Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam Hubungan Internasional, salah satu yang menjadi isu penting dan tidak bisa dipisahkan dari kekuatan (power) adalah konflik, konflik menjadi hal yang permanen. Terjadinya konflik disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adalah minyak. Program nuklir Iran yang sudah dimulai sejak tahun I960-an terus menjadi konflik Internasional tepatnya setelah revolusi Iran tahun 1979 sampai dengan 2004. Iran yang merupakan negara kelima terbesar perighasil minyak dunia mengembangkan program nuklirnya untuk kepentingan ekonomi, yaitu sebagai bahan energi pengganti minyak. Dalam perkembangan selanjutnya, nuklir Iran tidak pemah bisa dilepaskan dari isu politik Internasional. Hal ini terkait dengan efek nuklir yang bisa melampaui kedaulatan teretorial suatu Negara. Perebutan Hegemoni antara suatu Negara dengan Negara lain pun tak urung juga (bisa) menggunakan nuklir. Akibatnya, nuklir menjadi salah satu piranti efektif untuk memaksa menaklukkan lawan. Dengan menggunakan paradigma positivisme dan metode case study Robert. K. Yin, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa Iran tetap mengembangkan program nuklirnya dan bagaimana masa depan nuklir di Iran di tengah konflik Internasional. Puncaknya pada awaI November 2004, parlemen Iran tetap berpegang dengan keputusannya, yaitu melanjutkan program nuklirnya dengan dalih untuk kemakmuran rakyat sebagai counter atas tudingan miring bahwa program nuklirnya digunakan untuk mendominasi Negara lain dan dapat memicu destruktivitas dalam skala masal. Dengan keputusannya pula Iran harus berjuang untuk meyakinkan dunia Intemasional dan IAEA bahwa program nuklirnya semata-mata untuk tujuan damai. Dari sinilah penelitian ini menjadi penting, polemik panjang yang melibatkan kelompok kepentingan Internasional bermuara pada satu isu, yaitu program nuklir Iran. Dengan analisis nuclear detterence Theory dalam bingkai teori konflik, penelitian ini mengelaborasi program nuklir Iran dengan tetap berupaya menjernihkan persoalan secara proporsional.

---

In the International Relationship, the most important and permanent issue that can't be separated from "power" is conflict. Oil is one of "a power" that causes conflict. Iran's nuclear program began in 1960. This program has become an international conflict since Iran's revolution in 1979. Iran, the fifth oil country, was enlarging its nuclear program for economic need that was for oil material substitute. In the next, Iran's nuclear program, always, is a part of the International political issue. It was caused by the effect of nuclear that was beyond territorial sovereignty. Nuclear, also, can be used to take hegemony over between nations. Consequently, nuclear became one of the effective tools to conquer other countries. The purpose of this thesis are to know why Iran decided to continue its nuclear grogram and how the future of Iran's nuclear program in International conflict. This thesis uses a positive paradigm with a Robert K. Yin's case study method. In the beginning of November 2004, Iran's nuclear program was on climax. Iran's parliament stacked on their decision to continue the program. They said that the reason to continue this program was citizen's prosperity. But in fact, this was used as a counter opinion (to cover the issue) which said that Iran's nuclear program was used to dominate other country and caused massive destruction. Sticking to their decision, Iran have to make International and IAEA believe that this program for peace only. Long polemics, many interesting groups involved, resulted one issue that is Iran's nuclear program. Using the analysis of nuclear deterrence theory, this research try to analyze this problem in the proportional way. It is the importance of this research.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang aliansi militer Amerika Serikat dan Korea Selatan dengan memberikan perhatian khusus pada kredibilitas kebijakan extended deterrence melalui penelitian kualitatif deskriptif sebagai desain penelitian. Penyerangan Korea Utara terhadap Kapal Cheonan milik Korea Selatan dan serangan artileri di Pulau Yeonpyeong pada tahun 2010 merupakan ancaman konvensional yang dilakukan Korea Utara. Sementara ujicoba nuklir dan rudal Korea Utara pada tahun 2006 dan 2009 membawa kekhawatiran lebih terhadap stabilitas keamanan Korea Selatan. Pada akhirnya memunculkan pertanyaan tentang efektivitas extended deterrence yang diberikan Amerika Serikat terhadap Korea Selatan. Hasil penelitian menyatakan bahwa level komitmen merupakan alasan gagalnya kebijakan extended deterrence yang diberikan Amerika Serikat dalam mencegah serangan Korea Utara pada kurun waktu 2005 hingga 2010. Komitmen kebijakan nuklir, relokasi dan pengurangan jumlah pasukan, serta kampanye war on terrorism Amerika Serikat merupakan alasan extended deterrence tidak mampu menahan serangan Korea Utara terhadap Korea Selatan. ......The focus of this study is the United States and South Korea military alliance with special attention to the credibility of extended deterrence policy through qualitative descriptive research design. The sink of South Korea’s battleship, Cheonan and the attack on Yeonpyeong Island in 2010 were the conventional threats to South Korea. Meanwhile, North Korea nuclear ballistic missile tested in 2006 and 2009 stimulated anxiety in South Korea’s security stability side. Those conditions made a question about the effectiveness of United States extended deterrence policy toward South Korea. The commitment level is the reason why United States extended deterrence policy failure in preventing North Korea attack from 2005 to 2010. Nuclear commitment, relocation and size of military presence, and war on terrorism policy are the reason why the United States extended deterrence failed to prevent North Korea attack on South Korea.

Abstrak :
Sejak tahun 1982, untuk alasan kesehatan dan perlindungan industri dalam negeri, Pemerintah Indonesia melarang importasi produk pakaian bekas dan barang bekas lainnya yang dalam Harmonized System diklasifikasikan dengan kode HS 6309.00. Larangan importasi ini memberikan insentif bagi importir melakukan penyelundupan produk tersebut ke Indonesia. Menggunakan metode Auto Regressive Moving Average Exogenous (ARMAX) dan selisih data perdagangan sebagai ukuran penyelundupan, penelitian ini bertujuan melihat pengaruh pengawasan dan faktor ekonomi lainnya terhadap jumlah penyelundupan impor pakaian bekas di Indonesia. Kami membagi kegiatan pengawasan menjadi dua yaitu pemeriksaan fisik dan patroli laut. Hasil estimasi menunjukkan hubungan negatif signifikan antara penyelundupan pakaian bekas dengan pengawasan berupa pemeriksaan fisik barang. ......Since 1982, for health and protection of the domestic industry reason, the Government of Indonesia has prohibited the importation of used clothing products and other used goods which are classified under the Harmonized System under the HS code 6309.00. This import ban provides incentives for importers to smuggle these products into Indonesia. Using the Auto Regressive Moving Average Exogenous (ARMAX) method and the difference in trade data (trade gap) as a measure of smuggling, this study aims to examine the effect of Indonesian Customs’s enforcement in Indonesia and other economic factors on the amount of used clothing import smuggling. We use two main Indonesian’s Customs enforcement activities, physical inspection and sea patrol. The estimation results show a significant negative relationship between used clothing smuggling and physical inspection of goods.

Abstrak :
Tesis ini menganalisis keterlibatan korporasi dalam pendanaan terorisme dan juga mekanisme penggalangan dan pengelolaan dana pada dua entitas yaitu Komite Penanggulangan Krisis (KOMPAK) dan Azzam Dakwah Center (ADC). Dua korporasi ini berada di dalam dua periode yang berbeda, namun keduanya memiliki kesamaan yaitu bertindak sebagai Korporasi Selubung dari korporasi induknya yaitu Al Jamaah Al Islamiyah (JI) dan Jamaah Anshor Daulah (JAD). Keduanya juga melakukan penggalangan dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk kebutuhan aksi terorisme. Peneliti memperkenalkan istilah "Korporasi Selubung" dalam penelitian ini.Peneliti melakukan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus terhadap data-data dan juga menggunakan landasan teori Fraud Diamond (TFD) dan teori masyarakat jaringan Manuel Castells untuk menganalisis keterlibatan Korporasi Selubung dalam pendanaan terorisme. Selain itu peneliti juga menggunakan upaya proses penggentaran dengan pendekatan postmodern sebagai upaya pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan penggunaan Korporasi Selubung dengan manipulasi bantuan kemanusiaan dan sosial keagamaan merupakan cara penggalangan dana yang terus berkembang dan dimanfaatkan oleh teroris sebagai sumber pendanaan terorisme. Penelitianini memberikan saran atas perlunya kepastian hukum dalam penerapan prinsip freeze without delay berdasarkan daftar terduga teroris dan organisasi teroris, beserta perlunya penerapan sistem berbasis teknologi Blockchain untuk mencegah keterlibatan korporasi dalam pendanaan terorisme.

---

This thesis analyzes the involvement of corporations in terrorism financing and also the mechanism of raising and managing funds in two entities, namely the Crisis Management Committee (KOMPAK) and Azzam Dakwah Center (ADC). These two corporations are in two different periods, but both have similarities, namely acting as a Cover Corporation from its parent corporation, namely Al Jamaah Al Islamiyah (JI) and Jamaah Anshor Daulah (JAD). Both of them also raise funds from the community and channelled them for the needs of terrorism. The researcher introduced the term "Cover Corporation" in this thesis. The researcher conducted qualitative research with a case study method on the data and also used the Fraud Diamond (TFD) theoretical foundation and Manuel Castells` network society theory to analyze the involvement of Cover Corporations in terrorism financing. In addition, the researcher also use the deterrence process with postmodern approach as a preventative measure. The results of the study indicate the use of Cover Corporations under the manipulation of humanitarian aid and social religious act is a way of raising funds that continues to develop and be used by terrorists as a source for terrorism financing. The results of the study also indicate the need for legal certainty in the application of the principle of freeze without delay based on the domestic list of suspected terrorists and terrorist organizations, along with the need to implement blockchain technology-based system to prevent corporation`s involvement in terrorism financing.

Abstrak :
Tugas karya akhir ini membahas mengenai strategi Vietnam dalam menjaga keamanan Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2011. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk membahas dan menganalisa strategi Vietnam dalam menjaga keamanan Laut Tiongkok Selatan pada tahun 2011. Strategi yang dilakukan Vietnam salah satunya dengan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat melalui penegasan MoU pada tahun 2011. Kerja sama tersebut bertujuan untuk meningkatkan kekuatan militer Vietnam guna menjaga keamanan di Laut Tiongkok Selatan dari negara-negara yang bersengketa terutama Tiongkok, selaku pemilik kekuatan militer terbesar di kawasan tersebut. Hal ini menuntut Vietnam melakukan kerja sama pertahanan dengan Amerika Serikat sebagai strategi extended deterrence dalam menjaga keamanan Vietnam di Laut Tiongkok Selatan. ......This thesis discusses Vietnam's efforts in maintaining the security in the South China Sea in 2011. This study uses explanative and qualitative methods. It to discuss and analyze strategies how Vietnam maintain the security in the South China Sea in 2011. One of the strategies is defense cooperation with United States through the signing of the MoU in 2011. The defense cooperation was expected to help to improve Vietnam’s military strength in order to maintain the security of the South China Sea against the threats produced by other claimants policy, especially China as the largest military forces in the region. Vietnam’s policy to embrace United States extended deterrence, in part was a reaction to China’s military posture.

Abstrak :
Di Indonesia masalah kejahatan penyalahgunaan narkotika selalu menjadi masalah yang sangat kompleks dan sangat sulit untuk menyelesaikannya atau mungkin tidak akan pernah selesai, walaupun telah banyak upaya yang dilakukan aparat penegak hukum untuk memeberantas penyalahgunaan narkotika. Salah satu bentuk upaya dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di Indonesia adalah dengan memberlakukan Undang undang baru tentang narkotika yakni UU No 35 Tahun 2009, terdapat beberapa perubahan yang terdapat di dalam UU No 35 Tahun 2009 dua diataranya adalah pemberatan ancaman hukuman pidana dan program wajib lapor bagi pengguna narkotika. Penelitian ini membahas mengenai Pandangan Rasional Seorang Pengguna Heroin Terhadap Program Wajib Lapor yang Tercantum Didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap dua orang pengguna heroin untuk menjelaskan bagaimana pandangan rasional pengguna heroin, peneliti menggunakan teori rational choice dan deterrence, hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Program wajib lapor sebenarnya ditanggapi positif oleh kedua pengguna heroin yakni informan peneliti baik itu N yang belum melakukan wajib lapor, maupun E yang sudah melakukan wajib lapor. Data temuan dianalisa dengan cara menjelaskan melalui wajib lapor sebagai efek penggetarjeraan dan teori pilihan rasional. ......In Indonesia, narcotics abuse always been one of the most complex and complicated criminal problems, eventhough there have been so many rules and law from law maker to eracdicate drugs abuse. One of the real effort in the eradicate drugs abuse is law about narcotics which is UU No 35 2009, there has been two amendment which are weighting criminal penalties and obligation to report for narcotics users. This research examine about rational perspective of heroin users through the amandement of criminal penalties and obligation to report in UU No. 35 2009 about narcotics. In this research, researcher using qualitative approach by doing two interview of heroin users. For explaining how the rational perspective of the heroin users, researcher using retional choice theory and deterrence. The outcome of this research conclude that actually both of the heroin users -which is research informan- either N or E who have been doing the obligation to report. The obligation to report as a detterence for N, if we see from the effect of special detterence is not so big, because at the end of the day N does not want stop using heroin. Data are analyzing with explaining obligation to report as detterence and rational choice theory

Abstrak :
Saldo piutang pajak di Indonesia meningkat setiap tahun. Hal ini mencerminkan Wajib Pajak belum mematuhi seluruh kewajiban pajaknya. Salah satu upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yaitu dengan tindakan penagihan pajak termasuk pemblokiran rekening keuangan Penanggung Pajak. Pemblokiran dimaksudkan untuk memberikan konsekuensi hukum bagi Penanggung Pajak yang melanggar ketentuan pajak, sehingga menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan pajak. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemblokiran harta kekayaan Penanggung pajak ditinjau dari deterrence effect menurut Beccaria (1963) yaitu certainty, celerity, dan severity dan dampak pemblokiran terhadap kepatuhan formal dan material dari Wajib Pajak. Data primer kualitatif berupa wawancara dengan Juru Sita KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu dan Wajib Pajak untuk mengetahui aspek deterrence effect dari pemblokiran serta wawancara dengan Account Representative untuk mengetahui dampak pemblokiran terhadap kepatuhan Wajib Pajak setelah pemblokiran. Data sekunder berupa data kepatuhan formal juga digunakan dalam penelitian ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek certainty pemblokiran tidak memberikan deterrence effect bagi Wajib Pajak, Aspek celerity dan severity pemblokiran memberikan deterrence effect bagi Wajib Pajak, namun deterrence effect dalam aspek severity harus memenuhi beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Dampak pemblokiran harta kekayaan Penanggung Pajak belum tercermin dalam kepatuhan formal dan kepatuhan material di KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu. ......The tax receivables in Indonesia increases every year. This reflects that taxpayers have not complied with all their tax obligations. One effort to increase Taxpayer compliance is by tax collection actions including blocking the Tax Insurer's financial account. Financial account blocking is intended to provide legal consequences for Tax Insurers who violate tax provisions, thereby creating a deterrent effect and encouraging tax compliance. Based on these problems, this research aims to analyze the blocking of tax insurers’ financial assets in terms of the deterrence effect according to Beccaria (1963), namely certainty, celerity, and severity and the impact of blocking on formal and material compliance of taxpayers. Qualitative primary data in the form of interviews with the KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu Bailiff and the Taxpayer to determine the deterrence effect aspect of the financial account blocking as well as interviews with Account Representatives to determine the impact of the financial account blocking on Taxpayer compliance after that. Secondary data in the form of formal compliance data was also used in this research. The results of the analysis show that the certainty aspect of financial account blocking does not provide a deterrence effect for Taxpayers. The celerity and severity aspects of financial account blocking provide a deterrence effect for Taxpayers, however the deterrence effect in the severity aspect must fulfill several conditions that must be met. The impact of blocking the Tax Insurer's assets has not been reflected in formal compliance and material compliance at KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu.

Abstrak :
ABSTRAK
Illegal Immigration merupakan bentuk kejahatan transnasional yang marak terjadi pada wilayah perbatasan. Terkait dengan ilegal immigration, Indonesia dan Amerika Serikat merupakan dua negara dari banyaknya negara di dunia yang memiliki isu illegal immigration. Artikel ini membandingkan upaya border enforcement yang dilakukan Amerika serikat dan Indonesia terkait dengan illegal immigration menggunakan teori deterrence, general deterrence dan specefic deterrence. Artikel ini membandingkan apakah deterrence dalam border enforcement Amerika Serikat dan Indonesia berdampak pada illegal immigration.

---

ABSTRACT
Illegal Immigration is a form of transnational crime that is rife in border areas. Related to Illegal immigration, Indonesia and the United States are two countries from many countries in the world that have the issue of Illegal Immigration. This article compares the border enforcement efforts undertaken by the United States and Indonesia in relation to illegal immigration using deterrence, general deterrence and specefic deterrence. This article compares whether deterrence in the border enforcement of the United States and Indonesia impacts on illegal immigration.

Abstrak :
Tugas karya akhir ini membahas mengenai fenomena proses penangkapan yang ditayangkan pada publik sebagai hasil kerja sama antara media massa dengan kepolisian. Teori yang digunakan untuk menjelaskan fenomena tersebut, yaitu teori dramaturgi Erving Goffman, teori social exchange benefit, dan teori deterrence. Objek yang digunakan dalam penulisan ini, yaitu tayangan program “86” yang merupakan hasil kerja sama antara NET TV dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dari analisis yang dilakukan, terdapat temuan bahwa tayangan program “86”meskipun kerja sama yang dilakukan berdampak positif bagi pihak polisi maupun media massa, tetap terdapat celah adanya informasi yang dapat disalahgunakan oleh masyarakat yang berpotensi menjadi pelaku. ......This final project discusses the phenomenon of the arrest process that is aired to the public as a result of collaboration between the mass media and the police. The theories used to explain the phenomenon are Erving Goffman's dramaturgy theory, social exchange benefit theory, and deterrence theory. The object used in this paper is the broadcast of the "86" program which is the result of collaboration between NET TV and the Indonesian National Police. From the analysis conducted, there are findings that the broadcast of the "86" program, although the cooperation carried out has a positive impact on the police and mass media, there are still faults in information that can be misused by people who have the potential to become perpetrators.

Abstrak :
Tesis ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh senjata nuklir terhadap pemilihan kebijakan luar negeri suatu negara. Proliferasi nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara telah menciptakan ketidakstabilan di kawasan Semenanjung Korea dan Asia Timur secara lebih luas. Proliferasi tersebut juga memicu kehadiran kekuatan militer AS yang lebih besar di Korea Selatan maupun Jepang. Hal tersebut mengancam Tiongkok, sebagai sebuah negara kekuatan baru di Asia Timur. Terlepas dari aliansi pertahanan yang dibangun oleh Tiongkok dan Korea Utara, Tiongkok menolak secara konsisten proliferasi nuklir yang dilakuan oleh negara aliansinya tersebut. Maka dari itu tesis ini mempertanyakan mengapa Tiongkok menolak proliferasi nuklir Korea Utara. Kerangka pemikiran yang digunakan dalam tesis ini adalah extended deterrence untuk menganalisis faktor-faktor yang mendasari penolakan Tiongkok terhadap Korea Utara. Tesis ini merupakan penelitian kualitatif dengan teknik analisis ilustratif-kalrifikasi kasus. Tesis ini menggunakan data sekunder karena adanya keterbatasan dalam proses pengumpulan data. Hasil dari tesis ini adalah Tiongkok menolak proliferasi nuklir Korea Utara karena, kerugian Tiongkok bila mendukung proliferasi nuklir Korea Utara akan menjadi lebih besar daripada keuntungan yang akan didapatkan. Kemudian, konsekuensi yang akan dihadapi oleh Tiongkok bila mendukung proliferasi nuklir Korea Utara adalah besarnya kemungkinan Korea Utara akan hancur akibat intervensi militer AS, yang tentu menjadi tidak menguntungkan bagi Tiongkok baik secara kalkulasi kepentingan keamanan strategis maupun kepentingan nasional Tiongkok secara keseluruhan. ......This thesis aims to understand the influence of nuclear weapons on a country's foreign policy. North Korea's nuclear proliferation has created instability in the Korean Peninsula and more broadly to East Asia region. The North Korea’s nuclear proliferation also trigger a larger US military presence in South Korea or Japan. This situation has threatening China as a new regional power in East Asia. Regardless of the defense alliance built by China and North Korea, China consistently rejects nuclear proliferation by its alliance. Therefore, this thesis questions why China rejects North Korea's nuclear proliferation. The theoretical framework used in this thesis is extended deterrence to analyze the factors underlying China's response to North Korea. This thesis is a qualitative research using case-illustrative analysis technique. This thesis uses secondary data because of limitations in data collection process. The result of this thesis is China rejects North Korea's nuclear proliferation because, the cost if China supports North Korea's nuclear proliferation will be greater than the benefits that will be obtained. Furthermore, the consequence that will faced by China if it supports North Korea's nuclear proliferation is the possibility that North Korea will be destroyed due to US military intervention, which of course becomes unfavorable for China both in its calculation to strategic interests and national interests as a whole.