Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pulomas area has a strategic position. If the development of this area is put into action, this area can lessen current human density in center business and shopping centre in central, south, and west region of Jakarta. The development of Pulomas area that is currently managed by PT Pulomas Jaya is similar to the management of service through special district. However, the concept of Kawasan Khusus is still being disputed by many experts until now. There are three research questions that submitted in this research. First, what is the real meaning of 'Kawasan Khusus' Second, which aspects to consider in determining 'Kawasan Khusus' Third, can Kawasan Terpadu Pacuan Kuda Pulomas be categorized as a 'Kawasan Khusus' This research applies positivist approach with qualitative data collection technique to answer these research questions.The term 'special district' accomodates what is described as 'Kawasan Khusus' in Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 as well as district under internal authority of the local government. However, what is mentioned as 'Kawasan Khusus' in that code doesn't accomodate special districts of local importance. It requires some criterions, such as the district has national strategic value, national importance, and concerning the needs of many people. However, the specification of 'Kawasan Khusus' intrinsically lays in certain functions owned by Kawasan Khusus. Various different ideas about the concept of special district send into two outlines of development aspects of Kawasan Khusus, namely physical and institutional aspect. Physically, this area has a strategic position that stimulate PT Pulo Mas Jaya to develop the concept of integrated development area. Institutionally, the management of Pulomas area now is managed by BUMD, which is in the form of limited liability (PT). In this case, Pulo Mas has specific function in the form of region development. With this region development function, we can conclude that Kawasan Terpadu Pacuan Kuda Pulomas can be categorized as either special district or Kawasan Khusus."

"The research of soil structure stability at Sukuh Temple was carried out in order to seekthe answer to geotechnical and geological issues of the temple?s environment. This NationalHeritage Site, which,was built around 14th century AD,has some environment disturbances causedby developing settlement area, tourism, and mining. Furthermore, theexistence of mining activityat the site as shown by the tunnels and caves in the underground of the Temple?s area, couldmakepotentiall triggers for landslide in the future of the temple.Considering the major influence of mining activity in the area of this site, the soilstructure study is necessery for focusing to assess the threats caused by this mining activity in theTemple?s area. Geotechnical survey and geological survey condition have been done to collectdata for this study. The survey were also been done for identifying other aspect such as earthquakein surrounding area of the Temple."

"Kecamatan Tambun Selatan merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak dan kepadatan tertinggi di Kabupaten Bekasi (BPS 2021). Salah satu faktor penyebab pertumbuhan penduduk adalah tingginya tingkat urbanisasi (Prayojana et al., 2020). Intensitas laju urbanisasi ini dapat dilihat dari seberapa banyak tutupan lahan terbangun yang berdiri di kawasan tersebut (Chen et al., 2021). Kemudian, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011–2031 di Kecamatan Tambun Selatan direncanakan sebagai Kawasan Pengembangan I (WP I) yang diarahkan pada fungsi pokok pengembangan industri, perdagangan, jasa, perumahan, pemukiman, pariwisata dan kegiatan industri penunjang. Salah satu permasalahan yang akan terjadi adalah dapat meningkatkan suhu permukaan daratan pada daerah perubahan tutupan lahan, akibat pergeseran tutupan lahan dari belum terbangun menjadi terbangun. Suhu permukaan daratan perkotaan dapat dideteksi menggunakan penginderaan jauh. Analisis deteksi dilakukan pada citra Landsat-8 yang menggambarkan bentuk permukaan bumi. Perubahan ini memiliki hubungan dengan perubahan tutupan lahan yaitu kehijauan vegetasi dan kerapatan bangunan di Kecamatan Tambun Selatan, dengan uji korelasi linier untuk mendapatkan hasil bahwa kehijauan vegetasi berbanding terbalik dengan nilai permukaan tanah. suhu dan kepadatan bangunan berbanding lurus dengan suhu permukaan daratan,

---

South Tambun District is the sub-district with the largest population and the highest density in Bekasi Regency (BPS 2021). One of the factors causing population growth is the high rate of urbanization (Prayojana et al., 2020). The intensity of this urbanization rate can be seen from how much built-up land cover stands in the area (Chen et al., 2021). Then, in the Bekasi Regency Regional Regulation Number 12 of 2011 concerning the Bekasi Regency Spatial Plan for 2011–2031 in South Tambun District it is planned as Development Area I (WP I) which is directed to the main functions of developing industry, trade, services, housing, settlements , tourism and supporting industrial activities. One of the problems that will occur is that it can increase the surface temperature of the soil in areas of land cover change, due to a shift in land cover from undeveloped to built up. Urban ground surface temperature can be detected using remote sensing. Detection analysis was performed on Landsat-8 imagery which depicts the shape of the earth's surface. This change has a relationship with changes in land cover, namely the greenness of the vegetation and the density of buildings in Tambun Selatan District, with a linear correlation test to get the result that the Greenness of the Vegetation is inversely proportional to the value of the land surface. temperature and building density are directly proportional to ground surface temperature,"

"ABSTRAKUntuk mendukung pencapaian swasembada pangan khususnya beras, maka pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden R. l Nomor 82 tanggal 26 Desember 1995, yang menetapkan adanya perubahan , pengembangan dan pemanfaatan lahan gambut di Propinsi Kalimantan Tengah seluas satu juta hektar. Kegiatan Pengembangan Lahan Gambut tersebut dikaitkan dengan program penyiapan dan penempatan transmigran dengan pola tanaman pangan. Pengembangan kawasan ini tentunya akan mempunyai implikasi pada program penyiapan lahan usaha transmigrasi yang intensif, sehingga memerlukan pengadaan traktor tangan sebagai sarana produksi pengoiah tanah dalam usaha tani transmigran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan kebutuhan traktor tangan yang sesuai untuk pengalahan lahan gambut, dan menganalisis peluang pasar produk traktor tangan pada Kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLC) satu juta hektar. Dari hasil analisis dan pembahasan diketahui, bahwa prakiraan daya tampung lahan di kawasan Pengembangan Lahan Gambut (PLG) yang sesuai untuk pengembangan pertanian adalah 586.700 Ha, yang dapat diperuntukan menampung ± 200.000 KK. Jumlah kebutuhan traktor tangan yang diperlukan untuk pengolahan lahan yaitu 35.000 unit apabila menggunakan traktor tangan jenis "A" atau 73.000 unit apabila menggunakan traktor tangan jenis "B", sehingga peluang pasar produk traktor tangan di Kawasan tersebut cukup potensial. Peluang pasar produk traktor tangan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kontinuitas pelaksanaan program tahunan penempatan transmigran, kondisi fisik lahan dan budaya usaha tani dalam pengolahan lahan, pengembangan jaringan distribusi, partisipasi perusahaan dalam pembinaan dan penyuluhan transmigran serta kebijaksanaan pemerintah dalam menetapkan subsidi paket pembinaan usaha tani transmigran. Untuk memasuki pasar bisnis traktor tangan perusahaan/pengusaha disarankan melaksanakan strategi bersaing yang meliputi : strategi cost leadership biaya dengan kapasitas skala ekonomi yang besar, serta strategi pemasaran yang difokuskan pada jaringan distribusi sampai tingkat unit pemukiman transmigrasi serta dukungan layanan purna jual yang meliputi penyediaan suku cadang , layanan pemeliharaan dan perbaikan dengan bengkel keliling, serta monitoring penggunaan alat/mesin selama musim tanam. Selain itu juga mengupayakan diferensiasi produk peralatan tambahan pada traktor tangan yang sesuai untuk lahan gambut dan diperlukan pendidikan marketing bagi transmigran mengenai product knowledge traktor tangan di Unit Pemukiman Transmigrasi."

"Tingkat pengembangan wilayah berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, baik dari perkembangan ekonomi maupun sosial. Karakteristik wilayah yang berbeda dapat menyebabkan efek yang berbeda tiap wilayah jika suatu intervensi pembangunan dilakukan di suatu wilayah tertentu (Kustiawan, 2009). Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang memiliki pengembangan wilayah yang berbeda-beda. Maka dari itu pemerintah membuat kebijakan mengenai arahan rencana pengembangan kawasan di Provinsi Jawa Barat dimana tiap wilayah memiliki fungsinya masing-masing. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tingkat perkembangan wilayah pada masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat dan menilai hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan arahan pengembangan wilayah Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode indeks komposit untuk menentukan tingkat perkembangan wilayah Provinsi Jawa Barat dan analisis deskriptif untuk melihat hubungan antara tingkat perkembangan wilayah dengan arahan pengembangan. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa tingkat perkembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat pada tahun 2020 berbeda-beda. Tingkat perkembangan wilayah yang tinggi terdapat pada wilayah pusat pemerintahan dan wilayah yang dekat dengan pusat pemerintahan. Kemudian tingkat perkembangan wilayah yang sedang dominan berada pada wilayah bagian utara Provinsi Jawa Barat, hal tersebut dipengaruhi oleh aksesibilitas dan topografi wilayah yang landai. Sedangkan tingkat perkembangan yang rendah didominasi pada wilayah bagian selatan Provinsi Jawa Barat. Perkembangan wilayah di Provinsi Jawa Barat terkonsentrasi pada pusat-pusat pemerintahan dan pusat perekonomian seperti WP KK Cekungan Bandung dan WP Bodebekpunjur. 

---

The level of regional development differs from one region to another, both in terms of economic and social development. Different regional characteristics can cause different effects for each region if a development intervention is carried out in a particular area (Kustiawan, 2009). West Java Province is one area that has other regional developments. Therefore, the government makes policies regarding regional development plans in West Java Province, where each region has its function. Therefore, this study was conducted to determine the level of regional development in each district/city in West Java Province and assess the relationship between the level of regional development and the direction of regional development of West Java Province. This study uses the composite index method to determine the level of regional development of West Java Province and descriptive analysis to see the relationship between the level of regional development and the direction of development. The results of this study indicate that the level of regional development in West Java Province in 2020 is different. A high level of regional development is found in the central government area and areas close to the government center. Then the level of regional development that is currently dominant is in the northern part of West Java Province, which is influenced by the accessibility and sloping topography of the area. In comparison, the low level of development dominated in the southern part of West Java Province. Regional development in West Java Province concentrated in government and economic centers such as WP KK Bandung Basin and WP Bodebekpunjur. "