Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 15 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Turban, Efraim, 1930-
New York: John Wiley & Sons, 2002
658.4 INF
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Muhamad Fahru Rozi
"ABSTRAK
Indonesia memiliki potensi sebagai pasar digital terbesar di Asia. Hal tersebut didukung dengan meningkatnya jumlah pengguna internet dalam dekade belakangan ini. Survey
Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan bahwa pengguna internet di Indonesia berada pada jumlah lebih kurang 140 juta jiwa. Namun, semakin
berkembangnya ekonomi digital dalam bentuk platform digital diiringi dengan makin banyaknya kasus pelanggaran, terutama terkait dengan perlindungan data. Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana penyedia platform fintech melindungi data pribadi penggunanya. Penelitian ini bersifat kualitatif yang dilakukan dengan melakukan observasi dokumen dan wawancara terhadap perwakilan dari PT ABC, sebagai tempat studi kasus, untuk mengetahui langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk melindungi data pribadi pengguna. Hasil observasi dan wawancara tersebut nantinya dijadikan bahan untuk evaluasi dengan mengacu kepada prinsip perlindungan data pribadi lembaga internasional dan regulasi tentang perlindungan data pribadi di Indonesia. Hasilnya
adalah PT ABC memiliki kepatuhan terhadap prinsip perlindungan data pribadi dari dua
lembaga internasional. Namun, belum semua kriteria perlindungan data pribadi yang
terdapat pada regulasi di Indonesia mereka patuhi. Hal tersebut menunjukkan bahwa
startup fintech lebih mematuhi aturan dari sektor pengawas terkait daripada aturan dari
pemerintah. Salah satu hal adalah kurangnya informasi tentang aturan pemerintah terkait
perlindungan data pribadi yang diterima oleh pelaku startup fintech.

ABSTRACT
Indonesia has the potential as the largest digital market in Asia. This is supported by the increasing number of internet users in the past decade. The survey of the Indonesian. Internet Service Providers Association (APJII) states that internet users in Indonesia are
around 140 million people. However, the growing digital economy in the form of platforms was accompanied by the increasing number of violation cases, mainly related
to data protection. This research will discuss how fintech platform providers protect their personal data. This research is qualitative in nature by conducting document observations and interviews with representatives from PT ABC, as a case study, to find out the steps
that have been taken to protect the user's personal data. The results of the observations and interviews will be used as material for evaluation by referring to the principle of protecting the personal data of international institutions and regulations regarding the
protection of personal data in Indonesia. The result is PT ABC has compliance with the principle of protecting personal data from two international institutions. However, not all criteria for protecting personal data contained in regulations in Indonesia are compliant.
This shows that fintech startups are more compliant with the rules of the relevant supervisory sector than the government rules. One thing is the lack of information about government regulations regarding the protection of personal data received by fintech startups."
Depok: Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Pingkan Persitya Polla
"Ekonomi digital yang telah berkembang di Indonesia sejak 1 dekade terakhir telah membuka kesempatan bagi perusahaan Over The Top (OTT) non residen di Indonesia untuk mengembangkan pasarnya. Perkembangan perusahaan OTT non residen yang masif ini juga berpengaruh pada semakin tingginya pendapatan yang diperoleh bagi perusahaan tersebut. Namun, atas aktivitas tersebut tidak dapat dipajaki oleh pemerintah Indonesia karena belum adanya produk hukum yang mengatur atas aktivitas ekonomi digital tersebut yang mengakibatkan tidak timbulnya Bentuk Usaha Tetap (BUT). Skripsi ini merupakan deskripsi atas kasus perusahaan OTT non residen yang terjadi di Indonesia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Data kualitatif diperoleh melalui studi literatur dan wawancara mendalam. Hasil penelitian ini adalah kriteria significant digital presence bagi perusahaan OTT non residen sebagai acuan bagi pemerintah Indonesia untuk memperluas konsep BUT dan proses rancangan regulasi atas perusahaan OTT non residen di Indonesia.

The digital economy that has grown in Indonesia since the last one decade has opened the opportunity for non-resident Over The Top (OTT) company in Indonesia to develop its market. The massive development also increased the income of the non-resident OTT company. However, such activities are unable to be taxed by the Indonesian government because of the absence of legal products which ruled the digital economy activities that resulted to the absence of a Permanent Establishment (PE) status. This thesis is a description of the case of non-resident OTT companies that occurred in Indonesia. This research is a qualitative research with descriptive research type. Qualitative data were obtained through literature studies and in-depth interviews. The results of this study are the digital presence criteria for non-resident OTT companies as a reference for the Indonesian government to expand the concept of PE and the draft regulatory process for non-resident OTT companies in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Didik Satrio Wibisono
"ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk melihat apa saja determinan dari Foreign Direct Investment (FDI) dan bagaimana pengaruh infrastruktur akses ICT, yang merupakan bagian dari ekonomi digital, terhadap FDI di ASEAN. Untuk mengukur pembangunan infrastruktur akses ICT, digunakan sub-indeks akses ICT, bagian dari ICT Development Index (IDI). Model regresi yang digunakan adalah model fixed effect. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah, Gross Domestic Product (GDP) dan juga persentase sumber daya alam terhadap GDP, merupakan variabel yang berpengaruh signifikan untuk menjadi determinan dari FDI. Sementara itu, akses ICT memiliki koefisien positif namun tidak signifikan sebagai determinan FDI.

ABSTRACT
This research aims to observe the determinants of Foreign Direct Investment (FDI) and how, ICT access infrastructure, which is part of digital economy, affecting FDI in ASEAN. To measure the development of ICT access infrastructure, access sub-index, part of ICT Development Index (IDI), is being used. Regression model used for this research is fixed effect model. The result shows that Gross Domestic Product (GDP) and share of natural resources to GDP, are two variables that significant as determinants for FDI. Meanwhile, ICT access has positive coefficient, but not significant as a determinant of FDI.
"
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lusi Khairani Putri
"Penelitian ini membahas mengenai penerbitan Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 yang mewajibkan penyedia layanan OTT asing, termasuk Facebook Singapore, Pte. Ltd. untuk mendirikan BUT di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deksriptif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika No. 3 Tahun 2016 tidak dapat diterapkan di Indonesia karena bertentangan dengan Tax Treaty Indonesia- Singapura berdasarkan teori Tax Treaty Override dan Tax Avoidance, meskipun berdasarkan benefit theory of taxation Indonesia seharusnya dapat mengenakan pajak atas penghasilan Facebook Singapore, Pte. Ltd. yang bersumber dari Indonesia. Selain itu, alternatif kebijakan yang ditawarkan dalam BEPS Action Plan 1 berupa significant economic presence, withholding tax, dan equalization levy masih belum memungkinkan untuk diterapkan di Indonesia tanpa merevisi ketentuan dalam Tax Treaty Indonesia- Singapura.

This study discusses the issuance of Circular Letter of Minister of Communication and Information No. 3 year 2016 which requiring foreign OTT service providers, including Facebook Singapore, Pte. Ltd. to establish BUT in Indonesia. This research is a qualitative descriptive research with case study approach. Based on the results of this study can be concluded that the Circular Letter of Minister of Communication and Information No. 3 year 2016 cannot be applied in Indonesia because it is contradictory to Tax Treaty Indonesia Singapore based on Tax Treaty Override and Tax Avoidance theory, although based on benefit theory of taxation Indonesia should be able to impose tax on income of Facebook Singapore, Pte. Ltd. sourced from Indonesia. In addition, the policy alternatives offered in BEPS Action Plan 1 in the form of significant economic presence, withholding tax, and equalization levy are still not possible to be applied in Indonesia without revising the terms of the Tax Treaty Indonesia Singapore.
"
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aulia Yolam Riwinda
"Globalisasi dan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi merupakan dua hal yang mendorong interkoneksi di abad 21. Perkembangan teknologi ini mendorong digitalisasi ekonomi, atau yang biasa disebut dengan ekonomi digital. Sejak pertama kali dibahas pada tahun 1990an, ekonomi digital terus berkembang secara praktis, maupun akademis melalui literatur-literatur yang membahasnya. Tulisan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana ekonomi digital dilihat dalam ilmu Hubungan Internasional? Dengan menggunakan perspektif ilmu HI, penulis mengkaji literatur-literatur yang membahas ekonomi digital. Penulis berpendapat bahwa ekonomi digital merupakan fenomena hubungan internasional yang  berpengaruh pada pergeseran peran aktor internasional, serta menciptakan dimensi baru dalam tata kelola global.Di era ekonomi digital, muncul aktor-aktor non negara yang memainkan peranan penting, hingga pada titik tertentu bersaing dengan negara dalam mengatur tata kelola. Ekonomi digital juga bersifat multidimensional, karena berdampak pada berbagai sektor. Pertama, memunculkan jenis pasar baru seperti e-commercedi sektor ekonomi. Kedua, mendorong e-government sebagai dampak di sektor politik. Ketiga, memunculkan isu keamanan cyber di sektor keamanan. Terakhir, di sektor pembangunan global, muncul dimensi baru, yakni pertimbangan aspek digital dalam pembangunan berkelanjutan.

.Globalization and the development of information and communication technology are two things which encourage interconnection in the 21stcenturyTechnological developments encourage economic digitalization, or what is commonly referred to as the digital economy. Since it’s first discussed during the 1990s, digital economy has been developing practically, as well as academically through the literatures. This paper aims to answer the following question: how is the digital economy seen in International Relations? Using IR perspective, this writing examines some of the literatures about digital economy. Digital economy is an international relations phenomenon which influences the shifting role of international actors, and creates a new dimension in global governance. In this era, the role of non-state actors emerge – to some extent – compete with the state in regulating governance. The digital economy is also multidimensional, as it affects various sectors. First, in the economy sector, it creates new types of markets, such as e-commerce. Second, in the politics, digital transformation enables e-government for the state. Third, in the security sector, it raises concern towards cybersecurity. Fourth, in the global development sector, a new dimension emerges, namely the consideration of digital aspects in sustainable development."
2019
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Nadya Noor Ariefa
"Skripsi non seminar ini meninjau industri periklanan digital, yang kini berfungsi sebagai metode utama dalam pendanaan internet, melalui lensa pro dan kontra. Penelitian ditujukan untuk mengungkap semua sisi positif dan negatif dari periklanan digital, sehingga dapat mengidentifikasi masalah terbesar dan cara memperbaikinya. Penelitian dilakukan secara studi pustaka, dimana informasi yang dirujuk diambil dari materi bacaan yang disediakan oleh dosen pembimbing. Penelitian menemukan bahwa periklanan digital sangat bermanfaat karena dapat memperoleh penghasilan atas dasar modal yang rendah, dapat menciptakan lapangan kerja melalui industri periklanan digital, dan memberikan kesempatan kepada bisnis-bisnis untuk memperluas jangkauan konsumen, namun periklanan digital juga memiliki dampak negatif yang signifikan, seperti kemungkinan bocornya data pribadi pengguna internet, berkurangnya integritas jurnalisme atas dasar insentif untuk hanya mempublikasikan media yang mengandung unsur viral, dan harga membuat iklan digital yang bisa mencapai tingkat tinggi. Solusi yang di identifikasikan adalah untuk memperketat regulasi periklanan digital, dan untuk menyediakan subsidi pemerintah untuk saluran berita media.

This non-seminar thesis assessed the digital advertisement industry, which now functions as the main method of internet funding, through a pro and cons lens. This research was intended to uncover all the positive and negative sides of digital advertisement, thus identifying its main issue and way to combat it. This research was conducted through literature review, which the information was collected through reading materials provided by the academic supervisor. The research found that digital advertising is highly beneficial, as it generates revenues from minimal capital, allows businesses to expand their market reach, and creates jobs for the specific industry of digital advertising, but it also yields significant negative impacts such as the risk of consumer data breach, threat to journalism integrity as journalists are incentivised to write stories with high virality potential to garner more clicks, and the extreme price wars that digital advertising listings experience. The identified solution is to tighten regulations on digital advertisements, and to provide government subsidies for news media outlets, so journalists aren’t highly reliant on advertising for income."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja  Universitas Indonesia Library
cover
Miftahur Rahman
"Penelitian ini membahas mengenai sebuah eradigital ditandai dengankemajuan pengetahuan dan inovasi dibidangTeknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah memberikan perubahan besar bagi seluruh aspek kehidupan terutama aspek ekonomi. Di kawasan Asia Tenggarakhususnya ASEAN, perkembangan ekonomi digital ditandai dengan kemunculan e-commerce khususnya di negara Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Vietnam(ASEAN-6). Berdasarkan pada fenomena tersebut muncul sebuah pertanyaan, bagaimana upaya ASEAN-6 dalam menghadapi liberalisasi e-commerce pada era digital agar sejalan dengan agenda kerangka kerja sama ASEAN( AEC Blueprint 2015 & 2025, ASEAN ICT Masterplan dan ASEAN Digital Integration ). Metodologi yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif dengan teknik deskriptif analitik terhadap data dan fakta yang ada. Penulis menggunakan teori liberalisasi perdagangan, konsep integrasi ekonomi serta konsep ekonomi digital untuk dapat mengkaji fenomena liberalisasi e-commerce di ASEAN-6. Berbagai literatur yang telah dikaji oleh penulis menunjukkan bahwa pertumbuhan e-commerce dapatdipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu: 1) infrastruktur internet yang memadai; 2) kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran elektronik; 3) keberadaan jasa pengiriman yang menjangkau seluruh kawasan; 4) kerangka kebijakan pemerintah di setiap negara ASEAN-6. Dari hasil temuan yang ada, dari keempat faktor tersebut masih terdapat beberapa hambatan diantaranya: 1) letak geografis dari masing-masing negara ASEAN-6 yang mempengaruhi terhadap peroses pengembangan infrastruktur internet; 2) isu perlindungan data diri dan keamanan siber yang berkaitan dengan sistem pembayaran elektronik; 3) efektifitas dan efisiensi dari keberadaan jasa pengiriman terutama pengiriman antar negara; dan 4) berkaitan dengan kebijakan antara negara yang masih terdapat ketidaksesuaian antar negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai organisasi regional di Asia Tenggara,ASEAN terus berupaya mengharmonisasikanregulasiantar negara anggota, membentuk kerangka kerja sama serta agenda lain untuk dapat menyelaraskan perkembangan TIK, khususnya pertumbuhan e-commerce. Upaya ASEAN tersebutsejalan dengan tujuan untuk menumbuhkan kondisi ekonomi domestik semua negaraanggota ASEAN, mengintegrasikan ekonomi kawasan serta dapat bersaing di tingkat internasional.Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa belum ada penelitian yang mengkaji tentang liberalisasi e-commerce di kawasan ASEAN,maka penulis mencoba mengkolaborasaikan beberapa fakta terkait dengan pertumbuhan liberalisasi e-commerce di ASEAN-6.

This study discusses about digital era marked by the advancement of knowledge and innovation in the field of Technology, Information and Communication (ICT) which has provided major changes to all aspects of life, especially in economy. ASEAN as a regional cooperation in the Southeast Asia region, currently as an emerging market in e-commerce competition, especially for Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, the Philippines and Vietnam (ASEAN-6). Based on this phenomenon, my research question is, how are ASEAN-6's efforts in facing of e-commerce liberalization in the digital era in line with the ASEAN framework (AEC Blueprint 2015 & 2025, ASEAN ICT Masterplan and ASEAN Digital Integration). This research use the theory of trade liberalization, the concept of economic integration and the concept of digital economics to be able to examine the phenomenon of e-commerce liberalization in ASEAN-6.
The various literature reviewed by the author shows that the growth of e-commerce is influenced by four factors, namely: 1) internet infrastructure; 2) electronic payment system; 3) shipping services that has a wide coverage; 4) government policy framework in each ASEAN-6 country. In addition, there are several obstacles found including: 1) the geographical location of each ASEAN-6 country that affects the process of developing the internet infrastructure; 2) issues of personal data protection and cyber security related to electronic payment systems; 3) effectiveness and efficiency of the existence of shipping services, especially shipping between countries; and 4) policy discrepancies between countries.
This study concludes that as a regional organization in Southeast Asia, ASEAN continues to strive to harmonize regulations among member countries, form a framework of cooperation and other agendas to be able to harmonize the development of ICT, especially the growth of e-commerce. The fundamental difference from this study with previous studies is that there have been no studies that examine e-commerce liberalization in the ASEAN region, so the author tries to collaborate on several facts related to the growth of e-commerce liberalization in ASEAN-6."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
T54518
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Diba Larassati Warman
"Fokus dari studi mandiri ini adalah untuk membahas tantangan ekonomi digital dan kebijakan perpajakan global untuk mengatasi tantangan tersebut. Saat ini, kemajuan teknologi telah meningkatkan produktivitas, memperluas cakupan pasar, dan mengurangi biaya operasional di segala sektor ekonomi. Salah satu bentuk kemajuan teknologi tersebut dibuktikan dengan terbentuknya ekonomi digital. Ekonomi digital memiliki fitur seperti tingkat mobilitas yang tinggi, di mana fungsi bisnis dapat tersebar di berbagai negara karena memiliki ketergantungan tinggi terhadap aset tidak berwujud. Selain itu, aktivitas perusahaan dalam ekonomi digital seperti menyediakan barang dan jasa digital dengan menggunakan internet menimbulkan tantangan berat untuk infrastruktur kebijakan perpajakan internasional, yang dibentuk jauh sebelum adanya perkembangan dunia digital ini. Oleh karena itu, OECD menerbitkan Aksi 1 yang berjudul “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy” dalam Rencana Aksi Proyek BEPS untuk mengatasi tantangan perpajakan tersebut. Walaupun belum menemukan solusi yang sesuai, OECD terus berupaya untuk menemukan solusi final dan konsensus pada tahun 2020.

The focus of this independent study are to discuss the tax challenges of the digital economy and the global tax policies to address those challenges. Today, technological advancements have increased productivity, enlarged markets and reduced operational costs across all sectors of the economy. One of the evidence of the technological advancements is the creation of digital economy. The digital economy has features such as high level of mobility, where business functions are able to spread in various countries because they rely heavily on intangible assets. The activities of companies in the digital economy, such as providing digital goods and services by using the internet create severe problems for the infrastructure of international taxation policies, which was constructed long before the development of this digitalization. Therefore, to address these challenges, the OECD issued Action 1 in the BEPS Project Action Plan called “Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy.” Although the OECD has not yet found a suitable solution, it will work towards a final and consensus solution in 2020.

Keywords: International tax, Digital Economy, BEPS Project Action Plan"

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Monica Yanuardani
"ABSTRACT
Digitalization offers the new direction in creating opportunities for business to support national economic growth. Indonesia, as the rising star in Southeast Asia emerging market, shows a promising employment prospect along with the increasing growth of digital savvy Small-Medium Enterprises (SMEs). There is a growing need for SMEs to understand Talent Management (TM) better and optimize the digital economy potential in Indonesia. Nonetheless, TM in SMEs is still under research in Indonesia since most of the Human Resource Management studies were conducted in well-established large enterprises. Accordingly, this study aims to explore TM, especially in digital-savvy SMEs that using internet platforms in their business. By using cluster analysis, this study presents the pattern of TM issues: attract, select, develop and retain key talented employees. This exploratory study involved CEOs and managers of digital-savvy SMEs in Jakarta, Bandung and Yogyakarta. This study also aims to map the awareness of SMEs in harnessing the demographic growth of the young population in Indonesia. In addition, early identification of TM challenges - related to digital-savvy concern will contribute not only to the SMEs in scaling up their business, but also newly stage entrepreneurs who are commencing their start-ups and attracting new talents. As part of the discussion, this study proposed a perspective that the digital economy will produce the New Working Life employment in the nearly future which entails the more flexible time, place, work tasks and social interaction which might answer the geographical challenges of the archipelago in Indonesia."
Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2018
330 JPP 2:2 (2018)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>