Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Abstract. Public trust is a very essential and fundamental element to the legitimacy of public administration. Moreover, the local government is obliged to serve the community. Without public trust, many policies may have serious problems. Therefore, it is necessary to maintain and enhance public trust. A highly committed public trust will allow public administrators to receive good judgment, which is, necessary in the policy-making process. This paper is carefully seeing through some findings of a deliberative public policy formulation, especially in the planning and budgeting areas. The qualitative study was conducted in the Probolinggo regency from 2008 to early 2011. Data were collected through participant and non-participant observation, focus group discussions, in-depth interviews, as well as search of relevant documents. The findings of this study indicate the existence of change in public which in the current situation requires a commitment of local political elite to open public places. Commitment to the use of public places, in the application of the transparency principles, participation and accountability in public policy formulation process, will bring back public trust to the local government; especially if the local society feels and believes that the deliberative public participation will significantly affect the final result of the policy formulation.

Abstrak. Kepercayaan publik adalah elemen yang sangat penting dan mendasar untuk mendapatkan administrasi publik yang sah. Terlebih lagi, pemerintah daerah berkewajiban untuk melayani masyarakat. Tanpa kepercayaan publik, banyak kebijakan akan menemui masalah-masalah yang serius. Karenanya, adalah sangat perlu untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik. Kepercayaan publik yang berkomitmen akan memungkinkan administratur publik untuk mendapatkan penilaian yang baik, yang mana diperlukan di dalam hal proses penyusunan kebijakan. Makalah ini melihat dengan sangat hati-hati beberapa temuan di dalam formulasi kebijakan publik yang bersifat deliberatif, terutama di dalam area perencanaan dan penganggaran. Studi kualitatif ini dilakukan di kabupaten Probolinggo dari tahun 2008 sampai awal 2011. Data dikumpulkan dengan jalan pengamatan partisipatif dan non-partisipatif, diskusi kelompok terarah, wawancara mendalam dan penelitian dokumen-dokumen terkait. Temuan dari penelitian ini menunjukkan adanya perubahan di masyarakat, yang mana – di dalam situasi sekarang ini – membutuhkan komitmen dari elit politik lokal untuk membuka ruang-ruang publik. Komitmen untuk menggunakan ruang-ruang publik, dalam hal penerapan prinsip keterbukaan, partisipasi dan akuntabilitas di dalam formulasi kebijakan publik, akan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan daerah; terutama bila masyarakat setempat merasa dan percaya bahwa keikutsertaan masyarakat secara sukarela akan memengaruhi secara bermakna hasil akhir dari formulasi kebijakan.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai Politik Kebijakan Publik di Tingkat Lokal dalam Kasus Analisis Interaksi Aktor dalam Kebijakan Bus Rapid Transit di DKI Jakarta Tahun 2004 – 2014. Kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara menjadikan seluruh aktivitas pemerintahan, ekonomi dan politik negara terpusat, sehingga kemacetan lalu lintas tidak dapat dihindarkan. Salah satu inovasi dari kebijakan transportasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah DKI Jakarta adalah bus Transjakarta, yang merupakan sistem transportasi Bus Rapid Transit (BRT) pertama di Asia Tenggara dan Asia Selatan, yang telah beroperasi sejak tahun 2004 silam. Transjakarta yang telah beroperasi sejak 2004 hingga saat ini ternyata masih belum menjadi solusi bagi kemacetan dan masalah tranportasi di DKI Jakarta. Perubahan status lembaga yang menaungi pengelolaan teknis Transjakarta ternyata tidak berbanding lurus dengan efektivitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Walaupun sudah tiga kali mengalami perubahan status hingga tahun 2017 belum ada perubahan signifikan yang terjadi. Penelitian ini juga akan membahas mengenai perubahan paradigma kebijakan transportasi di DKI Jakarta tahun 1960-1997, tahapan awal dalam perumusan kebijakan bus rapid transit di DKI Jakarta tahun 2004, dan analisis interaksi aktor dalam perubahan kebijakan bus rapid transit di DKI Jakarta tahun 2006-2014. Analisis interaksi aktor didalamnya, termasuk proses konsultasi, pelibatan dan akomodir kepentingan aktor yang mempengaruhi perubahan status BP menjadi BLU Transjakarta. Disamping itu analisa juga dilakukan pada interaksi aktor dalam proses formulasi dan evaluasi alternatif dalam kebijakan BUMD PT Transjakarta. ...... This study discusses the Politics of Public Policy at Local Level, in the Case of Interaction Analysis of Actors in Bus Rapid Transit Policy in DKI Jakarta in 2004 - 2014. The position of Jakarta as the capital of the state makes Jakarta becomes main central government, economic and political activities, due to that reason congestion can not be avoided. One of the innovations of transportation policy issued by the Government of DKI Jakarta is Transjakarta bus, which is the first Bus Rapid Transit (BRT) transportation system in Southeast. This system has been operating since 2004 ago. Transjakarta, is still not a solution for traffic congestion and transportation problems in Jakarta. Changes in the status of institutions that overshadowed Transjakarta's technical management were not directly proportional to the effectiveness of services perceived by the community. Although it has undergone three status changes until 2017, there id no significant changes have occurred. This research will also discuss about the transportation policy paradigm change in DKI Jakarta in 1960-1997, the initial stage in the formulation of the bus rapid transit policy in DKI Jakarta in 2004, and the analysis of actors interaction in bus rapid transit policy change in DKI Jakarta in 2006-2014. Interaction analysis of actors therein, including consultation process, involvement and accomodation of actors interests that affect the change status of Transjakarta. Besides, the analysis of the interaction betweem the actors in the formulation process and alternative policy evaluation in Regional SOE’s PT Transjakarta.

Abstrak :
Analisis Kebijakan Otonomi Khusus Papua 2001-2016 dalam Perspektif Deliberative Public Policy Penelitian ini menganalisis kebijakan Otonomi Khusus Otsus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, yang hanya melihat kebijakan Otsus Papua pada tahap implementasi, penelitian ini menganalisis kebijakan Otsus sebagai sebuah proses kebijakan, mulai dari tahap formulasi hingga implementasi, dengan menggunakan perspektif deliberative public policy dari teori Dryzek 1990 mengenai deliberative democracy. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan wawancara mendalam dengan informan beragam, baik yang mendukung maupun yang mengritisi kebijakan Otsus. Para informan adalah para pembuat kebijakan Otsus Papua di DPR RI dan Pemerintah, serta di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Kegiatan observasi dilakukan di Jayapura, Wamena, Manokwari, Sorong, dan Kaimana, yang merepresentasikan wilayah kota dan kabupaten, serta wilayah pantai dan pegunungan. Data dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, dan sesuai dengan tujuannya, untuk menganalisis kebijakan Otsus di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, penelitian ini menggunakan tipe eksplanatori kualitatif. Triangulasi dilakukan melalui kegiatan focus group discussions, yang melibatkan para pemangku kepentingan. Berbeda dengan penelitian LIPI 2004 , yang mengungkap bahwa kebijakan Otsus Papua sudah dilakukan secara partisipatif, penelitian ini menemukan partisipasi yang dilakukan dalam tahap formulasi bersifat semu pseudo-participation . Penelitian ini selanjutnya mengungkap bahwa dalam tahap implementasi, orang asli Papua sebagai target penerima manfaat cenderung diabaikan partisipasinya. Menurut hasil penelitian ini, formulasi dan implementasi kebijakan Otsus Papua harus memperhatikan prinsip-prinsip deliberatif. Penelitian menemukan bahwa perspektif deliberative public policy telah membuka cara pandang baru dalam menganalisis kebijakan Otsus Papua. Penelitian ini mengemukakan kebaruan novelty bahwa dalam perspektif deliberative public policy, pembatasan waktu dalam proses formulasi kebijakan akan menimbulkan masalah dalam implementasinya. Penekanan pada substansi deliberasi lebih penting dari pada sekadar pemenuhan formalitas, karena ia akan menimbulkan pseudo-deliberative, yang menciptakan situasi konflik akibat distrust yang terus tumbuh dan memperkuat tuntutan separatisme. Kata kunci: deliberative public policy, pseudo-deliberative policy, Dryzek 1990, otonomi khusus, Papua, Papua Barat.

---

Papua Special Autonomy Policy Analysis 2001 2016 A Deliberative Public Policy Perspective This research analyzed special autonomy policy in the provinces of Papua and West Papua. Different from previous researches which only discussed the special autonomy during its implementation, this research examined it as a process since its formulation until its implementation by employing the 1990 Dryzek rsquo s deliberative democracy perspective. Data collection was conducted with library studies, continued with in depth interviews with various informants. The informants consisted of those who supported the special autonomy policy and those who criticized it inside the national parliament and the government, as well as different parties in the provinces of Papua and West Papua. In addition to this, observation works have been conducted in cities and municipalities, as well as coastal and mountainous areas, e.g. Jayapura, Wamena, Manokwari, Sorong, and Kaimana. Data was analyzed by employing a qualitative method. In accordance with the objective of this research, namely to clearly examine both the formulation and implementation of special autonomy policy in the Papua and the West Papua, an explanatory qualitative type was applied. Triangulation of data was, furthermore, conducted with focus group discussions, involving relevant stakeholders. Unlike the 2004 LIPI rsquo s research, which concluded that the Papua special autonomy policy has been deliberatively discussed and created, this research argued and found that the public participation organized during its formulation was actually pseudo, by which the researcher has identified it as pseudo participation. This research has also revealed that since its implementation, the participation of native Papuan, presumably should have gained the benefits of the policy, have been, in reality, ignored. This research further found that the deliberative public policy has introduced a new perspective for analyzing the Papua special autonomy policy. From such perspective, therefore, its formulation and implementation must consequently rely on deliberative principles. As its novelty, this research has revealed that time limitation during the formulation process will bring about problem in its implementation. The researcher accordingly concluded that emphasizing to have a real deliberative process is much more substantial rather than attempting to make it artificially that led to a pseudodeliberative policy. A pseudo one has, in fact, produced conflict caused by the growing distrust of the Papuan to the government, which strengthened aspiration for separatism. Keywords deliberative public policy, pseudo deliberative policy, Dryzek 1990, special autonomy, Papua, West Papua.