Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kelurahan sebagai struktur pemerintah terbawah {local goverment) dan ^^terdepan", tidak memiliki kemampuan untuk itiengambil keputusan dalam penanganan masalah perkotaan, semua tergantung pada kantor dinas yang bekerja di tingkat provinsi. Sedangkan Lurah sebagai ujung towhak/front liner, benar-benar hams itiemahami kondisi wilayah dan aspirasi itiasyarakat di wilayahnya. Kondisi kelurahan di DKI Jakarta yang be-Jumlah keseluruhan 267 kelurahan. Kelurahan-kelurahan dengan tupoksinya harus melayani 8,5 juta penduduk Jakarta. Ini berarti, pejabat lurah beserta aparatnya yang hanya berjumlah sekitar 10 sampai 15 orang, harus melayani rata-rata 10-1 orang, harus melayani rata-rata 20-30 ribu penduduk Jakarta (ratio+1:2000) . Ini merupakan hal yang mustahil, apabila kita menginginkan pelayanan masyarakat berjalan dengan baik. Untuk itu langkah-langkah terobosan perlu ditempuh untuk memperkuat lembaga kelurahan.Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menyadari bahwa selama ini berbagai kegiatan yang dibiayai lewat APBD DKI Jakarta dirasakan kurang memberi peran dan ruang yang memadai kepada masyarakat secara riil dalam upaya mengatasi berbagai persoalan yang ada di lingkungan masyarakat luas. Hal tersebut dapat terjadi karena aspek kelembagaan dalam kegiatan yang pernah dilakukan kurang memperoleh perhatian yang memadai selain memang belum berkembangnya paradigma pemberdayaan rakyat atau masyarakat di kalangan pengambil kebijakan, khususnya birokrat Pemda DKI Jakarta.Untuk itu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan langkah maju dan bijak berusaha menyikapi masalah yang terjadi dengan membentuk suatu lembaga baru yang dinamakan Dewan Kelurahan (Dekel) sebagai satu bentuk pemenuhan kewajiban yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Dewan Kelurahan ini berfungsi mewakili masyarakat di tingkat RW untuk menyampaikan aspirasi warga dan mengawasi kinerja birokrasi kelurahan. Dalam konteks itu, komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah harus makin efektif, sehingga kesenjangan komunikasi dapat ditekan dan bahkan dihilangkan. Dengan komunikasi yang semakin kohesif akan terhindar kesan seolaholah masyarakat merasa ditinggalkan, sehingga tidak ada lagi pandangan skeptis. Dengan kondisi seperti ini, diharapkan kebijakan pembangunan mendatang dapat lebih mampu mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang dinamis dan terus berkembang.

Abstrak :
Dewan audit sebagai organ organisasi yang dibutuhkan dalam rangka peningkatan good governance semakin penting perannya. Sejalan dengan itu tugasnya semakin berat, Tugas awal yang tadinya terbataspadaseleksi auditor eksternal dan pemantauanprosesaudit yang dilakukan, telah ditambah dengan tugas-tugas yang lebih luas dan kompleks yang ditujukan untuk menjamin ketepatan dan keandalan informasi keuangan organisasi, kecukupan sistem pengendalian internal dan kepatuhan organisasi kepada peraturan dan undang-undang. Enam perguruan tinngi negeri yang telah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN) kini harus memiliki dewan audit. (Dalam RUU-Badan Hukum Pendidikan, ketentuan ini akan diberlaukan bagi semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta). Fungsi dan tugas Dewan Audrt, hubungannya dengan lembaga-lembaga lain di universitas, rnekanisme kerjanya, pertanggungjawabannya, serta karakteristik unik perguruan tinngi yang harus menjadi perhatiannya dibahas secara singkat.

Abstrak :
Undang-undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2009, Pasal 119 mengatur mengenai pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Dalam pasal tersebut diatur bahwa perseroan dapat melakukan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dengan memenuhi syarat yaitu Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dan perseroan yang bersangkutan juga menyampaikan alasan pemberhentian tersebut. Pada kasus yang terjadi dalam PT. X, anggota Dewan Komisaris yang diangkat oleh perseroan dan menjadi syarat penentu dari diberikannya kredit oleh bank sindikasi, Dewan Komisaris tersebut tidak boleh diberhentikan tanpa persetujuan dari bank sindikasi, ternyata diberhentikan oleh perseroan tanpa memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas. Atas tindakan pemberhentian tersebut, telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru di Perseroan tersebut. Dari kasus ini ada beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas, mengenai status Dewan Komisaris yang diberhentikan dan status Dewan Komisaris yang baru, mengenai peranan Notaris dalam pembuatan berita acara rapat atau pernyataan keputusan rapat berkaitan dengan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut serta mengenai peranan Notaris dalam pembuatan akta-akta yang merupakan anggota Dewan Komisaris perseroan. Penulisan dalam tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut tetap dianggap sah karena prosedur dalam penyelanggaraan RUPS telah terpenuhi dan kuorum dalam kehadiran dan pengambilan keputusan juga telah terpenuhi. Sedangkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang baru juga dianggap sah apabila dalam proses pengangkatan telah memenuhi prosedur yang di tentukan oleh Undang-undang. Peranan Notaris dalam pembuatan akta selalu berkaitan dengan dipenuhinya prosedur yang ditetapkan oleh Undang-undang dan apabila ada hal yang menyimpang terhadap hal tersebut, Notaris wajib memberikan penyuluhan kepada pihak-pihak yang terkait.

---

Limited Liability Company Number 40 of the Year 2009, Article 119 stipulates regarding the dismissal of members of the Board of Commissioners. In the articles is stipulated that a company may dismiss the members of the Board of Commissioners by fulfilling the requirement that the relevant member of Board of Commissioners is given the opportunity to defend himself/herself and the relevant company also presents the ground for the dismissal. In the case taking place in PT. X, a member of the Board of Commissioners is appointed by the company and becomes the deciding requirement for the granting of loan from a syndicated bank, the relevant member of the Board of Commissioners who cannot be dismissed without the approval of the syndicated bank, is apparently dismissed by the company without fulfilling the requirement which has been stipulated by the Limited Liability Company Law. Upon such act of dismissal, has been appointed a new member of the Board of Commissioners in the Company. From this case, there are several subject matters which can be discussed, regarding the status of the dismissed member of the Board of Commissioners and the status of the new member of the Board of Commissioners, regarding the role of Notary in the drawing up of minutes of meeting or statement of resolution of the meeting related to the dismissal of the member of the Board of Commissioners, as well as, regarding the role of Notary in the drawing up of deeds which constitute incorporate the members of the Board of Commissioners. The writing of this thesis uses the juridical normative method. From the result of research which has been carried out by the researcher, the dismissal of the member of the Board of Commissioners will remain to be deemed of being valid because the procedure in the convening of the General Meeting of Shareholders has been complied with and the quorums for attendance and adoption of resolution have also been complied with. Whereas the appointment of new member of the Board of Commissioners is also deemed valid if the appointment process has complied with the procedure stipulated by the Law. The role of Notary in the drawing up of deed is always related to the fulfillment of procedure stipulated by the Law and if there is any deviation from such matter, the Notary will be obliged to provide counseling to the related parties.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas pengaruh variabel proporsi dewan komisaris independen, direksi independen, dan komite audit yang merupakan mekanisme dari tata kelola perusahaan terhadap nilai perusahaan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah proporsi dewan komisaris independen, direksi independen, dan komite audit, secara simultan maupun parsial tidak mempengaruhi nilai perusahaan yang diambil dari nilai PBV. Sementara variabel kontrol yang adalah ukuran perusahaan memberikan pengaruh negatif signifikan terhadap nilai perusahaan.

---

ABSTRACT
The focus of this study is to investigate the effect of proportions of independent commissioners, independent directors and audit committee which is a corporate governance mechanism on firm value. This is an analytical descriptive research, using secondary data obtained from various sources. The conclusion of this study is the proportion of independent commissioners, independent directors and audit committee, simultaneously and partially does not affect the firm value taken from the PBV ratio. While firm size as control variables, gives a negative significant effect on firm value.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kriteria, fungsi, dan tugas yang seharusnya dilakukan dewan pengawas syariah pada PT. Bank XYZ. Analisis dilakukan berdasarkan Surat Keputusan DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dengan pihak PT. Bank XYZ dan DSN-MUI. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam melakukan pengawasan terhadap praktik syariah, DPS dibantu oleh Departemen Sharia Compliance dan auditor syariah sebagai perpanjangan tangannya di PT. Bank XYZ. Secara umum peran dewan pengawas syariah pada Bank XYZ telah sesuai dengan Surat Keputusan DSN-MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Namun, kualitas dari pelaksanaan peran tersebut masih kurang. ......This study aimed to analyze the implementation of the criteria, functions, and duties that should be performed by the Sharia Supervisory Board of PT. Bank XYZ. Analysis was conducted by DSN-MUI Decree and Bank Indonesia?s Regulation. Research method used in this study is interview with PT. Bank XYZ and DSN-MUI. The analysis shows that in controlling the implementation of sharia practices, the Sharia Supervisory Board assisted by Sharia Compliance Department and Sharia auditor as their liason officers at PT. Bank XYZ. In general, the role of Sharia Supervisory Board of PT. Bank XYZ is already in accordance with DSN-MUI Decree and Bank Indonesia?s Regulation. However, the quality of the implementation is still lacking.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang Pengaruh Efektifitas Dewan Komisaris terhadap Kinerja Bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Penelitian ini dilakukan atas sampel perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia BEI untuk tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 Efektifitas dewan komisaris dinilai menggunakan skor berdasarkan dengan checklist yang dikembangkan oleh Hermawan 2009 Skor efektifitas diukur berdasarkan karakteristik independensi aktivitas jumlah anggota dan kompentensi dari dewan komisaris Pengujian hipotesis dengan model regresi linier berganda yang menggunakan 113 sampel data Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas dewan komisaris berpengaruh pada kinerja bank yang melihat pada NPL tetapi tidak berpengaruh pada kinerja bank yang dilihat dari ROA dan ROE

---

This study aims to provide empirical evidence about the effectiveness of the Board of Commissioners on the Effect of Bank rsquo s Performance listed on the Indonesia Stock Exchange The research was conducted on a sample of banking firms listed on the Indonesia Stock Exchange BEI for 2008 to 2011 Effectiveness of the board of commissioners assessed using scores based on the checklist developed by Herman 2009 Score effectiveness is measured based on the characteristics of independence activity number of boards and the competence of the board of commissioners Hypothesis testing with multiple linear regression model using 113 data samples The results showed that the effectiveness of the board of commissioners has effect on the performance of banks that look at NPL but has not effect on the performance of banks that look at ROA and ROE