Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam dunia pendidikan, evaluasi pembelajaran memiliki peranan penting dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu proses pembelajaran. Untuk itu, evaluasi pembelajaran perlu dilaksanakan secara seksama agar dapat memberikan gambaran ideal tentang perkembangan masing masing individu peserta didik. Namun begitu, kondisi peserta didik yang berbeda beda dilihat dari segi latar belakang fisik, mental, sensorik, dan motoric membuat media dan bentuk evaluasi yang dibutuhkan berbeda antar satu peserta didik dengan lainnya. Kondisi ini menuntut adanya kesadaran dari pendidik untuk dapat melakukan berbagai modifikasi inovatif terkait dengan bentuk dan media evaluasi pembelajaran untuk menjawab permasalahan di atas. Beberapa bentuk modifikasi media dan bentuk evaluasi pembelajaran sudah pernah dilakukan oleh beberapa institusi pendidikan dalam melayani peserta didik difabel. Di antara modifikasi modifikasi media dan bentuk evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan untuk melayani peserta didik difabel khususnya difabel netra meliputi ujian mandiri dengan bantuan komputer bicara, ujian dengan pendamping resmi, ujian dengan pendamping bebas, dan ujian lisan. Bentuk bentuk ujian tersebut merupakan alternative yang dapat diterapkan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Untuk itu, dalam penerapannya dibutuhkan komunikasi yang efektif antara pendidik dan peserta didik. Sebab, kesalahan memilih bentuk dan media dalam melaksanakan evaluasi pembelajaran akan berakibat fatal terhadap hasil evaluasi itu sendiri. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana fenomena fenomena yang diungkap dijelaskan dengan narasi deskriptif. Adapun untuk teknik pengumpulan data penulis menggali dari tulisan tulisan lain yang berhubungan dengan dunia pendidikan dan difabilitas. Disamping itu, penulis juga melakukan beberapa wawancara untuk melengkapi data yang dibutuhkan."

"Tulisan ini menganalisa bagaimana pemenuhan hak memilih/ right to vote bagi difabel netra dalam akses pemilu di Indonesia. Pokok analisa tertuju pada bagaimana perkembangan konsep dan aturan hak memilih difabel netra serta bagaimana evaluasi dan cetak biru proyeksi hak memilih difabel netra di Indonesia. Tulisan ini dalam menganalisa menggunakan metode penelitian hukum doktrinal dengan studi kasus hanya terfokus pada pemilu tahun 2019 dan 2024. Indonesia tengah memasuki babak baru pengakuan hak bagi difabel netra setelah turut serta bergabung menjadi negara pihak yang tunduk pada Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ratifikasi dilakukan melalui pengesahan UU 19/2011 yang dilanjutkan dengan UU 8/2016. Penanda baru telah tercipta sejatinya paradigma harus diletakkan atas dasar hak yang mengacu pada esensi dari keberagaman manusia. Martabat menuntut kesetaraan akan peluang partisipasi politik dalam penikmatan yang sama. Difabel netra berhak atas penikmatan hak memilih pada pemilu melalui jaminan kesempatan dan akses yang disesuaikan. Akan tetapi, hambatan masih saja terus berulang, seperti ditolak memilih, sulit mengakses informasi dan pemungutan suara tanpa otonomi serta privasi. Oleh karenanya, pembenahan harus menjadi proyeksi holistik sedari koherensi antar norma pemilu, pendataan yang menyeluruh hingga pengembangan pemungutan suara yang berbasis asistensi, sistem braille bahkan pemanfaatan teknologi baru.

---

This paper analyzes how the visually diffabled are able to access the right to vote in Indonesian elections. The point of the analysis focuses on how the development of the concept and rules of the right to vote for the visually diffabled have evolved, as well as the evaluation and blueprint for the implementation of the right to vote in Indonesia. This paper analyzes using the doctrinal legal research method, with a case study focused solely on the 2019 and 2024 elections. Indonesia has entered a new era of rights recognition for individuals with visual different ability by becoming a state party to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Ratification was carried out through the Law 19 of 2011, followed by Law 8 of 2016. A new marker has been created to indicate that the paradigm must be based on rights that refer to the essence of human diversity. Dignity necessitates equal rights to political participation and equal enjoyment. Individuals with visual different ability have the right to vote in elections by ensuring personalized opportunities and access. However, impediments persist, such as being refused the right to vote, difficulty getting information, and voting without autonomy and privacy. Thus, improvement must be a holistic projection, ranging from electoral norm coherence to extensive data gathering to the development of assistance-based voting, braille systems, and even the employment of new technology."