Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai penerapan pelunasan dipercepat pada pembiayaan Murabahah serta perlindungan hukum baik terhadap bank maupun nasabah dengan studi kasus di Bank Muamalat Indonesia Tbk Cabang Fatmawati. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi banyaknya keluhan dari nasabah yang menganggap bahwa pemberian muqosah yang diterapkan dalam pelunasan dipercepat sama saja dengan penalti pada bank umum konvensional. Peraturan mengenai pelunasan dipercepat terdapat dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23 DSN MUI III 2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Potongan Pelunasan Dalam Murabahah. Bentuk penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif simpulan dari penelitian ini bahwa penerapan pelunasan dipercepat pada pembiayaan murabahah sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 23 DSN MUI III 2002. Hubungan hukum antara Nasabah dan Bank merupakan hubungan kontraktual akibat hukum yang timbul adalah mengikatnya substansi perjanjian tersebut bagi para pihak yang menyepakatinya. Dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah dari substansi perjanjian yang dapat merugikan perlindungan hukum dapat diupayakan melalui melalui peraturan perundang undangan yang mengatur hak dan kewajiban bagi para pihak yang memanfaatkan barang dan jasa Dengan demikian adanya ketentuan yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah diharapkan dapat menempatkan kesetaraan hubungan antara bank dan nasabah.

---

ABSTRACT This thesis contains on pre payment rsquo s application over Murabahah Financing and legal protection towards banking institution over and above their customers with case study took place in Bank Muamalat Indonesia Tbk Fatmawati branch Amount of customer complaints of Muqosah in Murabahah pre payment are the background of this thesis. They considered Muqosah as penalty which applied in conventional banks. Regulations on pre payment are listed on the Decree of National Syariah Board Fatwa Dewan Syariah Nasional No 23 DSN MUI III 2002 dated on March 28th 2002 regarding settlement prepayment over Murabahah. The applied research is juridical normative with conclusion that Application of pre payment over Murabahah financing is accepted with Decree of National Syariah Board Fatwa Dewan Syariah Nasional No 23 DSN MUI III 2002 regarding settlement prepayment over Murabahah and by the signing of Murabahah financing agreement between customer and banking institution a commitment has been made whereas legal connection between both parties are contractual. The legal consequences is the agreement substance binding for the parties. In an effort to provide legal protection for the customers from detrimental agreement the legal protection can be sought through legislation governing which manage the rights and obligations of the parties who utilize of goods and services Thus the provisions governing of customer legal protection of the customer could put equality relationship between banks and customers.

Abstrak :
Online Sharia Investment in Indonesia is driven by market demand. Sharia investment may take the form of Sharia shares, Sukuk, and property sale transactions. The fatwa of the National Sharia Council and Financial Authority Services Regulation Number 77/2016 are the legal basis for technology-based Sharia Investment in Indonesia. Investment according to Islamic law which is called syirkah, an investment that is unclean if it contains usury, gharar and maysir/gambling, liquor, and others. Dana Syariah is Financial technology in peer to peer (P2P) Lending financing that applies Sharia principles in its implementation. Sharia Funds are present as Sharia-based Online Investments which are engaged in investment in the form of property buying and selling transactions, namely houses using murabahah contracts and Sharia funds as third parties among investors and business owners. The writer uses the Normative-Empirical research method in which the writer uses written sources such as books and journals, in addition, the writer also participates in investing in the Sharia Fund. The results of this study related to the activities of Fintech Syariah service peer to peer lending on Islamic Funds were in accordance with Fatwa of National Sharia Board Number 117/DSNMUI/II/2018 concerning Information Technology Based Financing Services Based on Sharia Principles, but Dana Syariah state that transactions use contracts determined by paying the principal and margin/profit.

---

Investasi Syariah Online di Indonesia didorong oleh adanya permintaan pasar. Investasi Syariah dapat berbentuk saham Syariah, Sukuk, dan Transaksi Jual-Beli property. Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Peraturan OJK nomor 77 tahun 2016 menjadi dasar hukum bagi Investasi Syariah berbasis teknologi di Indonesia. Investasi menurut hukum Islam yang mana disebut syirkah, investasi yang haram jika mengandung riba,gharar dan maysir/judi, minuman keras, dan lain-lain. Dana Syariah merupakan Financial technology pada pembiayaan peer to peer (P2P) Lending yang menerapkan prinsip Syariah dalam pelaksanaannya. Dana Syariah hadir sebagai Investasi Online berbasis Syariah yang bergerak di bidang investasi berupa transaksi jual-beli property yaitu rumah dengan menggunakan akad murabahah dan Dana Syariah selaku pihak ketiga diantara investor dan pemilik bisnis. Penulis menggunakan metode penelitian Normatif-Empiris yang mana penulis menggunakan sumber-sumber tertulis seperti buku dan jurnal, selain itu, penulis juga ikut serta melakukan investasi di Dana Syariah. Hasil penelitian ini terkait kegiatan layanan fintech Syariah peer to peer lending pada Dana Syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, namun Dana Syariah menyebutkan bahwa transaksi menggunakan akad yang ditentukan dengan membayar pokok pembiayaan dan margin/keuntungan.

Abstrak :
Indonesia sebagai emerging market telah berkembang sistem perbankan syariah dan eksis berkontribusi untuk medorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan terutama di sektor riil. Penelitian pada PT. BPRS Puduarta Insyani selanjutkan disebut BPRS PI ini mencakup (1) penelitian hukum normatif, yang meneliti sinkroninasi antara hukum dengan pelaksanaannya; dan (2) membahas penghimpunan dana, penyaluran pembiayaan melalui mekanisme pembiayaan murabahah terbatas berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan untuk selanjutkan disebut DSN. Hasil penelitian ini pada BPRS PI menunjukkan (1) penyaluran pembiayaan berprinsip murabahah pada perbankan syariah lebih jelas dan pasti, sehingga prinsip ini mendominasi pembiayaan apabila dibandingkan dengan pembiayaan mudharabah dan/atau lainnya; dan (2) terdapat penyimpangan pembiayaan berprinsip murabahah antara praktek dengan fatwa DSN, yaitu melakukan akad jual beli dengan prinsip murabahah sebelum barang dimiliki atau dengan kata lain tidak memiliki stok barang. Untuk meningkatkan operasional perbankan syariah BPRS PI seyogianya: (1) harus memberikan kepuasan jasa pelayanan yang sesuai dengan fatwa DSN kepada nasabah; (2) untuk menjamin terlaksananya jual beli dengan akad murabah, maka BPRS PI bekerjasama dengan suplier, sehingga BPRS PI dapat mengadakan barang dalam waktu secepatnya; (3) semua pihak yang terlibat pada BPRS PI memerlukan kesamaan visi dan misi, sehingga diharapkan mendorong sinergi guna tercapainya kinerja sesuai dengan perkembangan industri perbankan syariah; dan (4) mengadakan pelatihan bagi seluruh jajaran internal BPRS PI, shingga optimasilasi penerapan aturan perbankan syariah. ......As an emerging market Indonesia has developed Islamic banking system to contribute in sustainable economic growth. Study case in PT. BPRS Puduarta Insyani (BPRS PI) consist of (1) normative laws research, conducting synchronization between laws and the applications; and (2) discussing funds rising and financial channeling through limited murabahah financial mechanism based on Dewan Syariah Nasional (DSN) fatwa. The research concludes that (1) murabahah financial channeling in Islamic banking is more clear and definitely, as this channeling more dominates rather than mudharabah financial channeling; and (2) there is a difference between practices and DSN fatwa in murabahah principle, namely there is no goods stock in practices. The research suggets that to improve Islamic banking operations in BPRS PI: (1) the banking must give customer services satisfaction that suits to DSN fatwa; (2) the banking must guarantee that transactions in murabah should cooperate with suppliers, in order to provide goods stock immediately; (3) all parties that involve in BPRS PI should have the same vision and mission to pursue performances that suit to development of Islamic banking industries; and (4) the banking should conduct trainings to all employees in BPRS PI, to optimize the application of Islamic banking regulations.

Abstrak :

 

Skripsi ini membahas penerapan mitigasi risiko untuk penyedia teknologi keuangan syariah komersial untuk perlindungan hukum bagi penyedia dan konsumen pembiayaan, dengan studi kasus mitigasi risiko di PT Alami Fintek Sharia. Penulis meneliti penerapan mitigasi risiko di PT Alami Fintek Syariah berdasarkan Hukum Indonesia dan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan objek penelitian, mengenai penerapan risiko PT. Alami dalam memasarkan produk layanan Syariah berupa invoice payment, tinjauan umum tentang mekanisme dan alur implementasi layanan pembiayaan fintech syariah peer-to-peer, serta sebagai upaya hukum terkait antara pihak dan ketentuan lain yang terkait dengan layanan pembiayaan fintech syariah peer-to peer-lending di PT. Alami Fintek Sharia. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan pada hukum positif baik tertulis maupun tidak tertulis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu melalui bahan pustaka. Data sekunder ini didukung dan ditambah dengan wawancara dengan PT Alami Fintek Sharia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi mitigasi risiko di bank harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus didukung oleh pengembangan mitigasi risiko internal yang tidak diatur oleh Hukum Indonesia dan tidak bertentangan dengan Fatwa.

---

This thesis discusses the implementation of risk mitigation for commercial islamic financial technology provider in order to legal protection for financing provider and customers, with case studies of risk mitigation at PT Alami Fintek Sharia. the author examines the implementation of risk mitigation at PT Alami Fintek Sharia based on Indonesian Law and National Sharia Board Fatwa discussion of the object of research, concerning the application of risk PT. Alami lending technology-based financing services based on sharia principles, an overview of sharia-based financing service products related to product types, mechanisms and flow of implementation of peer-to-peer sharia fintech financing services, as well as related choice of forum between parties and other provisions related to fintech financing services shariah peer to peer lending at PT. Alami Fintek Sharia. The form of research used in this study is normative juridical, ie research conducted on positive laws both written and unwritten. The type of data used in this study is secondary data, namely through library materials. These secondary data are supported and supplemented by interviews with PT Alami Fintek Sharia. The results suggest that the implementation of risk mitigation in sharia peer-to-peer lending should be implemented in accordance with applicable regulations and should be supported by the development of internal risk mitigation which not regulated under Indonesian Law and not prohibited by Fatwa.

 

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian operasional dan perlakuan akuntansi akad-akad yang diterapkan pada asuransi kerugian syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, No. 52/DSN-MUI/III/2006, No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108. Penelitian ini melihat ketaatan perusahaan asuransi kerugian syariah terhadap peraturan yang ada serta bagaimana peran DPS dalam mengawasi dan menilai kesesuaian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengambil studi kasus pada Unit Usaha Syariah PT. Z. Hasil penelitian menunjukkan bahwa operasional dan perlakuan akuntansi akad-akad pada Unit Usaha Syariah PT. Z sudah sesuai dengan Fatwa-fatwa DSN MUI dan PSAK 108 namun masih ada hal yang masih belum tercantum pada polis. Selain itu, kualitas peran DPS pada Unit Usaha Syariah tersebut masih kurang. ...... The focus of this study is to analyze the suitability of operations and accounting treatment of contracts that are implemented in sharia general insurance based on Fatwa DSN MUI No. 21/DSN-MUI/X/2001, No. 52/DSN-MUI/III/2006, No. 53/DSN-MUI/III/2006, dan PSAK 108. This study aims to determine the compliance to the sharia general insurance regulations. Research method used in this study is conducted through case study on Sharia Business Unit PT. Z. The result of this study indicates that operations and accounting treatment of contracts essentially is in line with fatwa DSN MUI and PSAK 108 but there is some points that not written in insurance policy. Besides, the role of DPS in PT.Z is still lacking of quality.