Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Sejak tahun 1993, WHO telah mencanangkan TB sebagai global emergency karena pada saat itu diketahui bahwa Mycobacterium zuberculosis telah menginfeksi sepertiga penduduk yang ada di dunia Indonesia telah berkomitmcn untuk menanggulangi TB dengan strategi DOTS yang direkornendasikan oleh WHO sejak tahun 1993. Sehingga Indonesia juga mengikuti target dunia yaitu Mlleniwn Development Goals (MDG) dimana bertujuan umuk menurunkan prevalensi dan kematian TB 50% pada tahun 2015 (WI-i0,2006) sehingga saiah sam upaya untuk pencapaian target tersebut dengan ekspansi DOTS ke Lapas/Rutan. Banyak pengalaman dari negara lain yang mengindikasikan permasalaban TB di penjara, dan masalah ini tidak banyak berbeda denyn simasi Lapas/Rutan di Indonesia. Terbukti dari hasil penelitian terdahulu bahwa prevalensi TB di Rutan DKI adalah 7.5 kali lebih besar daripada populasi umum, hal ini menandakan bahwa beban TB dengan segala kompleksitas lingkungan Lapas/Rutan yang burnk mempermudah berkembangnya mycabacterium iuberculosis. Dari hasil asesment Gorgas TB Initiative dan surveilans mtin di Dinkes DKI dan Dinkes Kota Bogor mengindikasikan bahwa insiden TB dau jumlah kasus cukup tinggi dan cendenmg meningkat. Serta diketahui dari hasii asesmen bahwa kepadatan hunian sel mendominasi hampir seluruh penjara Indonesia. Penelitian ini mcrupakan studi yang dilakukan di Lapas/Rutan menggunakan rancangan studi kasus kontrol, dimana kasus adalah kejadian TB Pam BTA(+) pada narapidana yang sudah terjadi pada saat penelitian dilakukan, kemudian dibandingkan dengan kelompok kontrol sebagai suspek TB, dimana basil laboratorium BTA-nya adalah negatifi Adapun kelompok paparannya adalah kepadatan hunian sel sebagai variabel utama, dengan kovariatnya yaitu umur, pendidikan, lama dipenjara, indelcs masa tubuh, kontak dalam sel, merokok, pencahayaan dalam sel, ventilasi dan kelembapan. Populasi pada studi ini adalah seluruh napi yang teregister pada TB 06 (pemeriksaan tersangka/ suspek TB) pada April 2007 sd April 2008. Sampel dalam penelitian dengan perbandingan 112, terdiri dari 66 kasus, dimanal4 kasus benasal dari Lapas Paledang, dan 52 kasus asa! Rutan Salemba. Sedangkan kontrol berjumlah 132, terdiri dari 28 kontrol dari Lapas Palednng dan 104 dari Rutan Salemba. Analisis Multivariat yang digunakan adalah Regression Logiszic Binomial, rmtuk mengetahui hubungan kepadatan hunian sel penjara dengan kovariatnya terhadap kej adian TB Paru BTA(-I-). Hasil penelitian ini memperlihatkan hubungan yang bermakna antara kepadatan hunian sel penjara dengan TB Paru, p value = 0.001 dengan OR: 3.l0l, (95% CI; 1,560 - 6.l63) tanpa interaksi, dan dengan 3 (tiga) variabel perancu yaitu merokok, lama dipenjara dan kontak dalam kamar. Dapat disimpulkan bahwa napi yang tinggal di Lapas/Rutan yang padat berisiko 3.101 kali untuk sakit TB dibanding napi yang tinggal di kamar/blok yang tidak padat. Sedangkan hasil analisis bivariat mendapatkan hubungan yang bermaluna antara kontak dalam sel, lama dipenjara dan pendidikan dengan kcjadian TB Pam BTA(+). Berdasarkan hasil studi ini, peneliti memberikan saran kepada instansi terkait yaitu Lapas/Rutan tempat populasi penelitian diambil agar Lapas/Rutan mengurangi kepadatan. Bila sulit dilakukan maka memisahkan napi yang TB selama pengobatan fase intensif serta melakukan evaluasi triwulanan napi yang tersangka TB namun hasil pemeriksaan laboratorium dahaknya masih negatifi Bagi Dinkes Kota Bogor dan Sudinkes Jakarta Pusat, diharapkan dapat membuat jejaring dengan Lapas/ Rutan setempat dan memfokuskan untuk mengurangi dampak penularan Lapas/ Rutan serta membcrikan infonnasi tentang dampak merokok bagi kesehatan. Bagi Depkes dan Ditjen Pemasyarakatan agar mcngintensiikan program TB dengan program Lapas/Rutan sehat fokus perbaikan lingkungan fisik dan memperkuat strategi pcnanggulangan TB di Lapas/Rutan. Sedangkan saran bagi keilmuan dan penciiiian lanjutan agar memperkuat power penelitian dan menggunakan desain yang lebih baik (kohort retrospek1y'atau prospelctgj), serta meneliti insiden akibat kontak dalam sel dan risiko lama dipenjara. ......Since 1993, WHO has determined TB as a global emergency because for that year it has been discovered that Mycobacterium tuberculosis has infected one third of population in the world. Indonesia has committed to prevent TB with DOTS strategy recommended by WHO since 1993. Subsequently Indonesia also carried out world target of Millenium Development Goals (MDG) aimed to decrease prevalence and mortality of TB 50% on 2015 (WHO, 2006) one of way to reach it is expansion of DOTS to jail. Many incidents hom another countries indicating problems of TB in jail, and it is not great diiTer from jail situation in Indonesia Previous result of research proved that TB prevalence in DKI is 7,5 times bigger than other population generally, this things indicates TB with kind of it’s had environment complexity of jail simplified spreading of mycobacterium tuberculosis. From the result of assessment Gorges TB Initiative and continue surveillances in Dinkes DKI and Dinlces Bogor indicating of TB incident and a high number of case and tends to increase. The density of jail’s room dwelling found in almost all of jail in Indonesia according to result of assessment. This research is study taken in jail using control case study, while the case is about incident of Lung TB at criminal had suffered in the time of research, compared with control group as TB suspect then, laboratory result showed their smear negative. The group of subjects are density of room dwelling as major variable, with age, education, occupation time in jail, body mass index, smoking, lighting in room’s jail, ventilation and humidity as covariate. Population in this study is all of registered prisoners at TB 06 (investigation of TB suspected) on April 2007 - April 2008. Study sample 1:2 proportionally consisted of 66 cases, 14 cases from Lapas Paledang, and 52 cases from Rutan Salemba. While control amount of 132, consist of 28 controls from Lapas Paledang and 104 from Rutan Salemba. Regression Logistic Binomial is used for xnultivariat analysis, to iind correlation density of room’s jail dwelling forward covariate to case of Lung TB. Result of this study shows signiiicant density of room’s jail dwelling with Lung TB, p value = 0.001 with OR : 3.101 (95% CI; 1.560-6.163) without intervention of interaction and 3 other variables confounding are smoking, occupation time in jail and contact with TB active in room’s jail. It is concluded that prisoners who occupied in density jail more risk 3.101 times get TB than jail with less density. While result of bivariat analysis has significant correlation between contact with TB active, occupation time in jail and education with Lung TB. Based on this study, researcher suggest to related institution in this case jail as place of population research to diminish a number of prisoners in their jail in order to handle over capacity problem. If it is hard to do then another way is by separating TB patient in intensive treatment phase and have an evaluation quarterly for suspected prisoners of TB yet result of laboratory investigation showed smear negative. It is expected for Dinkes Bogor and Sudinkes DKI Jakarta to make a great networking with regional jail, focus on decrease infection impact in jail and give an information about smoking effect for health. improvement of logistic supplies. Depkes and Ditjen Pemasyarakatan should intensity TB program with healthy jail program focusing on recondition physical environment and reinforce preventive strategic of TB in jail. Suggestion in science section and for the next study to be more powerful in it’s research and using better design of research (cohort retrospective or prospective), and also study the effect incident of interaction and occupation time in jail.

Abstrak :
The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) have been agreed globally in an unprecedented ambitious and innovative agenda for prosperity and peace for people and planet. This book provides a roadmap for achieving the paradigm shift to achieve the SGDs from an Educational perspective.

Abstrak :
Tulisan ini mengkaji pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan dalam perspektif HI melalui studi literatur. Melalui metode taksonomi, tulisan ini menganalisis 46 literatur dan memetakannya dalam tiga tema: (1) faktor pembentuk keterkaitan pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan; (2) kontribusi pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan; dan (3) kritik terhadap neoliberalisme terkait konsep dan praktik pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Hasil pemetaan literatur menunjukkan bahwa industri pariwisata memberikan dampak multidimensional yang sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Selain itu,  terdapat struktur dan relasi kekuatan yang mendasari suatu aksi, norma, dan kebijakan mengenai pariwisata dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang berjalan. Lebih jauh, tulisan ini  menemukan bahwa struktur dan relasi kekuatan saat ini didasari oleh pandangan neoliberal yang menempatkan aktor swasta sebagai pelaku pembangunan yang dominan bidang sosial, ekonomi, dan politik sehingga menjadi tantangan pembangunan berkelanjutan. Tulisan ini menyimpulkan bahwa industri pariwisata adalah arena politik yang terdiri dari kontestasi kuasa, kekuatan, dan kepentingan antar-aktor sehingga dibutuhkan partisipasi bottom-up dan diskusi inklusif agar kebijakan pariwisata dan agenda pembangunan berkelanjutan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran. Tulisan ini juga mengidentifikasi dua ceruk penelitian. Pertama, minimnya pembahasan keterkaitan pariwisata dalam agenda pembangunan berlanjutan dari kajian keamanan internasional. Dalam hal ini, konteks keamanan  non tradisional, termasuk keamanan manusia (human security) dapat digunakan sebagai dasar analisis. Kedua, terbatasnya literatur yang menempatkan negara maju sebagai objek analisis, padahal pembahasan tersebut  dapat menambah pemahaman  dan pembelajaran bagi akademisi HI dan pengambil kebijakan.  ......This paper examines tourism and the sustainable development agenda from an international relations perspective through a study of literature. The author uses the taxonomic method to analyze 46 peer-reviewed literature and map them into three themes: (1) constructing factors of tourism and the sustainable development agenda; (2) tourism's contribution to the sustainable development agenda; and (3) criticism of neoliberalism on tourism concept and practice in the sustainable development agenda. The mapping of the literature indicates that the tourism industry provides a multidimensional impact in line with the sustainable development agenda. Furthermore, this paper identifies structures and power relations that construct actions, norms, and policies regarding tourism in the ongoing sustainable development agenda. Moreover, this paper’s analysis shows that the structure and power relations in question are neoliberalism, which strengthens private actors in all sectors; hence becomes a development challenge in itself. This paper concludes that the tourism industry is a political arena consisting of the contestation of power, strength, and interests between actors. Thus, bottom-up participation and inclusive discussion are needed in order for tourism policies and the sustainable development agenda can run optimally. This paper also identifies two research gaps. First, the linkage of tourism and the sustainable development agenda with security issues should be explored, in this matter human security as a non-traditional security approach can be used as an analytic framework. Second, there is limited literature that frame developed countries as the object of analysis, even though this discussion may be a lesson learned for HI academics and policy makers.

Abstrak :
Kemiskinan dianggap sebagai masalah serius, sebab tidak hanya merujuk pada dimensi ekonomi namun berkaitan dengan masalah lainnya (multidimensi). SDGs hadir untuk mengakomodasi permasalahan pembangunan secara komperhensif dengan menargetkan penyelesaian secara tuntas terhadap tujuan dan sasarannya. Namun, realitanya pembangunan hanya berfokus pada pertumbuhan, dengan mengesampingkan pemerataan hasil pembangunan. Akibatnya, semakin terpuruk kondisi masyarakat dalam jurang kemiskinan hingga semakin terlihat perbedaan antara yang kaya dan miskin, maka dibutuhkan solusi alternatif, yaitu melalui pemanfaatan dan optimalisasi instrumen zakat. Dalam penelitian ini penulis meneliti terkait peran Pemerintah dalam mengatur pengelolaan zakat terhadap pengentasan kemiskinan DKI Jakarta dan Implementasi pengelolaan zakat dalam mewujudkan tujuan sustainable Development Goals (SDGs). Metode pemelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan melakukan wawancara ke beberapa narasumber dari OPZ (Baznas Bazis DKI Jakarta dan Dompet Dhuafa), akademisi dan mustahik zakat. Adapun hasil penelitian ini adalah peran pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam mengintervensi kemiskianan tidak hanya melalui pengelolaan zakat namun, dilakukan dengan berbagai kebijakan, strategi dan juga program pengentasan kemiskinan. Pengelolaan zakat yang diimplementasikan Baznas Bazis DKI Jakarta dan Dompet Dhuafa dalam  mengintervensi kemiskinan melalui berbagai program yang selaras dengan tujuan SDGs. Peran zakat tidak hanya mencapai tujuan SDGs yang pertama (tanpa kemiskinan) melainkan zakat berperan pada ketujuh belas tujuan SDGs. Untuk itu terdapat resiprokal atau hubungan timbal balik antara zakat dan SDGs. Zakat berperan untuk mencapai 17 tujuan dalam SDGs, sedangkan SDGs berperan sebagai panduan OPZ dalam membuat dan mendesain program-program zakat. ......Poverty is considered a serious problem as it isn't only involved an economic dimension but also multidimensional aspects. The SDGs appeared to accommodate existing development problems comprehensively by targeting the complete achievement of goals and objectives. But in fact, development only focuses on growth and still ignores the distribution of development results. This has resulted in the condition of people in poverty getting worse so that the difference between the rich and the poor is increasingly visible. alternative solutions need to be done to handle it, one of which is through the utilization and optimization of zakat instruments.This study aimed to examine the role of the government in regulating the management of zakat on poverty alleviation in DKI Jakarta and the implementation of zakat management in realizing the goals of the Sustainable Development Goals (SDGs). The research used an empirical juridical method of conducting interviews with several sources from OPZ (Baznas Bazis DKI Jakarta and Dompet Dhuafa), academics, and zakat mustahik. The study results that the role of DKI Jakarta provincial government in intervening poverty is not only through zakat management but also various policies, strategies, and poverty alleviation programs. Management of zakat carried out by Baznas Bazis DKI Jakarta and Dompet Dhuafa in poverty intervention through various programs is in line with the goals of SDGs. Zakat plays a role not only in achieving the first SDGs goal (zero poverty) but zakat also plays role in the seventeen main goals of the SDGs. Therefore, there is a reciprocal relationship between zakat and the SDGs. Zakat plays a role in achieving the 17 goals of the SDGs, while the SDGs serve as guidelines for OPZ in creating and designing zakat programs.

Abstrak :
ABSTRACT
Pada bulan September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengadopsi pembangunan global yang bertujuan untuk mempromosikan pembangunan holistik dengan tiga prinsip: universal, integrasi, dan leave no one behind yaitu Sustainable Development Goals (SDGs) mencakup 17 tujuan untuk menggantikan Millenium Development Goals (MDGs) yang sebelumnya diadopsi oleh masing-masing negara dari tahun 2000 hingga 2015. Pencapaian SDGs membutuhkan partisipasi semua pihak sehingga memerlukan mekanisme koordinasi yang tepat. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo mengeluarkan Keputusan Presiden dan membentuk Tim Koordinasi Nasional yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo. Skripsi ini menggunakan pendekatan post positivis dengan wawancara mendalam dan studi kepustakaan sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat banyak permasalahan terkait dengan koordinasi antar para pemangku kepentingan yang menghambat pendayagunaan Tim Koordinasi Nasional SDGs. Oleh karena itu, sebagai koordinator dan aktor utama, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS perlu untuk membangun mekanisme koordinasi yang tepat dan partisipatif untuk memastikan setiap partisipasi pemangku kepentingan.

---

ABSTRACT
In September 2015, The United Nations (UN) adopted a global development which aims to promote a hollistic development with three principles: universal, integration, and leave no one behind. Reffered to as the 2030 Agenda for Sustainable Development, this agenda encompasses 17 Sustainable Development Goals (SDGs) that built on the previously adopted Millenium Development Goals (MDGs) by individual countries from 2000 to 2015. Needless to say, achieving SDGs requires coordination mechanism that ensure participation. Following the adoption of the 2030 Agenda for Sustanable Development, Indonesian government under President Joko Widodo issued Presidential Decree and form National Coordination Team (NCT)  led by President Joko Widodo. This thesis uses post positivist approach with in-depth interview and literature review as data collection method. The result shows there are many problems related to coordination within stakeholders in the team. Therefore, as a coordinator National Ministry of Planning and Development needs to build a coordination to ensure every stakeholder participation.

Abstrak :
ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterkaitan karakteristik direksi, yang berupa ukuran direksi, proporsi direksi independen, keberadaan direksi wanita, keberadaan direksi warga negara asing, dan aktivitas direksi, yang berupa jumlah rapat direksi yang diadakan dalam satu tahun dan persentase kehadiran direksi dalam rapat-rapat tersebut, terhadap kualitas laporan keberlanjutan sesuai dengan Sustainable Development Goals (SDGs) di lima negara Top 5 Negara Asia Tenggara yaitu, Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina pada tahun pelaporan 2016 dan 2107. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi ordinary least square terhadap data sekunder yang dikumpulkan melalui situs perusahaan atau datastream. Pengukuran terhadap kualitas laporan keberlanjutan dilakukan dengan proses scoring manual terhadap pemetaan GRI Standard dan GRI G4 dengan tujuh belas tujuan dalam SDGs. Temuan penelitian ini adalah adanya signifikansi keterkaitan persentase kehadiran direksi dalam rapat direksi dan keberadaan komite CSR dengan kuaitas laporan keberlanjutan dalam observasi penelitian sehingga meningkatkan pentingnya peran komite CSR dalam penyusunan laporan keberlanjutan, terutama di negara Asia Tenggara dalam penelitian dan meningkatkan ugensi untuk mempromosikan adanya komite CSR dalam perusahaan, khususnya bagi perusahaan terbuka.

---

ABSTRACT
This study aims to determine the effect of the characteristics of directors, in the form of board size, the proportion of independent directors, the presence of female directors, the presence of foreign directors, and directors activities, in the form of a number of board meetings held in one year and the percentage of directors in meetings, on quality of sustainability reports is in line with the Sustainable Development Goals (SDGs) in the five Top 5 Southeast Asia countries, which are Indonesia, Malaysia, Singapore, Thailand and the Philippines in the 2016 and 2107 reporting years. This research was conducted using ordinary least square regression of secondary data collected through the companys website or datastream. The measurement of the quality of sustainability reports is carried out with a manual scoring process on the GRI Standard and GRI G4 mapping with seventeen objectives in the SDGs. The findings of this study are the significance of the relationship between the percentage of directors` attendance at the board of directors and the existence of CSR committees with the quality of sustainability reports in research observations, thus increasing the importance of CSR committees in the preparation of sustainability reports, especially in Southeast Asian countries in research and enhancing incentives to promote CSR committees within the company, especially for public companies.

Abstrak :
Penelitian ini menggambarkan pemenuhan kualitas hidup yang mengacu pada Sustainable Development Goals SDGs pada tujuan ke-11 dengan melihat kaitan antara Bus Rapid Transit BRT dengan keamanan dan kenyamanan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan analisis Statistika Binomial dan uji Z. Instrumen penelitian menggunakan TOD Standar yang terdiri dari walk, cycle, dan connect dalam menunjang infrastruktur untuk berjalan kaki dan bersepeda untuk aksesibilitas halte. Dari BRT Scorecard, indiktaor yang digunakan terdiri dari Infrastruktur, Kendaraan, dan Sistem. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan indikator dari BRT Scorecard, layanan Transjakata yang dianggap paling baik oleh pengguna adalah halte yang aman dan nyaman. Layanan Transjakarta yang paling dianggap belum memadai bagi pengguna adalah lahan parkir di sekitar halte untuk berpindah moda dari kendaraan pribadi yang merupakan bagian dari parkir sepeda di angkutan umum pada TOD Standar dan parkir sepeda dalam BRT Scorecard. Meskipun disimpulkan bahwa keberadaan BRT di Jakarta telah memenuhi indikator penilaian berdasarkan BRT Scorecard dan TOD Standar, namun hasil penelitian menunjukkan rendahnya hubungan antara pemenuhan dimensi BRT dan peningkatan rasa aman dan nyaman para penggunanya.

---

This study aims to explain the eligibility for safe and convenient transportation as part Sustainable Development Goals in Goal 11. The research was conducted by examining the relationship between Bus Rapid Transit BRT and the safety and convenience for the passengers. The method used in the study is descriptive quantitative research with table Z in Binomial Statistic. Research instrument taken from TOD Standard which consists of walk, cycle, and connect to promote walk and cycling infrastructure for station accessibility. Another instrument used is from BRT Scorecard which consists of Infrastructure, Bus, and System. The result shows that passenger experience from Transjakarta service, based on BRT Scorecard, is good in safe and comfortable station. Passenger also experienced bad Transjakarta service in providing park lane near the stations for transport mode change from private vehicle that part of bicycle park lane at public transport station on TOD Standard and bicycle lane on BRT Scorecard. Eventhough the conclusion shows that the BRT system in Jakarta has fulfilled the indicators based on the BRT Scorecard and TOD Standard, hypothesis examination shows poor relationship between the fulfillment of BRT indicators and the improvement of the safety and convenience for the passengers.

Abstrak :
Abstract. Towards the end of implementation period of Millennium Development Goals (MDGs), it is important to understand how far we have achieved it, what the best practice is and what has gone wrong. Looking at the achievement figure, it describes that we have not been far away from our starting point. Lack of power and ability are the main reasons. So it is time to look around. The country has many huge industries that have power and competency. The country has legal protection to ask the industries to cooperate, to coordinate and work together towards achieving MDGs. Industries, obligatory by law, and also some of them motivated by altruism must perform corporate social responsibility activities. This research describes the ongoing synergies that occurred in many ways in order to create better society and environment, which will lead to MDGs achievement.

Abstrak. Menjelang akhir periode pelaksanaan Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goals-MDGs), penting untuk mengetahui seberapa jauh pencapaiannya, hal terbaik yang telah dilakukan, dan apa saja yang keliru. Grafik pencapaian menampilkan bahwa sebenarnya kita masih berada dekat dengan titik awal ketika program dicanangkan. Kurangnya kekuatan dan kemampuan adalah alasan utama, maka sekarang ini adalah saatnya melihat lingkungan sekitar. Negara ini memiliki banyak industri besar yang memiliki kekuatan dan kompetensi. Negara juga memiliki payung hukum untuk mendorong sektor industri agar mau bekerjasama, berkoordinasi dan bahu membahu mencapai tujuan-tujuan yang terangkum dalam MDGs. Sektor industri, diwajibkan oleh hukum, dan beberapa juga termotivasi oleh aliran altruistik, harus menunjukkan kinerja kegiatan tanggung jawab sosial. Penelitian menjabarkan sinergi yang terlaksana dalam berbagai kegiatan, dalam rangka menciptakan kondisi masyarakat dan lingkungan yang lebih baik. Sehingga, pada akhirnya akan berujung pada pencapaian MDGs.

Abstrak :

ABSTRACT
The phenomenon of climate change and global warming is driving the issue of the Sustainable Development Goals developing in countries in the world, including Indonesia. Indonesia is incorporated in the Paris Agreement and follows up with the drafting of laws and regulations which form the basis for implementing TPB in the regions. Profile of achievement of the Serang City Sustainable Development Goals based on the KLJDD KLHS Document shows that there are still 92 indicators (50, 27%) that have not been achieved. Previous research on strategies and road maps to achieve TPB at the regional level is still limited and is the state of the art of this research. The method used is a sequential transformative strategy mix method that is integrated with the TAIDA method as a scenario planning method, by prioritizing qualitative research through literature studies, personal observations, discussions, interviews which are part of the initial process of the TAIDA (tracking, analyzing) method. Followed by quantitative research through descriptive statistics on weight and rating calculations to formulate strategies and road maps (the next process of the TAIDA method: identifying, deciding, acting). The results of this study are that the strategy to achieve TPB is focused on 4 (four) aspects, namely aspects of regulation (synchronization of regulations), funding (potential funding other than APBD along with preparation of regional financial mechanisms), socialization (aimed at the public and all stakeholders through sharing media) and collaboration (initiation of cooperation with all parties and other local governments). The road map consists of 9 (nine) stages, from socializing to promoting best practices.