Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Sejak lebih dari satu dekade yang lalu, persoalan radikalisme dan terorisme terus mendapatkan sorotan publik dari hampir seluruh penjuru dunia. Terorisme telah menimbulkan banyak kerusakan bagi kehidupan manusia. Oleh karena itu, perlu upaya deradikalisasi untuk menanggulangi masalah tersebut. Seluruh elemen masyarakat Indonesia pada dasarnya bertangguung jawab atas upaya deradikalisasi, bukan hanya BNPT saja. Terlebih, BNPT terbukti memiliki berbagai kendala yang tidak bisa dihadapi sendiri. Salah satu elemen masyarakat yang bisa mengambil peranan penting dalam hal ini adalah Lembaga non-pemerintah.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peran dan efektivitas deradikalisasi oleh lembaga non-pemerintah, dengan mengambil studi kasus Yayasan Prasasti Perdamaian dan Search for Common Ground, dua lembaga yang aktif bergerak dalam upaya deradikalisasi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif melalui wawancara terstruktur, observasi dan studi literatur. Dalam penelitian ini diketahui bahwa dua lembaga non-pemerintah tersebut memiliki tingkat penerimaan yang lebih tinggi oleh narapidana terorisme, daripada program deradikalisasi yang dijalankan oleh BNPT. Namun demikian, masalah koordinasi dengan pemerintah, minimnya sumber daya, dan lemahnya monitoring masih memberi hambatan dalam upaya deradikalisasi.

---

For more than a decade, the issue of radicalism and terrorism continues to get the public's attention from almost all corners of the world. Terrorism has caused a lot of damage to human life. Therefore, it is necessary to properly address the problem. Every element of Indonesian society is basically responsible for efforts to de-radicalization, not just BNPT. Moreover, BNPT has proven to have various obstacles that cannot be faced alone. One element of society that can take an important role in this case is non-governmental institutions.

This study aims to analyze the role and effectiveness of deradicalization by non-governmental institutions, by taking a case study of Yayasan Prasasti Perdamaian and Search for Common Ground, two institutions that are actively engaged in deradicalisation efforts.

This research was conducted with qualitative methods through structured interviews, observation and literature studies. In this study it was known that the two non-government institutions had higher levels of acceptance by prisoners of terrorism, rather than the deradicalisation program run by BNPT. However, the problem of coordination with the government, lack of resources, and weak monitoring still provide obstacles in efforts to de-radicalization.

 

Abstrak :
Tindak pidana terorisme yang berkembang di Indonesia tidak hanya ditangani dengan upaya represif, tetapi juga dengan deradikalisasi. Metode deradikalisasi bertujuan untuk mengubah paham radikal menjadi paham non radikal dan normal. Teori yang digunakan dalam penulisan ialah Teori Motivasi Kebutuhan, Teori Tindakan Sosial, Konsep Manajemen, dan Analisis SWOT. Pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Deradikalisasi membutuhkan peran dari instansi terkait seperti Lembaga Pemasyarakatan, Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan Komunitas Sosial. Disarankan agar Densus 88 Anti Teror dapat memaksimalkan pengimplementasian metode deradikalisasi baik kepada narapidana teroris maupun keluarga narapidana teroris sehingga terorisme di Indonesia semakin berkurang.

---

The growing crime of terrorism in Indonesia is not only dealt by repressive efforts, but also by deradicalization. The deradicalization method aims to convert radical to non-radical and normalism. Theories used in this thesis is the Theory of Motivation Needs, Social Action Theory, Management Concepts, and SWOT Analysis. The approach used is qualitative approach. Deradicalization requires the role of relevant agencies such as Correctional Institution, Ministry of Religious Affairs, the National Agency for Counter-Terrorism, and the Social Community. It is recommended that Special Detachment Anti-Terror can maximize the implementation of deradicalization methods both to terrorist prisoners and families of terrorist prisoners so that terrorism in Indonesia is diminishing.

Abstrak :
Terorisme di Indonesia saat ini semakin marak terjadi. Meskipun sebelumnya telah terdapat Undang-Undang Anti Terorisme tetapi tidak serta-merta menghentikan para pelaku terorisme. Undang-Undang tersebut tidak mengatur secara tegas dalam hal pencegahan, sehingga aparat penegak hukum tidak bisa bertindak untuk mencegah, menghentikan bahkan menindaklanjuti segala sesuatu yang dicurigai berhubungan dengan aksi terorisme. Pengajuan revisi terhadap UU Anti Terorisme yang tertunda hampir dua tahun lamanya pada akhirnya disahkan oleh DPR RI menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Hal ini merupakan sebuah capaian kebijakan strategis dalam sektor keamanan nasional yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dan masyarakat dalam mencegah terjadinya aksi terorisme di Indonesia. Penelitian ini berfokus pada Implementasi pencegahan terorisme melalui program deradikalisasi dalam rangka early detection dan strategi deradikalisasi yang tepat untuk digunakan sebagai upaya pencegahan terorisme di Indonesia. Penulis melakukan penelitian melalui pendekatan kualitatif dari sumber-sumber data yang berkompeten dengan melakukan wawancara terhadap narasumber dan analisa dokumen dari fenomena yang terjadi. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa deradikalisasi dapat menjadi early detection bagi aparat penegak hukum khususnya fungsi intelijen sebagaimana yang diteorisasikan oleh Hank Prunckun yaitu dapat menjadi sumber informasi dan media untuk mempengaruhi rekan-rekannya yang masih radikal agar kembali tidak radikal. Salah satu strategi deradikalisasi yang tepat dilakukan pemerintah yaitu BNPT dan Kementerian/Lembaga terkait harus menyusun grand strategy nasional deradikalisasi baik strategi maupun target untuk jangka pendek, jangka menengah, dan jangka Panjang karena Kementerian/Lembaga pelaksana saat ini belum dapat melakukan secara integratif dan koordinatif.

---

Today Terrorism in Indonesia is increasing rapidly. Although there was an Anti-Terrorism law it did not stop the terrorists. This law does not explicitly regulate in terms of prevention, thus law enforcement officials cannot act to prevent, stop or even to investigate any suspicious activity by personal or organization which related to acts of terrorism. Submission of revisions to the Anti-Terrorism Law which has been delayed for almost two years has finally been ratified by the House of Representatives of the Republic of Indonesia into Law No. 5 of 2018 concerning the Eradication of Crime of Terrorism. This is a strategic policy achievement in the national security sector that can be utilized by the government and society in preventing acts of terrorism in Indonesia. This research focuses on the implementation of the prevention of terrorism through deradicalization programs in the framework of early detection and appropriate deradicalization strategies to be used as an effort to prevent terrorism in Indonesia. The author conducts research through a qualitative approach from competent data sources by conducting interview the interviewees and documents analyzing from the phenomena that have occured. In this study, it was found that deradicalization used as early detection for law enforcement officers, especially intelligence functions, as documented by Hank Prunckun, which can be a source of information and media to influence his radical counterparts to return to being not radical. One of the appropriate deradicalization strategies carried out by the government, namely BNPT and related Ministries / Agencies must form a national grand strategy for deradicalization in short-term, medium-term and long-term strategies and targets due to the current Ministries / Implementing Agencies have not been succesfully able to carry out the integrative and coordinative process.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan modus operandi residivis terorisme kasus bom Thamrin dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Teori yang digunakan sebagai pisau analisis penelitian ini adalah teori jejaring aktor dan differential association theory. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data penelitian ini dikumpullkan melalui wawancara secara mendalam, studi dokumentasi, dan observasi. Adapun sumber informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 8 (delapan) sumber informan meliputi Pelaku residivis terorisme kasus bom Thamrin, Pihak Lapas, BNPT, Densus 88 Anti Teror, dan teman pelaku, serta peneliti yang pernah meneliti kedua pelaku residivis terorisme. Teknik analisis data penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis data kualitatif meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi data. Hasil dari penelitian ini adalah modus operandi yang dilakukan dalam kasus bom Thamrin adalah melakukan penyerangan langsung dan melakukan aksi bom bunuh diri yang sasaran utamanya adalah Pemerintah dan Kepolisian yang dianggap sebagai anshar thogut serta masyarakat yang mereka anggap bertentangan dengan paham dan keyakinan kelompok mereka. Adapun faktor yang mempengaruhi fenomena residivis terorisme dalam kasus bom Thamrin adalah faktor ideologi. Disamping itu para pelaku residivis terorisme ini menolak dengan tegas untuk mengikuti program deradikalisasi sehingga pemahaman dan keyakinan mereka selama di dalam Lapas tidak berkurang sehingga melakukan kembali aksi teror ......This study aims to explain the modus operandi of recidivism in terrorism in the Thamrin bombing case and identify the factors that influence it. The theory used as an analysis tool in this research is actor network theory and differential association theory. This study uses a qualitative approach. The data for this research were collected through in-depth interviews, documentation studies, and observation. The sources of informants in this study were 8 (eight) sources of informants including recidivists of terrorism in the Thamrin bombing case, Penitentiary, BNPT, Densus 88 Anti-Terror, and friends of the perpetrators, as well as researchers who had studied the two recidivists of terrorism. The data analysis technique of this research was carried out using qualitative data analysis techniques including data reduction, data presentation, and drawing conclusions/data verification. The result of this study is that the modus operandi used in the Thamrin bombing case was to carry out direct attacks and carry out suicide bombings whose main targets were the Government and the Police who were considered as anshar thogut and the people who they considered contradicted their group's understandings and beliefs. The factor influencing the phenomenon of recidivism in terrorism in the Thamrin bombing case is the ideological factor. Besides that, these recidivists of terrorism firmly refuse to take part in the deradicalization program so that their understanding and belief while in prison is not reduced so that they commit acts of terror again.

Abstrak :
Ancaman terorisme yang berbasiskan ideologi transnasional telah  masuk melalui penetrasi atau infiltrasi budaya dan agama. Dalam upaya pencegahan radikalisasi, Pemerintah Indonesia mengembangkan program deradikalisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi deradikkalisasi Densus 88 AT Polri terhadap para mantan pelaku tindak pidana terorisme pada yayasan HWI 19. Program deradikalisasi di Indonesia memiliki empat pendekatan utama, yaitu re-edukasi, rehabilitasi, resosialisasi, dan reintegrasi. Program deradikalisasi yang dilakukan oleh Densus 88 AT Polri pada Yayasan HWI 19 tersebut maka akan berimplikasi pada penurunan angka ancaman terorisme di Indonesia. Namun hal tersebut harus dibarengi dengan kerjasama seluruh stakeholder terkait guna bisa mewujudkan re-integrasi dan re – sosialisasi kepada eks narapidana terorisme untuk bisa diterima kembali ditengah – tengah masyarakatPenelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara terhadap beberapa pihak – pihak yang berkompeten dalam upaya program deradikalisasi oleh Densus 88 AT pada yayasan HWI 19 ......The threat of transnational ideological-based terrorism has entered through the penetration or infiltration of culture and religion. In an effort to prevent radicalization, the government of Indonesia is assigned to develop deradicalization programs. This research aims to analyze the deradicalization strategies of Densus 88 AT (Special Counterterrorism Unit) of the Indonesian National Police towards former perpetrators of terrorism crimes at the HWI 19 Foundation. Deradicalization programs in Indonesia have four main approaches: re-education, rehabilitation, resocialization, and reintegration. The deradicalization program conducted by Densus 88 AT of the Indonesian National Police at the HWI 19 Foundation will have implications for reducing the threat of terrorism in Indonesia. However, this must be accompanied by the collaboration of all relevant stakeholders in order to achieve reintegration and resocialization of former terrorism convicts to be accepted back into society. This research uses a qualitative research method with data collection techniques such as interviews with several competent parties involved in the deradicalization program by Densus 88 AT at the HWI 19 Foundation

Abstrak :
Penanganan terorisme selama ini hanya dilakukan oleh pemerintah melalui pendekatan hukum semata. Belum ada kebijakan yang jelas untuk melakukan langkah preventif dan rehabilitasi terhadap tahanan terorisme. Pemerintah sampai saat ini belum memiliki kebijakan deradikalisasi terorisme yang jelas untuk melakukan pembinaan kepada para tahanan terorisme selama berada di penjara maupun selepas mereka keluar dari penjara. Pengertian deradikalisasi disini adalah proses meyakinkan para ekstremis untuk meninggalkan penggunaan kekerasan (radikal). Berdasarkan permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian dalam tesis yang digunakan untuk menjawab masalah tersebut yaitu program deradikalisasi terorisme seperti apakah yang dapat diterapkan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan kerangka teori terorisme, latar belakang dan sebab dari tindakan terorisme, kontra terorisme, Pendekatan hard power, soft power dan teori-teori berkenaan dengan deradikalisasi terorisme. Thesis ini juga melakukan perbandingan program deradikalisasi di sembilan negara untuk mengetahui perbedaan dan kesamaan program deradikalisasi di sembilan negara tersebut. Wawancara dan observasi langsung ke lapangan dilakukan untuk mengetahui program deradikalisasi yang telah dilakukan di institusi-institusi pemerintah. Hasil analisa penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini tidak ada program deradikalisasi yang komprehensif untuk mencegah terulang kembali tindakan kekerasan terorisme. Tidak ada program lintas departemen yang bersinergi untuk melakukan tindakan deradikalisasi ini. Desk Khusus Pemberantasan Terorisme tidak mampu melakukan langkah-langkah deradikalisasi yang efektif dikarenakan keterbatasan wewenang dan dana. Penelitian ini menyarankan pembentukan Badan Khusus Deradikalisasi Terorisme yang bertugas untuk melakukan deradikalisasi dalam spektrum luas (deideologisasi pada masyarakat) dan deradikalisasi pada para tersangka pelaku terorisme. Badan Khusus Deradikalisasi Terorisme ini merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Strategi yang digunakan oleh Badan ini untuk melakukan pencegahan tindakan kekerasan terorisme dibagi dalam tiga tahapan. Yang pertama yaitu tindakan pencegahan yang ditujukan kepada masyarakat luas dengan tujuan agar tidak ada lagi yang terkena paham radikal. Kemudian yang kedua adalah penanganan terhadap tersangka teroris yg sudah tertangkap dan dipenjarakan agar dapat mau menghentikan tindakan terorisnya. Dan yang ketiga adalah membahas upaya yang akan dilakukan kepada tersangka teroris yang sudah bebas dari masa tahanan. ......The present study set out from the condition that Indonesia does not have the deradicalisation of terrorism program in order to prevent terrorism. Terrorism until now is only carried out through the legal approach only. The govemment does not have the policy that is clear to carry out the preventive step and rehabilitation against terrorism resistance. The definition of deradicalisation here is the convincing process of the extremists to leave the use of the violence (the radicai). Based on the problem above, then the research question in this thesis is what is the best deradicalitation of terrorism program that can be applied in Indonesia. This research uses the framework of the theory of terrorism, the background and the cause of terrorism action, contra terrorism, the hard power approach, soft power approach and theories in connection with deradicalisation of terrorism. This thesis also carry out the comparison program of deradicalisation in nine countries to know the differences and the similarities of the deradicalisation program in that countries. The interview and direct observation are also carried out to know the deradicalisation program that was carried out in government institutions. Results of the analysis of this research show that at this time the governement still does not have the deradicalisation program that is comprehensive to prevent the terrorism action. There is no cross-department program that carry out the action of deradicalisation of terrorism. Counter-Terrorism Coordinating Desk cannot carry out steps of deradicalisation that is effective because the limitations of the authoritation and the funding. This research suggests the formation the Organization of Deradicalisation of Terrorism that is assigned to do deradicalisation in wide spectrum (deideologisation to the radical community) and deradicalisation to the suspects in the perpetrators of terrorism. The strategy that is used by this organization are divided into three stages. There are prevention, rehabilitation and reintegration.

Abstrak :
Anak memiliki berbagai peran yang berbeda dan beragam dalam terorisme seperti melakukan misi bunuh diri atau melakukan merakit bom dan juga dengan peran yang lebih rendah seperti sebagai kuli, juru masak atau informan. Keterlibatan dalam terorisme juga turut terjadi di Indonesia, di mana anak terliibat sebagai korban jaringan terorisme sebagai anak yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana terorisme sebagai anak pelaku, anak dari pelaku, anak korban dan anak saksi. Penanganan anak dalam terosime di berikan melalui program deradikalisasi. Penelitian ini mengangkat bagaimana perkembangan anak di jaringan terorisme dalam program deradikalisasi di indonesia yang dianalisa menggunakan teori perkembangan religositas dan Rehabilitation, Reintegration Intervention Framework (RRIF). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode case study dengan sumber primer dari Kementerian/Lembaga yang menangani isu terorisme khususnya penanganan anak dalam terorisme. Dengan data sekunder dari sumber studi kepustakaan. Hasil penelitian menemukan terdapat perkembangan positif terhadap perkembangan religioistas anak setelah mendapatkan program deradikalisasi. Anak memiliki perkembangan yang berbeda-beda karena memiliki latar belakang yang berbeda-beda karena berada dalam tahap awal yang berbeda-beda. Pelaksanaan program deradikalisasi turut mempromosikan kesehatan mental dan kesejahteraan individu, mempromosikan dukungan keluarga, mempromosikan keberhasilan pendidikan namun terkendala dalam mempromosikan dukungan masyarakat dan memperbaiki kondisi struktural dan melindungi keselamatan publik anak. Kendala ini terjadi dalam pelaksanaan reintegrasi sosial karena kurangnya dukungan komunitas atau masyarakat dari pemerintah daerah dalam menunjang proses reintegrasi anak. Maka dalam penelitian ini memberikan saran dan rekomendasi terkait penanganan deradikalisasi yang diberikan terhadap anak khususnya mendorong peran pemerintah daerah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang mendukung anak kembali ke masyarakat dan menjauhi kelompok lamanya ataupun pemahaman radikal ekstrem kembali. ......Children have many different and varied roles in terrorism such as carrying out suicide missions or carrying out bom attacks and also in lesser roles such as coolies, cooks or informants. Involvement in terrorism also occurs in Indonesia, where children are involved as victims of terrorism networks as children who experience physical, mental and or economic losses caused by criminal acts of terrorism as children of perpetrators, children of perpetrators, children of victims and children of witnesses. Handling of children in terrorism is provided through a deradicalization program. This study describe how the religiousity development of children in terrorism networks in the deradicalization program in Indonesia and analyzed using the theory of the development of religiosity and using Rehabilitation, Reintegration Intervention Framework (RRIF). This study uses a qualitative approach with a case study method with primary sources from Ministries/Institutions dealing with terrorism issues, especially the handling of children in terrorism. With secondary data from literature study sources. The results of the study found that there were positive developments in the development of children's religiosity after receiving the deradicalization program. Children have different developments because they have different backgrounds because they are in different early stages. The implementation of deradicalization programs contributes to the promotion of mental health and individual well-being, promotes family support, promotes educational success but is constrained in promoting community support and improving structural conditions and protecting children's public safety. This obstacle occurs in the implementation of social reintegration due to the lack of community or community support from the local government in supporting the child reintegration process. In this study, it provides suggestions and recommendations regarding the handling of deradicalization given to children, especially encouraging the role of local governments and the community to work together in creating an environment that supports children returning to society and staying away from their old groups or understanding extreme radicals again.

Abstrak :
Salah satu faktor penyebab radikalnya seseorang dapat dipengaruhi oleh tingginya need for closure. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa membaca sastra menjadi salah satu strategi yang dapat digunakan untuk program deradikalisasi sebagai upaya menurunkan need for closure. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh sastra dalam menurunkan need for closure. Penelitian ini menggunakan rancangan small sample experiment desain A hingga B selama tujuh hari dan empat hari pada dua kelompok yang berbeda. Partisipan penelitian ini adalah 4 orang narapidana teroris Lapas 1 Makassar dan 3 orang narapidana Lapas 1 Surabaya. Hasil penelitian ini memperlihatkan terjadinya penurunan need for closure setelah membaca sastra namun tidak signifikan. Kedepannya, butuh waktu yang lebih panjang untuk dapat memperoleh hasil yang signifikan dalam program deradikalisasi.

Abstrak :
Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani merupakan pilot project kehadiran negara dalam penanganan anak dan perempuan terpapar terorisme. Penelitian ini meneliti tentang implementasi program deradikalisasi dengan studi kelembagaan pada pada Balai Handayani. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan subjek penelitian adalah warga binaan sosial ibu dan anak yang terpapar terorisme di Balai Handayani. Awalnya balai ini merupakan Panti Sosial dan bertransformasi menjadi Balai pada awal tahun 2018. Penelitian ini menemukan adanya celah dari tahapan awal deradikalisasi yaitu dari tahap identifikasi menuju tahapan resosialisasi. Teori Implementasi, Manajemen Organisasi Birokrasi dan Kerjasama digunakan dalam mengidentifikasi celah pada proses deradikalisasi yang berfokus pada kelembagaan BRSAMPK Handayani. Komunikasi, keterbatasan sumber daya baik anggaran dan sumber daya manusia, ketidakjelasan disposisi dan struktur birokrasi yang terfragmentasi menjadi hambatan resosialisasi berjalan secara optimal. Kerjasama yang diamati antara BNPT, Balai Handayani di bawah Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri ditemui pola kerjasama yang terjadi hanya setingkat koordinasi dan belum meningkat dalam tahap kolaborasi sehingga menjadi hambatan. Belum optimalnya resosialisasi ini memiliki dampak residivisme bagi mantan warga binaan sosial di BRSAMPK Handayani.  ......The Handayani Social Rehabilitation Center for Children with Special Protection Needs (BRSAMPK Handayani) is a pilot project for the states participation in handling radicalized women and children. This thesis research is about the implementation of deradicalization program by institutional studies on Handayani Social Rehab Center. This Research utilizes qualitative method and the subject of the research are the fostered women and children that has been exposed to terrorism that are under Handayanis care. In the beginning, this social rehab center was a Social Home and transformed into a Rehab Center in the beginning of 2018. This research found that there is a gap between the beginning of deradicalization program which is from the identification phase toward resocialization phase. Implementation Theory, bureaucracy Management and Cooperation Theory are used in order to identify the gap in deradicalization process that focus in the institution of BRSAMPK Handayani. Communication, lack of resoursces, the unclear disposition and fragmented bureaucracy structure become a hurdle for the resocialization to optimally implemented. The Cooperation that happened between BNPT, Handayani/The Ministry of Social, The Ministry of Home Affairs only happens in coordination level and hasnt progressed into collaboration and thus it becomes a hurdle. The inoptimal resocialization has recidivism effect for former fostered person in BRSAMPK Handayani.