Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2009, Pasal 119 mengatur mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Dalam pasal tersebut diatur bahwa perseroan dapat melakukan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dengan memenuhi syarat yaitu Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan perseroan yang bersangkutan juga menyampaikan alasan pemberhentian tersebut. Pada kasus yang terjadi dalam PT. X, anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh perseroan dan menjadi syarat penentu dari diberikannya kredit oleh bank sindikasi, Dewan Komisaris tersebut tidak boleh diberhentikan tanpa persetujuan dari bank sindikasi, ternyata diberhentikan oleh perseroan tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Atas tindakan pemberhentian tersebut, telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru di Perseroan tersebut. Dari kasus ini ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, mengenai status Dewan Komisaris yang diberhentikan dan status Dewan Komisaris yang baru, mengenai peranan Notaris dalam pembuatan berita acara rapat atau pernyataan keputusan rapat berkaitan dengan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut serta mengenai peranan Notaris dalam pembuatan akta-akta yang merupakan anggota Dewan Komisaris perseroan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut tetap dianggap sah karena prosedur dalam penyelanggaraan RUPS telah terpenuhi dan kuorum dalam kehadiran dan pengambilan keputusan juga telah terpenuhi. Sedangkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru juga dianggap sah apabila dalam proses pengangkatan telah memenuhi prosedur yang di tentukan oleh Undang-undang. Peranan Notaris dalam pembuatan akta selalu berkaitan dengan dipenuhinya prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang dan apabila ada hal yang menyimpang terhadap hal tersebut, Notaris wajib memberikan penyuluhan kepada pihak-pihak yang terkait.

---

Limited Liability Company Number 40 of the Year 2009, Article 119 stipulates regarding the dismissal of members of the Board of Commissioners. In the articles is stipulated that a company may dismiss the members of the Board of Commissioners by fulfilling the requirement that the relevant member of Board of Commissioners is given the opportunity to defend himself/herself and the relevant company also presents the ground for the dismissal. In the case taking place in PT. X, a member of the Board of Commissioners is appointed by the company and becomes the deciding requirement for the granting of loan from a syndicated bank, the relevant member of the Board of Commissioners who cannot be dismissed without the approval of the syndicated bank, is apparently dismissed by the company without fulfilling the requirement which has been stipulated by the Limited Liability Company Law. Upon such act of dismissal, has been appointed a new member of the Board of Commissioners in the Company. From this case, there are several subject matters which can be discussed, regarding the status of the dismissed member of the Board of Commissioners and the status of the new member of the Board of Commissioners, regarding the role of Notary in the drawing up of minutes of meeting or statement of resolution of the meeting related to the dismissal of the member of the Board of Commissioners, as well as, regarding the role of Notary in the drawing up of deeds which constitute incorporate the members of the Board of Commissioners. The writing of this thesis uses the juridical normative method. From the result of research which has been carried out by the researcher, the dismissal of the member of the Board of Commissioners will remain to be deemed of being valid because the procedure in the convening of the General Meeting of Shareholders has been complied with and the quorums for attendance and adoption of resolution have also been complied with. Whereas the appointment of new member of the Board of Commissioners is also deemed valid if the appointment process has complied with the procedure stipulated by the Law. The role of Notary in the drawing up of deed is always related to the fulfillment of procedure stipulated by the Law and if there is any deviation from such matter, the Notary will be obliged to provide counseling to the related parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas pengaruh variabel proporsi dewan komisaris independen, direksi independen, dan komite audit yang merupakan mekanisme dari tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen, direksi independen, dan komite audit, secara simultan maupun parsial tidak mempengaruhi nilai perusahaan yang diambil dari nilai PBV. Sementara variabel kontrol yang adalah ukuran perusahaan memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

---

ABSTRACT
The focus of this study is to investigate the effect of proportions of independent commissioners, independent directors and audit committee which is a corporate governance mechanism on firm value. This is an analytical descriptive research, using secondary data obtained from various sources. The conclusion of this study is the proportion of independent commissioners, independent directors and audit committee, simultaneously and partially does not affect the firm value taken from the PBV ratio. While firm size as control variables, gives a negative significant effect on firm value.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris terhadap Kinerja Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Penelitian ini dilakukan atas sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 Efektifitas dewan komisaris dinilai menggunakan skor berdasarkan dengan checklist yang dikembangkan oleh Hermawan 2009 Skor efektifitas diukur berdasarkan karakteristik independensi aktivitas jumlah anggota dan kompentensi dari dewan komisaris Pengujian hipotesis dengan model regresi linier berganda yang menggunakan 113 sampel data Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas dewan komisaris berpengaruh pada kinerja bank yang melihat pada NPL tetapi tidak berpengaruh pada kinerja bank yang dilihat dari ROA dan ROE

---

This study aims to provide empirical evidence about the effectiveness of the Board of Commissioners on the Effect of Bank rsquo s Performance listed on the Indonesia Stock Exchange The research was conducted on a sample of banking firms listed on the Indonesia Stock Exchange BEI for 2008 to 2011 Effectiveness of the board of commissioners assessed using scores based on the checklist developed by Herman 2009 Score effectiveness is measured based on the characteristics of independence activity number of boards and the competence of the board of commissioners Hypothesis testing with multiple linear regression model using 113 data samples The results showed that the effectiveness of the board of commissioners has effect on the performance of banks that look at NPL but has not effect on the performance of banks that look at ROA and ROE

Abstrak :
Perseroan Terbatas dalam melakukan suatu perbuatan hukum seharusnya memperhatikan keabsahan kedudukan Direksi dan Dewan Komisaris, terutama masa tugas jabatannya. Hal tersebut seringkali terjadi dalam penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang biasa disebut "RUPS" dan perbuatanperbuatan hukum lainnya yang jika tidak diperhatikan akan berakibat fatal bagi Perseroan. Dari hal tersebut diatas ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas mengenai keabsahan RUPS Notaril, RUPS dibawah Tangan dan Keputusan Pemegang Saham diluar rapat dimana Direksi dan Komisaris telah berakhir masa jabatannya serta mengenai keabsahan tugas, kewenangan dan pengurusan perwakilan Direksi dan Komisaris yang telah berakhir masa jabatannya. Penulis memilih judul ini dengan tujuan dapat membantu mengingatkan Perseroan agar lebih berhati-hati dalam melakukan suatu perbuatan hukum sehingga dapat mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, penyelenggaraan RUPS yang dipimpin oleh Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang sudah tidak menjabat lagi secara hukum adalah tidak sah, kecuali Keputusan Pemegang Saham yang disetujui secara bulat dan tertulis oleh seluruh pemegang saham berdasarkan pasal 91 UUPT No. 40 Tahun 2007 adalah sah. Setelah itu baik RUPS maupun Keputusan Pemegang Saham tetap harus memperhatikan tindakan selanjudnya mengenai syarat sahnya perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagaimana yang diatur dalam pasal 21 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang isinya keputusan tersebut harus dibuat atau dinyatakan dalam akta Notaris yang kemudian harus disampaikan kepada Menteri untuk mendapatkan Persetujuan/Pemberitahuan yang dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia untuk dicatat dalam daftar perusahaan. Begitu pula perbuatan hukum lainnya yang dilakukan Direksi dan dewan Komisaris yang tidak menjabat lagi adalah tidak sah dan dapat dibatalkan.

---

A Limited Liability Company in performing a legal act should pay attention to validity of the position of the Board of Directors and the Board of Commissioners, especially concerning their functional period. This often happens in the organization of General Meeting of Shareholders usually called as the "Meeting" and other legal acts which if not paid to attention will be fatal for the Company. From the above there are several main issues to be discussed regarding the validity of Notarial General Meeting of Shareholders, Private General Meeting of Shareholders and Decree of Shareholders outside the meeting where the Board of Directors and the Board of Commissioner have been expired their functional periods as well as regarding validity of tasks, authorities and management of representatives of Board of Directors and the Board of Commissioner who have ended their functional periods. The author selected this title with objective may help to remind the Company to be more carefully in performing legal actions so as to prevent undesirable things. The writing under this thesis using normative juridical method. From the results of research conducted by the researchers, led by the implementation of the General Meeting of Shareholders chaired by the Board of Directors or members of the Board of Commissioners that have no longer legally positioned shall be not valid, unless decree of the Shareholders agreed unanimously in writing by all shareholders pursuant to article 91 of the Company Law No. 40 of Year 2007 is valid. After that both the General Meeting of Shareholders and decree of the Shareholders should consider further actions regarding requirements for legal amendment of the Company`s Article of Association as of provided under Article 21 of Law no. 40 of year 2007 regarding Limited Liability Company that contents thereof is such decision should be drawn up or stated under a Notarial Deed which then must be submitted to the Minister to obtain for approval / notification in this case the Minister of Justice and Human Rights Republic of Indonesia to be recorded in the company list. Similarly, other legal actions committed by the Board of Directors and the Board of Commissioners who are no longer having their positions are illegal as well as null and voidable.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi pengaruh efektivitas Dewan Komisaris terhadap praktikReal Earning Management (REM) melalui aktivitas manipulasi penjualan, overproduksi, pengurangan biaya diskresioner, serta pengaruh efektivitas Dewan Komisaris terhadap keseluruhan metode yang diukur secara agregat melaluiindeks REM.Penelitian ini mengambil sampel perusahaan non-financial yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2009 dan 2010. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Dewan Komisaris tidak dapat membatasi REM yang dilakukan melalui aktivitas manipulasi penjualan, overproduksi, pengurangan biaya diskresioner, maupun terhadap indeks REM. Hal ini menunjukkan bahwamekanisme Corporate Governance yang diperankan Dewan Komisaris di Indonesia belum cukup efektif untuk dapat mengendalikan dan mengawasi aktivitas REM. ......The aims of this research are to investigate the effect of Board of Directors?(BoD) effectiveness toward Real Earning Management (REM) through sales manipulation, overproduction, and a reduction in discretionary expenses. Furthermore, it also examines the impact of the effectiveness of the BoD on overall methods which are aggregately measured through the REM Index. Samples used in this research are non-financial companies which are listed on the Indonesian Stock Exchange in the year of 2009 and 2010.The result shows that the effectiveness of the BoD can neither limit the REM which is conducted through activities including sales manipulation, overproduction, a reduction in discretionary expenses nor control the REM index. This shows that the Corporate Governance mechanism proxied by the BoD is not effective enough for controlling and monitoring the REM activities.

Abstrak :
Salah satu contoh isi perjanjian pemegang saham adalah mengenai pembagian jatah komposisi direksi dan dewan Komisaris yang berasal dari masing-masing calon yang diajukan oleh para pemegang saham Perseroan Terbatas. Dalam dunia bisnis, perjanjian seperti ini merupakan perbuatan hukum yang dianggap wajar, namun dalam prespektif hukum apakah perjanjian seperti ini diperbolehkan. Untuk pelaksanaan prestasi perjanjian ini pada kenyataannya tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan hasil dari rapat umum pemegang saham tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan, lalu bagaimakah akibat hukum dari perjanjian ini terhadap para pihak serta keabsahan berita acara pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah dilaksanakan tanpa mengakomodir isi perjanjian yang telah disepakati bersama oleh para pemegang saham. Untuk menjawab permasalahan ini dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan tipe penelitian deskriptif-analitis. Dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah Perjanjian seperti ini tidak dilarang, namun dengan syarat bahwa untuk mekanisme pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris haruslah melalui rapat umum pemegang saham, serta direksi dan/atau dewan komisaris haruslah memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan oleh undang-undang maupun aturan dari Perseroan tersebut. Akibat hukum dari perjanjian ini adalah segala prestasi yang ada di dalam perjanjian harus dilaksanakan karena mengikat para pihak di dalamnya. Bagi pihak yang tidak melaksanakan isi dari perjanjian dapatlah dimintakan ganti rugi atas kesalahanya, serta Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah melalui rapat umum pemegang saham, tetap dinyatakan sah dikarenakan Perjanjian ini hanyalah mengikat bagi Pemegang saham tidak kepada pihak ketiga yaitu Perseroan Terbatas. ......One example of the contents of the shareholder agreement is regarding the distribution of composition of the board of directors and the board of commissioners from each candidate proposed by the shareholders of the Limited Liability Company. In the business world, an agreement like this is a legal act that is considered normal, but from a legal perspective is an agreement like this allowed. In fact, the implementation of the achievements of this agreement does not always run properly because the results of the general meeting of shareholders are not in accordance with what was agreed upon, then what are the legal consequences of this agreement on the parties and the validity of the minutes of appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners which have been carried out without accommodating the contents of the agreement mutually agreed upon by the shareholders. To answer this problem in this study, the research method used was normative juridical, with descriptive-analytical research type. And data collection tools used are document studies or library materials. The results of this research are agreements like this are not prohibited, but on the condition that the mechanism for the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners must go through a general meeting of shareholders, and the board of directors and/or the board of commissioners must meet the qualifications determined by the laws and regulations of the Company. the. The legal consequence of this agreement is that all achievements in the agreement must be carried out because it is binding on the parties in it. For parties who do not carry out the contents of the agreement, compensation for their mistakes can be requested, as well as the appointment of the Board of Directors and the Board of Commissioners who have gone through the general meeting of shareholders, still declared valid because this Agreement is only binding for shareholders, not to third parties, namely Limited Liability Companies.

Abstrak :
Penelitian ini berfokus pada pentingnya penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan efektif pada PT. XYZ. Tata kelola perusahaan yang efektif merupakan landasan penting pertumbuhan suatu perusahaan. Peranan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris merupakan salah satu hal yang penting dalam tata kelola perusahaan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi peranan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, kepatuhan terhadap peraturan regulasi yang ada pada industri pelayaran. Evaluasi pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan pendekatan kualitatif berupa studi kasus, dengan menggunakan data primer yang didapatkan langsung dengan melakukan wawancara kepada narasumber, dan juga mengobservasi kegiatan yang terjadi didalam perusahaan, serta menggunakan data sekunder berupa instrumen dokumentasi. Narasumber yang diwawancara pada penelitian ini merupakan manajemen kunci perusahaan yang terdiri dari Komisaris dan Direksi perusahaan. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa jumlah komisaris di PT. XYZ yang hanya terdiri dari satu orang menjadi kekurangan signifikan. Keterbatasan ini berdampak pada efektivitas pengawasan dan tata kelola perusahaan, mengingat pentingnya peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan pada perusahaan. Berdasarkan hasil temuan ini, PT. XYZ direkomendasikan untuk meningkatkan jumlah anggota Dewan Komisaris untuk yang ada pada PT. XYZ. Hal ini akan membantu meningkatkan efektivitas pengawasan dan tata kelola perusahaan, serta memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Penelitian ini juga memberikan wawasan tentang pentingnya peranan pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam konteks tata kelola perusahaan. ......This research focuses on the importance of implementing good and effective corporate governance principles at PT. XYZ. Effective corporate governance is an essential foundation for a company's growth. The supervisory role carried out by the board of commissioner is one of the important aspects of corporate governance. This study also aims to evaluate the supervisory role of the Board of Commissioner and compliance with existing regulatory regulations in the shipping industry. The evaluation of the Board's supervision is conducted using a qualitative approach in the form of a case study, utilizing primary data obtained directly by conducting interviews with informants, and observing activities within the company, as well as using secondary data in the form of documentation instruments. The informants interviewed in this study are key company management consisting of Commissioner and Directors of the company. This research found that the number of commissioner at PT. XYZ, consisting of only one person, is a significant deficiency. This limitation impacts the effectiveness of supervision and corporate governance, considering the importance of the Board of Commissioner' role in carrying out supervisory functions in the company. Based on these findings, PT. XYZ is recommended to increase the number of Board of Commissioner members at PT. XYZ. This will help improve the effectiveness of supervision and corporate governance, as well as ensure compliance with the principles of good corporate governance. This study also provides insights into the importance of the supervisory role conducted by the Board of Commissioner in the context of corporate governance.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai efektivitas penerapan Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) atau ‘GCG’ sebagai salah satu upaya restrukturisasi perseroan yang sedang mengalami kondisi finansial yang buruk. Langkah penerapan tersebut juga mencerminkan hubungan indikasi hostile takeover dengan tindakan Dewan Komisaris dalam menerapkan GCG berdasarkan kewenangannya. Peran Notaris dalam mendukung perseroan memenuhi kewajiban administratifnya pun merupakan bagian penting yang tidak dapat diabaikan dalam implementasi GCG pada kasus posisi. Penelitian ini menggunakan metode berbentuk yuridis normatif dengan peninjauan terhadap aspek-aspek hukum pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yang terkait dengan penerapan GCG. Tipologi penelitian tesis ini adalah deskriptif sebagaimana penulis menjelaskan dan menjabarkan gambaran objek penelitian secara menyeluruh dan sistematis. Meninjau dari tindakan Dewan Komisaris terhadap Direksi yang tidak melakukan tanggung jawabnya dengan baik, penerapan GCG pada kasus posisi telah efektif dilakukan oleh perseroan sehingga kegiatan usaha perseroan tetap dapat berjalan. Indikasi tindakan hostile takeover juga disimpulkan tidak relevan dengan adanya ketentuan Pasal 125 UUPT dan tidak adanya pengalihan kendali perseroan secara paksa. Kewenangan Dewan Komisaris juga disimpulkan bersifat luas dan untuk kepentingan perseroan secara menyeluruh, tidak terbatas hanya pada ketentuan yang tertera di undang-undang terkait namun tetap di bawah naungan pemegang saham. Guna meningkatkan efektivitas penerapan GCG, dapat disusun peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlandaskan pendekatan ‘fiduciary duty’ untuk meningkatkan kualitas disiplin, kinerja, dan integritas Direksi terhadap perseroan. Peningkatan frekuensi rapat gabungan organ perseroan juga akan meminimalisir potensi pelanggaran terhadap kepentingan perseroan. ......This research elaborates primarily regarding the effectivity in implementing Good Corporate Governance (GCG) as one of the restructuring actions upon the deteriorating financial condition of the company. The implementation process itself reflects the correlation between the hostile takeover indication and the action of The Board of Commissioners in exercising their authority within the GCG implementation. The role of Notary in supporting the company towards its administrative compliance is also the crucial part which has to be inseparable in the GCG realization within the case study. The writer uses juridical-normative method in producing this thesis within analysis on the stipulated rules and acts pertaining the implementation of GCG. This thesis is rather a descriptive type within the elaboration being made upon the the research object entirely and systematically. Evaluating from the action took by the Board of Commissioners as the Directors did not fulfill their responsibility properly, it can be concluded that the implementation of GCG in order to sustain the company in the case study was a major success. The alleged hostile takeover action apparently is irrelevant as to the stipulation on Article 125 of Indonesian Company Law and the fact that there has never been a control-shifting in the company. The authority of Board of Commissioners too should be perceived more comprehensively, not delimited to the stipulation of Indonesian Company Law but still in the compliance towards shareholders. To enhance the effectiveness in GCG implementation, a stipulation should be established based on ‘fiduciary duty’ principles to improve the quality of disciplinary values, performance, and integrity of the Directors towards the company. The more frequent integrated meeting between Board of Directors and Board of Commissioners would also diminish the potential infringement towards the interest of the company.

Abstrak :
ABSTRAK
Direksi dan Dewan Komisaris perseroan terbatas dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan perseroan harus selalu berpegang pada tiga prinsip yaitu Fiduciary Duty,prinsip Duty Skill and Care, dan Statutory Duties, apabila mereka melanggar prinsip-prinsip tersebut dan menimbulkan kerugian baik bagi pihak ketiga maupun perseroan dapat dituntut pertanggungjawaban sampai kepada harta kekayaan pribadinya. Pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris dalam pendirian Perseroan Terbatas?, dan bagaimanakah peranan Notaris dalam pengangkatan anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris oleh pendiri perseroan terbatas untuk pertama kali tanpa kehadiran mereka dihadapan Notaris?. Metode penulisan tesis ini bersifat deskriptif dan normatif, dimana penulisan menitik beratkan pada studi kepustakaan pada data sekunder terhadap prosedur dalam pendirian perseroan terbatas. Dari penulisan ini diperoleh kesimpulan bahwa pada saat akta pendirian perseroan terbatas telah dibuat dan ditandatangani oleh para pendirinya dihadapan Notaris perseroan tersebut telah berdiri dan hubungan antara mereka adalah hubungan yang bersifat kontraktuil. Oleh karena itu anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan Terbatas yang diangkat untuk pertama kali pada saat itu belum dapat menjalankan fungsinya baik berdasarkan anggaran dasar perseroan maupun UUPT, setelah perseroan terbatas berstatus badan hukum dengan sendirinya status badan hukum perseroan tersebut akan membawa akibat perubahan tanggung jawab Direksi dan Dewan Komisaris perseroan dari yang tidak terbatas menjadi terbatas. Dalam membuat akta pendirian perseroan terbatas untuk pertama kali, Notaris harus bersikap aktif, cermat dan hati-hati, apabila anggota Direksi dan atau Dewan Komisaris yang diangkat oleh pendiri tidak hadir dihadapan Notaris, maka Notaris harus secara tegas harus meminta bukti persetujuan tertulis dari mereka. Asas kecermatan dan kehati-hatian wajib dijalankan oleh seorang Notaris, mengingat akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai dampak hukum yang luas yaitu terhadap akta itu sendiri atau terhadap Notaris, dan hal itu dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris

---

ABSTRACT
The Board of Directors and the Board of Commissioners of the limited liability company in performing duty in the interest of the company must always stick to the three principles i.e. Fiduciary Duty, Duty Skill and Care, and Statutory Duties. If they violate the principles and create losses, either for the third party or the company, their accountability can be demanded up to their personal assets. The subject matter of this scientific paper is "how is the accountability of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners in the Establishment of a Limited Liability Company?" and "how is the role of the Notary Public in the appointment of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners by the founders of the limited liability company for the first time without their presence before the Notary Public?". The method of writing this Thesis is descriptive and normative, in which the writing is emphasized on the study of bibliography in the secondary data against the procedure for the establishment of the limited liability company. From this writing a conclusion is obtained that at the time the deed of establishment of the limited liability company has been drawn up and signed by the founders before the Notary Public, the company has been established and the relationship among them is the contractual relationship. Therefore, the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners of the limited liability company who are appointed for the first time at that moment have not been able to perform their functions, both based on the company?s articles of association and Law on Limited Liability Company (UUPT). After the limited liability company has received the status of being a legal entity, automatically the status of legal entity of the company will certainly bring the consequence, i.e. the change in the responsibility of the Company?s Board of Directors and the Board of Commissioners from unlimited into limited. In drawing up the Deed of Establishment of the limited liability company for the first time, the Notary Public must act actively, carefully and accurately. If the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners appointed by the founders are not present before the Notary, the Notary Public must categorically request the written approval from them. The principles of accurateness and carefulness are obliged to be implemented by a Notary Pubic, since the deed drawn up by the Notary Public has far reaching legal impact, i.e. on the deed itself or on the Notary Public, and that matter can become a reason for the party, which suffers the losses to demand for the reimbursement of cost, compensation and interest to the Notary Public.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang persyaratan dan efektifitas pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan Persero, serta permasalahan dan akibat hukumnya, dimana pada prinsipnya selain mengacu kepada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Negara BUMN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyarankan bahwa diperlukan suatu mekanisme yang dapat meminimalisir dan mengatasi kepentingan politik yang selama ini umumnya mengintervensi pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris perseroan pada anak perusahaan Persero. ......The thesis discusses about the qualification and the effectiveness of promotion and demotion of the member of Board of Director and Board of Commissioner on subsidiary of own state company, which is principally based not only on Regulation of Corporation number 40 of year 2007, but also on Regulation State Ministry of Own State Enterprises. This research uses normatif legal research method with analytical descriptive characteristic. The result of the research suggests that it is important to have a mechanism which can minimize and surpass the political interest that often intervene the procedure of promotion and demotion of the member of Board of Director and Board of Commissioner on subsidiary of own state company.