Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan pesat teknologi memicu munculnya berbagai upaya inovasi pada sektor keuangan khususnya perkembangan layanan keuangan secara digital. Penelitian empiris ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh perkembangan teknologi finansial melalui digitalisasi layanan terhadap stabilitas bank menggunakan balanced panel 37 Bank Umum Konvensional di Indonesia periode 2017 hingga 2021. Estimasi dengan menggunakan model fixed effect menemukan hasil bahwa layanan keuangan secara digital cenderung meningkatkan stabilitas bank. Inovasi teknologi yang dimanfaatkan bank tidak bersifat disruptif karena memberikan reaksi positif terhadap kinerja dan stabilitas bank. Oleh karena itu, hasil ini menunjukkan hubungan komplementaritas antara perkembangan teknologi finansial dan industri perbankan.

---

The rapid development of technology has triggered the emergence of various innovation efforts in the financial sector, especially the development of digital financial services. This empirical study aims to investigate the effect of financial technology developments through digitizing services on bank stability using a balanced panel of 37 Conventional Commercial Banks in Indonesia for the period 2017 to 2021. The estimation using the fixed effect model finds that digital financial services tend to increase bank stability. Technological innovations used by banks are not disruptive because they provide a positive reaction to bank performance and stability. Therefore, these results indicate a complementary relationship between the development of financial technology and the banking industry."

"Pandemi COVID-19 di Indonesia berdampak signifikan pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Kebijakan physical distancing dan dorongan untuk beraktivitas dari rumah memaksa masyarakat beradaptasi dengan teknologi digital. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan penggunaan layanan digital e-health, e-learning, dan e-wallet pasca pandemi COVID-19 di Indonesia. Model eksploratif dalam penelitian ini mengadopsi Expectation-Confirmation Model, dengan tambahan konstruk dari kerangka kerja Task Technology Fit, trust, dan habit yang diadaptasi dari penelitian sebelumnya. Responden terdiri dari 312 pengguna ketiga layanan tersebut yang telah menggunakan layanan ini sejak pandemi COVID-19. Analisis dilakukan menggunakan metode Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) dengan bantuan SmartPLS 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa task characteristics, technology characteristics, task-technology fit, confirmation, dan satisfaction memengaruhi niat keberlanjutan penggunaan pada semua layanan yang diteliti. Namun, terdapat perbedaan hasil pada keterhubungan antara perceived usefulness dan continuance intention pada layanan e-wallet yang ditolak, serta trust dan continuance intention pada layanan e-health yang juga ditolak. Faktor yang tidak terbukti hipotesisnya pada seluruh layanan yang diteliti adalah hubungan antara trust dengan satisfaction dan habit dengan continuance intention. Penelitian ini dapat menjadi acuan di Indonesia untuk membandingkan faktor-faktor yang memengaruhi niat pengguna dalam melanjutkan penggunaan layanan digital pada berbagai jenis layanan.

---

.The COVID-19 pandemic in Indonesia has significantly impacted the health, education, and economic sectors. Physical distancing policies and the push for home-based activities have compelled society to adapt to digital technologies. This study aims to explore the factors influencing the users continuance intention to use digital services such as e-health, e-learning, and e-wallets post-COVID-19 in Indonesia. The exploratory model in this study adopts the Expectation-Confirmation Model, supplemented with constructs from the Task Technology Fit framework, trust, and habit, adapted from previous research. Respondents consist of 312 users of these three services who have used them since the COVID-19 pandemic. The analysis was conducted using the Partial Least Square Structural Equation Modelling (PLS-SEM) method with the help of SmartPLS 3 software. The results indicate that task characteristics, technology characteristics, task-technology fit, confirmation, and satisfaction influence the sustained intention to use across all services studied. However, there were differences in the relationships, with the relationship between perceived usefulness and continuance intention being rejected for e-wallets, and the relationship between trust and continuance intention being rejected for e-health services. Factors that did not prove their hypotheses across all services studied are the relationships between trust and satisfaction and between habit and continuance intention. This study can enrich as a reference in Indonesia for comparing the factors influencing users' intention to continue using digital services across different types of services.  "

"Perkembangan teknologi telah memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk beroperasi lintas negara tanpa membutuhkan kehadiran fisik. Namun, hal ini memberikan tantangan hukum baru bagi negara-negara, yang biasanya mengandalkan kriteria kehadiran fisik untuk menentukan keberadaan secara hukum. Skripsi ini bertujuan untuk meneliti kasus Netflix di Indonesia, yang telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2016 dan mendapatkan jumlah pelanggan yang cukup besar, walau tidak memiliki bentuk usaha tetap di Indonesia. Penulis menggunakan metode penelitian yuridis-normatif disertai dengan studi literatur untuk mengkaji undang-undang seputar layanan digital asing, implementasinya, dan status Netflix di Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020 telah menjabarkan kewajiban-kewajiban untuk perusahaan digital. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 juga telah memperkenalkan konsep “kehadiran ekonomi signifikan” yang bertujuan untuk menghadapi kewajiban pajak perusahaan digital ini. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Netflix di Indonesia dikelola oleh Netflix Inc. di Amerika Serikat, Netflix Pte. Ltd. di Singapura, dan Netflix International B.V. di Belanda. Setiap kantor memiliki peran yang berbeda dan tunduk pada hukum yang berbeda. Namun, Netflix tetap harus mematuhi hukum Indonesia karena memiliki aktivitas komersial di Indonesia. Tidak adanya keberadaan hukum Netflix di Indonesia menyebabkan pemerintah Indonesia kesulitan dalam menegakkan peraturan terhadap Netflix. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerangka hukumnya untuk menghadapi pertanyaan tentang layanan digital asing yang beroperasi tanpa kehadiran fisik.

---

Technological developments have allowed companies to manage cross-border operations without physical presence. However, this development presents new legal challenges for States, whose legal systems rely on traditional threshold of physical presence to determine existence of legal presence. This thesis aims to explore the case of Netflix in Indonesia, who has been operating in Indonesia since 2016 and gained considerable number of paid subscribers, despite lacking a permanent establishment in Indonesia. The author uses a juridical-normative research method accompanied with literature study to examine laws surrounding foreign digital services, its implementation, and Netflix’s status in Indonesia. Indonesia’s Government Regulation No. 71 of 2019 and Minister of Communications and Information Regulation No. 5 of 2020 have several obligations for companies operating in the digital sector. Law No. 2 of 2020 also recently introduced the concept of “significant economic presence” aimed at tackling these companies’ tax obligations. This research concludes that Netflix in Indonesia is managed by Netflix Inc. in United States, Netflix Pte. Ltd. in Singapore, and Netflix International B.V. in Netherlands. Each office has different roles and are subject to different laws. However, Netflix still has to comply to Indonesian law as it has commercial activities in Indonesia. Due to its lack of concrete legal personality in Indonesia, the Indonesian government had difficulties in enforcing certain regulations and laws towards Netflix. The government of Indonesia needs to strengthen its legal framework to face the question of foreign digital services operating without physical presence."