Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pelindungan desain industri atas tekstil merupakan merupakan sesuatu yang diatur secara khusus dalam Article 25 Paragraph 2 Agreement On Trade-Related Aspects Of Intelectual Property Rights (TRIPS) karena dalam peraturan tersebut negara anggota dibebaskan untuk memilih pelindungan atas tekstil melalui ketentuan desain industri ataupun ketentuan hak cipta, pengaturan tersebut didasarkan pada sifat dari produk tekstil itu sendiri yang mana memiliki siklus hidup singkat serta banyaknya desain-desain baru pada produk tekstil. Tekstil merupakan suatu kerajinan tangan berbahan dasar benang atau kain, yang memiliki aspek estetis dan fungsi pada seluruh atau sebagian dari produk tersebut. Sebagai sesuatu yang memiliki aspek estitsi dan fungsi maka objek tekstil sendiri dapat diakomodir melalui ketentuan hak cipta dan desain industri. Namun kedua ketentuan tersebut dirasa kurang mengakomodir seluruh kepentingan pendesain khususnya pelaku industri tekstil. Di negara inggris, pelindungan terhadap desain khususnya pada tekstil dapat dilakukan melalui 3 (tiga) opsi pelindungan yaitu registered design, unregistered design, dan artistic works. Oleh karena itu, diperlukan adanya ketentuan yang dapat melindungi pelaku indsutri tekstil melalui peraturan perundang-undangan yang tepat untuk mengakomodir sifat dari produk tekstil itu sendiri yaitu memiliki siklus hidup singkat. ......Protection of industrial designs for textiles is something that is specifically regulated in Article 25 Paragraph 2 Agreement On Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) because in this regulation member countries are free to choose protection for textiles through industrial design or copyright, the provision is based on the nature of the textile product itself which has a short life cycle and many new designs on textile products. Textile is a handicraft made from yarn or cloth, which has aesthetic and functional aspects in all or part of the product. As something that has aspects of aesthetic and function, the textile object itself can be accommodated through copyright provisions and industrial designs. However, the two provisions are deemed insufficient to accommodate all the interests of designers, especially textile industry players. In the UK, protection of designs, especially in textiles, can be done through 3 (three) protection options, namely registered design, unregistered design, and artistic works. Therefore, it is necessary to have provisions that can protect textile industry players through appropriate legislation to accommodate the nature of the textile product itself, namely having a short life cycle.

Abstrak :
Tesis ini membahas tentang analisis terhadap proses pendaftaran Desain Industri Tempat Bedak Dua Kamar Opal. Penulis berusaha untuk mengupas tentang kendala yang ditemukan dalam implementasi Undang-Undang-Nomor 31 Tahun 2000, yang memiliki potensi untuk menimbulkan sengketa Desain Industri. Selanjutnya penulis akan mengkaji tentang penerapan syarat kebaruan dalam suatu pemeriksaan Desain Industri, telah diterapkan sepenuhnya oleh pengadilan niaga. Dengan data-data yang disajikan, penulis akan mengkaji apakah putusan Pengadilan Niaga pada kasus Tempat Bedak Dua Kamar Opal sudah sesuai dengan prinsip dan asas yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan TRIPs. ...... This thesis discusses the analysis of the process of registration of industrial designs of The Two Rooms Oval Powder Box The author tried to peel about constraints in the implementation of Law No. 31-2000, which has the potential to give rise to disputes Industrial Design. Furthermore, the authors will examine the application of the requirements of novelty in an examination of industrial design, has been fully implemented by the commercial court. With the data presented, the authors will examine whether the decision of the Commercial Court in the case of The Two Rooms Oval Powder Box is in conformity with the principles contained in Law No. 31 of 2000 on Industrial Design and TRIPs.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai pembatalan desain industri terhadap desain industri yang telah menjadi milik umum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Tidak adanya suatu tolok ukur yang pasti terkait unsur kebaruan desain industri, menjadi penyebab terdapatnya beberapa desain industri yang terdaftar walaupun desain industri tersebut sebenarnya merupakan desain industri yang tidak baru dikarenakan desain industri tersebut merupakan desain industri yang telah menjadi milik umum (Public Domain). Penulis berharap terdapatnya frasa “perbedaan signifikan” beserta penjelasannya dalam Rancangan Undang-Undang Desain Industri yang sedang dibentuk, serta peningkatan pelayanan Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dalam hal pemeriksaaan suatu desain industri yang sedang dimohonkan pendaftarannya, sehingga tidak ada lagi suatu perkara pembatalan desain industri yang tidak memiliki unsur kebaruan ataupun dikarenakan desain tersebut telah menjadi milik umum......This thesis discusses the cancellation of industrial designs against industrial designs that have become public property. The research method used is normative legal research. The absence of a definite benchmark related to the novelty of industrial design, is the cause of the presence of several registered industrial designs even though the industrial design is not a new design because the industrial design is an industrial design that has become a public domain. The author hopes that there are “significant difference” phrases with explanation in the Draft Law of Industrial Designs that are being formed, and also a service improvements of the Directorate General of Intellectual Property in terms of examining an industrial design being applied for registration, so there is no longer a case of canceling an industrial design that does not have an element of novelty or because the design has become public domain.

Abstrak :
Salah satu jenis perlindungan terhadap Merek dagang adalah Trade Dress yang melindungi citra dan penampilan suatu produk atau layanan. Perlindungan Trade Dress ini telah diadopsi oleh negara seperti Amerika Serikat yang dituangkan pada hukum Mereka dengan komprehensif sehingga memberikan pelaku usaha kepastian dan kejelasan. Dalam hal ini, Indonesia telah membuat perkembangan terkait perlindungan Merek dagang melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis tersebut telah menetapkan perlindungan pada tanda non-tradisional yang mencakup tanda tiga dimensi. Selanjutnya, Indonesia juga telah mengundangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang mengatur terkait bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis, warna, atau gabungan daripadanya yang memberikan kesan estetis dan dapat digunakan untuk membuat produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi. Namun demikian, masalah yang timbul dari hal ini adalah apakah tanda tiga dimensi memiliki cakupan perlindungan yang cukup luas untuk mengakomodir jenis perlindungan Trade Dress sebagaimana diadopsi Amerika Serikat . Sehubungan dengan hal ini, tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menganalisis peraturan dan implementasi perlindungan Trade Dress di Amerika Serikat sebagai referensi untuk kemungkinan dapat diaplikasikan di Indonesia. Dalam penelitian ini Penulis menyimpulkan dua kesimpulan. Pertama, Indonesia telah mengatur secara tidak langsung Trade Dress dengan menetapkan tanda tiga dimensi dalam undang-undang Mereka tetapi masih terdapat ambiguitas dalan pengaturannya. Kedua, Indonesia dapat memperbaiki ambiguitas sebagaimana disebutkan pada kesimpulan pertama mengadopsi perlindungan Trade Dress perdagangan Amerika Serikat. Untuk hal tersebut, penulis menyarankan kepada pemerintah untuk dapat menerbitkan peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Undang-Undang Tahun 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri guna memberikan kepastian dan kejelasan terhadap perlindungan Trade Dress dagang di Indonesia. ......One type of trademark protection is Trade Dress which protects the image and appearance of a product or service. This Trade Dress protection has been adopted by countries such as the United States of America. In this regard, Indonesia has made developments related to trademark protection through Law Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications. Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications has established protection on non-traditional marks that include three-dimensional marks. Furthermore, Indonesia has also enacted Law Number 31 Year 2000 on Industrial Design which regulates the shape, configuration, or composition of lines, colors, or a combination thereof that gives an aesthetic impression and can be used to make products, goods, industrial commodities, or handicrafts in three-dimensional or two-dimensional patterns. However, the issue arising from this is whether three-dimensional marks have a broad enough scope of protection to accommodate the type of Trade Dress protection as adopted by the United States. In connection with this, the purpose of this legal research is to analyze the regulations and implementation of Trade Dress protection in the United States as a reference for possible application in Indonesia.First, Indonesia has indirectly regulated Trade Dress by stipulating the three-dimensional mark in their laws but it is still not enough as it is still ambiguous. Secondly, Indonesia can fix the ambiguity as mentioned in the first conclusion by adopting the United States trade Trade Dress protection. For this reason, the author suggests the government be able to issue derivative regulations from Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications and Law Number 31 of 2000 concerning Industrial Design in order to provide certainty and clarity to the protection of  Trade Dresss in Indonesia.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang public domain sebagai dasar penolakan atau pembatalan pendaftaran desain industri di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Definisi tentang public domain ternyata tidak bisa ditemukan dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Desain Industri, karena istilah tersebut tidak ada di dalam Peraturan Perundang-undangan tentang desain industri. Namun dalam PP No. 1 Tahun 2005 tentang Desain Industri dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) huruf b, disinggung masalah kepemilikan umum dalam desain industri, yang dimaksud dengan kepemilikan umum misalnya hasil kerajinan atau karya seni tradisional yang telah dipublikasikan dan lain-lain. Menurut penulis istilah kepemilikan umum tersebut sama dengan istilah public domain. Dalam menilai kebaruan dalam membandingkan antara desain yang telah menjadi milik umum dengan desain yang menjadi objek sengketa, menurut Majelis Hakim seharusnya terdapat dalam bentuk dan konfigurasi secara signifikan. jika tidak mempunyai perbedaan signifikan dengan desain yang umum maka desain industri tersebut tidak dapat didaftarkan karena tidak memenuhi syarat tentang kebaruan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 31 tahun 2000 tentang Desain Industri. ......The focus of this study is to explore "public domain" as base of rejection or cancellation of industrial design registration in Indonesia. The purpose of this study is to find out the public domain in Indonesian industrial design law. This research is juridical normative. The definition of public domain wasn't found in Indonesian Industrial Design regulation. However, in the PP. 1 Year 2005 regarding Industrial Design in the explanation of Article 24 paragraph (1) letter b, was alluded the definition of public ownership in the design industry, which is common ownership such as the craft or traditional art that has been published and others. According to the authors term public ownership is the same as the term public domain. In assessing the novelty of the comparison between designs that have become public property with the design that became the object of dispute, according to the judges should have the shape and configuration significantly. if do not have significant differences with the general design of the industrial design can not be registered because they do not meet the requirements of novelty as provided in Article 2 of Law No. 31 of 2000 on Industrial Design

Abstrak :
ABSTRAK
Indonesia adalah bagian dari masyarakat internasional yang turut serta dalam WTO pada tanggal 15 April 1994, yang dengan sendirinya tunduk pada aturan perdagangan yang dimuat dalam kesepakatan tersebut. Indonesia sebagai negara berkembang sudah menjadi anggota dan secara sah ikut dalam TRIPS melalui ratifikasi WTO Agreement yang prosedur ratifikasinya selesai pada bulan Oktober 1994 dengan Undang-Undang No.7 tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 No. 57, Tambahan Lembaran Negara No. 3564). Oleh karena itu, Indonesia tanpa tawar menawar harus menyesuaikan peraturan perundang-undangannya dengan kerangka WTO, khususnya dalam kaitannya dengan bidang yang diatur dalam WTO tersebut yang mama HaKI masuk didalamnya. Pada saat ini, Indonesia memang sudah mempunyai perangkat hukum di bidang Desain Industri, yaitu Undang-Undang No. 31 Tahun 2000' tentang Desain Industri yang diundangkan pada tanggal 20 Desember 2000. Diberlakukan Uridang-Undang Desain Industri ini yang merupakan tindak lanjut dari diratifikasinya WTO Agreement dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2000. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri ini, dibarapkan dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreasi atas suatu produk yang dibuat oleh seorang pendesain, tetapi kenyataannya dalam praktek perlindungan hukum di bidang Desain Industri masih belum efektif yang membuat para pendesain atas suatu produk merasa dirugikan. Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000 ini tidak mampu melindungi Desain Industri dalam negeri maupun luar negeri terhadap para pendaftar yang beritikad tidak baik. Di samping itu, mengenai kriteria Public Domain Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000 tidak mampu untuk memberikan kriteria yang benar. Mengenai syarat kebaruan dalam Undang-Undang Desain Industri Tahun 2000 tidak memiliki definisi yang tepat untuk sebuah Desain Industri dapat dikatakan Baru. Jadi, Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 sebaiknya dilakukan revisi, untuk dapat menutupi kekurangan-kekurangan yang menjadi hambatan bagi Undang-undang ini untuk menjalankan perlindungan terhadap Desain Industri di Indonesia. Agar Undang-Undang Desain Industri tahun 2000 dapat tetap hidup dan sesuai dengan hukum yang berlaku di masyarakat, dan dapat memenuhi tujuan hukum untuk memberikan kebahagiaan kepada sebagian besar masyarakat

Abstrak :
Tesis ini mengkaji prospek perlindungan kekayaan intelektual pada kemasan makanan yang sudah memiliki hak desain industri. Permasalahan dalam tesis ini berisi penjabaran atas hak desain industri dan merek yang dimiliki masing-masing kemasan produk ?Pia Legong? maupun ?Pia Janger? sehubungan dengan kasus desain industri kemasan Pia Janger terhadap Pia Legong, analisis Putusan Kasasi Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014 mengenai desain industri atas kemasan Pia Legong yang dilanggar hak esklusifnya oleh Pia Janger, prospek penggunaan Persaingan Curang yang dilakukan Pia Janger dalam Kasus desain industri atas kemasan kotak Pia Legong. Penelitian ini bersifat yuridis normatif normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Pengumpulan dan analisis datanya melalui studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder.Selanjutnya akan ditarik suatu kesimpulan dari data-data yang terkumpul berdasarkan metode analisis kualitatif. Hak merek dan hak desain industri yang dimiliki oleh Pia Legong dan hak merek yang dimiliki oleh Pia Janger akan dianalisis menggunakan reward theory sebagai landasan perlindungan kekayaan intelektual. Terjadi kekeliruan Dalam Putusan Kasasi Nomor 18 K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menyatakan Pia Janger bersalah melanggar hak desain industri atas kemasan Pia Legong. Pelanggaran hak desain industri menurut Pasal 9 ayat (1) UU Desain Industri ialah membuat secara identik barang yang dilindungi hak desain industri. Karena Pia Janger tidak membuat kemasan yang identik dengan hak desain industri terdaftar atas kemasan Pia Legong, maka tidak terjadi pelanggaran desain industri menurut UU Desain Industri. Berikutnya akan dianalisis ketidakrelevanan pertimbangan hakim dalam Putusan Kasasi yang menggunakan konsep merek, merek terkenal, dan persamaan pokoknya pada kaedah merek serta asas kebaruan pada kaidah desain industri. Kemudian dibahas prospek penggunaan ketentuan persaingan curang pada Pasal 382 bis KUHP dan Pasal 1365 KUH Perdata dalam melindungi desain kemasan suatu produk makanan populer dari para kompetitornya yang meniru tidak secara identik namun sudah merugikan bagi produsen produk populer yang ditiru kemasannya. ...... This thesis reviews the protection of intellectual property rights on the food packaging which has industrial rights design. The issues discussed in this thesis contains the elaboration of industrial design and trademark rights owned by "Pia Legong" and ?Pia Janger?, in connection with the industrial design dispute case of Pia Legong over Pia Janger; the analysis of Cassation Decision no. 18/K/Pdt.Sus-HKI/2014 on industrial design of Pia Legong packaging exclusive rights which was violated by Pia Janger; and the prospect of using unfair competition on the case of industrial design violation done by Pia Janger to Pia Legong. This research is conducted normatively using case approach. Data collecting and analysis is carried out through library research and employ secondary data. Conclusion will be drawn from the collected data based on qualitative analysis method. Trademark rights and industrial design rights owned by Pia Legong and trademark rights owned by Pia Janger will be analyzed using reward theory as a basis for intellectual property protection. There has been a mistake in the cassation decision no. 18/K/Pdt.Sus- HKI/2014 which state that Pia Janger is proven guilty in violating the industrial design rights of Pia Legong packaging. According to Article 9 paragraph 1 of the Industrial Design Act, industrial design rights violation involves the action to identically copy the product which is protected by industrial design rights. Since Pia Janger did not fabricate identical copy of Pia Legong packaging, there are no violation in accordance with the Industrial Design Act. Furthermore, analysis will be made on the irrelevance of the consideration of the judge on the Cassation Decision which used trademark concepts, famous mark, and substantial similarity on the trademark regulation as well as the principle of novelty in industrial design regulation. This thesis will also analyze the prospect of using unfair competition on Article 382 bis KUHP and Article 1365 KUH Perdata in protecting packaging design of a popular food product from its competitors who produce non-identical copies yet inflicting financial loss.