Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap orang berhak membuat perjanjian secara bebas namun tetap dalam batasan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perjanjian yang disepakati oleh pihak yang membuatnya kemudian menjadi undang-undang yang berlaku diantara mereka. Namun, dalam perjanjian mengenai peralihan hak atas tanah, peralihan hak tidak serta merta berlaku hanya berdasarkan perjanjian tersebut. Rumusan permasalahan yang diangkat dalampenulisan ini yaitu bagaimana kepastian hukum atas kepemilikkan tanah dialihkan dengan surat perjanjian pengalihan hak dan bagaimana keabsahan antara peralihan hak secara perjanjian jual beli dan perjanjian hibah yang dibuat di bawah tangan dari studi putusan no. 132/Pdt.G/2017 PN Bitung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, dengan tipologi penelitian yaiu deskriptif analitis dan hasil dari penelitian dengan bentuk deskriptif analitis. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yaitu perjanjian jual beli dan perjanjian hibah.Berdasarkan penelitian yang dilakukan, tidak terdapat kepastian hukum surat perjanjian peralihan hak karena tidak tercapainya kesepakatan diantara para pemilik tanah untuk mengalihkan tanah sengketa dan perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut bukan merupakan bukti sah peralihan hukum karena tidak ditindaklanjuti kepada pihak yanng berwenang yaitu Notaris dan PPAT, sehingga hak kepemilikan atas sebidang tanah tidak dapat beralih dan harus tetap berada dalam penguasaan pemilik tanah. Surat perjanjian jual beli dan perjanjian hibah tersebut dapat dijadikan dasar untuk membuat peralihan hak secara hibah dengan membawanya ke hadapan Notaris dan PPAT untuk kemudian didaftarkan ke Kantor Pertanahan dan memperoleh bukti kepemilikan yang sah.

---

Everyone has the right to make free rights agreements in the laws and regulations that apply in Indonesia. Agreements approved by the parties issued then become the laws that apply between them. However, in the agreement regarding the transfer of land rights, the transfer of rights does not necessarily apply only based on the agreement. The formulation of the problem raised in this writing is how legal certainty over the ownership of land is transferred to the transfer of rights agreement and the way of validity between the transfer of purchase rights and grant agreements made under the hands of the studio decision no. 132/Pdt.G/2017 PN Bitung. The method used in this study is a normative juridical method that uses secondary data, with a descriptive analytical research typology and the results of the research in the form of analytical descriptive. The agreements made by the parties are the sale and purchase agreement and grant agreement.Based on the research conducted, there is no legal certainty regarding the transfer of rights agreement because there is no agreement between the landowners for the land transfer and the agreement made by the parties is not valid evidence of legal transition because it is not followed up by the party invited by the Notary and PPAT So, ownership of a piece of land cannot be transferred and must remain in the control of the land owner. The sale and purchase agreement and grant agreement can be made the basis for making a transfer of the grant right by inviting before the Notary and PPAT to then be registered with the Land Office and obtain valid ownership."

"Penjualan di bawah tangan merupakan salah satu cara untuk melaksanakan eksekusi hak tanggungan, selain parate eksekusi dan titel eksekutorial. Mekanisme ini diperbolehkan sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip melalui pelelangan umum. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah doktrinal. Tulisan ini akan menganalisis bagaimana pelaksanaan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan dan upaya hukum partij verzet terhadap adanya penundaan penjualan objek hak tanggungan di bawah tangan, khususnya dalam Putusan Nomor 1095/Pdt.G/2017/PN Dps, 132/Pdt.G/2020/PN Cbi, dan 21/Pdt.Bth/2020/PN Bjn. Penjualan di bawah tangan dapat dilaksanakan sepanjang didasarkan pada kesepakatan pemberi dan pemegang hak tanggungan, termasuk sepakat atas harga jual objek hak tanggungan. Namun, alasan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pengajuan partij verzet karena terdapat batasan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012.

---

Underhand sales is one way to carry out the execution of mortgage object, in addition to execution parate and executorial title. This mechanism is permitted as a form of deviation from the principle of a public auction. The research method used in this writing is doctrinal. This paper analyzes how implementation of the underhand sales of mortgage object and legal action for partij verzet in cases of postponement underhand sales, that specifically focuses on the decision of number 1095/Pdt.G/2017/PN Dps, 132/Pdt.G/2020/PN Cbi, dan 21/Pdt.Bth/2020/PN Bjn. Underhand sales can be carried out as long as it is based on an agreement between debitor and kreditor, including an agreement on the sale price of the mortgage object. However, this reason cannot be used as a legal basis for partij verzet because there are restrictions in SEMA Number 7 of 2012."

"Kepailitan diharapkan menjadi upaya terakhir penyelesaian masalah utang-piutang yang dapat dilaksanakan dengan mudah, cepat dan efektif. Untuk itu Undang-Undang Kepailitan menggunakan lembaga lelang sebagai alternatif utama untuk penjualan (eksekusi) harta pailit. Di samping itu jika lelang tidak tercapai dimungkinkan dilakukan penjualan di bawah tangan oleh Kurator dengan izin Hakim Pengawas. Meskipun pada dasarnya lelang mempunyai asas-asas yang sangat tepat sebagai sarana penjualan harta pailit, tetapi dalam pelaksanaannya ternyata tidak selalu demikian. sehingga menimbulkan tambahan biaya yang akan membebani harta pailit. Jadi sering terjadi sudah beberapa kali dilelang, harta pailit, tidak terjual. Dalam hal jika sudah dilakukan lelang, tidak terjual juga, maka Undang-Undang Kepailitan memberikan alternatif penyelesaian dengan cara penjualan di bawah tangan, yang harus dengan izin Hakim Pengawas. Undang-Undang Kepailitan sendiri tidak memberikan kriteria apa dan bagaimana yang dimaksud dengan penjualan di bawah tangan. Sehingga dalam prakteknya, Kurator mencari jalan keluar sendiri, yang mana agar bisa diterima oleh Hakim Pengawas dengan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang ada. Yang dilakukan oleh Kurator untuk melakukan penjualan di bawah tangan didahului dengan melakukan penilaian atas harta pailit yang dilakukan oleh Penilai Independen, meminta persetujuan para Kreditor, sehingga akan didapat harga yang wajar.

---

Bankruptcy becomes significant problem in Indonesia as the monetary and economic crisis in 2008. Bankruptcy is expected to be a last resort debt-settlement issues that can be implemented easily, quickly and effectively. For that use the Bankruptcy Act as the main alternative auction institutions for bankruptcy asset sales. Besides, if the auction is not possible to be achieved unofficial public auction (direct sale) with the permission of the Supervisory Judge. Although basically the auction has principles that is appropriate as a means of bankruptcy asset sales, but its execution was not always so. Often there is an auction sale of the assets of bankrupt (bankruptcy assets execution) does not occur because there are no bids, or bidders only one person, resulting in additional costs which will burden the bankruptcy assets. This happens because the auction is not fully understood by society and the lack of dissemination of information about the auction. In case if you've done an auction, not sold as well, so by the Bankruptcy Act provide alternative solutions by way of sale unofficial public auction (direct sale) to the assets of bankrupt, which should be with the permission of the Supervisory Judge. Bankruptcy Act itself does not provide criteria for how and what is meant by the sale under the counter. Thus, in practice, the curator looking for a way out themselves, which in order to be accepted by the Supervisory Judge rules to not infringe existing legislation. Conducted by the curator to make direct sale preceded by conducting assessments of the bankruptcy assets conducted by the Independent Appraiser, requested approval of its creditors, which will get a fair price."

"Kewarisan pada umumnya banyak menimbulkan masalah sebagaimana yang dijelaskan dalam hadist Rasulullah: ?Pelajarilah faraidh dan ajarkanlah pada manusia, karena faraidh adalah separuh dari ilmu dan banyak menimbulkan masalah? (HR At-Tirmidzi). Dari permasalahan kewarisan tersebut, salah satunya adalah bagian harta warisan terhadap anak diluar nikah sebagaimana kasus Nomor\ 382 K/AG/2007. Oleh karenanya penulis mengangkat masalah ini dengan pokok permasalahan yaitu dampak penguasaan harta warisan oleh seorang yang lahir dari perkawinan di bawah tangan, kedudukannya dalam pewarisan dan hak mewaris serta kesesuian antara putusan Mahkamah Agung dengan Undang- Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur?an dan hadist. Penelitian ini dilakukan dengan metode hukum normatif kemudian analisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan. Berdasarkan analisis dari kasus diatas diketahui bahwa: dampak dari penguasaan harta warisan tersebut adalah berkurang bahkan hilangnya bagian kewarisan para ahli waris yang sah; putusan dari kasus tersebut adalah telah sesuai dengan KHI namun sesungguhnya Tergugat juga dapat diberikan harta warisan dengan melihat ketentuan dalam surat IV : (29) dan konsepsi keadilan dalam hukum Islam.

---

Inheritance is generally much a problem as described in the hadith the Prophet: "Learn faraidh and teach in humans, because faraidh is half of science and a lot of trouble" (At-Tirmidhi). Inheritance of these problems, one of which is the inheritance of the children unofficial of marriage as case No. 382 K/AG/2007. Therefore the authors raised the issue with the mastery of subject matter: the effect of inheritance by the children born of unofficial the marriage, his position in the inheritance and inherited rights between the Supreme Court ruling in the Qur'an and hadith.

This research was conducted by the method of normative law and data analysis done in a way which is a qualitative approach of research procedures that produce descriptive analytical data that is what is stated by the goal of research is concerned, in writing or orally. Based on the analysis of the cases above, note that: the impact of mastery of the estate is reduced even the loss of the inheritance of the legitimate heirs; the decision of the case is in compliance with KHI but actually Defendants may also be given the estate by looking at provisions in the letter IV: (29) and the conception of justice in Islamic law."

"Perlawanan pihak ketiga (derden verzet) diajukan kepada Pengadilan Negeri yang mempunyai wilayah hukum dalam mana tindakan-tindakan pelaksanaan putusan tersebut dijalankan. Pihak ketiga yang mengajukan perlawanan terhadap pelaksanaan eksekusi karena adanya keberatan akan hak dan kepentingan pihak ketiga atas hak kebendaan yang menjadi obyek sengketa yang akan dijalankan eksekusinya. Eksekusi dijalankan atas permohonan pihak yang dimenangkan oleh Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pokok permasalah dalam penulisan ini adalah bagaimana keabsahan perlawanan pihak ketiga yang beritikad baik dan bagaimana perlindungan hukum terhadap pihak ketiga yang beritikad baik sebagai ahli waris dalam sengketa jual beli di bawah tangan. Pelawan adalah pihak yang berkepentingan atas bidang tanah yang menjadi sengketa karena merupakan pemegang hak atas tanah tersebut. Sedangkan sebagai ahli waris dari pemilik tanah, Pelawan berhak atas segala tuntutan hukum berkenaan dengan tanah tersebut dan perbuatan hukum jual beli atas tanah tersebut adalah sah menurut peraturan perundang-undangan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan tipologi eksplanatoris dan preskriptif. Hasil penelitian menyarankan bahwa antara kantor Pertanahan dan Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan Negeri dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus membuat suatu sistem online atau sejenisnya yang bersifat sistematis dan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai penguasaan hak atas tanah dan memudahkan masyarakat dalam proses perolehan hak atas tanah sehingga tidak terjadi sengketa dikemudian hari.

---

Resistance Third Party (derden verzet) filed with the District Court had jurisdiction in which enforcement actions are executed. A third party who filed the opposition to the execution because of the objections of their rights and interests of third parties of the right material that became the subject of dispute to be run execution. Execution is executed at the request of the party won by a court verdict was legally binding. Principal problems in this paper is how the validity of third-party opposition of good will and how the legal protection of third parties acting in good faith as an heir to the dispute trading underhands Interested parties are contrarian over the disputed parcels of land as the land rights holders. Whereas as an heir of the landowner. Contrarian has the right to all charges relating to land and legal acts of the land purchase was legal according to laws and regulations. This research uses Normative Juridical as its research methodology system with Explanatory and Prescriptive typology. The results suggest that the Kantor Pertanahan and Badan Pertanahan Nasional, Pengadilan and Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) have to make an online system or something else like that systematic and can provide information to the public regarding the acquisition of land rights and facilitate the public in the process of acquiring rights above the ground so there is no dispute in the future."

"ABSTRAKLahirnya Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Indonesia, mengatur mengenai pendaftaran jaminan fidusia guna memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan pendaftaran Jaminan fidusia memberikan hak didahulukan (preferen) kepada penerima fidusia terhadap kreditur lain. Untuk menjamin kepastian hukum bagi kreditur maka dibuatkan akta oleh Notaris dan didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia, yang nantinya kreditur akan memperoleh sertifikat jaminan fidusia berirah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" yang memiliki kekuatan hak eksekutorial langsung (parate eksekusi) apabila debitur lalai atau melakukan pelanggaran perjanjian fidusia kepada kreditur berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Persoalan yang akan muncul ketika harus dilakukan eksekusi terhadap objek fidusia yang tidak dibuatkan akta Notaris dan tidak didaftarkan di Kantor pendaftaran fidusia sehingga sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial seperti halnya keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap tidak dapat diterbitkan. Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum bagi kreditur terhadap benda objek perjanjian fidusia dalam akta jaminan fidusia dan akibat hukum dalam tindakan parate eksekusi atas objek jaminan yang dijaminkan melalui perjanjian fidusia di bawah tangan. Penelitian ini bersifat yuridis normatif, menggunakan alat pengumpulan data studi dokumen. Dalam pengolahan data digunakan metode kualitatif yang menghasilkan penelitian bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses eksekusi terhadap jaminan fidusia yang dibuat di bawah tangan hanya bisa dilakukan melalui pengadilan karena tidak adanya kekuatan eksekutorial di dalam akta jaminan tersebut. Oleh karena itu, kreditur tidak bisa melakukan eksekusi langsung (parate eksekusi) atas objek jaminan tersebut tanpa diperolehnya terlebih dahulu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

---

ABSTRACT

The enactment of the Law Number 42 Year 1999 on the Fiduciary Guarantee in Indonesia, regulates on the registration of the fiduciary guarantee in order to give a legal certainty to the parties that have interest and the registration of the fiduciary guarantee gives a preference right to the fiduciary receiver to the other creditor. In order to guarantee legal certainty to the creditor, therefore the notary deed is made and registered to the fiduciary registration office, then the creditor will receive the fiduciary guarantee certificate as an executorial title "For the Justice on the Almighty God" that has an direct executorial right (parate execution) if the debtor defaults or commits breach on the fiduciary agreement to the creditor based on the Law Number 42 Year 1999 on the Fiduciary Guarantee. The matter that will incur when the execution is performed on the fiduciary object that does not have the notary deed and is not registered to the fiduciary registration office, therefore the fiduciary guarantee certificate that has an executorial power such as the judgment that has legally binding power may not be issued. This thesis is on the legal protection for creditor on the object of fiduciary agreement in the fiduciary guarantee deed and the legal consequence in the parate execution on the guaranteed object through the unofficial fiduciary agreement. This research is juridical normative in nature, by using the document data collection tool. In the data processing, it is used the qualitative method that produce the descriptive analytical research. The result of this research showed that the execution process on the fiduciary guarantee that made unofficial is only performed through the court because there is no executorial power in the concerned guarantee deed. Therefore, the creditor may not perform direct execution (parate execution) on the concerned guarantee object without obtain the court judgment that has legally binding power."

"Tesis ini membahas ketentuan tentang seorang Notaris apakah harus menolak atau tidak dalam membuat Akta Berita Acara RUPS sehubungan dengan study kasus ini yaitu dari adanya laporan/pengaduan yang diajukan oleh Pelapor terhadap Terlapor Notaris atas Kuasa Lisan yang tidak pernah dinyatakan oleh Pelapor namun dinyatakan oleh Terlapor dalam Akta Berita Acara RUPSLB sehingga dalam hal ini Terlapor Notaris dituntut dalam menjalankan tugas atau jabatannya untuk selalu menerapkan kode etik dan melaksanakan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menggunakan Metode Kepustakaan dan mengumpulkan Data Sekunder serta hasil wawancara guna menunjang penulisan. Analisis kasus ini dilakukan terhadap Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 04/B/Mj. PPN/V/2013, di mana pembuatan Akta Berita Acara RUPSLB tersebut dilakukan tanpa mematuhi ketentuan dalam Perseroan sehingga akta yang dibuat mengalami degradasi karena terdapat cacat pada akta tersebut dan menyebabkan akta tersebut menjadi non existant.

---

This thesis discusses the provision of a Notary whether to reject or not to make the deed General Meeting of Shareholders in connection with this case study is from a report / complaint filed by the Rapporteur of the Notary Reported on verbal power that was never declared by the Rapporteur are considered by Reported in deed Minutes of RUPSLB so in this case the Notary Reported required in carrying out his duties or to always apply the code of conduct and carry out his post in accordance with the Law Notary. This study uses the method of literature and secondary data gathering and interviews to support the writing. The analysis of this case made against the decision of the Supervisory Council of Notaries Center No. 04 / B / Mj. PPN / V / 2013, in which the deed is done Minutes of the RUPSLB of the Company without complying with the provisions of that deed made degraded because there are defects in the deed and cause the certificate to be non existant."