman. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis interaksi antara negara, pasar dan masyarakat sipil dalam digitalisasi penyiaran televisi menurut perspektif tata kelola interaktif (interactive governance). Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis ilustratif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa (1)bentuk interaksi yang disengaja pada level aktor merupakan campuran dari bentuk interaksi partisipatif, kolaboratif serta kebijakan dan manajemen. (2) bentuk interaksi yang dominan pada level struktural adalah interaksi pemerintah hierarki.

---

The digitalization of television broadcasting in Indonesia is a necessity caused by the development of broadcast technology. The implication is that all private broadcasters must change their broadcast technology from analog to digital. Initially the government set the analogue switch off in 2018, but due to being hampered by immature regulations and the refusal of some parties, the implementation of television broadcasting digitalization was impeded. This study analyzes interactions between actors involved in digitizing television broadcasting in Indonesia according to an interactive governance perspective. Interaction analysis is carried out on state, markets and civil society actors. In analyzing the interactions that occur between actors involved in digitizing television broadcasting, the writer uses the theory of interactive governance proposed by Kooiman. The purpose of this study is to analyze the interaction between the state, the market and civil society in digitizing television broadcasting according to an interactive governance perspective. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using illustrative analysis techniques. The results of the study show that (1) the form of intentional interaction at the actor level is a mixture of participatory, collaborative and policy and management interactions. (2) the dominant form of interaction at the structural level is the interaction of the hierarchical government."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dominasi kepentingan pemodalbesar dalam pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor22 Tahun 2011 mengenai penyiaran digital di Indonesia. Dalam prosespembentukannya pemerintah menggunakan kekuasaannya melakukan sejumlahlangkah yang bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran bahkan mekanismepembentukan regulasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yangmemandang pembentukan Permen terkait penyiaran digital menjadi bagian dariupaya terencana pemilik modal untuk melanggengkan penjajahan ekonomi danpolitik. Teori strukturasi Anthony Giddens dikaitkan dengan konsep strukturasiekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama dalam penelitian ini.Pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus digunakanuntuk memberikan deskripsi secara lengkap. Data dikumpulkan melaluiwawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melaluiPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 pemilikmodal besar mengontrol beberapa kebijakan pemerintah dengan membentukmodel baru lembaga penyiaran yang tidak disebutkan didalam Undang-UndangPenyiaran. Bentuk lembaga ini hanya melegalkan penyiaran eksisting saja,sehingga melanggengkan dominasi dengan lingkup yang lebih luas yaitu padapenyiaran digital serta berusaha mematikan kelompok-kelompok kecil. Penelitianini juga menunjukkan bahwa kebijakan penyiaran digital mampu menghasilkanserangkaian keuntungan ekonomi yang membuka ruang luas bagi ekspansi modal.Selain kepentingan ekonomi, kebijakan penyiaran digital juga ditentukan olehberagam agen yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan diIndonesia.

---

ABSTRACTThis study aimed to describe the dominance of large capital interests in theestablishment of Information and Communication Minister Regulation Number22 of 2011 regarding digital broadcasting in Indonesia. In the process ofgovernment formation using his power a number of measures that are contrary tothe Broadcasting Act and even the formation mechanism of regulation. Thisresearch uses a critical paradigm that sees the formation of a ministerial regulationrelated to digital broadcasting to be part of a planned effort to perpetuate theoccupation of the owners of capital and political economy. Structuration theoryof Anthony Giddens structuration linked to the concept of political economyVincent Mosco into a major theory in this study. Qualitative research approachwith a case study design is used to provide a complete description. Data werecollected through interviews and document study. The results showed that throughthe Minister of Communication and Information Technology Number 22 of 2011owners of big capital controls several government policies by establishing newmodels of broadcasters that are not mentioned in the Broadcasting Act. Forms ofthis institution only legalize the existing broadcasting only, thus perpetuating thedominance of a broader scope, namely on digital broadcasting and try to shut offsmall groups. This study also shows that digital broadcasting policy capable ofproducing a series of economic benefits that opens ample room for expansioncapital. In addition to economic interests, digital broadcasting policy is alsodetermined by a variety of agents that influence the decision making process inIndonesia."

"This book constitutes the refereed proceedings of the 9th International Forum on Digital TV and Wireless Multimedia Communication, IFTC 2012, Shanghai, China, November. The 69 revised full papers presented were carefully reviewed and selected from numerous submissions. The papers are organized in topical sections on image processing and pattern recognition; image and video analysis; image quality assessment; text image and speech processing; content retrieval and security; source coding; multimedia communication; new advances in broadband multimedia; human computer interface; 3D video."

"Contents : - Preface - Chapter One: Overview of IPTV Concepts, Developments, and Components - Chapter Two: Computer Networking Basics - Chapter Three: Overview of IPTV Components - Chapter Four: IPTV Systems' Components Design and Development - Chapter Five: Advanced Concepts for Future IPTV Networks - Chapter Six: IPTV Market Overview - References - List of Figures - List of Tables - Index "

"ABSTRAKPerkembangan teknologi penyiaran menghadirkan digitalisasi penyiaran televisi di Indonesia. Hal tersebut mengharuskan seluruh lembaga penyiaran televisi beralih teknologi dari analog menuju digital. Pemerintah awalnya menetapkan analogue switch off pada tahun 2018, namun hal tersebut tidak terealisasi akibat terganjal oleh ketiadaan regulasi terkait digitalisasi penyiaran. Penelitian ini menganalisis Kesiapan Direktorat Penyiaran Kemkominfo Dalam Menghadapi Digitalisasi Televisi Menurut Perspektif Organisasi Pembelajaran. Dalam menganalisis organisasi pembelajaran dalam kesiapan menghadapi digitalisasi penyiaran televisi, penulis menggunakan teori pembelajaranOADI yang dikemukakan oleh Daniel H. Kim. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kesiapan direktorat penyiaran kemkominfo dalam menghadapi digitalisasi televisi menurut perspektif organisasi pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan postpositivis dengan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dengan informan terkait. Hasil dari data dan informasi yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis ilustratif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa (1) kesiapan Direktorat Penyiaran dalam menghadapi digitalisasi penyiaran televisi masih terlihat kurang. (2) Perspektif organisasi pembelajaran belum diterapkan oleh direktorat penyiaran dalam kesiapan menghadapi digitalisasi televisi.

---

ABSTRACTThe development of broadcast technology brings about the digitalization of television broadcasting in Indonesia. This requires all television broadcasters to switch technology from analog to digital. The government initially set the analogue switch off in 2018, but this was not realized due to being hampered by the absence of regulations related to broadcast digitalization. This study analyzes the readiness of the directorate of broadcasting in facing of television digitalization according to the perspective of the learning organization. In analyzing learning organizations in readiness to face the digitalization of television broadcasting, the author uses OADI learning theory putforward by Daniel H. Kim. The purpose of the study was to analyze the readiness of the directorate of broadcasting in facing television digitization according to the perspective of the learning organization. This study uses a postpositivist approach with qualitative methods with data collection techniques in the form of in-depth interviews with relevant informants. The results of the data and information obtained were analyzed using illustrative analysis techniques. From the results of the study, it was obtained that (1) the readiness of the Broadcasting Directorate in facing the digitalization of television broadcasting was still lacking. (2) The perspective of the learning organization has notbeen applied by the broadcasting directorate in readiness to face television digitalization."

"Penelitian ini menganalisis kebijakan televisi digital yang diterbitkan oleh Pemerintah dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan kebijakan televisi digital oleh Pemerintah setelah adanya pembatalan Mahkamah Agung atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), persaingan usaha tidak sehat yang muncul dari implementasi kebijakan televisi digital. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala dan fakta yang timbul dan melakukan analisis terhadap gejala-gejala dan fakta ini dari sudut pandang yuridis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah tetap menjalankan kebijakan televisi digital di Indonesia, meskipun landasan yuridisnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan tidak ada mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan rule of reason, kebijakan televisi digital yang diterapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di dalam industri penyiaran televisi karena minimnya kerangka aturan yang mengatur mengenai model bisnis dari penyiaran televisi digital

---

This study analyzes Government policy on digital television from business competition law perspective. There are several problems that can be identified from this study, namely the implementation of Government policy on digital television after the Supreme Court decision that nullifies the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 on Organizing Free-to-Air Terrestrial Digital Television and the unfair business competition that is occurred due to the implementation of digital television policy. This study uses qualitative descriptive analytical method that describes the facts and analyzes it from legal perspective. In the end, this study concludes that the Government is still implementing the digital television policy, even though the legal basis for this policy has been nullified by the Supreme Court and there is no mandate from the higher laws and regulations, namely the Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. In addition, by using rule of reason approach, the digital television policy may lead to unfair business competition within the television broadcasting industry, due to the lack of regulatory framework on the business model on digital television."