Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi non seminar ini meninjau industri periklanan digital, yang kini berfungsi sebagai metode utama dalam pendanaan internet, melalui lensa pro dan kontra. Penelitian ditujukan untuk mengungkap semua sisi positif dan negatif dari periklanan digital, sehingga dapat mengidentifikasi masalah terbesar dan cara memperbaikinya. Penelitian dilakukan secara studi pustaka, dimana informasi yang dirujuk diambil dari materi bacaan yang disediakan oleh dosen pembimbing. Penelitian menemukan bahwa periklanan digital sangat bermanfaat karena dapat memperoleh penghasilan atas dasar modal yang rendah, dapat menciptakan lapangan kerja melalui industri periklanan digital, dan memberikan kesempatan kepada bisnis-bisnis untuk memperluas jangkauan konsumen, namun periklanan digital juga memiliki dampak negatif yang signifikan, seperti kemungkinan bocornya data pribadi pengguna internet, berkurangnya integritas jurnalisme atas dasar insentif untuk hanya mempublikasikan media yang mengandung unsur viral, dan harga membuat iklan digital yang bisa mencapai tingkat tinggi. Solusi yang di identifikasikan adalah untuk memperketat regulasi periklanan digital, dan untuk menyediakan subsidi pemerintah untuk saluran berita media. ......This non-seminar thesis assessed the digital advertisement industry, which now functions as the main method of internet funding, through a pro and cons lens. This research was intended to uncover all the positive and negative sides of digital advertisement, thus identifying its main issue and way to combat it. This research was conducted through literature review, which the information was collected through reading materials provided by the academic supervisor. The research found that digital advertising is highly beneficial, as it generates revenues from minimal capital, allows businesses to expand their market reach, and creates jobs for the specific industry of digital advertising, but it also yields significant negative impacts such as the risk of consumer data breach, threat to journalism integrity as journalists are incentivised to write stories with high virality potential to garner more clicks, and the extreme price wars that digital advertising listings experience. The identified solution is to tighten regulations on digital advertisements, and to provide government subsidies for news media outlets, so journalists aren’t highly reliant on advertising for income.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai sebuah eradigital ditandai dengankemajuan pengetahuan dan inovasi dibidangTeknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah memberikan perubahan besar bagi seluruh aspek kehidupan terutama aspek ekonomi. Di kawasan Asia Tenggarakhususnya ASEAN, perkembangan ekonomi digital ditandai dengan kemunculan e-commerce khususnya di negara Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Vietnam(ASEAN-6). Berdasarkan pada fenomena tersebut muncul sebuah pertanyaan, bagaimana upaya ASEAN-6 dalam menghadapi liberalisasi e-commerce pada era digital agar sejalan dengan agenda kerangka kerja sama ASEAN( AEC Blueprint 2015 & 2025, ASEAN ICT Masterplan dan ASEAN Digital Integration ). Metodologi yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif dengan teknik deskriptif analitik terhadap data dan fakta yang ada. Penulis menggunakan teori liberalisasi perdagangan, konsep integrasi ekonomi serta konsep ekonomi digital untuk dapat mengkaji fenomena liberalisasi e-commerce di ASEAN-6. Berbagai literatur yang telah dikaji oleh penulis menunjukkan bahwa pertumbuhan e-commerce dapatdipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu: 1) infrastruktur internet yang memadai; 2) kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran elektronik; 3) keberadaan jasa pengiriman yang menjangkau seluruh kawasan; 4) kerangka kebijakan pemerintah di setiap negara ASEAN-6. Dari hasil temuan yang ada, dari keempat faktor tersebut masih terdapat beberapa hambatan diantaranya: 1) letak geografis dari masing-masing negara ASEAN-6 yang mempengaruhi terhadap peroses pengembangan infrastruktur internet; 2) isu perlindungan data diri dan keamanan siber yang berkaitan dengan sistem pembayaran elektronik; 3) efektifitas dan efisiensi dari keberadaan jasa pengiriman terutama pengiriman antar negara; dan 4) berkaitan dengan kebijakan antara negara yang masih terdapat ketidaksesuaian antar negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai organisasi regional di Asia Tenggara,ASEAN terus berupaya mengharmonisasikanregulasiantar negara anggota, membentuk kerangka kerja sama serta agenda lain untuk dapat menyelaraskan perkembangan TIK, khususnya pertumbuhan e-commerce. Upaya ASEAN tersebutsejalan dengan tujuan untuk menumbuhkan kondisi ekonomi domestik semua negaraanggota ASEAN, mengintegrasikan ekonomi kawasan serta dapat bersaing di tingkat internasional.Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa belum ada penelitian yang mengkaji tentang liberalisasi e-commerce di kawasan ASEAN,maka penulis mencoba mengkolaborasaikan beberapa fakta terkait dengan pertumbuhan liberalisasi e-commerce di ASEAN-6.

---

This study discusses about digital era marked by the advancement of knowledge and innovation in the field of Technology, Information and Communication (ICT) which has provided major changes to all aspects of life, especially in economy. ASEAN as a regional cooperation in the Southeast Asia region, currently as an emerging market in e-commerce competition, especially for Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, the Philippines and Vietnam (ASEAN-6). Based on this phenomenon, my research question is, how are ASEAN-6's efforts in facing of e-commerce liberalization in the digital era in line with the ASEAN framework (AEC Blueprint 2015 & 2025, ASEAN ICT Masterplan and ASEAN Digital Integration). This research use the theory of trade liberalization, the concept of economic integration and the concept of digital economics to be able to examine the phenomenon of e-commerce liberalization in ASEAN-6. The various literature reviewed by the author shows that the growth of e-commerce is influenced by four factors, namely: 1) internet infrastructure; 2) electronic payment system; 3) shipping services that has a wide coverage; 4) government policy framework in each ASEAN-6 country. In addition, there are several obstacles found including: 1) the geographical location of each ASEAN-6 country that affects the process of developing the internet infrastructure; 2) issues of personal data protection and cyber security related to electronic payment systems; 3) effectiveness and efficiency of the existence of shipping services, especially shipping between countries; and 4) policy discrepancies between countries. This study concludes that as a regional organization in Southeast Asia, ASEAN continues to strive to harmonize regulations among member countries, form a framework of cooperation and other agendas to be able to harmonize the development of ICT, especially the growth of e-commerce. The fundamental difference from this study with previous studies is that there have been no studies that examine e-commerce liberalization in the ASEAN region, so the author tries to collaborate on several facts related to the growth of e-commerce liberalization in ASEAN-6.

Abstrak :
Studi ini menganalisis hubungan atau pengaruh beberapa karakteristik individu, rumah tangga dan wirausaha terhadap kemungkinan wirausaha menggunakan pembayaran digital. Alternatif metode pembayaran digital seperti internet atau mobile banking, e-money, e-wallet dan lain-lain menawarkan solusi untuk menjadikan transaksi lebih cepat, murah dan aman. Namun, laporan statistik menunjukkan bahwa literasi pembayaran digital pelaku usaha di Indonesia masih rendah. Dengan mengolah dan menganalisis beberapa variabel karakteristik individu, rumah tangga, dan wirausaha dari Survei Rumah Tangga Ekonomi Digital Indonesia (DEHS) 2020 oleh Bank Dunia, hasil estimasi Model Probabilitas Linier (LPM) dan metode Probit dalam penelitian ini menunjukkan bahwa wirausaha yang lulusan perguruan tinggi, kelompok usia 41 sd. 50 tahun dan 51 hingga 60 tahun, berlokasi di Pulau Jawa, telah terdaftar di otoritas dan menggunakan media sosial untuk penjualan, memiliki kemungkinan lebih tinggi menggunakan pembayaran digital jika dibandingkan dengan pengusaha yang bukan lulusan perguruan tinggi, belum terdaftar, dan masih menggunakan cara penjualan konvensional. Studi tersebut juga menemukan bahwa untuk orang tua, kemungkinan penggunaan pembayaran digital menurun untuk beberapa kelompok umur, meskipun dengan tingkat pengaruh dan signifikansi yang berbeda-beda.  ......This study analyzes the relationship or influence of several individual, household and entrepreneurial characteristics on the possibility of entrepreneurs using digital payments. Alternative digital payment methods such as internet or mobile banking, e-money, e-wallets, and others offer solutions to make transactions faster, cheaper, and more safe. However, statistical reports show that the digital payment literacy of business actors in Indonesia is still low. By processing and analyzing several individual, household, and entrepreneurial characteristic variables from the Indonesia Digital Economy Household Survey (DEHS) 2020 by World Bank, the estimation results of the Linear Probability Model (LPM) and Probit methods in this study show that entrepreneurs who are college graduates, age group 41 to.d. 50 years and 51 to 60 years, located on the Java Island, have registered with the authorities and use social media for sales, have a higher probability of using digital payments when compared to entrepreneurs who are not college graduates, have not been registered, and still use conventional methods of selling. The study also discovered that for older people, the probability of using digital payments decreased for several age groups, albeit with varying degrees of influence and significance.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai bagaimana peran negara dalam mendorong pertumbuhan ekonomi digital Afrika Selatan dalam kurun waktu 1990 hingga 2020 dimana pada awal tahun 1990 Afrika Selatan telah memulai perjalanan transformasi digitalnya. Dalam kurun waktu tersebut Afrika Selatan berhasil mencapai peningkatan yang signifikan dalam sektor digitalnya melalui berbagai penerapan kebijakan. Keberhasilan tersebut dibuktikan oleh ukuran-ukuran yang ditentukan dalam laporan tahunan Network Readiness Index. Atas dasar tersebut penulis melakukan penelitian dan analisis lebih jauh dalam melihat peranan negara sehingga ekonomi digital Afrika Selatan mengalami perkembangan yang signifikan dalam kurun waktu 1990 hingga 2020. Penulis menggunakan konsep digital economy untuk memahami dan menganalisis perkembangan ekonomi digital di Afrika Selatan. Lebih jauh dalam melihat peran negara, penulis menggunakan konsep democratic developmental state untuk menganalisis kebijakan Afrika Selatan dalam hal infrastruktur ICT, pendidikan, kesehatan serta konsensus antar aktor. Adapun peranan serta kebijakan-kebijakan yang dilakukan Afrika Selatan penulis dapatkan dari berbagai sumber data berupa dokumen dan laporan. Penelitian ini menemukan bahwa negara berperan dominan dalam proses pertumbuhan ekonomi digital di Afrika Selatan. Peran negara tersebut ditunjukkan melalui berbagai upaya kebijakan yang dilakukan dalam infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya dimana seluruh strategi kebijakan tertuang dalam strategi pembangunan nasional jangka panjang serta partisipasi negara ......This thesis discusses about how the state's role in driving South Africa's digital economy growth from 1990 to 2020, where in early 1990 South Africa started its digital transformation journey. During this time, South Africa achieved significant improvements in its digital sector through various policy applications. This success is evidenced by the measures specified in the annual Network Readiness Index report. On this basis, the authors conducted further research and analysis in seeing the role of the state so that the digital economy of South Africa experienced significant development from 1990 to 2020. The author uses the concept of digital economy to understand and analyze the development of the digital economy in South Africa. Furthermore, in looking at the role of the state, the author uses the concept of democratic developmental state to analyze South African policies in terms of ICT infrastructure, education and health, and consensus among actors. As for the roles and policies undertaken by South Africa, the authors obtained from various data sources in the form of documents and reports. This study found that countries play a dominant role in the process of digital economic growth in South Africa. The role of the state is demonstrated through various policy efforts carried out in infrastructure and improving the quality of resources where all policy strategies are contained in a long-term national development strategy as well as the participation of the state with other actors in forming collaborations in the digital sector.