Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Reformation era has rolled for fifteen years and during that time various steps to democratize the institutions and procedures of Indonesian politics have been conducted with a number of real transformation. However, the idea of deliberative democracy (dmeokrasi permusyawaratan) based on the principles of Pancasila is still far beyond expectations. This situation should be corrected. Deepening and extensioning democracy need to be done to establish a healthy democracy with cultural ideals. The biggest challenges to establish such democracy is to develop a cultured democracy and developing conducive cultural values to the development of democracy. Learning from the experience of Indonesian history and the successful examples of other countries, this paper tries to review how these biggest challenges should be responded.

Abstrak :
Abad ke-21 adalah era perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dalam bahasa Inggris disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini didorong oleh perkembangan perusahaan sebagai entitas bisnis dan sosial yang menyeimbangkan kepentingan publik dan swasta. Jika ada keseimbangan kepentingan publik dan swasta di perusahaan, penerapan CSR harus mampu mengakomodasi kepentingan publik. Namun ada sejumlah besar perusahaan di Indonesia yang tidak melibatkan masyarakat dalam perumusan model implementasi CSR. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan CSR sering kali menjadi tidak tepat sasaran. Dalam konteks tersebut, teori konstitusionalisme perusahaan menjadi teori yang relevan untuk menjawab masalah ini. Teori konstitusionalisme perusahaan menempatkan musyawarah sebagai salah satu prinsip untuk mencapai legitimasi pengambilan keputusan dalam perusahaan. Melalui proses perumusan musyawarah model CSR dengan masyarakat, bukan hanya kepentingan pemegang saham yang dapat ditampung tetapi juga kepentingan stakeholders. Dengan demikian, CSR sebenarnya dapat berperan dalam menjawab tantangan global dan lokal.

Abstrak :
Secara garis besar, penelitian ini membahas mengenai pengaturan terkait penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum dan studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 486/PDT/2017/PT.BDG. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dan keseluruhannya dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif serta tipe penelitian deskriptif. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penghitungan ganti kerugian dalam musyawarah penetapan ganti kerugian telah dilakukan antara Panitia Pembebasan Tanah (P2T) dan pemegang hak atas tanah dengan berpedoman pada Standar Penilaian Indonesia nomor 306 serta petunjuk teknisnya yang dibuat oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia selaku asosisasi profesi penilai di indonesia. Kemudian penelitian ini juga menunjukkan bahwa penyelesaian dari adanya kesalahan berkaitan dengan penerima pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana ternyata dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 486/PDT/2017/PT.BDG dilakukan dengan Tergugat yang diharuskan oleh Majelis Hakim untuk membayarkan ganti kerugian kepada Penggugat atau melalui jalur konsinyasi atau menitipkan uang ganti rugi di pengadilan. Hasil penelitian menyarankan kepada instansi-instansi yang akan melakukan pembebasan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum, khususnya Panitia Pembebasan Tanah (P2T), agar selalu teliti dan mendetil dalam memeriksa berkas-berkas yang diserahkan oleh pemegang hak atas tanah. Selain itu, alangkah lebih baik apabila dapat berkoordinasi secara aktif dengan Lurah dan Camat setempat agar ke depannya tidak terjadi lagi kesalahan yang berkaitan dengan identitas pemegang hak atas tanah, dan kepada pemegang hak atas tanah yang tanahnya akan terkena pembebasan tanah, hendaknya selalu bersikap kritis selama proses pembebasan tanah berlangsung agar hak-haknya tetap terlindungi. ......This thesis discusses land procurement for public purposes, determination of compensation in land acquisition, as well as a case study on the decision of the West Java High Court Number 486/PDT/2017/PT.BDG. This type of research is normative juridical and the whole is done using qualitative research methods and descriptive research types. This research shows that the application of the compensation calculation in the deliberations on determining compensation has been carried out between the Land Procurement Committee and the holder of land rights by referring to Standar Penilaian Indonesia number 306 and its technical instruction that was made by the Indonesian Appraiser Profession Society as the appraisal profession association in Indonesia. Subsequently, this research also shows that the settlement of the error related to the recipient of compensation for the land procurement for public purposes as evidenced in the Decision of the West Java High Court Number 486/PDT/2017/PT.BDG conducted with the Defendant required by the Panel of Judges to pay the compensation to the Plaintiff or through consignment or leaving compensation money in court. The results of this research suggest to the institutions that will conduct land procurement for public purposes, especially the Land Procurement Committee, to always be thorough and detailed in examining the files submitted by the holder of land rights. In addition, it would be better for the Land Procurement Committee to coordinate with the local Lurah and Camat so that there will not be any problem regarding the identity of the holder of land rights, and to the holder of land rights whose land will be affected by the land procurement, should always be critical during the process of land procurement so that their rights remain protected.

Abstrak :
Penelitian ini menganalisis pengaruh dari lokal politik di desa berupa Musyawarah Desa dan anggota BPD sebagai perwakilan dari masyarakat desa terhadap pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Dengan metode kuantitatif menggunakan data Potensi Desa 2018 yang menerapkan model ordinary least square dan logit binary regression, penulis menemukan bahwa secara nasional Musyawarah Desa dan anggota BPD memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap pengentasan kemiskinan. Selain itu, Musyawarah Desa dan anggota BPD juga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap likelihood penyediaan barang publik di desa. Kami juga menemukan tingkat pendidikan kepala desa mempengaruhi pengentasan kemiskinan dan penyediaan barang publik. Analisis kualitatif berupa wawancara mendalam juga dilakukan untuk mendukung temuan kuantitatif. ......This study examines the impact of local politics on poverty alleviation and the provision of public goods in a village setting. Specifically, it focuses on the influence of Village Deliberation and BPD members, who represent rural communities. The analysis employs quantitative methods, utilizing 2018 Village Potential data and employing ordinary least square and logit binary regression models. The results indicate a positive and significant relationship between Village Deliberation, BPD members, and poverty alleviation at the national level. Furthermore, Village Deliberation and BPD members demonstrate a positive and significant association with the likelihood of providing public goods within the village. Additionally, the education level of village heads is found to affect both poverty alleviation and the provision of public goods. To supplement the quantitative findings, qualitative analysis in the form of in-depth interviews was conducted. These interviews aimed to provide further support and insights into the study's results.

Abstrak :
Abad ke-21 adalah era perkembangan tanggung jawab sosial perusahaan atau yang dalam bahasa Inggris disebut Corporate Social Responsibility (CSR). Hal ini didorong oleh perkembangan perusahaan sebagai entitas bisnis dan sosial yang menyeimbangkan kepentingan publik dan swasta. Jika ada keseimbangan kepentingan publik dan swasta di perusahaan, penerapan CSR harus mampu mengakomodasi kepentingan publik. Namun ada sejumlah besar perusahaan di Indonesia yang tidak melibatkan masyarakat dalam perumusan model implementasi CSR. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan CSR sering kali menjadi tidak tepat sasaran. Dalam konteks tersebut, teori konstitusionalisme perusahaan menjadi teori yang relevan untuk menjawab masalah ini. Teori konstitusionalisme perusahaan menempatkan musyawarah sebagai salah satu prinsip untuk mencapai legitimasi pengambilan keputusan dalam perusahaan. Melalui proses perumusan musyawarah model CSR dengan masyarakat, bukan hanya kepentingan pemegang saham yang dapat ditampung tetapi juga kepentingan stakeholders. Dengan demikian, CSR sebenarnya dapat berperan dalam menjawab tantangan global dan lokal. ......The 21st century is the era of the development of corporate social responsibility (CSR). It is encouraged by the development of the company as a business and societal entities that balances public and private interests. If there is a balance of public and private interests in the company, the application of CSR should be able to accommodate the public interest. However there are a lot of companies in Indonesia that do not involve the community in the formulation of CSR implementation model. This resulted the implementation of CSR which is often not well targeted. In that context, the theory of corporate constitutionalism becomes a relevant theory to answer this problem. The theory of corporate constitutionalism puts deliberation as one of the principles to achieve the legitimacy of decision-making in the corporation. Through a process of deliberation formulation of CSR model with the community, not just the interests of shareholders that can be accommodated but also the interests of stakeholders. Thus, CSR can actually be an instrument solvingto solve the global and local challenges.

Abstrak :
This article aims at unifying the theory of spatial votin and the theory that is variously called conceptualization, information, or sophistication. Following Down's early insight on uncertainity as well as recent developments in both literatures, I argue that it is of critical importance that spatial voting models explicitily incorporate information effects. For this purpose, I develop a heterogeneity. This model is applied to the Taiwan Eleection and Democratization Study's 2004 post-presidential election survey data. In 2004, Taiwan's political landscape was dominantly defined by the Green vs Blue ideological cleavage, and the candidates wwere preceived as taking divergent positions. This article investigates the effects of information and activism on the spatial structure and their implications on candidates' strategies. My findings confirm the existance of these effects on voter uncertainty in the frmework of spatial analysis.