Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pembangunan yang terbaik adalah yang berwajah manusia mencakup peningkatan kualitas manusia sehingga dapat lebih meningkatkan taraf hidupnya, mengelola sumber-sumber alamnya secara optimal dan bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Kebijakan nasional tentang pendidikan telah diatur dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No.2/1989. Dalam kaitan ini, Pemerintah Indonesia telah mengatur mekanisme dan prosedur pelaksanaan desentralisasi pengelolaan pendidikan dasar pada skala nasional, lokal khususnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dasar yang salah satu programnya adalah wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Beberapa penelitian tentang penyelenggaraan pendidikan dasar tersebut telah merekomendasikan beberapa pola manajemen dan strategi-strategi sejak diperkenalkannya konsep desentralisasi dan otonomi daerah. Fokus penelitian ini adalah mengenai (1 ) pemantauan dan evaluasi proses pengambilan keputusan di tingkat taktis yang dilakukan dalam hal ini oleh staf Bappeda dan/atau dinas pendidikan di tingkat kabupaten dalam menterjemahkan kebijakan nasional ke dalam kebijakan dan/atau progam lokal yang sifatnya lebih spesifik dan operasional; (2) Penataan kelembagaan pendidikan di daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi pendidikan. Pengambilan sampel dilakukan secara purposive dengan mengambil salah satu kabupaten yang termasuk ke dalam Proyek Percontohan Otonomi Daerah untuk Daerah Tingkat II, yaitu Kabupaten Bandung dan satu kabupaten yang tidak termasuk proyek percontohan yaitu Kabupaten Bogor. Dari proses pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dengan para narasumber di dua kabupaten sampel, terungkap sejumlah temuan bahwa ke dua sampel tidak jauh berbeda dalam menanggapi/merespon isu desentralisasi tersebut. Setelah adanya desentralisasi dan otonomi daerah, kebijakan kedua daerah agak berbeda; di mana Kabupaten Bogor (yang tidak termasuk proyek percontohan otda) merasa bahwa bidang pendidikan merupakan bidang sangat prioritas dalam menyongsong era globalisasi. Perbedaan tersebut disebabkan karena (1) adanya ketidaksamaan persepsi tentang pendidikan dasar; (2) Kapasitas Bappeda dan kantor dinas; serta (3) kebutuhan atau tuntutan masyarakat. "

"Kegiatan dalam penelitian ini adalah meneliti bagaimana proses kegiatan pengembangan sumberdaya manusia yang dilakukan di organisasi sosial. Penelitian ini penting dilakukan diantaranya adalah karena adanya kecenderungan kurangnya kegiatan pengembangan sumberdaya manusia di dalam organisasi sosial, kendala-kendala dalam ciri khas organisasi sosial, jumlah pertambahan organisasi sosial tidak sejalan dengan kemampuan dalam pengelolaannya serta pertambahan jumlah permasalahan sosial yang meningkat.Dengan mengetahui sejauhmana proses kegiatan pengembangan sumberdaya manusia ini maka sangat membantu bagi organisasi sosial untuk menyadari pentingnya kegiatan pengembangan sumberdaya manusia di organisasi sosial, mengevaluasi proses kegiatan pengembangan itu serta memecahkan adanya ciri khas organisasi sosial yang menjadi kendala. Proses kegiatan pengembangan sumberdaya manusia ini menggunakan konsep utama Mondy dan Noe.Dimana proses secara mendasar dalam kegiatan pengembangan sumberdaya manusia itu melibatkan 6 proses kegiatan. Keenam proses kegiatan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan yang saling berhubungan yang dimulai dari proses (1) penentuan kebutuhan, (2) penentuan tujuan, (3) penentuan metode, (4) penentuan media (5) pelaksanaan dan (6) evaluasi kegiatan pengembangan sumberdaya manusia.Pertanyaan di dalam kegiatan penelitian ini adalah: bagaimana (1) organisasi sosial menganalisis kebutuhan dalam kegiatan pengembangan sumberdaya manusia, (2) penetapan tujuan, (3) penggunaan metode kegiatan, (4) penggunaan media, (5) pelaksanaan, dan (6) evaluasi kegiatan. Metode dalam kegiatan penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.Lokasi organisasi sosial tempat penelitian ini berada di Jakarta yakni pada Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) Pusat dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Pusat. Alasan kedua organisasi tersebut adalah karena organisasi tersebut telah berkembang lama dalam pelayanan sosial serta relatif banyak telah melakukan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia. Jumlah informan di YKAI adalah 6 orang dan di PKBI terdapat 10 orang.Hasil-hasil dalam kegiatan penelitian ini adalah sebagai berikut:(1) Kegiatan pengembangan sumberdaya manusia di YKAI berada dalam Departemen Administrasi, Keuangan dan SDM. Sedangkan kegiatan pengembangan sumberdaya manusia di PKBI masih menjadi dilema, diantara Divisi Organisasi dan Manajemen serta Badan Pendidikan dan Latihan.(2) Analisa kebutuhan pengembangan di YKAI dominan pada analisa tugas dan personal. Analisa kebutuhan pengembangan di PKBI merupakan gabungan antara analisa organisasi, tugas serta personal.(3) Tujuan kegiatan pengembangan di YKAI diarahkan pada peningkatan kemampuan, kompetensi serta pengembangan staff. Tujuan kegiatan pengembangan di PKBI diarahkan pada peningkatan kemampuan staff.(4) Metode kegiatan pengembangan di YKAI lebih banyak pada metode kegiatan seminar, lokakarya, kursus dan pelatihan. Metode kegiatan pengembangan di PKBI lebih banyak pada metode pelatihan, seminar, kursus, workshop dan lokakarya.(5) Penggunaan media di YKAI adalah fasilitas internet dan menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Penggunaan media di PKBI adalah overhead projector, microphone ataupun komputer serta menyesuaikan dengan lokasi kegiatan pengembangan.(6) Dalam pelaksanaan di YKAI, kegiatan pengembangan sumberdaya manusia dalam penguasaan komputer dan internet lebih cepat daripada penguasaan di bidang lainnya. Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti materi yang kurang cook dan kurang mendalam. Di PKBI, pelaksanaannya lebih dirasakan manfaatnya di bagian keuangan yang umumnya menggunakan metode kursus. Pengurangan dana dari sponsor bagi organisasi PKBI mempengaruhi pemilihan metode kegiatan yang disesuaikan dengan kondisi dana organisasi tersebut.(7) Manfaat dengan mengikuti kegiatan pengembangan sumberdaya manusia yang banyak diterima di YKAI adalah bertambahnya relasi, wawasan serta pergaulan atau teman. Manfaat yang banyak diterima di PKBI adalah mendapatkan penambahan wawasan, relasi, percaya diri, sharing dengan pihak lain, aktualisasi diri serta berbagi pengalaman."

"Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan talenta pada Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan serta hambatan dan tantangan yang dihadapi dalam implementasi pengembangan talenta tersebut. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil analisis, pengembangan talenta dilaksanakan dalam tiga tahapan yaitu prapengembangan, pengembangan dan monitoring, dan evaluasi. Strategi pengembangan talenta pada Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan dilakukan dengan menggunakan dua metode yakni metode on-class training dan off-class training yang diharapkan dapat mendukung talenta untuk mencapai kompetensi yang diharapkan secara efektif dan efisien. Adapun hambatan dan tantangan yang dihadapi adalah jumlah calon talenta yang cukup besar sehingga dibutuhkan upaya yang lebih keras untuk melakukan seleksi, terdapat sejumlah inkonsistensi regulasi dengan Kementerian PAN-RB, dan kesulitan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi SDM talenta yang sudah teridentifikasi.

---

This thesis aims to analyze the talent development strategy at the Bureau of Human Resources Management, Secretariat General of the Ministry of Finance as well as the obstacles and challenges faced in implementing the talent development. This study uses the concept of talent management but only focuses on talent development. The data collection was carried out using in-depth interviews and literature study. Based on the results of the analysis, talent development is carried out in three stages, namely pre-development, development and monitoring, and evaluation. The talent development strategy at the Bureau of Human Resources Management, Secretariat General of the Ministry of Finance is carried out using two methods, namely the on-class training and off-class training methods which are expected to support talents to achieve the expected competencies effectively and efficiently. The obstacles and challenges faced are the large number of talent candidates requires extra efforts to conduct the selection process, a number of regulatory inconsistencies between the Ministry of Finance and the Ministry of Administrative Reform, and difficulties in further utilizing the identified talents."

"Disertasi ini mengkaji secara sosiologis proses perubahan desa dan pemerintahan desa di Kabupaten Sambas Propinsi Kalimantan Barat yang terjadi akibat diberlakukannya UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa. Upaya pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Orde Baru, yang bersifat sentralistis dan top down oriented, memerlukan tatanan birokrasi dan kelembagaan sampai tingkat paling bawah yaitu desa. Dengan tatanan birokrasi dan kelembagaan sampai di tingkat desa maka pembangunan dapat direncanakan dikendalikan secara nasional. Untuk keperluan itu maka selama kurun waktu 25 tahun, yaitu kurun waktu Pembangunan Jangka Panjang Tahap Pertama, di seluruh desa di Indonesia telah dibentuk dan dikembangkan sejumlah lembaga dan organisasi baru yang diharapkan mampu menjadi agent of development bagi masyarakat desa. Di samping pembentukan dan pengembangan berbagai lembaga baru yang berkaitan dengan pembangunan sektoral, Pemerintah Orde Baru berpendapat bahwa desa dan pemerintahan desa sebagai lembaga utama (basic institution) di pedesaan perlu diganti dengan bentuk dan sistem baru yang seragam untuk seluruh Indonesia. sistem Pemerintahan baru yang akan menggantikan sistem pemerintahan desa lama dituangkan dalam UU No. 5/1979 tentang Pemerintahan Desa yang berlaku pada tanggal 1 Desember 1979. Kalau berlakunya suatu undang-undang sebagai bagian dari hukum cukup melalui pemuatan dalam Lembaran Negara dan pengumuman melalui media masa, maka substansi sebuah undang-undang, sebagai institusi sosial atau lembaga sosial keberlakuannya memerlukan proses yang panjang yaitu proses pelembagaan. Proses inilah yang menjadi masalah pokok dalam disertasi ini, yaitu bagaimana pemerintah desa sebagai lembaga sosial (social institution) modern dan kompleks ditanamkan pada sistem sosial desa yang tradisional dan sederhana. Dari segi pemerintah bagaimana melembagakan pemerintahan desa dan dari segi masyarakat bagaimana desa mengadopsi lembaga baru tersebut menjadi bagian dari sistem sosialnya. Puluhan ribu jumlah desa di Indonesia dengan keanekaragaman struktur wilayah serta sistem pemerintahannya menyebabkan proses pelembagaan pemerintah desa tidak sama. Bagi pemerintahan desa di Pulau Jawa dan Madura, yang sistemnya tidak berbeda prinsip dengan sistem yang terdapat dalam UU No. 5/1979, proses pelembagaan desa baru dan pemerintahannya tidak banyak menghadapi kesulitan. Di samping itu, tersedianya sumber daya manusia yang memadai sebagai pendukungnya, turut memberi saham dalam percepatan proses pelembagaan. Di luar pulau Jawa dan Madura, di mana sistem pemeritahan desa berdasarkan UU No. 5/1979 merupakan sistem yang berbeda dengan sistem pemerintahan desa lama, berbagai hambatan dan kendala muncul dalam proses pelembagaannya. Studi ini mengkaji pelembagaan pemerintahan desa berdasarkan data empirik Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat. Data dikumpulkan melalui serangkaian wawancara yang tidak terstruktur, baik secara pribadi maupun kelompok terhadap sejumlah informan. Informan terdiri dari pejabat pemerintah, baik pusat maupun daerah, mantan kepala kampung, kepala desa dan perangkatnya, tokoh masyarakat dan warga masyarakat biasa. Di samping data primer digunakan pula data sekunder yang berupa dokumen-dokumen dan laporan penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif untuk mendapatkan makna berbagai phenomena yang terjadi di desa Kabupaten Sambas. Perubahan pemerintahan desa akan dilihat dalam keutuhan sistem sosial melalui penelusuran gejala-gejala empirik yang dianalisis dan dijelaskan dalam kaitan dengan berbagai kegiatan dan penomena pembangunan. Dari penelitian di desa di Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat ditemukan bahwa : - Tingkat keterbukaan masyarakat terhadap pengaruh luar berpengaruh terhadap tingkat terlembaganya pemerintahan desa. Desa pantai yang lebih terbuka terhadap pengaruh luar lebih cepat mengadopsi pemerintahan desa baru dibadingkan dengan desa lainnya. - Derajat hubungan antara lembaga adat dan lembaga pemerintahan yang terdapat dalam sistem desa lama atau sistem pemerintahan kampung merupakan pula faktor yang berpengaruh terhadap proses pelembagaan pemerintahan desa. Pada desa di mana lembaga adat menyatu dengan lembaga pemerintahan desa, maka pelembagaan lebih sulit terjadi. Desa masyarakat Dayak, di mana hampir tidak ada pemisahan antara lembaga adat dan pemerintahan, pelembagaannya mengalami hambatan. - Desa di dekat kota atau desa yang terjangkau oleh lembaga pendidikan lebih mudah mengadopsi pemerintahan desa baru. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga modern memerlukan basis sosial masyarakat dengan tingkat pendidikan atau tingkat pengetahuan tertentu. - Keberadaan pemerintahan desa baru kurang mendapat dukungan atau legitimasi dari masyarakat karena pemerintah desa dan perangkat desa yang menjadi bagian dari birokrasi nasional maka cenderung berorientasi pada pemerintah atasan. - Beban tugas dan tanggung jawab pemerintah desa yang melebihi kemampuannya, baik kemampuan sumber daya mausia maupun kemampuan dana, menyebabkan pemerintahan desa sulit menjalankan fungsinya. Pada saat ini desa di Kalimantan Barat pada umumnya telah kehilangan sumber penghasilannya yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan desa dan pemerintahan-nya. Berbagai undang-undang dan peraturan telah meniadakan hak ulayat yang menjadi sumber hak desa dalam memperoleh berbagai penghasilan yang memungkinkan pemerintahan desa menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. - Pelembagaan pemerintahan desa di Kabupaten Sambas Baru pada tingkat dikenal dan diakui keberadaannya, dan sedang dalam proses untuk menjadi bagian dari sistem sosialnya. Namun untuk sebagian terbesar desa-desa, terutama di daerah pedalaman, pemerintahan desa masih berada pada tahap awal pelembagaan, yaitu baru dalam proses dikenalkan. - Hak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri yang diberikan oleh UU No. 5/1979 kepada desa sulit dapat diwujudkan karena kurangnya sumber daya yang dimiliki desa dan banyaknya campur tangan instansi pemerintahan atasan terhadap desa."

"Pemerintah sejak tahun 1982 telah menerbitkan buku P5D yang hingga saat ini belum bisa diaplikasikan oleh para perencana daerah secara optimal. Belum optimalnya aplikasi Permendagri selama ini dikarenakan adanya berbagai kendala antara lain: kurangnya tenaga analis di daerah, kurangnya soft-ware maupun hard-ware, dan belum lengkapnya data yang menunjang. Mulai PJPT II ini diharapkan kecepatan dan kesiapan para perencana maupun para pengelola pembangunan untuk mempunyai berbagai alat/instrumen yang baik dalam mengelola kegiatannya. Alat/instrumen tersebut yang bisa dipergunaklan untuk analisis kebijakan, analisis stauktural, maupun berbagai analisis proyeksi. Penelitian ini menyajikan salah satu alat/instrumen dengan menciptakan suatu model link ekonomi-demografi sosial yang diintegrasikan dengan SDM secara nasional dan menurut propinsi Kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data statistik baik pada tingkat nasional maupun pada tingkat provinsi Metode yang dipergunakan adalah gabungan antara metode ekonometri, sosiometri, metode demografi, dan metode yang lazim dipergunakan dalam perencanaan pendidikan dan dalam perencanaan tenaga kerja. Model link dirancang sedemikian rupa sehingga keterkaitan antar variabel bersifat simultan, baik antar blok (Ekonomi, Sosial, Demografi, SDM) maupun didalam blok itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan model sumber daya manusia secara terpadu tingkat nasional, propinsi, dan integarsinya. Begitu pula model menurut dimensi ekonomi, sosial, budaya dengan model pengembangan SDM. Pada setiap saat model ini bisa di up-date, dan bisa dipergunakan untuk berbagai analisis. Berdasarkan model diharapkan bisa dipergunakan sebagai alat untuk analisis kebijakan, analisis struktural, dan analisis proyeksi jangka menengah maupun proyeksi serta kecenderungannya pada masa Pembangunan Jangka Panjang Tahap Kedua. Model PSDM yang diintegrasikan dengan model ekonomi-demografi-sosial di tingkat nasional dan di tingkat propinsi menjadi sangat penting, terutama dikaitkan dengan kegiatan perencanaan pembangunan daerah yang akan mengacu kepada otonomi Daerah Tingkat II. Model ini sangat membantu para pengambil keputusan perencana maupun pelaksana pembangunan di tingkat nasional maupun di tingkat daerah/propinsi. Model PSDM integrasilterpadu dengan model nasional dan model propinsi sangat penting, terutama dikaitkan dengan perencanaan dan evaluasi implementasi pembangunan baik jangka menengah maupun jangka panjang Model ini juga merupakan salah satu model yang bisa dipergunakan untuk simulasi berbagai kebijakan pembangunan, berbagai struktur keterkaitan antara sektor maupun sub sektor serta berbagai dimensi lain yang termasuk inputproses-output dalam pembangunan, dan juga sebagai salah satu alat simulasi untuk berbagai analisis proyeksi. Variabel pendapatan dan pengeluaran sebagaimana pada APBN, maupun APBD juga diikutkan sebagai variabel kebijakan. Hasil penelitian ini disarankan agar di implementasikan di enam propinsi yang diintegrasikan ialah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Implementasi dilakukan di BAPPEDA, sehingga berbagai analisis dan revisi bisa dilakukan secara langsung. Di Bappenas sedang dalam proses implementasi untuk model nasional. Proses awal sedang dilakukan pembenahan data base di Biro Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja bekerjasama dengan Biro Analisa Ekonomi dan Statistik (BASS). Pada proses implentasi atau installment program termasuk didalamnya paket pelatihan alih teknologi bagi staf di BAPPEDA."

"ABSTRAKMutu modal manusia yang meliputi pendidikan, kesehatan dan keamanan akan mempengaruhi tingkat kualitas pekerja (sumber daya manusia). Dari segi kuantitas pekerja, akan dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi yang meliputi: fertilitas, mortalitas dan migrasi. Dengan meningkatnya mutu modal manusia melalui kualitas dan kuantitas akan meningkatkan produktivitas di dalam proses produksi. Selain dipengaruhi oleh mutu modal manusia tingkat produktivitas juga dipengaruhi oleh investasi dan teknologi. Tingkat produktivitas akan mempengaruhi besarnya penghasilan, ditambah dengan pendapatan di luar usaha (non labor income) akan diperoleh total pendapatan. Selanjutnya, besarnya pendapatan dan faktor-faktor demografi akan mempengaruhi besarnya kebutuhan hidup yang terdiri dari: sandang, pangan, papan, keamanan, pendidikan, keamanan dan biologis. Pangan akan mempengaruhi status gizi keluarga. Pendidikan akan mempengaruhi tingkat teknologi yang berperan di dalam proses produksi. Dengan terpenuhinya kebutuhan hidup hal ini akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan keluarga, yang mana dengan tingkat kesejahteraan keluarga yang semakin tinggi akan semakin meningkatkan mutu modal manusia. Sedangkan besarnya investasi dipengaruhi oleh besarnya tabungan yang berasal dari besarnya pendapatan. Tesis ini hendak melihat faktor pangan sebagai salah satu dari kebutuhan hidup yang akan mempengaruhi status gizi keluarga. Permintaan terhadap komoditi makanan akan mempengaruhi tingkat konsumsi kalori yang akhirnya akan mempengaruhi status gizi keluarga. Semakin meningkat status gizinya maka akan meningkatkan kesejahteraan keluarga yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu modal manusia. Konsumen di dalam membelanjakan uangnya untuk bahan makanan pada umumnya dipengaruhi oleh harga, besarnya pendapatan dan selera. Baik harga dari komoditi yang bersangkutan maupun komoditi lain yang berfungsi sebagai barang substitusi maupun sebagai barang komplementer. Sebagai penjabaran dari selera antara lain adalah: pekerjaan, umur, pendidikan istri dan tempat tinggal. Faktor-faktor harga, pendapatan dan selera demikian pula tingkat elastisitas harga dan pendapatan akan mempengaruhi jumlah kalori dan jenis komoditi makanan yang dikonsumsi oleh rumahtangga. Dari beberapa penelitian yang telah dilakukan mengenai permintaan bahan makanan di beberapa daerah Indonesia menunjukkan bahwa besarnya konsumsi kalori dan jenis komoditi makanan yang dibelanjakan oleh rumahtangga dipengaruhi oleh beberapa hal, antara lain seperti yang dilakukan oleh Kuntjoro. yaitu besarnya pengeluaran rumahtangga sebulan, dan oleh Nenot adalah tempat tinggal, tingkat pendidikan ibu rumahtangga. Lekir dengan menggunakan analisa AIDS untuk data Susenas 1981 mengemukakan bahwa harga komoditi makanan merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan dan menunjukkan beberapa hasil temuannya mengenai besarnya nilai elastisitas harga dan pengeluaran yang mempengaruhi besarnya konsumsi makanan di beberapa daerah Indonesia. Demikian pula yang dilakukan oleh Timmer dan Alderman. Data yang digunakan di dalam menganalisa konsumsi makanan di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Susenas tahun 1990, dengan 144 sampel rumahtangga dan PSU (primary sampling unit)-nya adalah kode sampel. Komoditi makanan seluruhnya meliputi 218 jenis yang dikelompokkan menjadi tujuh kelompok komoditi, terdiri dari kelompok komoditi beras; umbi-umbian; ikan, daging, telur, susu; sayur, kacang, buah; minyak, bumbu; minuman (bahan minuman); dan konsumsi lain yang terdiri dari makanan jadi, minuman jadi dan tembakau-rokok. Variabel yang digunakan adalah total pengeluaran rumahtangga; harga komoditi makanan; umur istri; sumber penghasilan; tempat tinggal; dan pendidikan istri. Alat analisis yang digunakan adalah model permintaan yaitu model AIDS (Almost Ideal Demand System) yang mula-mula dikembangkan oleh Deaton dan Muellbauer, dengan memasukkan restriksi homogen, restriksi simetri dan adding-up ke dalam model. Adapun metode pendugaan parameter sistem yang digunakan adalah metode SIR (Seemingly Unrelated Regression) dari Zellner. Untuk menghi tung elastisitas digunakan hasil pendugaan parameter yang memasukkan restriksirestriksi, akan diperoleh nilai elastisitas harga sendiri, elastisitas pengeluaran dan elastisitas harga silang. Dari perhitungan pendugaan parameter dapat dibandingkan antara pendu gaan parameter tanpa restriksi dengan pendugaan parameter yang menggunakan restriksi. Hasilnya adalah, dari sejumlah 98 parameter yang diduga dengan uji taraf signifikansi 1-10 persen, menunjukkan bahwa jumlah koefisien yang nyata tampak meningkat pada pendugaan parameter yang memasukkan restriksi homogen dan simetri, baik menurut tempat tinggal (perkotaan dan pedesaan) maupun menurut tingkat pendidikan istri (tidak sekolah dan tidak tamat SD serta pendidikan SD plus). Hal ini menunjukkan bahwa perilaku konsumsi makanan di D.I.Yogyakarta memenuhi sifat simetri dan homogen seperti yang dinyatakan di dalam teori. Dari hasil perhitungan elastisitas yang berasal dari nilai pendugaan parameter dengan restriksi homogen dan simetri (SUR) menunjukkan, bahwa elastisitas harga sendiri seluruhnya bertanda negatif, baik menurut tempat tinggal maupun menurut tingkat pendidikan istri. Di perkotaan nilainya berkisar antara -0.277 (kelompok ikan, daging, telur, susu) dan -1.360 (kelompok minuman). Sedangkan di pedesaan nilainya berkisar antara -0.272 (kelompok ikan, daging, telur, susu) dan -1.359 (kelompok minuman). Baik di perkotaan maupun di pedesaan menunjukkan pola yang sama. Kelompok minuman adalah yang paling elastis terhadap perubahan harganya, dengan nilai yang sedikit lebih tinggi di perkotaan, yang menunjukkan bahwa dengan meningkatnya harga minuman sebesar satu persen akan berdampak menununkan konsumsi tersebut sebesar 1.360 kalori. Sedangkan nilai yang paling rendah elastisitasnya menurut tempat tinggal adalah pada kelompok ikan, daging, telur, susu dengan nilai lebih rendah di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Dilihat menurut tingkat pendidikan istri menunjukkan kondisi yang hampir sama dengan menurut tempat tinggal. Namun menurut tempat tinggal, nilai kelompok umbi-umbian nampak lebih elastis dibandingkan dengan kelompok beras. Sedangkan menurut tingkat pendidikan istri yang terjadi adalah sebaliknya. Adapun kelompok komoditi yang lain menunjukkan pola yang sama antara menurut tempat tinggal dengan menurut tingkat pendidikan istri. Di kedua tingkat pendidikan istri, nilai elastisitas harga sendiri berkisar antara -0.277 (kelompok ikan, daging, telur, susu) dan -1.377 (kelompok minuman) dengan urutan yang sama pada kedua tingkat pendidikan istri. Secara keseluruhan penduduk di D.I.Yogyakarta yang rata-rata berpendapatan sebesar Rp.123.181,71, rata-rata bekerja di bidang pertanian, istri rata-rata berumur 43 tahun serta konsumsi kalori per kapita per hari sebesar 1.758,66 berperilaku, menurut hasil perhitungan elastisitas harga sendiri, seluruh kelompok komoditi bertanda negatif. Kelompok minuman dan konsumsi lain menunjukkan nilai yang paling elastis terhadap perubahan harganya, sedangkan kelompok ikan, daging, telur, susu memperlihatkan keadaan yang paling tidak peka terhadap perubahan harganya. Perhitungan elastisitas pengeluaran menunjukkan bahwa menurut tempat tinggal, di perkotaan maupun di pedesaan memperlihatkan pola yang sama. Kelompok konsumsi lain dan kelompok sayur, kacang, buah merupakan kelompok makanan luks. Sedangkan kelompok komoditi lainnya merupakan makanan pokok. Perilaku konsumsi dari kelompok ikan, daging, telur, susu nampak yang paling tidak peka terhadap perubahan pendapatan dengan nilai masing-masing sebesar 0.756 di perkotaan dan 0.751 di pedesaan. Dilihat menurut tingkat pendidikan istri, nampak pola yang hampir sama di kedua tingkat pendidikan istri seperti halnya kondisi menurut tempat tinggal. Kelompok konsumsi lain; kelompok sayur, kacang, buah dan umbi-umbian merupakan makanan luks di kedua tingkat pendidikan istri. Sedangkan kelompok komoditi lainnya merupakan makanan pokok. Secara keseluruhan di D.I.Yogyakarta yang rata-rata berpendapatan Rp.I23.181,71, rata-rata bekerja di bidang pertanian, istri rata-rata berumur 43 tahun dan konsumsi kalori per kapita perhari sebesar 1.758,66 menunjukkan bahwa kelompok konsumsi lain; sayur, kacang, buah; dan umbi-umbian merupakan kelompok makanan luks deingan nilai masing-masing sebesar: 1.124; 1.101; dan 1.011, sedangkan kelompok lainnya terdiri kelompok beras; ikan, daging, telur, susu; minyak, bumbu; dan minuman merupakan makanan pokok. Hasil perhitungan elastisitas harga silang, menunjukkan bahwa hubungan antara kelompok beras dengan kelompok ikan, daging, telur, susu; sayur, kacang, buah; dan konsumsi lain merupakan barang komplementer. Sedangkan hubungan antara kelompok beras dengan kelompok umbi-umbian; minyak, bumbu; dan minuman menunjukkan hubungan substitusi. Kondisi demikian terjadi di daerah pedesaan, perkotaan maupun di kedua tingkat pendidikan istri. Dilihat secara keseluruhan (di perkotaan dan di pedesaan) bahwa dampak dari peningkatan harga kelompok beras akan menurunkan konsumsi terhadap masing-masing kelompok barang komplementer secara lebih lambat dibandingkan dengan adanya peningkatan harga pada masing-masing kelompok barang komplementer pengaruhnya terhadap konsumsi kelompok beras menurun secara lebih cepat. Namun dengan kebijakan peningkatan harga kelompok beras dampaknya terhadap konsumsi barang-barang substitusi akan semakin meningkat secara lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan harga kelompok barang-barang substitusi terhadap konsumsi kelompok beras yang meningkat secara lebih cepat. "

"Pemberdayaan adalah upaya untuk meningkatkan daya yang ada pada din manusia, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Setiap manusia pada hakikatnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada manusia yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu. Oleh karena itu penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang merupakan langkah awal yang harus ditempuh yang diiikuti dengan langkah nyata berupa penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya, dan selanjutnya menciptakan suatu strategi pembangunan daerah yang menghasilkan produk unggulan ( core competence ). Salah satu produk unggulan ( core competence ) sekaligus peluang ( opportunities ) yang dimiliki oleh masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Sambas adalah prospek pengembangan tanaman jeruk siam ( citrus nob/1/s ). Melalui produk unggulan inilah Pemerintah Kabupaten Sambas kemudian mencanangkan program rehabilitasi dan pengembangan jeruk untuk menggali potensi yang ada seiring dengan upaya memberdayakan petani. Adapun tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan proses pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk di Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas serta mengetahui kendala-kendala apa raja yang dihadapi dalam proses pemberdayaan. Penelitian ini merupakan suatu analisis deskriptif terhadap proses pemberdayaan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun sumber data yang diperoleh yaitu dengan menggunakan studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam { indepth interview ) terhadap pemerintah daerah setempat, masyarakat serta dunia usaha sebagai informan dengan teknik purposive sampling. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang lebih mendetail dan akurat. Berdasarkan hasil penelitian, pemberdayaan petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk dilakukan dalam beberapa tahapan yang dimulai dengan pemilihan obyek bahan, proses pelaksanaan kegiatan yang meliputi rekrutmen tenaga fasilitator, proses pembentukan kelompok, dan proses penyusunan rencana kegiatan kelompok. Tahap selanjutnya adalah penyaluran bantuan serta monitoring dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya. Dari keseluruhan rangkaian tahapan yang telah dilakukan, terlihat bahwa pemberdayaan yang dilakukan terhadap petani melalui program rehabilitasi dan pengembangan jeruk belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Hal ini disebabkan petani belum sepenuhnya dilibatkan dalam berbagai tahapan pelaksanaan program. Dalam pelaksanaannya ditemui pula kendala-kendala dalam proses pemberdayaan ini. Seleksi persepsi dan ingatan ( selevtive perception and retention ) terus melekat dalam ingatan petani akibat hancurnya tanaman jeruk pada masa lalu sehingga memerlukan proses pendekatan yang intens serta sosialisasi yang dilakukan secara simultan. Di sisi lain ditemui kendala pula berupa Ketergantungan ( dependency ) petani terhadap bantuan yang diberikan pemerintah. Mengingat besarnya harapan petani terhadap kucuran modal yang diberikan pemerintah membuat tingkat ketergantungan petani semakin tinggi dan pada akhirnya petani akan manja dan tidak ada upaya untuk mandiri.

---

Empowerment is an effort to increase the power that exists in humans, by encouraging, motivating, and raising awareness of their potential and trying to develop it. Every human being essentially has potential that can be developed. This means that there is no human being who is completely powerless, because if so, they will become extinct. Empowerment is an effort to build that power. Therefore, creating an atmosphere or climate that allows the potential of the community to develop is the initial step that must be taken, followed by real steps in the form of providing various inputs, as well as opening access to various opportunities that will make the community more empowered, and then create a regional development strategy that produces superior products (core competence). One of the superior products (core competence) as well as opportunities (opportunities) owned by the community and the Sambas Regency Government is the prospect of developing Siamese orange plants (citrus nob/1/s). Through this superior product, the Sambas Regency Government then launched a citrus rehabilitation and development program to explore the existing potential along with efforts to empower farmers. The purpose of this study is to describe the empowerment process carried out on farmers through the citrus rehabilitation and development program in Tebas District, Sambas Regency and to find out what obstacles are faced in the empowerment process. This study is a descriptive analysis of the empowerment process for farmers through the citrus rehabilitation and development program using qualitative methods. The data sources obtained were by using literature studies, observations, and in-depth interviews with the local government, the community and the business world as informants using purposive sampling techniques. This was done to obtain more detailed and accurate data. Based on the results of the study, farmer empowerment through the citrus rehabilitation and development program was carried out in several stages starting with the selection of material objects, the process of implementing activities including the recruitment of facilitators, the process of forming groups, and the process of preparing group activity plans. The next stage is the distribution of assistance and monitoring and evaluation of various activities that have been carried out previously. From the entire series of stages that have been carried out, it can be seen that the empowerment carried out on farmers through the citrus rehabilitation and development program has not been fully running well. This is because farmers have not been fully involved in various stages of program implementation. In its implementation, obstacles were also encountered in this empowerment process. Selective perception and retention continue to stick in the memory of farmers due to the destruction of citrus plants in the past, thus requiring an intense approach process and simultaneous socialization. On the other hand, obstacles are also encountered in the form of farmer dependency on assistance provided by the government. Given the high expectations of farmers for the capital injection provided by the government, the level of farmer dependency is getting higher and in the end farmers will be spoiled and there will be no effort to be independent."

"Pemanfaatan Sistem Informasi Personel Polri dalam proses pembinaan karir personel Polri ditujukan pada terwujudnya pemenuhan norma-norma jabatan, kepangkatan, pendidikan pengembangan dan penggunaan personel secara tepat sesuai kebutuhan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan SIPP, menganalisis peran SIPP dalam pembinaan karier personel Polri dan untuk merumuskan upaya merevitalisasi SIPP. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data data didapatkan dengan mewawancarai beberapa pejabat sebagai penyelenggara SIPP pada Mabes Polri. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan SIPP terdapat beberapa permasalahan yaitu kualitas data yang dihasilkan oleh SIPP, keutuhan dan ketersediaan data, serta komponen komponen SIPP berupa operator, perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan. Permasalahan permasalahan tersebut berdampak terhadap kualitas keputusan yang dihasilkan dalam proses pembinaan karier personel. Upaya revitalisasi SIPP dilakukan dengan melakukan validasi data SIPP, memperbaiki framework dan konponen dalam SIPP.

---

Utilization of Information Systems of the Indonesian National Police Personnel in the process of fostering the career of Polri personnel aimed at realization of fulfillment of office norms, ranks, development education and personnel use appropriately according to the needs of the organization. This study aims to analyze the implementation of SIPP, analyze the role of SIPP in fostering career of Indonesian Police personnel and to formulate SIPP revitalization efforts. This study uses a qualitative approach. Data was obtained by interviewing several officials as SIPP organizers at the National Police Headquarters. The results of this study indicate that in the implementation of the SIPP there are several problems, namely the quality of data produced by the SIPP, the integrity and availability of data, and the SIPP components in the form of operators, hardware, software and networks. These problem problems have an impact on the quality of the decisions that are produced in the career development process of personnel. SIPP revitalization efforts are carried out by conducting SIPP data validation, improving the framework and components in the SIPP."

"ABSTRAKPenelitian ini adalah tentang sumber daya manusia peneliti lembagapenelitian dan pengembangan pemerintah di Indonesia, yang menemui tantangankondisi keluaran litbang yang minim menyentuh pasar. Tujuan penelitian iniadalah menganalisis pengembangan SDM peneliti masa depan yang tepat.Penelitian ini menggunakan paradigma post-positivisme dengan metodepengumpulan data kualitatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lembagalitbang memiliki kesadaran yang baik terhadap konsep pengembangan SDMdengan memberikan kesempatan peneliti untuk belajar. Namun, dari hasilpenelitian ini, terbukti lembaga litbang tidak di jalur yang tepat dalam melakukaanpengembangan SDM, yang meliputi pelatihan dan pengembangan, pengembangankarir dan pengembangan organisasi. Penelitian ini merekomendasikan perlunyadibentuk pimpinan (leader) baik sebagai ketua program/ ketua kelompok sebagaitim perubahan serta suatu kerangka pengembangan SDM yang terintegrasi yangmencakup aspek-aspek pengembangan individu, karir, dan organisasi yangdilaksanakan secara teliti menggunakan tahapan mulai dari analisis, desain,implementasi, dan akhirnya evaluasi. Penelitian ini juga berkontribusi secarateoritis dengan menunjukkan adanya perubahan metode pengembangan SDMkhas lembaga litbang, perlunya analisis kebutuhan pelatihan dan pengembanganteridentifikasi bahwa sebelum melakukan analisis pelatihan dan pengembangandiperlukan terlebih dahulu rekam jejak masing-masing peneliti, bisnis denganberbagai database serta adanya aktivitas pengembangan dan evaluasi sebagaimasukan kepada tim perubahan dalam teori pengembangan SDM yang telah ada.Studi ini mengusulkan langkah-langkah proses pengembangan SDM yang cocokuntuk kebutuhan lingkungan lembaga penelitian dan pengembangan berdasarkanpendapat yang disampaikan beberapa pakar dan berdasarkan teori pengembanganSDM.

---

ABSTRACTThis study focuses on researcher human resources of government researchand development institutions in Indonesia, who are facing the issues of lowresearch and development outputs and minimum impacts to the market.Employing post-positivism paradigm and qualitative data collection method, itaims to examine the ideal development of future researcher HRs. The findingsindicate that the research and development institutions had good awareness of theconcept of human resource development, giving opportunities for researchers tolearn. However, it is also revealed that the institutions were not on the right trackin developing human resources, which includes trainings and development, andcareer and organization development. This research recommends theestablishment of leader (management), both as the head of the program/team thatacts as a team of change and a framework of integrated human resourcedevelopment, comprising individual development aspects, career, andorganizations accurately implemented using particular stages from analysis,design, implementation and evaluation. Theoretically, this research also indicatesthe change of method of human resource development which commonlycharacterizes research and development institutions, the need to conduct needsanalysis of training and development. It has been identified that prior to theanalysis of training and development, track records of researchers, businesseswith their databases, and activities of development and evaluation are needed asfeedback for the team of change in the available human resource developmenttheory"