Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai perencanaan pengembangan kawasan minapolitan di Kabupaten Sukabumi, dimana kawasan minapolitan masih belum optimal karena masyarakat nelayan yang masih banyak miskin. Penelitian ini digunakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan secara menyeluruh dibuat dalam dokumen perencanaan masterplan yang melibatkan pihak Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Swasta, dan masyarakat dan menunjukkan adanya koordinasi vertikal dan horizontal dalam perencanaannya. Terdapat permasalah dalam perencanaan tersebut yaitu partisipasi masyarakat nelayan khusunya nelayan buruh yang masih kurang dan terdapat ketidaksesuaian terkait dengan rencana pembangunan jalan tol Jakata ? Bogor ? Ciawi dan Palabuhanratu. Pengembangan yang dilakukan mengarah pada industrialisasi dengan pembangunan melalui zona inti dan zona pendukung. Namun pembangunan masih belum maksimal karena masih terdapat kendala seperti infrastruktur yang belum maksimal, akses peminjaman modal yang masih sulit dan budaya masyarakat nelayan yang tidak disiplin

---

ABSTRACT
This paper discusses about the development planning of Minapolitan area in Sukabumi, which Minapolitan still not optimal because many fishermen are still poor. This study uses a qualitative approach with in-depth interviews and literature study. The results showed that the plans are made in the master plan which involves the central government, provincial government, local government, private, and society. it shows that there are vertical and horizontal coordination in planning. There are problems in the planning that is about participation of fishermen is still less, especially fishermen who work to other fishermen and there is a mismatch between the master plan and the RTRW of provincial and district related to the plan construction of toll roads Jakata - Bogor - Ciawi and Palabuhanratu. Development conducted with a focus on industrialization, with the construction of the core zone and the supporting zone. But development is still not maximal because there is some constraints like infrastructure is still not maximal, access to capital lending is still difficult and fishermans culture undisciplined

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi nilai kelayakan kualitatif maupun kuantitatif PLTL Kobold di dusun Ketapang, Lombok Timur dan mengembangkan suatu Community Development Plan yang didukung PLTL sehingga nilai kelayakannya dapat diterima masyarakat. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kelayakan proyek pembangkit listrik tenaga arus laut kobold sangat ditentukan oleh faktor Kobold sebagai prototype penelitian yang tingkat keberhasilannya diharapkan oleh masyarakat untuk meningkatkan kondisi sosial dan ekonomi. Untuk meningkatkan tingkat kelayakan proyek tersebut perlu dikembangkan community development plan dengan program-program berupa sosialisasi proyek, pembentukan kelembagaan dan pengembangan unit usaha baru.

---

This study aimsfor knowing which dominant factors affect the value of qualitative and quantitative feasibility of PLTL Kobold in the Ketapang village, East Lombok, and develop a Community Development Plan which is supported so that the value of PLTL feasibility acceptable by the society. Results from this research project is that the feasibility of power flow of the sea kobold is determined by factors Kobold as a research prototype that success rate is expected by society to improve social conditions and economic development. To increase the feasibility of the project should be developed with the community development plan programs include socialization project, the establishment of institutional arrangements and new business development unit.

Abstrak :
ABSTRACT
The main problem facing by developing countries, including Indonesia, is how to manage a huge unski lied labour to become assets rather than as liabilities in the development. In order to achieve this goal, it is considered that the informal sector has an important role, particularly, to absorb the unskilled labour .. The informal sector can be used as a training ground as well as a place to grow for the unskilled labour. By joining informal sector activities first, ttie unskilled labours will improve their skill and gain knowledges and experiences which in turn, equip them to shift to the formal sector or modern sector later. Employment statistics show that invisible underemployment or informal sector workers are the largest portion (more than 75%) of the Indonesian workers . The reisa trend that the informal sector become larger and larger in the future. This condition couples with a higher rural-urban migration which may be attracted by the urban informal sector, make the urban informal sector unchange; no further improvement toward the formalization. In other words, the informal sector becomes permanent, rather than temporary. The above phenomenon is the central problem of the thesis, such as "Does informal sector change toward formalization or does it remain unchange (permanent) ? And, which policies needed to stimulate formalization

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini membahas mengenai implementasi kebijakan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah oleh Direktorat Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan secara umum sudah cukup baik sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. Telah dilakukan pengendalian terhadap kebijakan, pengendalian terhadap pelaksanaan, dan evaluasi hasil melalui pemantauan dan supervisi serta evaluasi rancangan peraturan daerah/kepala daerah dengan baik, namun konsistensi dokumen perencanaan masih perlu peningkatan. Implementasi kebijakan didukung pengembangan Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD. Hambatan dalam implementasi meliputi masalah anggaran, sumber daya manusia aparatur Direktorat PEIPD dan pemerintah daerah, SIPD belum optimal, serta regulasi dan penyusunan Renstra. Saran dari hasil penelitian meliputi bimbingan teknis, diklat dan konsolidasi baik pusat maupun daerah, penyelesaian regulasi, dan percepatan pengembangan SIPD.

---

ABSTRACT
This research dicusses the implementation of monitoring and evaluation of regional development planning policy by The Directorate of Planning, Evaluation, and Information on Regional Development, Directorate General Development of Regional Development, Ministry of Home Affairs. This research used a qualitative approach with data collection techniques through interviews and literature studies. The result of the research shows that the implementation of the policy in general is good enough as mandated by the Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010. It has been done to monitoring of policies, monitoring over implementation, and evaluation of the result through monitoring and supervision as well as the evaluation of the draft of local regulation, but the consistency of planning documents still needs improvement. Implementation of policies supported by Regional Development Information System SIPD. Obstacles in implementation include budget issues, human resources apparatus of Directorate of PEIPD and local government, SIPD not yet optimal, and regulation and arrangement of strategic plan. Suggestions from the research results include technical guidance, training and consolidation both central and local governments, completion of regulation, and acceleration of SIPD development.

Abstrak :
Pembangunan nasional sebagaimana yang telah diamanatkan di dalam GBHN, pada hakekatnya adalah untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya, dan bertujuan untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Pembangunan nasional dilaksanakan bersama oleh masyarakat dan pemerintah. Masyarakat adalah pelaku utama pembangunan dan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan. Artinya, pelaksanaan pembangunan baru akan berhasil secara optimal apabila melibatkan seluruh masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan daerah adalah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah (P5D). Pokok permasalahannya adalah bahwa masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari hasil partisipasi masyarakat (pola perencanaan dari bawah ke atas) dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan adanya pandangan bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) lebih dominan dari pada perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah perencanaan pusat (perencanaan dari atas ke bawah) memang lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Kemudian untuk melihat implementasi partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas dengan studi kasus Kabupaten Dati II Lampung Utara. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Analisa dilakukan dalam bentuk kualitatif. Pengumpulan data dilakukan secara sekunder dan primer. Hasil penelitian partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola dari bawah ke atas, berdasarkan pada analisa terhadap kajian penelitian atas realisasi dari usulan program pembangunan, menunjukkan bahwa rata-rata hanya 16,63% dari jumlah proyek yang diusulkan dari bawah (UDKP) yang dapat direalisasikan dan dalam hal dana hanya sekitar 20% yang akhirnya disetujui dan dilaksanakan dan temuan yang menarik dalam penelitian ini adalah bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah, perencanaan pusat (perencanaan dari atas) masih lebih dominan dari perencanaan daerah (perencanaan dari bawah ke atas). Hal ini menggambarkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah masih sangat rendah. Kesimpulan dari studi ini adalah masih rendahnya realisasi usulan program pembangunan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah yang berpola perencanaan dari bawah ke atas dan masih dominan perencanaan pusat dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Dati II Lampung Mara, yaitu sumber dana dalam APBD, menunjukkan 82,77% dana yang berasal dari bantuan pusat dan kebijakan tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis terhadap pengelolaan anggaran dan penyusunan program pembangunan. Saran atas hasil penelitian adalah perlu keseimbangan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah artinya adanya titik temu dalam proses pembangunan daerah, antara perencanaan pusat dengan perencanaan daerah dalam merealisasikan program pembangunan, sehingga program pembangunan bernuansa pada kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk peningkatan pemberdayaan potensi daerah dalam rangka pertumbuhan ekonomi daerah dan pedesaan. Dengan demikin tujuan dan sasaran pembangunan dapat mencapai hasil yang lebih optimal, efisien dan efektif.

Abstrak :
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan mengenai determinan yang mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Motivasi studi ini berasal dari adanya inkonsistensi program, kegiatan dalam dokumen rencana daerah tahunan dimana Pemerintah Daerah setiap tahun menyusun dokumen rencana daerah baik jangka panjang dua puluh tahunan, jangka menengah lima tahunan, maupun jangka pendek tahunan. Namun studi empirik dalam membuktikan faktor yang mempengaruhi kualitas terhadap dokumen perencanaan tahunan sangat terbatas, hal tersebut terjadi karena adanya keterbatasan data. Penelitian bertujuan untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kualitas dokumen perencanaan daerah kabupaten/kota di Indonesia. Penelitian menggunakan regresi data panel dengan temuan tahapan penyusunan dokumen perencanaan tahunan / RKPD, persentase anggaran Bappeda terhadap belanja dalam APBD, nilai LPPD, Incumbent/ Petahana Bupati/Walikota, dan tambahan penghasilan PNS di Bappeda berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas dokumen RKPD. ......This study aims to explain the determinants that affect the quality of district/city  planning documents in Indonesia. The motivation for this study stems from the inconsistency of programs, activities in the annual regional plan document where the Regional Government annually prepares a regional plan document, either twenty years long term, five year medium term, or annual short term. However, empirical studies in proving the factors that affect the quality of annual planning documents are very limited, this happens because of limited data. This study aims to analyze the factors that affect the quality of district/city planning documents in Indonesia. The study used panel data regression with the findings of the stages of preparing the annual planning / RKPD document, the percentage of Bappeda budget to expenditure in the APBD, the value of LPPD, Incumbent / Regent / Mayor incumbents, and additional income of civil servants in Bappeda had a positive and significant effect on the quality of RKPD documents.

Abstrak :
ABSTRACT
The current development paradigm is still dominated by the neoclassical economic perspective which sees economic development as a mechanical and simplistic process, without the need to look at aspects of respect, protection, and fulfillment of human rights, although, human rights is the first state responsibility of government. As a result, human rights are not the focus of development policy-making. Human rights and development have a mutually reinforcing relationship that will direct the efforts towards a higher quality of development.On this basis, this study shines a spotlight and examines the management of regional development planning with a human rights basis. To get an idea of ​​the reality, researchers use three areas as a sample, namely: Batang (Central Java), Trenggalek (East Java), and Tanjungpinang (Riau Islands). Existing practices are examined with a human rights-based approach, namely: the formulation process, main content, implementation mechanisms, and protection and restoration. Furthermore, a descriptive qualitative approach is selected to describe the process, understand the nonconformities as well as identify the planning process and the implementation of the development plan. For that, primary data collection is done through interview techniques, focused discussions, and field observation. While for secondary data collection through a literature study. The study shows that the fulfillment of the right to healthcare, education, and food has become priorities in regional development planning. A more transparent and accountable planning approach also opens opportunities to make human right-based development planning as the mainstream. The prerequisites driving factors lie in the dynamics of regional regulation and the commitment of the regional heads with the vision and mission outlined in the RPJMD, including a commitment to maintain a transparent, accountable and clean bureaucracy. In conclusion, the transparent planning approach in the RPJMD needs to be balanced by using human rights standards to improve the quality of human development in the region.