Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini difokuskan kepada faktor-faktor apa yang menyebabkan di laksanakannya kebijakan pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan, dan melihat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat kabupaten Tapanuli Selatan sebelum di laksanakannya pemekaran kabupaten dan setelah dilaksanakannya pemekaran kabupaten. Untuk mencoba menjawab pertanyaan tentang penyebab di laksanakannya pemekaran kabupaten, serta membandingkan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan masyarakat kabupaten Tapanuli Selatan sebelum pemekaran dan setelah pemekaran dan kabupaten Mandailing Natal serta kaitannya dengan ketahanan wilayah di kedua daerah kabupaten. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan jenis penelitian analisa data sekunder. Data sekunder yang di peroleh merupakan jenis data time series, data yang dikumpulkan dari beberapa kantor atau pelaku ekonomi di daerah lokasi penelitian ini, terutama data-data kegiatan ekonomi yang telah dilakukan di Tapanuli selatan sebelum dimekarkan dan data-data ekonomi setelah dimekarkan sebagai pembanding dari waktu sebelum dimekarkan setelah dimekarkan menjadi dua kabupaten. Hasil penelitian ini adalah bahwa pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan di sebabkan oleh faktor-faktor seperti pertama faktor latar belakang sejarah, dalam hal ini sejarah di kabupaten Tapanuli Selatan mencatat bahwa perbedaan pandangan yang tajam dari beberapa kuria yaitu : Kuria Angkola-sipirok, Kuria Padanglawas, Kuria Mandailing dan Kuria Natal tentang terminologi suku Batak. Faktor Politik etnis, dengan perbedaan pandangan terminologi batak,dengan demikian keempat kuria menganggap sudah berbeda dari segi etnik. Faktor luas wilayah, dalam hal ini kabupaten Tapanuli Selatan sebelum di mekarkan merupakan kabupaten terluas di Propinsi Sumatera Utara (seperempat dari luas wilayah Propinsi Sumatera Utara). Ketiga faktor tersebut yang mendorong lahirnya kebijakan pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan.Namun sebelum di laksanakannya pemekaran kabupaten kinerja ekonomi kabupaten Tapanuli Selatan yang di lihat dari pertumbuhan ekonomi semakin turun dan pemerataan pendapatan masyarakat kabupaten Tapanuli Selatan semakin senjang. Setelah dilaksanakannya pemekaran kabupaten pertumbuhan ekonomi kabupaten Tapanuli Selatan tidak menunjukkan hasil yang baik di mana pertumbuhan ekonomi kabupaten Tapanuli Selatan sangat lambat perkembangannya namun yang lebih parah lagi adalah pemerataan pendapatan kabupaten Tapanuli Selatan semakin buruk atau semakin senjang. Kondisi perekonomi kabupaten Tapanuli Selatan setelah pemekaran kabupaten berbeda dengan kabupaten Mandailing Natal (pecahan kabupaten Tapanuli Selatan). Pertumbuhan ekonomi kabupaten Mandailing Natal bergerak naik cukup cepat dan pemerataan pendapatan di kabupaten Mandailing Natal menunjukkan semakin baik. Dengan perbedaan ini maka hasil pembinaan wilayah dalam mewujudkan ketahanan wilayah di kedua kabupaten sangat berbeda. Kesimpulan, bahwa kebijakan pemekaran kabupaten Tapanuli Selatan tidak di manfaatkan sunguh-sungguh oleh pimpinan pemerintahan di kabupaten Tapanuli Selatan dalam mempercepat pembangunan daerah. Namun pimpinan pemerintah kabupaten Mandaling Natal benar-benar memanfaatkan peluang pemekaran kabupaten ini untuk mempercepat pembangunan di kabupaten Mandailing Natal. Dengan demikian kedua daerah memiliki strategi pembangunan yang berbeda dan dukungan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah juga berbeda. Walaupun kedua kabupaten ini pemah menjadi satu wilayah dalam administrasi pemerintahan.

---

This study focus on factors that cause the implementation of rising policy of South Tapanuli regency, and to see the economic growth and even income distribution of the people in South Tapanuli regency before the implementation of rising regency and after the rising regency has been done. Trying to answer the question about why the rising regency is being implemented. And comparing the regional economic growth and even income distribution of the people in South Tapanuli regency before rising and after rising, to the Mandailing Natal regency and its relationship with the regional endurance within those two regencies. This study was using descriptive method with the type of study on secondary data analysis. The obtained secondary data were data time series type; the data that has been collected from some office or economic agent in this study location region, especially about the data of economic activity that has been done in South Tapanuli before rising and after rising as a comparison at the time before being rise and after being rise into two regencies. The result of this study is about the rising of South Tapanuli regency that are caused by several factors such as first, the factor of historical background, in this context the history in South Tapanuli regency note very different point of view from some Kuria that are : Kuria Angkola-sipirok, Kuria Padanglawas, Kuria Mandailing and Kuria Natal about the term of Batak ethnic. The factor of ethnical politic, with different point of view in batak term, hence those four kurias are regarded as different in ethnical view. The factor of territorial capacity, in this context, the South Tapanuli regency before rising was the widest regency in North Sumatera Province (a quarter of the territorial capacity in North Sumatera Province). Those three factors enhance the emerging of rising policy of South Tapanuli regency. But before it has being implemented, the economic performance of South Tapanuli regency - that being viewed from the economic growth, was declining and the even income distribution of the people in South Tapanuli regency was getting imbalance. After the regency rising has been done, the economic growth in South Tapanuli regency has not showed good result, where the economic growth of South Tapanuli regency is very slow in its development, but the worse is that the even income distribution of South Tapanuli regency is getting worse and far more imbalance. The economic condition in South Tapanuli regency after rising was different from the Manadiling Natal regency (the split part of South Tapanuli regency). The economic growth of Mandailing Natal is rising quite fast and the even income distribution in this regency is getting better. With these differences, then the territorial establishment results in realizing the endurance at the two regencies were very different. In conclusion, that the rising policy of South Tapanuli regency was not sincerely used by the chief government in the south Tapanuli regency in accelerating the regional development. But the chief government in Mandailing Natal regency was truly benefit the opportunity of this rising regency to accelerate the development in Mandailing Natal regency. Consequently, those two regions have a different development strategy and different society support in supporting the different regional development. Even when these two regencies have been being one territory of government administration.

Abstrak :
Pembangunan infrastruktur mutlak diperlukan terutama dalam upaya meningkatkan perekonomian suatu wilayah. Dengan adanya infrastruktur dapat mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat dan juga meningkatkan produktivitas serta output/pendapatan. Infrastruktur ekonomi merupakan aset fisik yang menyediakan jasa dan digunakan dalam produksi dan konsumsi final meliputi public utilities (telekomunikasi, air minum, sanitasi dan gas), public works (jalan, bendungan dan saluran irigasi dan drainase) serta sektor transportasi (jalan kereta api, angkutan pelabuhan dan lapangan terbang. Pembangunan infrastruktur memiliki karakteristik monopoli alamiah, dimana skala ekonomis yang diperlukan untuk menyediakan infrastruktur tersebut sedemikian besar sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dalam mengalokasikan sumber Jaya dalam pengelolaannya, baik secara langsung maupun dengan bekerjasama dengan pihak swasta. Intervensi pemerintah untuk pengadaan infrastruktur diperlukan baik itu melalui pengadaan langsung maupun melalui peraturan harga dan perundangan. Infrastruktur sangat dibutuhkan karena mendukung tercapainya pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, karena infrastruktur tersebut dapat menyokong banyak aspek ekonomi dan kegiatan sosial. Karena itu, sebagai konsekuensinya jika terjadi kegagalan infrastruktur akan memberikan dampak yang luas terhadap masyarakat. Penyediaan infrastruktur merupakan hasil dari kekuatan penawaran dan permintaan bersama dengan pengaruh dari kebijakan publik. Pada kenyataannya kebijakan publik memegang peranan yang sangat besar karena ketiadaan atau ketidaksempurnaan mekanisme harga dalam penyediaan infrastruktur. Selanjutnya penerapan harga yang dilakukan pemerintah untuk jasa pelayanan infrastruktur selain memperhatikan aspek ekonomi juga harus memperhatikan aspek sosial. Keberadaan infrastruktur secara umum dapat memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa penelitian sebelumnya menjelaskan hubungan tersebut dalam berbagai model ekonomi, baik hubungan secara langsung, tidak langsung maupun hubungan timbal balik (kausalitas). Penelitian ini membahas signifikansi pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Indonesia dengan menggunakan analisis ekonometrik data panel. Variabel infrastruktur yang digunakan pada penelitian ini adalah infrastruktur ekonomi yakni jalan, listrik, telepon dan air minum. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pembangunan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi regional yang diwakili oleh pendapatan perkapita penduduk.

Abstrak :
ABSTRAK
Kerangka pembangunan daerah saat ini bertumpu pada pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu cara pengembangan perekonomian daerah dengan mengoptimalkan peranan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Tesis ini bertujuan mengevaluasi konsep pengembangan UKM di Kabupaten Klaten termasuk hambatan yang mempengaruhi implementasi pengembangan UKM serta keterkaitannya dengan ketahanan ekonomi daerah. Hasil penelitian menunjukkan penyebaran sentra UKM di Kabupaten Klaten tidak merata. Implementasi pengembangan UKM di Kabupaten Klaten dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM serta instansi/lembaga terkait. Pola pendekatan pengembangan UKM merupakan transisi pendekatan sentra menjadi pendekatan klaster. Hambatan yang mempengaruhi implementasi pengembangan UKM di Kabupaten Klaten dapat berasal dari internal instansi ataupun pelaku usaha. Penelitian menunjukkan bahwa ijin usaha berperan dalam pengembangan usaha terutama untuk kemitraan usaha serta urusan terkait perbankan. Pelayanan perijinan usaha oleh Kantor Pelayanan Terpadu (KPT) masih belum berjalan maksimal pelayanannya disebabkan oleh beberapa faktor internal. Optimalisasi pemanfaatan potensi daerah menjadi upaya meningkatkan ketahanan ekonomi daerah. Kegiatan produksi dan distribusi barang menjadi salah satu peran UKM dalam aspek ekonomi. Peran UKM dalam perekonomian daerah akan berpengaruh pada aspek-aspek lainnya pada ketahanan daerah. Pengembangan UKM dalam perspektif sosial berperan dalam penyerapan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada perspektif ideologi dan politik, pengembangan UKM merupakan perwujudan dari komitmen politik yang diimplementasikan dalam kebijakan dari Pemerintah Pusat. Perspektif aspek budaya, peran UKM dalam optimalisasi pemanfaatan iptek dan penciptaan jejaring yang didasarkan pada hubungan sosial antar individu untuk penguatan UKM.

---

ABSTRAK
The current framework of regional development based on local economic development and community empowerment. One way to optimize regional economic development role of Small and Medium Enterprises (SMEs). This thesis aims to evaluate the concept of the development of SMEs in Klaten district includes the constraints affecting the implementation of SME development and linkages with local economic resilience. The results showed the spread of SME centers in Klaten uneven. Implementation of SME development in Klaten district conducted by the Department of Industry, Trade, Cooperatives and SMEs and agencies / institutions. The pattern approach to SME development in the range of 2012 to now is a transition center approach into the cluster approach. Constraints affecting the implementation of SME development in Klaten can come from internal agency or business operators. Research shows that business licenses role in business development, especially for business partnerships and banking related matters. Licensing services by the Office of Integrated Services (KPT) is not running optimally ministry, thus causing people unwilling to take care of licensing. Optimizing the utilization of the potential of the region into an effort to increase the resilience of the regional economy. Production and distribution of goods to be one of the role of SMEs in the economic aspect. The role of SMEs in the economy of the area will affect other aspects of the local resistance. SME development in the perspective of social role in employment, improving the welfare of local people. On the ideological and political perspective, the development of SMEs is the embodiment of political commitment aimed at the implementation of the 1945 Constitution which is implemented in the policies of the Central Government. Cultural aspects of the cultural perspective of the role of SMEs in optimizing the utilization of science and technology and the creation of networks that are based on social relationships between individuals for strengthening SMEs.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan ekonomi lokal untuk menangani masalah kemiskinan. Pengembangan ekonomi lokal memerlukan konsep pemberdayaan dalam meningkatkan kesejahteraan target sasarannya yaitu masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) hortikultura belimbing Depok. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa program ini telah mencapai keberhasilan dalam meningkatkan pendapatan petani belimbing, akan tetapi kurangnya pelibatan partisipasi dari para petani belimbing telah menyebabkan program ini menjadi tidak berkelanjutan.

---

This study aims to describe the process of community empowerment as part of local economic development in handling poverty problem. Local economic development requires the concept of empowerment in improving the well-being of its targets which is people. This study using qualitative approach with descriptive type of research study. The research was conducted on Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) starfruit horticulture in Depok. Results of this research shows that this program have achieved successfully in increasing farmers income, but the lack of involvement of the participation among the farmers has led the program becomes unsustainable.