Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis perusahaan-perusahaan yang melakukan transaksi derivatif dan menerapkan akuntansi lindung nilai serta bagaimana pengungkapan akuntansi lindung nilai. Dari 460 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 terdapat 121 perusahaan yang mengungkapkan transaksi derivatif dari 121 perusahaan terdapat 27 perusahaan yang menerapkan akuntansi lindung nilai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang melakukan transaksi derivatif dan menerapkan akuntansi lindung memiliki rata rata total aset dan tingkat leverage yang lebih tinggi dibanding perusahaan yang tidak melakukan transaksi derivatif dan menerapkan akuntansi lindung nilai Selain itu perusahaan yang berasal dari jenis industri keuangan memiliki kecenderungan lebih besar untuk melakukan transaksi derivatif dan menerapkan akuntansi lindung nilai dibandingkan perusahaan yang berasal dari jenis industri non keuangan Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tidak mengungkapkan seluruh komponen pengungkapan akuntansi lindung nilai yang sesuai dengan PSAK 60 dan aturan BAPEPAM LK VIII G 7. ......This study aims to analyze companies that applied a derivative transaction and hedge accounting and how they disclose their hedge accounting in financial statement From 460 companies in Indonesian Stock Exchange in 2014 there are 121 companies that disclose derivative transaction and from thosecompanies there are 27 companies that disclosed accounting hedge. This research's result show's that companies which doing a derivative transaction and applied hedge accounting have a higher average total assets and leverage's level than other companies that are not applied derivative transaction and hedge accounting. Furthermore all companies that are operating in financial industry have a strong tendency to doing a derivative transaction and applied hedge accounting than other companies that are not operating in financial industry Companies that are listed in Indonesian Stock Exchange do not disclose a hedge accounting's component in accordance with PSAK 60 and BAPEPAM LK VIII G 7.

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap ("Transaksi IRS"). Pada skripsi ini, Penulis mengangkat pokok permasalahan yaitu bagaimana pengaturan dan implementasi Transaksi IRS. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deksriptif yang didukung oleh alat pengumpulan data berupa bahan pustaka dan wawancara. Kesimpulan yang didapat adalah: 1. Pengaturan Transaksi IRS sudah cukup efektif sebagaimana diatur secara khusus dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/13/PADG/2019 tentang Transaksi Derivatif Suku Bunga Rupiah Berupa Transaksi Interest Rate Swap (“PADG 21/13/2019”); dan 2. Implementasi hak dan kewajiban para pihak dalam Transaksi IRS sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan PADG 21/13/2019 sebagaimana hak dan kewajiban para pihak diatur dalam dokumen perjanjian yang menyatu dan tidak terpisahkan. Selanjutnya, terdapat juga implementasi dalam transaksi IRS yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam PADG 21/13/2019, di mana pada praktiknya terdapat perbedaan acuan dalam menentukan suku bunga yang diberikan oleh Bank kepada Nasabah dengan yang terdapat di pasar yang mana pada bank untuk menentukan suku bunga yang dipinjam tidak mengikuti referensi suku bunga yang terdapat di market yaitu JIBOR/IndONIA, melainkan Bank menggunakan blended cost of fund sebagai referensi dalam menghitung suku bunganya. Saran yang diberikan adalah: 1. Para pihak yang akan melakukan transaksi IRS dengan menggunakan PIDI/ISDA Master Agreement sebaiknya cermat dan memahami semua ketentuan yang ada dalam perjanjian yang menyatu dan tidak terpisahkan (integral and inseparable); dan 2. Bank Indonesia perlu membuat suatu aturan yang menyeragamkan acuan suku bunga yang digunakan dalam transaksi IRS sehingga acuan yang dipakai oleh pasar dan bank menjadi seragam. ..... This thesis discusses the Rupiah Interest Rate Derivative Transactions in the Form of Interest Rate Swap Transactions (“IRS Transactions”). In this thesis, the author brings the main issue regarding how are the regulation and implementation of IRS Transactions. The research method of this thesis is juridical-normative with descriptive research typology supported by data collection tools in the form of literature and interviews. The conclusions obtained are: 1. The regulation of IRS Transactions has been quite effectively enacted as specifically regulated in Regulation of the Members of the Board of Governors Number 21/13/PADG/2019 on Rupiah Interest Rate Derivative Transactions in the Form of Interest Rate Swap Transactions (“PADG 21/13/2019”); and 2. Implementation of the rights and obligations of the parties in the IRS Transaction has been carried out properly in accordance with PADG 21/13/2019 as the rights and obligations of the parties are stipulated in an integral and inseparable agreement document. Furthermore, there is also an implementation in the IRS transactions that is not in accordance with the provision in PADG 21/13/2019, where in practice there is a difference in determining the interest rates given by the Bank to the Customer and those in the market, in which the bank determines the interest rate does not follow the reference interest rate used in the market, namely JIBOR/IndONIA, but the Bank uses the blended cost of fund as a reference in calculating the interest rate. Moreover, the suggestions given are: 1. The parties who will carry out IRS transactions using the PIDI/ISDA Master Agreement should be careful and understand all the provisions contained in the integral and inseparable agreement; and 2. Bank Indonesia needs to make a regulation that homogenizes the interest rate reference used in IRS transactions so that the reference used by the Banks and Market becomes uniform.