Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian kuantitatif ini berdasar dari fenomena order fiktif yang dilakukan sejumlah pengendara ojek daring sebagai pengguna aplikasi transportasi daring. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sanksi yang dirasakan dan kepercayaan moral terhadap intensi penyalahgunaan aplikasi mobile. Penelitian ini menggunakan dasar deterrence theory dan mengadopsi penelitian Hovav & DArcy (2012) dengan memodifikasi indikator pada variabel kepercayaan moral dan menghilangkan domain budaya negara. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang disebar secara langsung kepada pengendara ojek daring. Data yang berhasil diperoleh dari responden sebanyak 198 sampel. Pengolahan data menggunakan metode Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Dari delapan hipotesis yang digunakan pada penelitian ini, tujuh hipotesis diterima dan satu hipotesis mengenai hubungan kepastian sanksi yang dirasakan terhadap intensi penyalahgunaan aplikasi mobile ditolak. Kesimpulan yang diperoleh pada penelitian ini adalah ketegasan sanksi yang dirasakan pengendara ojek daring serta keyakinan moral mereka memiliki hubungan yang signifikan dengan intensi melakukan penyalahgunaan aplikasi mobile, sedangkan kepastian sanksi yang dirasakan tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan intensi pengendara ojek daring melakukan penyalahgunaan aplikasi mobile. Selanjutnya, juga dapat disimpulkan bahwa kendali keamanan, dalam bentuk kendali teknis dan kendali prosedural memiliki hubungan yang signifikan dengan kepastian sanksi yang dirasakan, ketegasan sanksi yang dirasakan, dan keyakinan moral pengendara ojek daring.

---

ABSTRACTThis quantitative research is based on the phenomenon of fictitious order made by a number of online motorcycle taxi drivers as users of ride-hailing mobile applications. The purpose of this study is to determine the effect of sanctions perceived and moral beliefs against the intention of mobile application abuse. This study uses deterrence theory and adopts Hovav & DArcy (2012) research by modifying the indicator on moral beliefs and eliminating the national cultural domain. Data were collected by using questionnaires that were distributed directly to motorcycle taxi drivers. 198 sample was collected and analysed using Partial Least Square-Structural Equation Modelling (PLS-SEM). Seven of the eight hypotheses are accepted and one hypothesis, regarding the relationship between perceived of sanctions certainty and intention of mobile application abuse, is rejected. The conclusion obtained in this research is perceived of sanction celerity by the online motorcycle-taxi rider and their moral belief has a significant relationship with the intention of mobile application abuse, whereas the perceived of sanction certainty does not have significant relationship with the intention of the online motorcycle taxi driver to abuse the mobile application. Furthermore, it also can be concluded that security countermeasures, in the form of technical control and procedural control, have a significant relationship with the perceived of sanction certainty, perceived of sanction celerity, and the moral beliefs of online motorcycle taxi drivers."

"ABSTRAKKeamanan informasi merupakan isu penting bagi organisasi. Keamanan informasi di organisasi bukan hanya melakukan pengamanan dari sisi teknologi melainkan dari sisi pegawai. Pegawai yang dalam kegiatan sehari-hari mengelola informasi, membutuhkan pedoman untuk menghindari terjadinya insiden keamanan informasi. BPJS Kesehatan memiliki pegawai yang tersebar di seluruh kantor operasionalnya. BPJS Kesehatan membuat pedoman keamanan teknologi informasi karena menggangap informasi yang dikelola merupakan aset yang berharga. Penting pegawai BPJS Kesehatan untuk mematuhi pedoman tersebut. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pegawai untuk mematuhi pedoman keamanan teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan kombinasi Protection Motivation Theory PMT , General Deterrence Theory GDT dan Theory of Planned Behavior TPB . Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dengan analisis data kuantitatif. Responden kuesioner adalah pegawai BPJS Kesehatan.

---

ABSTRACTInformation security is an important issue for the organization. Information security in the organization is not only doing security from the technology side but from the employee side. Daily, Employees activities to manage information, need guidance to reduce the potential for information security incidents. BPJS Kesehatan has employees spread throughout its operational offices. BPJS Kesehatan establishes an information security policy because dealing with managed information is a valuable asset. It is important employees rsquo s BPJS Kesehatan to comply with these policy. The purpose of this study is to determine the factors that affect employees to comply with information security policy. This study uses a combination of Protection Motivation Theory PMT , General Deterrence Theory GDT and Theory of Planned Behavior TPB . Data collection by using questionnaires with quantitative data analysis. Respondent questionnaire is employees rsquo s BPJS Kesehatan."

"Tesis ini membahas keputusan Inggris, Denmark dan Malta dalam yang menolak untuk menjadi anggota Permanent Structured Cooperation (PESCO). PESCO adalah instrumen yang digunakan Uni Eropa untuk membuat dan mendiskusikan proyek-proyek pertahanan diantara negara anggotanya. Pada November 2017, 23 dari 28 negara anggota Uni Eropa (UE) bersedia menandatangani joint notification on PESCO, yang kemudian disusul oleh Irlandia dan Portugal pada 7 Desember 2017. Ke-25 negara anggota UE yang telah bergabung kemudian mengaktifkan PESCO secara resmi pada akhir Desember 2017. Terdapat tiga negara yang menolak bergabung, yakni Inggris, Denmark dan Malta. Keputusan ketiga negara tersebutlah yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu mengapa ketiganya memilih untuk tidak bergabung dalam PESCO. Penelitian ini melewati dua tipikal análisis, yakni análisis politik dan análisis ekonomi. Untuk melakukan análisis politik, penulis menggunakan teori Regional Security Complex (RSC) dari Barry Buzan. Sedangkan analisis ekonomi dilakukan dengan menggunakan Rational Deterrence Theory (RDT) dari Barry Nalebuff. Data yang dikumpulkan adalah data dalam rentang waktu spesifiknya yaitu sejak 2014 – 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena data yang dikumpulkan adalah data berbasis dokumen (document based method). Temuan dalam penelitian ini adalah keputusan Inggris, Denmark dan Malta secara politis dipengaruhi oleh perbedaan persepsi ancaman dan kurang eratnya hubungan antara ketiga negara tersebut dengan Uni Eropa. Sedang secara ekonomi adalah karena nilai Cost (kerugian) yang lebih besar dengan Benefit (keuntungan) apabila ketiganya bergabung dalam PESCO.

---

The thesis discusses the decisions of United Kingdom (UK), Denmark and Malta that refused to be members of the Permanent Structured Cooperation (PESCO). PESCO is an instrument by the European Union to create and discuss defense projects among its members. In November 2017, 23 of the 28 European Union (EU) countries were willing to sign a joint notification on PESCO, which was then followed by Ireland and Portugal on 7 December 2017. The 25 EU member countries that had joined activated PESCO officially at the end of December 2017. There are three countries who refused to join. They were UK, Denmark and Malta. Actually, the background of their decisions is the research question in the thesis. This research passes two typical analyzes. First, the political analysis and the second is the economic analysis. To carry out political analysis, the author uses the Regional Security Complex (RSC) theory from Barry Buzan. While economic analysis is done using Rational Determination Theory (RDT) from Barry Nalebuff. The collected data is a data from 2014 to 2017. This study uses qualitative methods because the collected data is document-based data (document based method). The findings in this study is the decisions of UK, Denmark and Malta are politically influenced by differences in perceptions of threats and the lack of close relations between the three countries and the European Union. Furthermore, economically is because the value of the cost (loss) is greater than Benefit (profit) if all three join in PESCO."

"Skripsi ini menganalisis bagaimana teori deterensi sempurna dapat menghasilkan konflik sebagai penyelesaian permainan rasional (rational game) dengan mengambil studi kasus proses pengambilan keputusan Operasi Pembebasan Irak tahun 2003 antara aktor Amerika Serikat dan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa. Dalam konteks waktu satu dekade sejak Irak terus diperingati DK PBB mengenai kepemilikan senjata pemusnah massal dan terjadinya peristiwa Penyerangan 11 September, AS menyerukan aksi militer kolektif DK PBB untuk melakukan intervensi Irak. Namun DK PBB gagal mengadopsi sebuah resolusi yang mengartikulasikan gagasan tersebut, sehingga AS memutuskan untuk secara unilateral menjalankan Operasi Pembebasan Irak di tahun 2003 yang mana keberadaannya tidak memiliki legitimasi. Meskipun dalam proses pengambilan keputusannya tidak ditemukan pengaruh kredibilitas ancaman terhadap keberhasilan deterensi diantara kedua aktor, permainan menghasilkan kondisi perang yang merupakan skenario terburuk dari keadaan konflik dan dikatakan rasional. Hal ini disebabkan adanya faktor kunci yaitu preferensi aktor dalam melihat penyelesaian konflik Irak secara militeristik sebagai penyelesaian terbaik yang dapat dipilihnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus yang diperoleh melalui studi literatur.

---

This thesis analyzes how perfect deterrence theory is capable of resulting conflict as the outcome of a rational game by taking case study the decision-making process of Operation Iraqi Freedom in 2003 between actors United States of America and United Nations Security Council. In the context of the time when Iraq has been reprimanded by the UNSC for a decade of weapon of mass destruction (WMD) occupancy and the occurrence of September 11 Attacks, the U.S. calls for UNSC collective military action to intervene Iraq. Nonetheless, UNSC failed to adopt a resolution which articulates the intention, with the result that the U.S. decided to unilaterally undertake the Operation Iraqi Freedom in 2003 in which the occurrence is not legitimized. Although the game unable to find linkage between threat credibility and deterrence success between two actors, the game appeared to results conflict as the outcome and claimed to be rational. The claim is based on the key factor which is actor preference to conclude that Iraqi conflict resolution by military action is the best outcome both parties could have been chosen. This studies conducted using qualitative methods with case study approach acquired by the study of literature."

"Tugas karya akhir ini membahas mengenai upaya pencegahan kejahatan berpendekatan situasional yang dilakukan oleh pengelola keamanan Stasiun KAI KRL Commuter Line Manggarai. Data yang digunakan dalam penulisan ini diambil dari data sekunder yang ada di media massa dan hasil temuan kasus kejahatan yang terjadi di stasiun kereta ini selama periode 2016 – 2023. Upaya pencegahan ini dilihat menggunakan konsep strategi pencegahan kejahatan dan dianalisis lebih lanjut menggunakan teori pencegahan kejahatan situasional, teori pilihan rasional, teori aktivitas rutin, dan teori penjeraan. Hasil analisis melihat bahwa upaya pencegahan kejahatan yang dilakukan oleh pengelola keamanan KAI KRL Commuter Line Manggarai hingga saat ini belum maksimal, hal ini sejalan dengan kejahatan yang masih terjadi di stasiun kereta.

---

This thesis evaluates the situational approach to crime prevention efforts that have been conducted by KAI KRL commuter line Manggarai stations security manager. The data used in this study were obtained from secondary sources found in the mass media as well as the findings of criminal cases that occurred at the train station during the period 2016 – 2023. The prevention efforts are assessed through the application of crime prevention strategy concepts and examined using situational crime prevention analysis, rational choice theory, routine activity theory, and deterrence theory. The results of the analysis show that crime prevention efforts by KAI KRL Commuter Line Manggarai Security Manager are not yet maximizing their potential, which is in line with the ongoing criminal activities in train stations. "

"Penelitian ini membahas predictor niatan untuk membajak dan niatan untuk membayar dalam memprediksi perilaku pembajakan. Model Theory of Reasoned Action digunakan sebagai landasan untuk memprediksi niatan untuk membajak. Untuk semakin memahami perilaku dalam pembajakan produk digital deterrence theory dan sosiodemografis ditambahkan untuk memprediksi apakah variabel-variabel tersebut dapat memperjelas dari niatan untuk membajak. Selain itu niatan untuk membayar digunakan untuk memprediksi perilaku pembajakan agar kelihatan kecenderungan mana yang dimiliki oleh sampel yang diteliti. Niatan untuk membayar sendiri diprediksi melalui etika dan sosiodemografis untuk melihat kecenderungan seberapa penting isu pembayaran digital bagi sampel diteliti.

---

This research explain the predictor of intention to pirate and willingness to pay digital product to understand piracy behaviour. Theory of Reasoned action used as based model to predict intention to pirate. Deterrence Theory and socio demographic used to make better understanding on intention to pirate digital product. Willingeness to pay is counterpart of intention to pirate in predicting piracy behaviour so researcher get to know which one have the most correlation over piracy behaviour. Ethics and sociodemograhics used to explained intention to pirate in digital product."