Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Desentralisasi bertujuan memberi peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada daerah menuju otonomi daerah yang mandiri dan bertanggung jawab dalam rangka memberi pelayanan dan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat serta pemberdayaan (empowering) masyarakat.Dalam upaya pelaksanaan desentralisasi, telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 tentang Kewenangaan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah otonom. Dalam peraturan tersebut kewenangan pemerintah pusat lebih kepada penetapan kebijakan yang bersifat norma, standard, kriteria dan prosedur, sedangkan kewenangan pelaksanaan hanya terbatas pada kewenangan yang bertujuan antara lain untuk mempertahankan dan memelihara identitas dan integritas bangsa dan negara serta menjamin kualitas pelayanan umum yang berskala nasional.Untuk mengetahui seberapa besar berubahan yang telah dilakukan oleh Departemen Kesehatan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dilakukan suatu evaluasi yang membandingkan program-program Departemen Kesehatan pada masa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tabun 2000 dan masa diberlakukannya peraturan tersebut sehingga dapat terjawab pertanyaan-pertanyaan berikut; Seberapa jauh perbedaan anggaran kesehatan sebelum dan saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000? Bagaimanakah proporsi anggaran pada masing-masing program sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000? Seberapa besar perubahan anggaran sebelum dan setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 untuk setiap program? Bagaimanakah implikasi kebijakan publik yang sebaiknya diambil oleh Departemen Kesehatan?Untuk menganalisis permasalahannya digunakan metode pengukuran efisiensi anggaran belanja Departemen Kesehatan, dengan melihat proporsi anggaran belanja rutin dan belanja pembangunan yang dilakukan terhadap data tahun 1997/1998 - 2000 sebagai masa pra desentralisasi dan tahun 2001- 2002 sebagai era desentralisasi. Analisa statistik dilakukan dengan bantuan program Exel-for window untuk menggambarkan proporsi masing-masing variable.Hasil analisis menunjukkan bahwa: (1) tidak ada perbedaan anggaran kesehatan yang mencolok pada masa pra dan pasta desentralisasi; (2) meningkatnya pengeluaran pemerintah tidak selalu diikuti dengan meningkatnya anggaran kesehatan; (3) porsi anggaran belanja rutin Departemen Kesehatan selalu lebih besar dari anggaran pembangunan; (4) Belanja Pegawai selalu memiliki porsi terbesar dari anggaran belanja rutin baik pada masa pra desentralisasi maupun era desentralisasi. Walaupun ada perubahan pengelompokan program kesehatan pada masa desentralisasi, dan telah adanya paradigma sehat yang lebih mengutamakan kegiatan promotif dan preventif namun dari analisis kegiatan menunjukkan bahwa program pelayanan kesehatan tetap menduduki prioritas pertama baik pada masa pra desentralisasi maupun era desentralisasi hanya terjadi sedikit pergeseran proporsi pada program kesehatan lainnya. Selain itu masih banyak kegiatan yang berdasar peraturan pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah pusat, masih dilaksanakan oleh Departemen Kesehatan, dan hanya ada sedikit pergeseran proporsi dari program.Kesimpulan dari analisis ini adalah pelaksanaan desentralisasi belum sepenuhnya dilaksanakan di Departemen Kesehatan, terbukti dengan masih banyaknya kewenangan daerah yang masih dilakukan oleh pemerintah pusat dan masih sedikitnya produk kebijakan/pedoman/standard yang mendorong pelaksanaan desentralisasi di daerah dimana justru hal tersebut yang sangat dibutuhkan oleh daerah.Saran yang disampaikan adalah agar Departemen Kesehatan melakukan pengkajian tentang program-program/kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan pusat, propinsi dan Kabupaten/Kota dan melakukan prioritas program yang mendukung pembangunan kesehatan secara makro sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.Kepustakaan : 40 (1986 - 2001)."

"ABSTRAKDalam era informasi ini peranan komunikasi nampaknya semakin dibutuhkan dalam upaya penyampaian dan penerimaan pesan-pesan antara komunikator dan komunikan. Sehingga penyusunan pesan dan pemberian makna terhadap pesan merupakan hal yang mendasar dalam proses komunikasi. Periklanan sebagai salah satu bentuk komunikasi merupakan komunikasi penunjang dalam pemasaran berbagai produk. Peranan periklanan adalah menyampaikan segala sesuatu yang dapat ditawarkan produk kepada konsumennya, wasa ini tidak saja terbatas pada menjual barang atau jasa namun juga bertujuan membangun citra produk secara keseluruhan. Periklanan de- Dalam pelaksanaannya iklan-iklan yang bertujuan membangun citra produk memerlukan perencanaan komunikasi yang baik untuk dapat dipahami oleh khalayak. Di sini pentingnya penentuan tema iklan sebagai gagasan utama yang ingin disampaikan oleh suatu pesan iklan. Sehingga dengan mengetahui pemahaman khalayak terhadap tema iklan, dapat diketahui makna pesan yang terbentuk pada pikiran khalayak. Tema iklan diterjemahkan melalui seperangkat lambang atau baik yang bersifat verbal maupun non- Dimana masing-masing unsur pesan iklan terdiri dari judul, naskah, illustrasi, dan warna, mempunyai peranan tersendiri dalam menyampaikan makna pesan iklan . maupun dalam mendukung kesatuan pesan secara keseluruhan. simbol komunikasi verbal. yang umumnya Sedangkan pemahaman merupakan proses persepsi yang berkaitan dengan bagaimana khalayak menafsirkan makna yang disampaikan oleh pesan iklan dalam pikirannya. Dimana dari pemahaman yang baik, diharapkan menghasilkan citra yang baik pula terhadap produk. Dalam penelitian ini akan dilihat pemahaman khalayak terhadap Tema Iklan Busana Matahari Department Store. Adapun populasi penelitian adalah wanita usia 17 hingga 45 tahun, dengan status sosial ekonomi menengah hingga tinggi, pembaca Femina dan Kartini di Jakarta. Dari populasi tersebut ditarik sampel secara purposive sebanyak 100 orang sebagai obyek penelitian. Sifat penelitiannya adalah deskriptif yang bertujuan terbatas pada menggambarkan pemahaman khalayak terhadap tema iklan busana Matahari Department Store tersebut. Pemahaman khalayak akan dilihat dari penilaiannya pada makna yang diterima oleh khalayak dari berbagai unsur iklan maupun pesan iklan secara keseluruhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman khalayak terhadap iklan busana Matahari Department Store cukup baik. Dari berbagai dimensi makna yang disampai memperoleh penilaian yang positif Hal ini menunjukkan bahwa apa yang hendak didapat dipahami secara umum kan oleh iklan, ternyata dari khalayak, sampaikan pengiklan melalui pesan iklannya dengan baik oleh khalayak sebagai penerima. Bila dilihat dari peranan unsur-unsur iklan, maka unsur Judul dan Illustrasi merupakan dua unsur yang memperoleh penilaian yang tinggi dalam pemahaman khalayak. Hal ini dapat menunjukkan bahwa kedua unsur ini mampu menyampaikan makna pesan secara baik, dibandingkan unsur-unsur pesan lainnya. Maksud dari keseluruhan iklan busana Matahari Department Store menurut khalayak adalah memberikan kesan tentang kelengkapan produk busana Matahari Department Store. Dari makna pesan yang diterima khalayak ini, menunjukkan bahwa tema iklan busana Matahari Department Store cukup berhasil dalam menampilkan citra produk pada khalayaknya."

"Maraknya bisnis ritel di Indonesia banyak ditandai dengan bermunculannya mal-mal dan tempat berbelanja lain. Perkembangan bisnis ini ternyata banyak dimanfaatkan oleh para pengusaha asing dan lokal untuk menawarkan produk-produk internasional, baik melalui kerjasama lisensi ataupun franchise. Bentuk kerjasama franchise inilah yang dilakukan oleh PT.Pasaraya Nusakarya untuk menggandeng Seibu department store. Tempat belanja eksklusif yang juga menawarkan produk eksklusif menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengusaha. Mereka memahami potensi Indonesia, khususnya Jabotabek yang mengalami peningkatan jumlah penduduk pada segmen menengah keatas, terutama pertumbuhan ekonomi Indonesia pada waictu lama mencapai 7% per tahun. Cara masuk bisnis ritel asing memang masih termasuk dalam DNI (Daftar Negatif Investasi), sehingga dipilih bentuk franchise merk dagang, karena bentuk ini banyak memiliki kelebihan dibanding joint venture atau lisensi. Pengelola Jakarta-Seibu adalah PT. Pasaraya Nusakarya yang tetap memperoleh bantuan teknis dan pihak Seibu Jepang. Banyaknya entree bisnis ritel di Indonesia menuntut pengelolaan yang tepat dan strategis. Oleh karena itu penulisan karya akhir ini bertujuan untuk mengkaji pengelolaan bisnis serta memberi saran atau rekomendasi manajemen strategi menuju keberhasilan usaha Jakarta-seibu dalam menghadapi perdagangan bebas. Jakarta-Seibu yang berlokasi di kompleks belanja Mega Pasaraya Blok-M menempati 4 lantai, dan resmi beroperasi bulan Oktober 1995. Di usianya yang masih muda, Jakarta-Seibu cukup baik dalam menghasilkan omzet penjualan, yaitu mencapai sekitar Rp.6,5 milyar dalam triwulan pertama tahun 1996. Namun angka tersebut masih sangat jauh dibanding dengan para pesaingnya, yaitu Metro dan Sogo department store, dan masih jauh pula dibandingkan target omset Seibu yang telah dìtetapkan, yaltu Rp 100 milyar dalam tahun 1996. Sementara itu persaingan di bisnis ritel kelas ini dalam tahun mendatang akan semakin ketat. Banyak para pesaing dari Perancis, Jepang dan Amerika yang telah siap masuk ke Indonesia, diantararya Carrevor dan Mitsukoshi. Sehingga Jakarta-Seibu harus tepat mengambil langkah-langkah dalam strategi untuk terus berkembang atau minimal dapat bertahan di masa mendatang. Kondisi eksternal lain adalah adanya perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia dengan selera yang lebih tinggi, menjadi salah satu peluang bagi Jakarta-Seibu. Tetapi beberapa keadaan seperti akan berlakunya AFTA, APEC, ekspansi pesaing serta loyalitas konsumen kepada suatu tempat perbelanjaan, menjadi ancaman yang harus dihadapi industri ini, khususnya oleh Seibu. Disamping itu kondisi internal Jakarta-Seibu ternyata cukup baik dengan beberapa kekuatan yang dirniliki, antara lain lokasi, nama Seibu yang telah dikenal, serta kualitas pilihan produk, disamping kelemahan utama dalam hal kualitas sumberdaya manusia. Analisa dalam merumuskan manajemen strategi bagi pengelolaan bisnis Seibu dilakukan berdasar metoda analisa strategis F.David (1995), dengan rnenggunakan analisa SWOT dan matriks EFE (External Factor Evaluation)/IFE (internal Factor Evaluation). Hasil yang diperoleh dari setiap matriks tersebut diplotkan dalam matriks IE (internal-External). jajaran nilai dalam matriks IE terbagi dalam 3 kelompok nilai, yaitu nilai tinggi atau kuat untuk kisaran nilai 3.00 hingga 4.00. Kisaran nilai 2.00 hingga 2.99 mengandung arti sedang atau rata-rata, dari kisaran nilai 100 hingga 1.99 berarti rendah atau lemah. Nilai yang didapat untuk matriks EFE adalah 2.43 yang berarti Seibu dinilai memiliki kemampuan sedang atau cukup dalam menghadapi lingkungan luarnya. Sedang nilai total matirks IFE sebesar 2.79, berarti faktor-faktor internal yang dimiliki Seibu masih berada dalam kisaran nilai rata-rata, meskipun sedikit lebih kuat relatif terhadap kemampuan dalam menghadapi lingkungan luarnya. Dari kombinasi nilai EFE dan IFE, melalui matriks lE disarankan strategi yang perlu diambil adalah ?Hold and Maintain?. Formulasi strategi tersebut diwujudkan dalam tiga bentuk strategi, yaitu Strategi pengembangan produk, strategi positioning, strategi micro merchandising dan strategi keunggulan bersaing (relatif terhadap pesaing yang ada). Dalam keempat strategi tersebut diatas, orientasi pada pelayanan merupakan hal yang paling penting dan termasuk dalam elemen pendukung seluruh strategi. Pelayanan akan tercakup mulai dan pengembangan produk, positioning, micro merchandising dalam bentuk memenuhi kemauan dan keinginan konsumen yang unik serta dalam meningkatkan nilai tambah. Dengan kata lain, Jakarta-Seibu perlu menekankan pelayanan yang dapat menimbulkan kepuasan pelanggan. Pelayanan merupakan salah satu faktor yang membuat suatu produk lebih bernilai, sekaligus memberikan citra perusahaan. Lebih jauh lagi, pelayanan yang superior dapat menjadi keunggulan bersaing karena membangun nilai/harga yang premium serta dapat meningkatkan pangsa pasar."

"ABSTRAKSeiring dengan lajunya gerak pembangunan, pada berbagai sektor terjadi pula masalah-masalah kebocoran, pemborosan, penyimpangan dan penyelewengan yang dalam hal ini berkaitan erat dengan terjadinya kerugian negara. Pada dasarnya sudah ada perangkat hukum serta prosedur yang mengatur penyelesaian kerugian negara yaitu ICW, Petunjuk Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (Juklak TP dan TGR) terbitan Bepeka maupun Departemen PU, namun perlu dikaji apakah dalam pelaksanaannya mampu menjawab permasalahan-permasalahan yang telah terjadi.Di dalam penelitian ini kajian utama semula berfokus pada penyelesaian kerugian negara yang diproses oleh Biro Keuangan menyangkut TP dan TGR, tetapi kemudian harus dilengkapi dengan kajian penyelesaian kerugian negara hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional yang pelaksanaannya diatur secara tersendiri .Penelitian ini diawali dengan kajian kepustakaan menyangkut teori-teori efektivitas, kerugian negara, pengawasan dan konsep-konsep penyelesaian kerugian negara, selanjutnya diikuti dengan penelitian lapangan terutama di Biro Keuangan, Inspektorat Jenderal, dua Kantor Wilayah Departemen PU ditambah dengan Instansi Bepeka. Analisa yang dilakukan bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif alisis.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kerugian negara yang didasarkan pada ICW dan Juklak TP dan TGR belum berjalan sesuai dengan yang diharapkan, sedang kerugian negara hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang ternyata mendominasi jumlah nominal kerugian negara di Departemen PU diwarnai pula dengan berbagai kerawanan. Oleh sebab itu dalam penanganan kerugian negara perlu dilakukan berbagai langkah meningkatkan pemahaman peraturan, peningkatan kualitas auditor dan pengaturan yang lebih jelas dan tegas atas penyelesaian hasil pemeriksaan.ix + 116 halaman + 4 tabel + 3 gambar + 9 lampiran Daftar Pustaka : 14 buku, 21 peraturan, 3 lain-lain."

"Keberadaan widyaiswara di Pusat Pendidikan dan Latihan Pegawai Depdikbud yang berasal dari para pejabat struktural eselon II yang mendekati usia 60 tahun dan sebagian pejabat struktural eselon III yang mendekati usia 56 tahun diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diberi tugas mengajar, melatih, dan mendidik peserta diktat. Adapun pengangkatan pejabat struktural tersebut ke dalam jabatan fungsional widyaiswara tidak di dasarkan pada Ketentuan terhadap Pasal 16 ayat (1) Keputusan Menpan No.68 tahun 1985. Implementasi data Pasal 16 ayat (1) bagi masing-masing pejabat tersebut di atas, ditemukan adanya ketidaklengkapan data yang dimiliki dalam pengangkatan sebagai pejabat widyaiswara. Prestasi peserta Diklat SPAMA 1997/1998, merupakan salah satu indikator kualitas widyaiswara. Maka latar belakang masalah tesis ini adalah ?Belum terlaksananya Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985 terhadap Ketentuan Pasal 16 ayat (1) di Pusdiklat Pegawai Depdikbud. Sedang metode penelitian yang penulis pergunakan adalah metode penelitian kuantitatif. Di dalam penelitian, penulis telah menemukan adanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi implementasi Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985. Faktor-faktor tersebut adalah: komunikasi, sumberdaya, sikap dan struktur birokrasi, yang dalam penelitian tersebut mendapatkan penilaian kurang yaitu hanya kurang Iebih 50% dari para pejabat pelaksana Keputusan Menpan tersebut. Itu artinya bahwa Keputusan Menpan tersebut terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) belum terlaksana di Pusdiklat Pegawai Depdikbud. Rendahnya prestasi peserta Diktat SPAMA merupakan salah satu indikator kualitas widyaiswara ditinjau dari aspek kognitif maupun komprehensif. Ditemukan adanya ketidaklengkapan data Pasal 16 ayat (1) bagi masing-masing pejabat struktural yang diangkat untuk pertama kalinya menjadi widyaiswara. Atas dasar penemuan hasil penelitian tersebut di atas disarankan agar implementasi Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985 terhadap Pasal 16 ayat (1) dapat dilaksanakan di Pusdiklat Depdikbud adalah : Pertama, semua faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Keputusan Menpan Nomor 68 tahun 1985 terhadap Ketentuan Pasal 16 ayat (1) perlu adanya perbaikan dan peningkatan, agar implementasi Keputusan Menpan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Kedua, implementasi data Pasal 16 ayat (1) harus dilaksanakan dengan adil dan konsisten, bila ada pejabat struktural yang belum mempunyai kelengkapan data tersebut di atas, untuk tidak diangkat sebagai pejabat fungsional widyaiswara. "

"Sektor eceran merupakan salah satu lahan yang paling banyak diterjuni para pedagang mulai dari kaki lima, koperasi, swasta nasional bermodal besar dan menengah hingga BUMN dan merupakan sektor industri yang tumbuh paling cepat. Bisnis eceran modern mulal berkembang sejak tahun 1980-an ditandai dengan munculnya pasar-pasar swalayan (supermarket dan department store) di Jakarta. Ada indikasi kuat bahwa pola perkembangan tersebut diikuti oleh kota-kota besar utama di Indonesia antara lain di Medan, Bandung, Surabaya dan Ujung Pandang. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang rata-rata sekitar 6% setahun dan populasi yang sedemikian besar merupakan daya tarik tersendiri bagi perusahaan eceran asing untuk membuka usahanya disini. Selain itu tidak adanya peraturan, apalagi undang-undarg, tentang sektor eceran menciptakan peluang bagi masuknya perusahaan eceran asing ke Indonesia. Dituntut kretivitas dan profesionalisme yang tinggi dalam pengelolaannya r.iengingat semain ketatnya persaingan yang ada terutama dengan bermunculannya perusahaan eceran asing yang sudah memiliki pengalaman profesional tidak saja di pasar domestiknya tetapi juga di pasaran internasional. PT Sarinah sebagai suatu Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang retail walaupun relatif tua usianya tetapi telah tertinggal jauh dari kompetitor domestik sekelasnya. Dalam pembenahan kembali kegiatan usaha perusahaan, manajemen Sarinah telah menyusun suatu Rencana Kerja Jangka Panjang baik untuk perusahaan maupun unit-unit usahanya yang didasarkan pada suatu analisa Strength, Weakness, Opportunity dan Threat (SWOT) perusahaan untuk mengetahui posisi perusahaan dan strategi apa yang sebaiknya diambil. Strategi perusahaan terbagi menjadi dua peniode yaitu periode stabilisasi untuk kurun waktu tahun 1991-1992 dan periode pertumbuhan untuk kurun waktu tahun 1993-1995. Dalam periode stabilisasi ini strategi yang diterapkan adalah tetap meneruskan pelayanan kepada masyarakat dengan menjual barang dan jasa yang sama di pasar yang sama dan didukung oleh sektor fungsional yang ada dengan memfokuskan keputusan strategisnya pada upaya peningkatan perbaikan prestasi fungsional yang ada. Sedangkan strategi yang dipilih selama periode pertumbuhan adalah menambah bidang usaha untuk memperluas pasar serta memfokuskan keputusan strategisnya kepada upaya peningkatan laju pertumbuhan usaha sesuai misi perusahaan. Pada dasarnya kegiatan retail adalah kegiatan penjualan barang dan jasa kepada konsumen akhir untuk pemakaian pribadi atau rumah tangga. Oleh sebab itu strategi yang ditentukan oleh manajemen PT Sarlnah terfokus pada bauran retail (retail mix) yang terdiri atas aspek merchandise / produk, lokasi, harga, suasana toko, pelayanan dan advertensi sebagal berikut: (a). Strategi merchandise yang diterapkan bertujuan meningkatkan tingkat produk tivitas sales per meter persegi dengan cara: (1) menentukan barang apa saja yang akan dijual dengan mengikut sertakan divisi operasi dan divisi keuangan & akuntansi (2) bekerja sama dengan para supplier untuk menjaga kontinuitas pengadaan barang yang mengarah kepada barang-barang fast movers, (3) membagl pilihan produk yang akan dijual menjadl 2 kelompok yaltu untuk target pasar kelompok masyarakat kelas menengah keatas serta wisatawan manca negara dan untuk target pasar kelas menengah kebawah. (b). Strategi harga yang ditentukan oleh manajemen ditujukan untuk barang-barang diluar Brand Name dengan tujuan untuk menekan cost serendah mungkin. Srategi ini mencakup (1) peningkatan mark up dengan harga jual yang sama atau menurunkan harga jual dengan mark up yang sama, (2) penyesuaian pembayaran dengan turn-over diatas 3 pembayaran dengan kredit 3 bulan dan seterusnya dan (3) menghlndarl supplier yang hit-and-run dan diganti dengan membeli langsung pada distributor atau agen. (c). Strategi pelayanan konsumen dalam hal ini berkaitan erat dengan strategi sumber daya manusia yang bertujuan menlngkatkan ketrampilan manajerial dan profeslonalisme dibidang retail. Strategi ini mencakup: (1) kegiatan recruitment, (2) pendidlkan dan latihan, (3) promosi, (4) penilaian kerja dan (5) imbalan jasa. (d). Strategi lokasi yang dilaksanakan oleh manajemen bertujuan untuk memberikan ciri tersendiri dari gedung sehingga membedakannya dari bangunan perkantoran disekitarnya. Strategi ini dilaksanakan dangan cara: (1) melaksanakan renovasi luar dan dalam bangunan, (2) momperlancar arus kenderaan keluar-masuk areal gedung dan (3) membenahi pelataran parkir yang ada. (e). Strategi promosi bertujuan untuk menjangkau pasar (market) yang Ieblh luas. Untuk jangka pendek dilakukan dengan cara memberikan. hadiah bagi konsumen yang berbelanja sejumlah nilai tertentu. Sedangkan untuk jangka panjang adalah dengan melakukan penjadwalan promosi baik in-store maupun out-store. (f). Strategi suasana toko bortujuan untuk meningkatkan suasana berbelanja yang nyaman bagi konsumen yang dilaksanakan dengan (1) perancangan toko acara Iebih profesional, (2) perbaikan lay-out dan merchandise, (3) pembatasan jumlah persediaan agar tidak jauh melebihi kemampuan toko dan (4) melaksanakan renovasi design Interior. Berdasarkan hasil survey kompetitor yang pernah dilakukan sendiri oleh Sarinah dengan pengamatan terhadap kelangkapan barang dan situasi department store ( tersedianya areal parkir, floor guide, customer service, store design, promosi dan kenyamanan pengunung), maka kedudukan Sarinah adalah satu tingkat dengan Pasaraya-Blok M, Diamond Department Store-Kelapa Gading, Matahari Department Store-Rawamagun dan Cahaya Department Store-Blok M, setingkat dibawah Metro Department Store dan Pondok lndah Mall dan setingkat diatas Ramayana, Rimo dan Robinson serta Department Store Matahari dilokasi lain. Dalam hal ini pesaing terberat adalah Pasaraya-Blok M yang menawarkan jenis barang yang relatif sama dengan Sarinah, memiliki sales floor 2,5 kali lebih besar sehingga memungkinkan menawarkan barang dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan Srinah. Selain itu suasana toko yang dikelola secara profesional serta kegiatan promosi yang dilancarkan dengan gencar mengaklbatkan Pasaraya lebih terkenal dari Sarinah. Masalah yang dihadapi oleh perusahaan berasal dari lingkungan eksternal (lingkungan operasional) yaitu kompetitor perusahaan eceran asing dan lingkungan internal yaitu pengelolaan sumber daya manusia yang belum efektif. Usulan pemecahan masalah kompetitor adalah dengan terus meningkatkan kemampuan bersaing karena membendung masuknya perusahaan eceran asing ke Indonesia adalah sulit. Usulan pemecahan masalah pokok lingkungan internal perusahaan adalah dengan merekrut tenaga-tenaga profesional dari luar apabila kebutuhan itu tidak dapat terpenuhi dan dalam meskipun sudah melalui program pendidikan dan pelatihan. Tldak mudah bagi PT Sarinah sebagai suatu BUMN untuk bersaing dengan perusahaan swasta murni yang bergerak di bidang retail, karena selain mengemban misi mencari untung dalam kegiatan operasionalnya tidak terlepas dari aturan-aturan pemerintah dalam rangka mengemban misi pemerintah. Hal ini harus menjadi cambuk bagi perusahaan untuk lebih profesional dalam pengelolaannya agar keberadaaanya dapat dipentahankan ditengah persaingan bisnis retail yang ketat. "

"Kecelakaan kerja dan atau penyakit akibat kerja menimbulkan kerugian baik terhadap tenaga kerja maupun terhadap perusahaan. Kerugian yang diderita tenaga kerja berupa cedera akibat kecelakaan kerja, gangguan mental, cacat sementara maupun cacat tetap. Sedangkan kerugian yang diderita perusahaan antara lain berupa pengeluaran biaya pengobatan, biaya perbaikan kerusakan peralatan, kehilangan nilai produksi karena proses terpaksa terhenti, penurunan produktivitas karena karyawan pengganti kurang terampil. Teori dari heninrich (1931) menyatakan 88 % terjadinya kecelakaan disebabkan oleh human error (unsafe acts), 10% dikarenakan kondisi yang tidak aman (unsafe condition). Dari konsep teori ini, Ferrel juga mengatakan kecelakaan adalah akibat dari sebuah rangkaian kejadian yang diawali oleh kesalahan manusia. Dan jenis-jenis kesalahan manusia menurut James Reason, 1990 antara lain: Kekeliruan/ Lapse (Kegagalan Memori / Lupa), Kesalahan/ Mistake (Kesalahan Komunikasi, Buruknya Pelatihan Kerja dan Aplikasi Dan Aturan Tindakan Disiplin Yang Buruk). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan manusia dalam bekerja dari karyawan Kontraktor Departemen Well Work & Drilling PT, Chevron Pasific Indonesia Duri-Riau. Penelitian ini merupakan penelitian non-eksperimental dengan disain cross sectional dilakukan melalui wawancara kuisioner pada 75 responden dengan analisa univariat, analisa bivariat (Korelasi Pearson) dan analisa multivariat (analisa faktor konfirmatori). Hasil penelitian menghasilkan sebagai berikut: kesalahan Komunikasi sebesar 23 orang (30,66%) dengan hasil faktor konfirmatori 0,743, Buruknya Pelatihan Kerja sebesar 20 (26,67%) dengan hasil faktor konfirmatori 0,624, Aplikasi Aturan Tindakan Disiplin sebesar 17 orang (22,67%) dengan hasil faktor konfirmatori 0,602 dan kegagalan memori sebesar 15 (20%) dengan hasil faktor konfirmatori 0,567. Kesalahan Komunikasi merupakan faktor utama dari kesalahan manusia dalam bekerja dan hubungan kesalahan komunikasi dengan buruknya pelatihan kerja secara statistik terbukti mempunyai hubungan yang bermakna sebesar 0,471. Berdasarkan hasil penelitian ini, disarankan kepada perusahaan untuk Membuat perencanaan pemenuhan kebutuhan dan pengembangan tenaga kerja baik jangka pendek maupun jangka panjang dengan cara peningkatkan pelatihan kerja, perbaikan proses komunikasi yang meliputi upaya perbaikan komunikasi antara karyawan dan pimpinan dan antara sesama karyawan, melakukan pertemuan berkala antar pimpinan dengan karyawan dan antara sesama karyawan guna membahas dan sekaligus meningkatkan kinerja, memberi kesempatan bagi karyawan dengan berbagai latar belakang pendidikan dan jabatan untuk mengembangkan diri dengan memberikan tanggungjawab dan uraian tugas sesuai dengan keahlian yang dimiliki karyawan.

---

Accident work and or sickness the result of work to make injure for the employee or the company. The employee injure are wound the result accident of work, mentality annoyance, temporary or permanent. Even the injure for the company are expenses medicine cost, equipment destruction improvement cost, the lost of production value because the process necessary to stop, decrease of productivity because the less skill of substitute employee. Chevron Pacific Indonesia company is industrial appearance in petroleum that has high job risk level, especially after job complicated more increase to answer that challenging company should be able to give best service to employee. The power of human resource department is imported because as good as system and facility that have prepared if it is not supported by good human resource in to do their activity. So therefore if human resources development has prepared and supported by good system and facility, there is good job and increasing productivity.

Theory of Heinrich (1931) said that 88% of accident caused by human error (unsafe acts), 10% caused unsafe condition. From this theory of concept, Ferrell also said that accident is result from arrange of rise is begin human error. According to James Reason (1990) that kind of human error is: Unintended Action (slip, lapse, and mistake) and Intended Action (Violation).

The purpose of this research is for know factors related to human error in job at contractor department well work & drilling Chevron Pasific Indonesia company. This research is not experimental with design cross sectional has done by interview to 75 respondent with univariat analyses, bivariat analyses (Korelasi Pearson) dan multivariat analyses (konfirmatori factor analyses).

The result of research result are mistake communication 23 persons (30,66%) with result factor konfirmatori 0,743, bad job training 20 (26,67%) person with result factor konfirmatori 0,624, application of bad rule disciplined 17 person (22,67%) with result factor konfirmatori 0,602 and memory failures 15 person (20%) with result factor konfirmatori 0,567. Mistake communication is first factor of human error in work and relation mistake of communications with bad job training of statistically proven have relation having a meaning of equal to 0,471.

According to this research company suggested to make planning needing completely and employee developing for short or long term with job training increasing, improvement communication among employee and company and other employee, making perpetual meeting among company and employee and other employee to discuss and increase. Work system, giving opportunity to employee with much kind of education backgrounds and position to develop them to give responsibility and job descriptions in conformity with employee skill."

"Background: polypharmacy is a major concern for elderly patients, as it links to high morbidity related to drug interaction and adverse drug effects. Not much is known about profile of polypharmacy among elderly subjects visiting emergency department (ED) for acute conditions. Methods: a cross sectional study conducted between July to December 2018 in ED of Cipto Mangunkusumo Hospital Jakarta Indonesia. All elderly patients admitted to ED were included. We evaluated drug use pattern using ATC system along with the association between polypharmacy with sex, age and number of comorbidities. Results: 475 geriatric patients visited EU 247 subjects were male (54.8%; mean age 67.69 (SD 6.58) years old). Polypharmacy was found in 57.6% subjects. The most frequently used of drug was that of alimentary tract and metabolism pharmacologic group, followed by drugs related to blood and blood forming organs, cardiovascular system, and anti-infectives for systemic use. Sex and age were not associated with polypharmacy, while more than 3 comorbidities was associated with polypharmacy. Conclusion: polypharmacy is prevalent among elderly visiting ED in Indonesia, requiring special attention from clinician to evaluate each drug and interaction among the drugs used."