Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This article will discuss the ultranationalist movement in Russia, emerged and flourished in the early until in the middle of 1990s in Russian Federation state. This ullranationalist movement emerged sporadically at the same time with the emerge of other movement groups at the time of democracy transition period. The openness condition had pushed elements of society established political groups and parties. Most of them supported government programs, while the other put a role as opposition groups. The ultranationalist movement, united in Democrat-Liberal Party, was the hard-liner groups, who opposed Russian government policy. However, in the middle of 1990s, this movement was becoming weak. The emerge and weakened of this movement was caused by some factors which will be discussed in the article below."

"Setelah mengalami masa otoritarianisme politik selama hampir 40 tahun (1959-1998), Indonesia akhirnya memasuki era transisi menuju demokrasi. Namun ironisnya, era transisi tidak segera diikuti dengan tahap konsolidasi demokrasi. Presiden Abdurrahman Wahid dan DPR justru terperangkap ke dalam konflik politik berkepanjangan. Konflik itu begitu serius sehingga Abdurrahman Wahid akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai presiden oleh para politisi partai besar melalui Sidang Istimewa MPR 2001.Dalam kajian itu, tesis ini berusaha menjawab, mengapa terjadi konflik antara Presiden Wahid dan DPR sera faktor-faktor apa yang melatarbelakangi konflik tersebut?Konflik Presiden Wahid dan DPR bersumber pada dua faktor yang bersifat mendasar. Pertama, tidak adanya platform politik dan visi bersama di antara para elite politik sipil dalam rangka mengakhiri rejim otoriter, dan membangun kerangka demokratis untuk mengakomodasi format politik baru produk Pemilu 1999. Kedua, terbentuknya format politik baru dengan sistem multipartai tanpa kekuatan mayoritas di DPR tidak diikuti dengan reformasi kelembagaan, terutama yang berkaitan dengan relasi kekuasaan Presiden, DPR, dan MPR. Akibatnva, praktik politik DPR cenderung mengarah pada sistem parlementer sementara UUD 1945 bernuansa presidensial.Selain faktor-faktor di atas, konflik selama periode kajian ini dipicu pula oleh beberapa faktor lain, baik yang bersifat obyektif maupun subvektif. Faktor obyektif pertama adalah polarisasi politik produk Pemilu 1999 di mana PDIP sebagai partai pemenang hanya memperoleh 153 kursi dari 500 kursi DPR Kursi selebihnya diperoleh 20 partai lainnya, Ironisnya tidak ada inisiatif PDIP yang mencalonkan Megawati sebagai presiden untuk mengajak kerjasama dan koalisi dengan partai-partai lain. Konsekuensi logis sikap diam Megawati tersebut, muncul koalisi partai-partai berbasis Islam "Poros Tengah" yang mencalonkan Abdurrahman Wahid sebagai alternatif di luar Megawati dan Habibie. Solusi yang bersifat jangka pendek ini berlanjut ketika Presiden Wahid menyusun kabinet atas dasar kompromi dengan pimpinan kekuatan politik besar di DPR, trmasuk pimpinan TNI. Koalisi dan kompromi politik yang bersifat semu ini adalah faktor obyektif kedua yang melatari konflik politik yang menjadi fokus kajian ini.Faktor-faktor subyektif yang menjadi sumber konflik adalah; pertama, berkembangnya personalisasi kekuasaan yang dilakukan Presiden Wahid seperti bongkar pasang kabinet, indikasi keterlibatan dalam kasus Bulog dan dana sumbangan Sultan Brunei, berbagai ancaman jika dia tidak lagi menjadi presiden, dan pengeluaran dekrit presiden yang memicu pemberhentiannya oleh SI MPR. Kedua, adalah kecenderungan partai-partai besar non-PKB di DPR memanfaatkan personalisasi kekuasaan yang dilakukan presiden untuk menjatuhkan Abdurrahman Wahid dalam rangka kepentingan kelompok masing-masing. Termasuk di dalam kategori kelompok ini adalah pembangkangan politik TNI/Polri yang kecewa karena kecenderungan Presiden Wahid melakukan intervensi terlampau jauh dalam kehidupan internal tentara dan polisi."

"Konstitusi Federasi Rusia sudah mencantumkan secara rinci dan sistematis hak dan kepentingan antara individu, masyarakat, dan negara, tetapi dalam pelaksanaannya mengalami berbagai hambatan. Masalah penelitian ini adalah melihat kesenjangan antara aspek normatif dan empiris itu. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan mengkaji sistem demokrasi di Rusia dalam masa transisi demokrasi selama tahun 1992 - 1999, dengan melihat dari indikator perlindungan HAM yang dilakukan oleh pemerintah Rusia, khususnya perlindungan HAM pada pekerja media massa. Penelitian ini menggunakan pendekatan strukturis dengan melihat sejarah sebagai perubahan sosial yang disebabkan oleh adanya dialektika antara keberadaan para agensi dengan struktur sosial yang ada. Kontribusi penelitian ini secara teoritis dan praktis diharapkan dapat menjadi kajian perbandingan dalam melihat pelaksanaan demokrasi dan perlindungan HAM di negara lain, termasuk Indonesia.

---

The Constitution of the Russian Federation has incorporated in detail and in systematic manner the rights and interests among individual, societies, and. the state. In their implementation, however, there has been obstacle. The problematic of this research looks at this discrepancy between the normative and empirical aspects. The aim of this research in to explain and analyze the democratic system in Russian during the democratic transition period 1992-1999 by looking as an indicator the protection of human rights by the Russian government, especially that accorded to mass media wreckers. The approach employed in this research is structures that view history as social change caused by a dialectics between agency and the existence social structure. This research contributes in term of both theory and practice, to comparative studies of democratic process and human rights protection in other countries, including Indonesia."