Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah diterbitkanlah Undang-Undang (UU) no 21 tahun 2008, dimana pada pasal 68 ayat 1 mengatur tentang pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah. Semenjak keluarnya undang-undang ini, regulator kemudian mendorong beberapa unit usaha syariah untuk memisahkan diri dari bank induk konvensionalnya. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan suatu evaluasi komprehensif atas kebijakan pemisahan sebagaimana yang terdapat pada UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 68 ayat 1. Evaluasi komprehensif yang dilakukan ialah: evaluasi kelayakan kriteria pemisahan; analisis pengaruh tipe pemisahan terhadap kinerja BUS hasil pemisahan; evaluasi kinerja BUS hasil pemisahan ditinjau dari dana pihak ketiga, aset, dan pembiayaan; analisis kebijakan pemisahan UUS menjadi BUS secara komprehensif dari sisi teori, nasabah, dan regulator; merumuskan rekomendasi kebijakan. Teknik analisis yang dipergunakan ialah teknik ARIMA, difference in difference, dan deskriptif-kualitatif. Hasil peramalan menunjukkan bahwa tidak ada satupun bank sampel yang mampu mencapai 50% proporsi aset dari bank induk konvensionalnya. Hasil empiris lain menunjukkan bahwa tipe pemisahan tidak memberikan perbedaan terhadap aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Selain itu, hasil empiris menunjukkan bahwa kebijakan pemisahan tidak memberikan perbedaan terhadap aset, pembiayaan, dan dana pihak ketiga. Hal ini menunjukkan kebijakan pemisahan yang didorong oleh regulator harus dievaluasi mengingat skala ekonomi dari UUS yang masih kecil, terutama UUS yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah (BPD). Apabila tidak dilakukan perlakuan khusus terhadap UUS dan BUS yang sudah pisah, maka dalam beberapa tahun ke depan industri perbankan syariah dapat menurun drastis pertumbuhannya.

---

To accelerate the growth and development of Islamic banking industry in Indonesia, there established the Law Number 21 of 2008. In this Act at Verse 68 point one regulated about the Islamic business unit spin-off into full pledge Islamic banks. After the establishment of this Law, the regulator forced some Islamic business unit to spin-off from their parents. The aim of this research is to do a comprehensive evaluation of spin-off policy according to the Law No. 21 of 2008 verse 68 (1). The purposes of this study are: First, to evaluate the of spin-off criteria. Second, to analyze the impact of spin-off type on spin-off banks. Third, examine the impact of spin-off policy on the spin-off?s banks performance. Fourth, comprehensive analysis on spin-off policy from theory, customer, banker, and regulator. Fifth, formulate the policy recommendation. This research is using ARIMA, a difference in difference analysis and descriptive qualitative. The result shows that there are no sample banks can achieve 50% share asset from its parents. The other result indicates that the spin-off?s type doesn?t give differences in performance. Besides that, this research also suggests that the spin-off?s policy doesn?t provide a difference in asset and third party funds, but there are differences in financing. This result implies that the spin-off policy that imposed by the regulator should evaluate. Because the small of economic of scale from Islamic business unit, especially that owned by regional development bank. The regulator should pay particular treatment to Islamic business unit and spin-off?s bank.

Abstrak :
Despite the increasing complexity of the tasks and responsibilities in providing nursing care to patients, many Indonesian nurses may not possess adequate knowledge and skills to discuss sexuality with their patients. The purpose of this study is to explore the experience of Indonesian nurses in providing nursing care to patients regarding sexual problems. This research adopted a descriptive qualitative design to explore the experiences of Indonesian nurses in solving their patient’s sexual problems. Ten nurses working in a general hospital in Indonesia participated in this work. These nurses were interviewed extensively, and the data were transcribed and analyzed thematically. Four main themes were identified in this study: (1) Nurses believe that discussing a patient's sexual problems as part of their professional responsibility, (2) discomfort and embarrassments are barriers to providing adequate solutions to help resolve a patient's sexual problems, (3) nurses assume that most patients are not interested in discussing sexual problems because of illness, and (4) nurses do not have the confidence to discuss the patient's sexual problems. The findings of this study confirm that many nurses feel hesitant and uncomfortable when addressing patients' sexual problems. Thus, Indonesian nurses require more training related to providing nursing care to patients with sexual problems.

Abstrak :
This study analyzes the implementation of the Village Fund Program and the cause of the delay in absorption of the fund in 2015 in Pacitan District. The Village Fund Program as a central government program was implemented at the first time in 2015. The Civil Society and Village Empowerment Board (BPMPD) was investigated with regard to a sample of seven villages in Pacitan District. The research method is descriptive qualitative analysis, with data collected by conducting interviews and collecting documentation. The results reveal that the delay in absorption was caused by deficient regulations, which were subsequently revised in April 2015 to improve the implementation of the Village Fund Program. As a result, the Program implementation timeline is shifting from the initial plan. On the other hand, the BPMPD of Pacitan District faced difficulties in interpreting the regulations regarding the implementation of the Program from three line ministries.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Program Dana Desa dan mencari penyebab terjadinya keterlambatan penyerapan dana desa pada tahun 2015. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pacitan. Penelitian dilakukan pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) dan mengambil tujuh desa sebagai sampel. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yang sumber datanya diperoleh dengan melaksanakan wawancara dan dari sumber dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlambatan penyerapan Dana Desa disebabkan oleh ketidaksempurnaan peraturan yang mendasari pelaksanaan Program Dana Desa. Akibatnya, pada bulan April 2015 dilakukan perubahan peraturan pelaksanaan Program Dana Desa yang berdampak pada bergesernya timeline pelaksanaan program tersebut. Di samping itu, BPMPD Kabupaten Pacitan menghadapi kendala dalam penginterpretasian peraturan terkait pelaksanaan Program Dana Desa dari tiga kementerian terkait.