Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai analisis keberhasilan kebijakan LHKPN dengan menggunakan variable McConnell (2020) yang terdiri dari variabel proses, program, politik dan waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keberhasilan implementasi LHKPN dan menganalisis factor yang mempengaruhi implementasi LHKPN. Peneliti menggunakan paradigma post positivism dengan metode kualitatif dan sumber data berupa wawancara mendalam serta data sekunder. Berdasarkan empat variable keberhasilan kebijakan McConnel (2020), pada variable proses keberhasilan hanya diperlihatkan oleh satu dimensi yaitu proses pengkonstruksikan permasalahan. Sementara pada variable program, terutama pada dimensi output, keberhasilan hanya diperoleh pada tingkat transparansi. Pada variable politik, LHKPN hanya berpengaruh pada penyelenggara negara/lembaga yang telah menjalankan aturan internal kewajiban LHKPN dengan tegas. Pada variable waktu, LHKPN hanya memiliki kemanfaatan ketika awal menjabat. Belum berhasilnya kebijakan LHKPN dipengaruhi oleh lemahnya kerangka hukum, lemahnya dukungan/komitmen Pimpinan lembaga, lemahnya kualitas verifikasi, dan lemahnya dukungan masyarakat. ......This thesis discusses the analysis of LHKPN policy success using the McConnell (2020) variable which consists of the process, program, political and time. This study, aims to analyze the success of LHKPN implementation, and the factors inhibiting of LHKPN implementation. The researcher uses post positivism paradigm with qualitative method. Sources of data in the form of secondary data and in-depth interviews. Based on the four dimensions of McConnell’s (2020) policy success, the implementation of LHKPN was only partially successful, especially in the process and program variable. In the political variable, LHKPN only affects state administrators/institutions that have strictly enforced the internal regulations of LHKPN. In the time variable, LHKPN has benefits at the beginning taking office. The ineffectiveness of the LHKPN policy is influenced by the weak legal framework, support/commitment from institutional leaders, and quality of verification. On the other hand, community support in ensuring LHKPN accountability is still minimal.

Abstrak :
Tax amnesty adalah kebijakan yang menghapus pokok pajak yang terutang dan sanksinya. Tujuan dari pengampunan pajak adalah untuk memperoleh dana sebagai penerimaan APBN dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang. Terdapat dua hal dalam tax amnesty yaitu deklarasi aset dan repatriasi aset. Deklarasi aset Indonesia menjadi yang tertinggi diantara negara-negara lain. Namun, repatriasi aset Indonesia justru sebaliknya. Repatriasi aset bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia yang menjadi harapan besar bagi Indonesia dalam meningkatkan penerimaan negara. Repatriasi aset Indonesia hanya berhasil mendapatkan dana sebesar 147 Triliun dari 1000 Triliun target yang telah ditetapkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan tax amnesty di tahun 2016 dalam upaya repatriasi aset dari luar negeri ke dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist untuk menganalisis hubungan sebab akibat bagaimana keefektifan program dan faktor yang mendukung tax amnesty atas repatriasi aset di Indonesia dan diperkaya dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan repatriasi aset ditinjau dari teori Riant Nugroho (2012:107) menggambarkan bahwa kebijakan repatriasi aset di Indonesia kurang efektif. ......Tax amnesty is a policy that eliminates the principal tax payable and the sanctions. The purpose of tax amnesty is to obtain funds as state budget revenues and improve taxpayer compliance in the future. There are two things in tax amnesty, namely asset declaration and asset repatriation. Indonesia's asset declaration is the highest among other countries. However, the repatriation of Indonesian assets is just the opposite. Asset repatriation aims to improve the investment climate in Indonesia, which is a big hope for Indonesia in increasing state revenues. The repatriation of Indonesian assets only managed to get funds of 147 trillion from the 1000 trillion target that had been set. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of tax amnesty in 2016 in an effort to repatriate assets from abroad to domestic. This study uses post-positivist approach to analyze the causal relationship between program effectiveness and the factors that support tax amnesty on asset repatriation in Indonesia and enriched with data collected through in- depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the effectiveness of the asset repatriation policy in terms of the theory of Riant Nugroho (2012:107) illustrates that the asset repatriation policy in Indonesia is less effective.