Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Terciptanya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat adalah harmonisasi hubungan sosial, merupakan impian bagi setiap penghuni dan petugas yang ada didalamnya. Namun, dengan meningkatnya tindak pidana kejahatan ditengah masyarakat secara signifikan berpengaruh terhadap tingkat kepadatan hunian RUTAN Klas l Jakarta Pusat, dimana jumlah penghuni pertanggal 12 Maret 2007 berjumlah 3353 orang, dan jumlah ini melebihi kapasitas hunian sebenarnya. Disisi lain jumlah petugas hanya sebanyak 248 orang, sehingga terdapat perbandingan yang kurang berimbang antara penghuni dan petugas. Kepadatan hunian RUTAN Klas 1 Jakarta Pusat yang diperburuk oleh beranekaragam permasalahan mulai dari masalah pribadi, latar belakang social, ekonomi, kesukuan, dan berbagai hal lainnya dapat mengganggu proses interaksi social sehingga sangat rentan untuk sebuah kerusuhan sosial. Kerusuhan terjadi sebagai akibat adanya pertentangan antar individu dan kelompok yang merupakan dampak dari kemajemukan latar belakang penghuni yang ingin mendapatkan pengakuan status identitas dirinya dan cenderung untuk hidup secara mengelompok. Padahal kelompok-kelompok social ini sangat rentan sehingga dapat menimbulkan suatu pertentangan social ataupun kerusuhan social yang dapat berakibat fatal bagi penghuni dan petugas. Untuk itu, dilakukan penelitian secara kualitatif agar mengetahui bagimana pembentukan kelompok itu terjadi, serta dampaknya terhadap potensi terjadinya kerusuhan khususnya di blok A 1. kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menerapkan suatu metode konseling dalam kelompok sebagai salah satu cara guna mencegah terjadinya potensi kerusuhan. Dari uraian tersebut, maka dirasakan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dirasakan perlu untuk mengembangkan kegiatan pembinaan melalui implementasi metode konseling uintiik mencegah terjadinya potensi kerusuhan. Dan perlunya kerjasama dengan pihak terkait, serta peningkatan sumber daya manusia dalam pelatihan khusus mengenai metode konseling sehingga dapat mengatasi atau membantu meminimalisir terjadinya potensi kerusuhan.

---

ABSTRACT
Security and order in the State Detention Center House Class I, Central Jakarta which is harmonious social relationship, is the dream of each resident and security officers in it. However, the increase of crime rate in the society has significant impact to the occupancy rate in the detention center house, whereby total occupants as at March 12, 2007 are 3,353 persons, and these occupancy rates has far exceeded the normal occupancy rate. On the other hand, total security officers are only 248 persons, so there has been in equilibrium ratio between the occupants and the officers. Population density rate in the detention center house which has worsen due to various personal problems, social background, economy, race, and others factors can obstruct the social interaction process so that it is very susceptible to a social unrest. Social unrest as a result of conflict among individual or group is the impact of the various backgrounds from the occupants who want to get personal recognition and tend to live in groups. Whereas these social groups are in suspicion of potential social conflict or social unrest which can be fatal to the occupants or officers. Therefore, a qualitative study has been conducted to identify the motif for the grouping and its determinant factors as well as its impacts to unrest. Then the results of this study will be analyzed systematically based on empirical approach and be used as guidance for implementation of a counseling method in preventing a riot. With reference to the above key points, it is concluded that Detention Center House Class 1 Central Jakarta needs to develop counseling activities through implementation of counseling method to prevent any potential social unrest. In addition, it also need to improve the cooperation across sectors in order to develop and to improve services to all residents, because mitigation of social unrest problem can be efficient and effective if the review is conducted through multi discipline studies. Also the study regarding the causes of unrest and its various determinant aspects can be identified thoroughly, and therefore have to be supported with sufficient human resources who are more professional and trained to solve problems during crisis.

Abstrak :
Pemenuhan Hak Asimilasi dan Integrasi pada hakekatnya merupakan satu tahapan dari proses pelaksanaan pidana penjara dan pembinaan pelanggar hukum berdasarkan sistem pemasyarakatan. Tahapan dimaksud merupakan rangkaian penegakan hukum sebagai upaya penanggulangan kejahatan dan pembinaan pelanggar hukum dalam system peradilan pidana. Sebagai suatu sistem, maka secara operasional sub-sub sistem dalam peradilan pidana harus bekerja secara integral. Petugas pelaksana hukum ( Polisi, Jaksa, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan), organisasi dan manajemen, sarana dan prasarana serta masyarakat harus bekerja secara sistemik dalam rangka memenuhi hak asasi manusia, dan hak-hak narapidana. Namun, dalam implementasinya di Lapas/Rutan Wilayah DKI Jakarta, menunjukkan, adanya ketidak-terpaduan dalam pengelolaan dan manajemen administrasi system pemasyarakatan, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa system administrasi pembinaan dan penghitungan tatap-tahap pembinaan belum dilaksanakan sesuai ketentuan,. Demikian pula sistem komunikasi dan informasi tentang hak-hak narapidana belum dilaksanakan secara transparan, akibatnya terjadi diskriminasi dan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi menjadi kurang optimal. Dalam subsistem pelaksana hukum, terdapat kecenderungan makin meningkatnya sikap egosentrisme diantara aparat pelaksana hukum. Dan dalam aspek organisasi dan manajemen ditandai dengan buruknya system pelayanan dan pengelolaan administrasi pembinaan, sarana dan prasarana yang jauh dari memadai, serta dalam subsistem masyarakat adalah rendahnya tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat dalam pembinaan pelanggar hukum. Salah satu aspek yang sangat penting yang berkaitan dengan pemenuhan hak asimilasi dan integrasi adalah bahwa secara faktual, fungsi﷓fungsi manajemen dan system administrasi pembinaan narapidana belum dilaksanakan dengan baik. Keadaan ini disebabkan karena rendahnya mutu keterampilan teknis petugas pemasyarakatan, rendahnya integritas moral sumber daya manusia, kurang disiplin, system birokrasi yang berbelit-belit, buruknya system administrasi peradilan, rendahnya komitmen kepemimpinan, over kapasitas, rendahnya pengawasan,dan rendahnya partisipasi masyarakat, serta minimnya sarana dan prasarana. Ketidak-serasian dalam pelaksanaan proses pemasyarakatan dan pembinaan pelanggar hukum tersebut menunjukkan bahwa penghormatan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia belum menjadi pertimbangan utama dalam penegakan hukum, dan ini berarti bahwa system belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, dan jika kondisi tersebut tidak diadakan perbaikan, justru dapat menjadi faktor penyebab timbulnya kejahatan, dan mengganggu stabilitas keamanan. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah memperbaiki manajemen system pemasyarakatan, peningkatan mutu ketrampilan sumber daya manusia dan melakukan optimalisasi pengawasan berdasarkan pendekatan system.

---

The accomplishment of the Assimilation and Reintegration Rights intrinsically represent a process of the execution of sentencing and the treatment of the offenders, in pursuant to the correctional system. Such step represents one segment of the criminal justice system. As a system, the operation of such sub - system in the criminal justice have to work integrally. The criminal justice officers (Police, Prosecutors, Judges, and Correctional Officials), the organizational and the management, the facilities and also the society, have to work systematically in order to fulfilling the human right. and the inmate's rights. But, its implementation in the Jakarta Correctional Institution/Detention Center has shown the existence of improper administration management of such correctional system, especially related to the accomplishment of the assimilation and reintegration rights. The result of this research indicates that the treatment administration system and the calculation of the treatment process have not conducted in accordance to the rule. Also, the communications and information system about the inmate's rights has not conducted transparently, and had resulted discrimination. Thus, the accomplishment of inmate's assimilation and reintegration has become less optimal as well. In the sub-system of the sentence execution, there are tendency toward the increasing of egocentrism attitude among the criminal justice officers. And the organizational and management aspect is marked by the obsolesce of the service and the treatment administration management, as well as its facilities which are still far from adequate, also the lack of the society participation and support in the process of offender's treatment. One of the important aspect related to the accomplishment of the assimilation and reintegration rights is, by factual, the management functions has not conducted properly. This situation is caused by the low quality of technical skill of the correctional officer, the low of human resource moral integrity, less discipline, the complicated bureaucracy system, the obsolesce of jurisdiction administration system, no leadership commitment, over capacities, the minimum of society controls and participation, and also the minimum facilities. The un-inwrought in the execution of the correctional process indicate that the respect and the protection to human right has not become important consideration in accordance to the law, and this means that such system has not imposed as we might expected, and if the such condition is not performed a reformation, it would become a factor that cause a violation of criminal law and effecting the security stability.

Abstrak :
ABSTRAK
Terciptanya keamanan dan ketertiban dalam lingkungan RUTAN Klas I Jakarta Pusat adalah harmonisasi hubungan sosial, merupakan impian bagi setiap penghuni dan petugas yang ada didalamnya. Namun, dengan meningkatnya tindak pidana kejahatan ditengah masyarakat secara signilikan berpengaruh terhadap tingkat kepadatan hunian RUTAN Klas I Jakarta Pusat, dimana jumlah penghuni pertanggal 12 Maret 2007 berjumlah 3353 orang, dan jumlah ini melebihi kapasitas hunian sebenarnya. Disisi lain jumlah petugas hanya sebanyak 248 orang, sehingga terdapat perbandingan yang kurang berimbang antara penghuni dan petugas. Kepadatan hunian RUTAN Klas I Jakarta Pusat yang diperburuk oleh beranekaragam permasalahan mulai dari masalah pribadi, latar belakang social, ekonomi, kesukuan, dan berbagai hal Iainnya dapat mengganggu proses interaksi social sehingga sangat rentan untuk sebuah kerusuhan sosial. Kerusuhan terjadi sebagai akibat adanya pertentangan antar individu dan kelompok yang merpakan dampak dari kemajemukan latar belakang penghuni yang ingin mendapatkan pengakuan status identitas dirinya dan cenderung untuk hidup secara mengelompok. Padahal kelompok-kelompok social ini sangat rentan sehingga dapat menimbulkan suatu pertentangan social ataupun kerusuhan social yang dapat berakibat fatal bagi penghuni dan petugas. Untuk itu, dilakukan penelitian secara kualitatif agar mengetahui bagimana pembentukan kelompok itu terjadi, serta dampaknya terhadap potensi terjadinya kerusuhan khususnya di blok A 1. kemudian hasil penelitian tersebut dianalisis dengan menerapkan suatu metode konseling dalam kelompok sebagai salah satu Cara guna mencegah terjadinya potensi kerusuhan. Dad uraian tersebut, maka dirasakan RUTAN Klas I Jakarta Pusat dirasakan perlu untuk mengembangkan kegiatan pembinaan melalui implementasi metode konseling iintiik mencegah terjadinya potensi kerusuhan. Dan perlunya kerjasama dengan pihak terkait, serta peningkatan somber daya manusia dalam pelatihan khusus mengenai metode konseling sehingga dapat mengatasi atau membantu meminimalisir terjadinya potensi kerusuhan.

---

ABSTRACT
Security and order in the State Detention Center House Class 1, Central Jakarta which is harmonious social relationship, is the dream of each resident and security officers in it. However, the increase of crime rate in the society has significant impact to the occupancy rate in the detention center house, whereby total occupants as at March 12, 2007 are 3,353 persons, and these occupancy rate has far exceeded the normal occupancy rate. On the other hand, total security officers are only 248 persons, so there has been inequilibrium ratio between the occupants and the officers. Population density rate in the detention center house which has worsen due to various personal problems, social background, economy, race, and others factors can obstruct the social interaction process so that it is very susceptible to a social unrest. Social unrest as a result of conflict among individual or group, is the impact of the various background from the occupants who want to get personal recognition and tend to live in groups. Whereas these social groups are in suspicion of potential social conflict or social unrest which can be fatal to the occupants or officers. Therefore, a qualitative study has been conducted to identify the motif for the grouping and its determinant factors as well as its impacts to an unrest. Then the results of this study will be analyzed systematically based on empirical approach and be used as a guidance for implementation of a counseling method in preventing a riot. With reference to the above key points, it is concluded that Detention Center House Class 1 Central Jakarta needs to develop counseling activities through implementation of counseling method to prevent any potential social unrest. In addition, it also need to improve the cooperation across sectors in order to develop and to improve services to all residents, because mitigation of social unrest problem can be efficient and effective if the review is conducted through multidiscipline studies. Also the study regarding the causes of unrest and its various determinant aspects can be identified thoroughly, and therefore have to be supported with sufficient human resources who are more professional and trained to solve problems during crisis.

Abstrak :
Skripsi ini membahas pelaksanaan kebijakan kunjungan di LPKA Kelas I Tangerang yang mengalami perubahan karena pandemi virus COVID-19. Adanya larangan untuk berkerumun dan menjaga jarak menyebabkan pelaksanaan kegiatan kunjungan di LPKA Kelas I Tangerang berubah menjadi virtual. Penelitian ini membahas pelaksanaan kegiatan kunjungan virtual sebagai pemenuhan hak anak binaan atas kunjungan, serta meneliti kemampuan kunjungan virtual dalam menyalurkan dukungan sosial dari orang tua kepada anak-anaknya. Selain itu, penelitian ini menggunakan Social Support Theory dari Cullen (1994) untuk melihat dampak dukungan sosial yang diberikan oleh keluarga terhadap anak binaan di LPKA Kelas I Tangerang dengan mewawancara anak-anak binaan di sana. Hasil menunjukkan bahwa LPKA Kelas I Tangerang mampu memenuhi hak anak binaan atas kunjungan, tetapi pelaksanaan dan kebijakannya sendiri masih belum optimal dalam mengutamakan kepentingan terbaik anak. Anak-anak binaan belum dapat menerima atau merasakan dukungan expressive dari orang tuanya dan terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kunjungan virtual itu sendiri. Selain itu, anak-anak binaan di LPKA Kelas I Tangerang lebih mengharapkan kegiatan kunjungan tatap muka segera dilaksanakan. Meskipun demikian, anak-anak binaan di LPKA Kelas I Tangerang tetap mengapresiasi kegiatan kunjungan virtual yang mungkin dapat diperbaiki dan dijadikan opsi tambahan bagi keluarga yang ingin mengunjungi anaknya. ......This research discusses the visitation policy at LPKA Class I Tangerang which has changed due to the COVID-19 virus pandemic. The existence of a ban on crowding and keeping a distance caused the implementation of visit activities at LPKA Class I Tangerang to becomes virtual. This study discusses virtual visit activities as a fulfilment of the children's right to receive visits, and examines virtual visits in delivering social support from parents to their children. In addition, this study uses the Social Support Theory from Cullen (1994) to see the impact of social support provided by the family on the children in LPKA Class I Tangerang by interviewing the children there. The results show that LPKA Class I Tangerang is able to fulfil the right of the children to receive visits, but the implementation and policies themselves are still not optimal in prioritizing the best interests of the children. The children have not been able to receive or perceive expressive support from their parents and there are several obstacles faced in the implementation of the virtual visit itself. In addition, the children at LPKA Class I Tangerang expect a face-to-face visit to be held soon. Even so, the children at LPKA Class I Tangerang appreciate the virtual visit, although the implementation and policies could be improved and used as an additional option for families who want to visit their children.