Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desentralisasi atau pemberian wewenang kepada manajer perusahaan merupakan salah satu upaya pemerintah Republik Rakyat Cina untuk melaksanakan reformasi industri. Desentralisasi ini secara nasional dilaksanakan mulai tahun 1979. Tujuan desentralisasi ini adalah untuk meningkatkan kapasitas produksi serta efisiensi. Dalam desentralisasi ini perusahaan-perusahaan negara dilibatkan dalam mekanisme pasar. Para manajer diperbolehkan untuk membeli atau menjual, merencanakan dan menentukan produksinya. Selain itu mereka juga diberikan wewenang untuk menangani masalah-masalah perburuhan. Akibat dilaksanakannya desentralisasi ini menimbulkan reaksi penentangan dari para birokrat. Hal ini membutuhkan penanganan dari pemerintah maupun partai. Selain munculnya reaksi birokrat, desentralisasi juga telah memperlonggar pengawasan birokrat, sehingga muncul dampak buruk baru."

"Secara umum ada dua jenis respon pemerintah daerah menghadapi desentralisasi fiskal yaitu; (a) lebih memusatkan perhatian pada usaha memperbesar penerimaan (revenue side) melalui intensifikasi dan perluasan pajak dan retribusi daerah Serta memanfaatkan sumberdaya yang belum optimal melalui bagi hasil, atau (D) lebih berorientasi pada peningkatan efektifitas sisi pengeluaran (expenditure side) untuk menstimulasi dunia usaha melalui pengembangan iklim usaha yang lebih baik bagi daerahnya. Sehingga permasalahan penelitian ini dibatasi dalam hal pengelolaan keuangan Daerah dan respon pemerintah daerah dalam menyikapi desentralisasi fiskal diyakini tentu akan berdampak bentuk output yang diperoleh oleh daerah bersangkutan.Secara umum penelitian ini ingin mengkaji kinerja ekonomi daerah Kota Tangerang sebagai akibat diterapkannya kebijakan desentralisasi fiskal, khususnya sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 25 tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah. Secara khusus penelitian ingin mengetahui :1. Pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang.2. Pengaruh pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Tangerang.Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri, data keuangan daerah Kota Tangerang, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Tangerang, data potensi daerah, data penduduk, angkatan kerja serta data tingkat investasi di daerah Kota Tangerang.Data-data tersebut dapat diperoleh pada berbagai lembaga pemerintah seperti PEMDA dan BAPPEDA Kota Tangerang, BPS Pusat maupun daerah Kota Tangerang. Untuk memperoleh data terbaru, antara lain dapat digali melalui interview kepada Pejabat PEMDA Kota Tangerang."

"Functional decentralisation practices in developing countries are mired with the so-called privatisation which is a part of economic desentraiisation and/or delegation of administrative decentralization. This concept research is important in order to understand the concept of decentralisation as a whole. This article tries to make comparison of functional decentralisation practices in jour countries: the Netherlands, Japan, the United States, and Germany."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor-faktor apa sajayang mempcngaruhi kecepatan laju pendapatan per kapita di Indonesia periode waktu 1997 - 2006. Apakah pendapatan per kapita, penanaman modal asing (PMA), iniiastruktur, sumber daya manusia (SDM) Serta desentralisasimempcngaruhi kecepatan laju pendapatan per kapita dan berapa besarpengaruhnya terhadap kecepatan laju tersebut. Dan juga dampak dari kebijakan dwentralisasi apakah meningkatkan kecepatan laju _pendapatan per kapita yang notabene akan meningkatkan kemakmuran di wilayah tcrscbut_Penelitian ini mencakup 33 propinsi yang digabung menjadi 26 propinsi.Pengolahan data dengan menggunakan fixed e#ct model dari program eviews 5.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor di atas mempengaruhikecepatan Iaju pendapatan per kapita, PMA dan SDM menurunkan kecepatan laju pendapatan per kapita sedangkan pendapatan per kapita dan infrastruktur meningkamkan kocepatan laju pendapatan per kapita Desentralisasi ada yang mcningkat dan ada yang menurunkan laju pendapatan per kapita di wilayah yang berbeda-beda."