Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan multilateral mengenai perdagangan jasa keuangan diatur oleh World TradeOrganization (WTO) dalam General Agreement on Trade in Services (GATS) semenjakberakhirnya Uruguay Round pada tahun 1995. TKA ini bertujuan untuk memetakan perkembangan debat liberalisasi jasa keuangan yang diatur oleh GATS dalam perspektif negara maju dan berkembang, yang sering kali memiliki kepentingan berbeda. Adapun periode yang digunakan yaitu semenjak dimulainya negosiasi liberalisasi jasa keuangan pada Putaran Uruguay tahun 1993 hingga tahun 2016. Pengelompokkan literatur ini dilakukan melalui metode kronologi yang dibagi menjadi tiga periode yakni Periode I(Negotiation Period, 1993-1997), Periode II (Adaptation Period, 1998-2008), dan Periode III (Development Period, 2009-2016). Dengan metode taksonomi, penulis mengklasifikasikan 6 isu yang muncul dalam literatur, yaitu tata kelola GATS, kesiapan negara, komitmen negara, pandangan negara, kepentingan negara, dan perubahan padaGATS. Dari keenam isu tersebut, isu komitmen negara dan kepentingan negara merupakan isu dominan di setiap periode. Debat terkait komitmen negara menunjukkan bahwa upaya meningkatkan komitmen negara berdasarkan ketentuan GATS menjadi debat yang terus muncul terutama dalam 15 tahun sejak awal negosiasi GATS (1993-2008). Sementara terkait isu kepentingan negara didasari oleh kentalnya negosiasi dalam hal tata kelola GATS atas dasar kepentingan negara maju dan berkembang. Pada intinya, negara berkembang mendukung prinsip-prinsip GATS dengan komitmen yang minim dan tetap mengutamakan regulasi domestik, sementara negara maju mendukung prinsip liberalisasi di GATS dengan minim regulasi.

---

The multilateral regulation on financial trade is regulated by the World Trade

Organization (WTO) in the General Agreement on Trade in Services (GATS) since the end of the Uruguay Round in 1995. This paper aims to map the development of the financial services liberalization debate provided by GATS in the perspective of developed and developing countries which often have different interests. The period used is since

the commencement of financial service liberalization negotiations in the Uruguay Round of 1993 to 2016. This grouping of literature is done through chronological methods which are divided into three periods which are Period I (Negotiation Period, 1993-1997), Period II ( Adaptation Period, 1998-2008), and Period III (Development Period, 2009-2016). With the taxonomy method, the author classifies 6 issues that appear in the literatures, namely GATS governance, state readiness, state commitment, state views, state interests, and changes to GATS. Of the six issues, the issue of state commitment and state interests are the dominant issues in each period. Debates related to state commitment show that efforts to increase state commitment based on GATS provisions have become debates that continue to emerge, especially in the 15 years since the beginning of the GATS negotiations (1993-2008). While the issue of state interests is based on the thickness of negotiations in terms of GATS governance on the basis of the interests of developed and developing countries. In essence, developing countries support the GATS principles with minimal commitment and continue to prioritize domestic regulations, while developed countries support the principle of liberalization at GATS with minimal regulation."

"Gerakan sosial yang terjadi di Negara Berkembang, termasuk Indonesia sangat berkaitan dengan masalah pembangunan dan konstruksi proyek-proyek Negara maju di dunia Internasiona. Gerakan perempuan selama Orde baru terkooptasi oleh politik gender, dan dikotakkan pada ideology ibuisme. Namun setelah orde bare tumbang dan seiring dengan berkembangnya wacana tentang penguatan masyarakat sipil, kini perempuan di lapis paling bawah sekalipun berani menyuarakan aspirasi dan tuntutannya kepada para pengambil kebijakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan dan perlu dicermati, apakah munculnya gerakan perempuan akar rumput yang berkembang di berbagai daerah merupakan bagian dari penguatan rnasyarakat sipil sebagai kekuatan rakyat ataukah bagian dari rating social yang telah dirancang Negara dan kekuatan besar Internasional yang maskulin. Kajian terhadap gerakan perempuan ini dilihat dari bagaimana perjuangan ideology dan cultural dalam menggocang system dan struktur yang tidak adil buat perernpuan. Secara umum penelitian ini mengkaji gerakan perempuan yang muncul di akar rumput. Secara kusus mengkaji peran aktor gerakan perempuan dalam menarasikan identitas dirinya dalam kehidupan sebagai manusia berjenis kelamin perempuan. Dan bagaimana perubahan social yang terjadi di masyarakat mempengaruhi pemikiran, internalisasi nilai dan mengubah kehidupan serta menggerakkannya untuk mempengaruhi perempuan lain dan anggota masyarakat dalam membangun tata kehidupan yang adil buat perempuan. Dalam wacana gerakan social, gerakan perempuan dikategorikan sebagai Gerakan Sosial Baru. Gerakan perempuan merupakan gerakan kebudayaan yang ditandai oleh sebuah kritik dan transformasi citra perempuan dalam masyarakat dan oleh lahirnya nilai-nilai etis baru. Menurut de Beaucoir dalam perjalanan sejarah panjang umat manusia, perempuan dicitrakan sebagai sosok yang lain, menjadi the second sex. Dan kekuasaan laki-laki terhadap perempuan ini telah diterima sebagai ideology yang hegemonis. Oleh karena itu pendidikan, kultur dan kesadaran perempuan sebagai bagian Bari masyarakat sipil model Gramsci menjadi sangat panting dalam memperjuangkan identitas dan hakhak azasi mereka. Dengan kesadaran kritis ini pula gerakan perempuan terhindar dari pengaruh dominasi Negara dan ekonomi pasar yang bisa dilihat dari berbagai indicator yang muncul dalam berbagai interkasi dan hubungan yang dijalin para aktor gerakan perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan informan utama para actor gerakan perempuan yang dipercaya masyarakat untuk mengampu lembaga public dan mempunyi pengaruh besar terhadap gerakan. Pengambilan data dilakukan dengan indepth interview kepada informan utama dan stakeholders gerakan perempuan sebagai triangialasi data, pengamatan langsung dan kajian dokumen serta pustaka berkaitan dengan gerakan perempuan. di Kabupaten Klaten. Hasil temuan kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deskriptif, eksplanatif dan interpretatif. Dan penelitan tergambarkan bahwa kesadaran perempuan untuk menarasikan identitas dirinya yang otonom tidak datang secara tiba-tiba tetapi melalui proses panjang dialog pribadi tentang pengalaman hidup dalam budaya patriarkhi yang membekas dan akumulatif Upaya menarasikan identitas perempuan dalam proses perubahan sosial dipengaruhi wacana besar gerakan perempuan di Indonesia dan gerakan social yang digerakkan oleh beberapa LSM dan beberapa organisasi rakyat yang ada di Kabupaten Klaten, Jaringan dan Aliansi beberapa organisasi dan gerakan perempuan mampu menyuarakan dengan lebih lantang dan kuat. Sedangkan aliansi gerakan sosial lintas kelas, gender, ras dan golongan seperti gerakan petard, gerakan moral keagamaan dan sebagainya meningkatkan posisi tawar dihadapan pengambil kebijakan. Aliansi antar elemen gerakan social mempertajam analisis kritis berkait denga posisi dan perspektif perempuan sebagai masyarakat sipil dalam sistem dan struktur kehidupan masyarakat, Negara dan ekonomi pasar. Hal ini menunjukkan bahwa gerakan perempuan merupakan gerakan kebudayaan yang merubah tata kehidupan yang memberikan ruang buat perempuan dan laki-laki. Penelitian ini mampu membangun pengetahuan perempuan yang selama ini diabaikan tentang apa yang dialami, dirasakan dan dilakukan. Semoga penelitian ini membarikan inspirasi bagi tumbuhnya gagasan batu bagi para aktivis gerakan perempuan. Dan akhirnya semoga penalitian ini bisa menjadi bagian bagi gerakan perempuan dalam membangun peradaban yang adil buat perempuan dan laki-laki.

---

The social movement which happened in developed countries includes Indonesia mostly connected with development questions and projects construction of advanced countries and international world. During new order period, women movement was co-optated by gender politic and was framed by paternalistic ideology. But after New Order came to end and along with the development of discourse on civil society strengthening, so the women of grass root even have braveness voicing their aspiration and demand toward decision makers. It is emerge the questions and proper to criticize, what the emerging women movement of grass root, which develops at various regions, is part of civil society strengthening as people power or part of social setting that was designed by advanced countries and international world which so masculine. The research on the women movement was viewed from how cultural and ideology straggle to stroke the injustice system and structure which burdened to women. Generally, this research was meant to study women movement that emerges at grass root. Particularly, this research was meant to study the role of women movement actors in their effect to narrate their self-identity at life as human who has female sexual. The research also criticizes how social change occurred in society could influence paradigms and values internalization, also how it change human life and move the other women and community to build the social justice order to women.

At the social movement discourse, women movement was categorized in New Social Movement. The women movement is culture movement that characterized by critic and image transformation of women at the society. It was also characterized by the emerge of new ethic values. According de Beaucoir, at history of human life, the women imaged as other figure, as second sex, while the man power toward women was viewed as taken for granted and became hegemonic ideology. Therefore, education, culture and women consciousness as part of civil society movement which introduced by Gramsci Becae is the most significant, especially to struggling women identity and their human rights. Through this critic consciousness, the women movement also moved out from state and free -market domination. It was viewed from various indicators that emerge in the interaction and connection among women movement actors. This research is qualitative research which involved women movement actors as main information source. They are the figure who believed by community to handle and to manage the public institution and have huge influence toward movement. Data was taken by deep-interview to main information sources and stakeholders women movement as data triangulation, direct observation and document and bibliography studies which related with women movement at Klaten Regency. The output of research process then was analyzed by descriptive, explanative and interpretative methods. Result of the research reflected that independent women consciousness narrating their self-identity not just happens in sudden, but pass through long process. It was about personal dialogue about life experience in patriarchy culture which be artifact and accumulative. The effort to narrate women-identity at social change process was influenced by big discourse of women movement in Indonesia and the social movement which was moved by several NGOs, people organizations and at latent Regency. Network and alliance of several organizations and women movement have capacity to voice strongly and soundly their aspiration and demands. In addition, the alliance of social movement that trans class, gender, race and groups (framer, movement, moral movement of religion, etc.) can emerge bargaining-position before decision-maker. The alliance among the element of social movements can shape critic analysis which was connected with women position and perspective as civil society at system and structure of state and free-market. It was indicating if women movement is a culture movement that changes life order to open the public space for women and men. The research can build women knowledge which was ignored for a long time. It is knowledge about what was felt, was done and was happened. We hope that this research can give inspiration in growing up new ideas among women movement activists. Finally, hopefully this research can be part of women movement to build justice civilization for women and men."

"ABSTRAKPenelitian dalam Tesis ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang serta maksud dan tujuan dari adanya keberhasilan Iran dalam hal proliferasi nuklir, karena program nuklir damai Iran yang menjadi polemik internasional telah menjadi kontroversi tidak hanya di kawasan Timur Tengah saja, akan tetapi juga telah membuat dunia Intemasional dibawah dominasi Amerika Serikat melakukan propaganda politik hingga berhasil membuat DK PBB mengeluarkan resolusi 1747 bagi negeri Iran. Penulis berusaha menganalisa bagaimana terjadinya pengaruh nuklir dalam sistem internasional terkait dengan masalah nuklir terhadap penerapan teknologi militer di masa mendatang dalam menciptakan dan menjaga stabilitas keamanan internasional serta sejauh mana perimbangan kekuatan terjadi ketika fenomena proliferasi nuklir Iran berhadapan dengan legemoni Amerika Serikat, disamping itu juga penulis berusaba menganalisa mengapa program nuklir Iran dijadikan propaganda oleh Amerika Serikat.Dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan kualitatif dengan xnemakai metode studi kasus. Temuan penelitian ini antara lain adalah berdasarkan fakta historis, pengaruh nuklir dalam sistem internasional tidak hanya dalam bidang militer saja, akan tetapi juga berpengaruh terhadap penerapan politik dan ekonomi, sehingga sudah Lento berbagai masalah dan akibat yang ditimbulkan dari nuklir sangatlah mempunyai efek yang tidak sedikit. Oleh karenanya dalam rangka menciptakan dunia internasional babas dari senjata nuklir maka dibiiatlah berbagai macam perjanjian, antara lain perjanjian non proliferasi nuklir.Penelitian ini juga menjelaskan tentang latar belakang serta maksud dan tujuan dari terjadinya proliferasi nuklir Iran yang lebih difokuskan untuk kepentingan damai, walaupun mendapat tekanan dari dunia internasional melalui forum DK PBB dengan keluarnya resolusi 1747 yang diprakarsai oleh Amerika Serikat. Pada intinya, Program proliferasi nuklir Iran menjadi fenomena kontroversi internasional karena belum adanya sikap dan cara pandang yang sama antar satu dengan yang lain (AS dan Iran), disatu sisi Iran berusaha meyakinkan dunia internasional bahwa program proliferasi nuklimya adalah untuk kepentingan damai dan memandang AS melakukan propaganda demi menghambat Iran rneraih kemajuan dalam bidang teknologi militer, akan tetapi disisi lain, dunia internasional yang didominasi oleh AS, berkeyakinan bahwa program nuklir damai Iran hanyalah awal dari kepemilikan senjata nuklir bagi Iran.Tanta saja perimbangan kekuatan baru di Timur Tengah telah terjadi ketika program proliferasi nuklir Iran menjadi kontroversi internasional, sehingga Iran dapat memainkan peran bargaining positionnya dalam pergaulan internasional, disamping itu juga upaya AS untuk mengintervensi serta melakukan hegemoni dikawasan Teluk telah mengalami kesulitan karena adanya penolakan dari Iran untuk menghentikan program proliferasi nuklirnya. Akan tetapi demi mencegah terjadinya perang pisik antara Iran dan AS, diplomasi dan forum dialog terbuka perlu untuk dikedepankan.

---

ABSTRACT

The objective of study in this thesis is to find background and purposes and objectives of the Iran's successful on Nuclear Proliferation as Iranian peace nuclear program is became an international polemic into a controversial which is not only at Middle East, however it has made international worlds under domination of United States (U.S) has made political propagandas to relate international systems on nuclear for future military technology application in order to create and preserve international security stability and to what extent the balance of power occurred when Iranian nuclear proliferation phenomenon facing US hegemony, beside of that, writer is also encouraged to analyze why Iranian nuclear program is become a propaganda by the United States.

This study is using qualitative approach and using methods of case study. Findings in this study is based on historical facts, nuclear influences in international system are not only at military, however it gives influences in international system are not only at military, however it gives influences to political and economical applications, and of course it has an enormous effects for nuclear problems. Therefore, in order to create an international world which is free from nuclear weapons, it has been made certain treaties, such as nuclear non proliferation treaty.

This study is also to explain on background and objective of Iranian nuclear proliferation which shall be focused for peace objectives, even it has pressured from international worlds by the Security Council forum of United Nations on resolution 1747 which being pioneered by U.S. In essence, Iranian nuclear proliferation program is become an international controversial phenomenon as there is no similar perspectives by one country to another (Iran and United States), in one hand, Iran has convinced to international worlds that its nuclear proliferation program is for peace and to assume that United States has made propagandas for the sake to hinder Iran for military technological advances, however on the other hand, international worlds which dominated by United States convinced that Iranian peacefully nuclear program is only the beginning of nuclear weapon procurement for Iran.

Of course, a new balance of power in the Middle East has been occurred when Iranian nuclear proliferation program has became an international controversy, and Iran can play its role for bargaining position in international relationship, beside of that, U.S efforts in order to interfere and to make hegemony at the Gulf has been suffered by refusal of Iran to stop its nuclear proliferation program. However, in order to prevent physical warfare between Iran and U.S, it is necessary to diplomacy realizations to make an open dialog forum."

"Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu metode penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat pada perjanjian internasional dan putusan-putusan penyelesaian sengketa dagang WTO. Adapun penelitian yang dilakukan adalah doktrinal dengan optik preskriptif yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu. Analisis yang digunakan adalah analisis dengan pendekatan kualitatif. Yang menjadi permasalahan bagaimanakah pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang dan bagaimanakah seharusnya pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO dan manfaatnya bagi kepentingan nasional Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan khusus mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO yang bermanfaat bagi negara-negara berkembang dan untuk mengetahui pengaturan khusus yang seharusnya mengenai sistem penyelesaian sengketa WTO dan manfaatnya bagi kepentingan nasional Indonesia. Kesimpulan hasil penelitian bahwa terdapat ketentuan khusus yang berlaku mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterapkan oleh Dispute Settlement Body yang telah disempurnakan dari sistem GATT 1947 dengan disahkannya Understanding On Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes dan merupakan satu paket ketentuan yang wajib ditaati dan diikuti serta dilaksanakan bagi para anggota WTO dan setiap keputusannya wajib diikuti tanpa terkecuali. Namun demikian, disisi yang lain ditengah berbagai kekurangan yang dimiliki dalam DSU, diharapkan negaranegara berkembang khususnya pihak Indonesia mampu mengambil manfaat sesuai dengan kepentingan nasional. Indonesia sendiri telah mengambil manfaat atas keberadaan sistem ini. Berdasarkan kasus yang menghadapkan Indonesia dalam forum penyelesaian sengketa WTO, diharapkan adanya penyempurnaan pengaturan dalam DSU antara lain waktu yang lebih singkat dalam tiap tahapan dalam sistem penyelesaian sengketa WTO, pengaturan pelaksanaan putusan DSB agar lebih efektif, perlunya pengaturan khusus mengenai mekanisme retaliasi dalam DSU, perlunya pengaturan khusus dalam rangka meningkatkan peran WTO Secretariat dalam membantu menyelesaian sengketa yang menghadapkan antara negara maju dan negara berkembang dan perlunya pengaturan khusus dalam meningkatkan fungsi dan peranan DSB pada setiap tahapan proses penyelesaian sengketa (terutama dalam pelaksanaan rekomendasi DSB yang diberikan).

---

This study applied normative legal research method, i.e. a method which refers to the legal norms as stated in international treaties and resolution of trade dispute settlement under WTO. The study was also conducted using optical prescriptive doctrinal method aiming to obtain suggestions on what to do to overcome certain related issues. Analysis applied in this study is qualitative approach. The main issue here is on how the special arrangement applied on the settlement of dispute system under WTO may be beneficial to developing countries and what is the ideal special arrangement on settlement of dispute system under WTO for Indonesia, and how it may benefit the interest of Indonesia.

Objective of the study is to understand how the settlement mechanism under WTO can be beneficial for developing countries and in particular, what is the ideal special arrangement on settlement of dispute under WTO for Indonesia, and its benefit to the national interest of Indonesia.

The conclusion of the study shows that there are special arrangements on procedures of settlement of dispute applied by the WTO's Dispute Settlement Body as refinement of the GATT 1947 mechanism, with the ratification of the Understanding On Rules and Procedures Governing The Settlement of Disputes, and this becomes part of requirement packages which must be followed and adhered to by all members of WTO without exception. However, on the other side, with some of identified weakness of DSU, it is expected that developing countries, particularly Indonesia, shall be able to get the benefit of it for our national interest. Indonesia has indeed used the system to support its own interest.

Based on some case studies where Indonesia had to seek settlement in the forum of dispute of WTO, it is expected that there will be refinement of on the DSU mechanism, inter alia, shorter time in each stages of settlement process, arrangement of DSB resolution implementation to make it more effective, special arrangement to prevent retaliation mechanism in DSU, and special arrangement needed to increase the role of WTO Secretariat in the support of dispute settlement case which involve advanced countries versus developing countries and the need to have special arrangement to increase the function and role of DSB on each stages of dispute settlement process (especially in the DSB recommendation to be implemented as provided here)."

"This book offers a comprehensive overview of the financial systems of major industrialized countries using the statistical framework of the financial accounts. After a discussion of how economists agreed to create a framework to monitor the financial linkages between surplus and deficit sectors, the book analyzes in detail the composition and the recent evolution of financial assets and liabilities for households (including public pension rights), firms and intermediaries. Next, the volume studies the convergence patterns of financial structures and their influence on the effectiveness of monetary policy within European countries. The final chapter unifies the previous pictures, showing how the effects of financial integration and global imbalances could have been foreseen based on the financial accounts. "

"ABSTRAKTesis ini mengeksplorasi pengalaman negara-negara kurang berkembang (LDCs) yang mengaksesi World Trade Organization (WTO), sebuah organisasi yang didirikan untuk mencapai liberalisasi dalam perdagangan multilateral sehingga dapat membawa manfaat bagi seluruh komunitas global. Proses aksesi, ketentuan aksesi, dan komitmen yang diambil oleh LDCs ini adalah subyek penelitian ini dengan referensi khusus ke Nepal dan Kamboja sebagai dua LDCs pertama yang menjadi anggota WTO melalui proses aksesi sesuai dengan Pasal XII Perjanjian WTO, untuk mengambil pelajaran relevan untuk LDCs seperti Ethiopia yang saat ini sedang dalam proses atau mereka yang ingin bergabung dengan organisasi di masa depan.Mengingat kendala kapasitas dan tantangan yang dihadapi LDCs dalammenegosiasikan kesepakatan perdagangan dengan negara-negara maju, WTO telah mengembangkan mekanisme untuk memberikan perlakuan special and differential kepada negara-negara ini di berbagai tingkatan termasuk ketika mereka memproses aksesi mereka. Tesis ini menganalisa apakah LDCs sebenarnya telah diuntungkan dari pengaturan preferensial tersebut dalam mengaksesi WTO dan ketika mereka menerapkan komitmen-komitmennya sehingga Ethiopia dan LDCs lainnya dapat secara strategis masuk ke dalam proses dan memastikan bahwa mereka dapat memperoleh manfaat dari keanggotaannya. Menjadi anggota WTO bukanlah tujuan dengan sendirinya dan tidak akan memiliki dampak yang signifikan kecualididukung oleh langkah-langkah reformasi nasional dan pemerintahan yang baik, maka setiap negara yang mengaksesi harus foresee reformasi yang diperlukan untuk memastikan konsistensi dengan peraturan WTO dan memanfaatkan keanggotaan WTO untuk keuntungan ekonominya.

---

ABSTRACTThis thesis explores the experiences of least developing countries (LDCs) which were acceded to the World Trade Organization (WTO), an organization established to achieve liberalization in multilateral trade so as to bring benefits for the global community. The accession process, terms of accession and the commitments these LDCs ended up with are the subjects of this study with specific reference to Nepal and Cambodia as the first two LDCs which joined the WTO through the process of accession pursuant to Article XII of the WTO Agreement, with a view to draw lessons for LDCs such as Ethiopia which are currently in the process or those which desire to join the organization in the future. Given the capacity constraints and the challenges that LDCs face in negotiating trade deals with developed countries, the WTO has developed mechanisms to grant these countries special and differentialtreatment at various levels including when they process their accession. This thesis examines whether LDCs have in fact benefited from such preferential arrangements in acceding to the WTO and implementing their commitments at the post-accession stage so that Ethiopia and other LDCs can strategically enter into the process and ensure that they can reap benefits of their WTO membership. Becoming a WTO member is not an end by itself and will not have a significant impact unless backed by national reform measures and good governance, hence any acceding country should foresee the reforms it needs to make to ensure WTO-consistency and utilize its WTO membership to its economic advantage."

"Perjanjian Fasilitasi Perdagangan (TFA) Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) bertujuan untuk mengurangi waktu dan biaya dalam proses perdagangan internasional dengan cara mendorong upaya-upaya yang paling efektif dalam proses ekspor-impor. Kendati demikian, belum ada penelitian sebelumnya yang dilakukan mengenai bagaimana TFA mempengaruhi perdagangan environmental goods. Dengan menggunakan data dari tahun 2017 hingga 2021, penelitian ini menggunakan model random effect panel data untuk mengetahui pengaruh TFA terhadap perdagangan environmental goods di negara-negara berkembang dan terbelakang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada bukti bahwa TFA berdampak pada perdagangan environmental goods. Hasil tersebut juga terbukti dengan menggunakan metode instrumental variable, analisis subsampel, dan penggunaan standar error yang berbeda. Hal ini dapat terjadi karena upaya negara-negara tersebut untuk menerapkan TFA tidak berhasil memfasilitasi perdagangan environmental goods, atau tingkat komitmen TFA tidak secara akurat mencerminkan implementasi TFA yang sebenarnya di negara tersebut. Namun demikian, variabel kontrol seperti PDB, populasi, dan tingkat industrialisasi berdampak positif dan signifikan terhadap perdagangan environmental goods

---

The Trade Facilitation Agreement (TFA) of the World Trade Organisation (WTO) aims to reduce the time and cost of international trade by endorsing the most effective approaches for managing goods during cross-border shipments. Despite this goal, no previous study has been done on how TFA affects the trade of environmental goods. Using data from 2017 to 2021, this study uses a random effect panel data model to examine how the TFA affects trade in environmental goods in developing and least-developed countries (LDCs). The outcome demonstrates that there is no evidence that the TFA impacts trade in environmental goods. The result is robust to alternative estimation methods, subsample analysis, and using different standard errors. This might be because the countries' efforts to implement the TFA may not successfully facilitate trade in environmental goods, or the TFA commitment rate may not accurately reflect the countries' actual TFA implementation. However, control variables like GDP, population, and industrialisation level positively and significantly impact trade in environmental goods."