Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sektor industri merupakan pengguna energi terbesar di Indonesia dan menghasilkan emisi CO2 ketiga terbesar dengan persentase sebesar 27% dari total emisi CO2 di keseluruhan sektor. Dengan itu, banyak negara-negara yang melakukan segala cara untuk dekarbonisasi dari mulai penerapan kebijakan energi hijau, Untuk Indonesia pengimplementasi dekarbonisasi sektor industri masih terbatas pada peningkatkan energi efisiensi. Tesis ini dibuat bertujuan melakukan dekaarbonisasi sektor industri pupuk dan industri baja dengan cara melalui pemanfaataan energi hijau. Metode yang digunakan dalam Penelitian ini terbagi atas dua cara yang pertama adalah bedasarkan Teknologi yaitu pada industri pupuk mengganti suplai listrik PLTG ke PLTA dan pada industri baja mengganti suplai listrik dari grid ke PLTA dan REC. Dan yang kedua bedasarkan Non-Teknologi seperti Membuat skenario BAU, RE, REC dengan tujuan agar mendapatkan hasil penurunan pada jejak karbon yang terbanyak dan biaya pokok produksi / biaya energi yang murah. Hasilnya pada Urea & Ammonia Industry di dapatkan CO2 emissions sebesar 9498056 ton CO2/tahun tapi jika membandingkan antara skenario REC vs BAU terjadi Pengurangan Emisi CO2 sebesar 24,23%, jika membandingkan antara skenario RE vs BAU terjadi Pengurangan Emisi CO2 sebesar 57,47%. Untuk industri Pupuk terkait biaya produksi bedasarkan banyaknya energi yang dikonsumsi, Jika menggunakan skenario REC dan dibandingkan dengan skenario BAU biayanya bertambah 2,3%, Jika menggunakan skenario RE dan dibandingkan dengan skenario BAU biayanya lebih terjangkau 10,8%. Pada Steel & Iron Making Industry di dapatkan CO2 emissions sebesar 9516796 ton CO2/tahun tetapi jika membandingkan antara skenario REC vs BAU terjadi Pengurangan Emisi CO2 sebesar 29,08%, jika membandingkan antara skenario RE vs BAU terjadi Pengurangan Emisi CO2 sebesar 49,08%. Untuk industri Pembuatan Besi dan Baja terkait biaya produksi bedasarkan banyaknya energi yang dikonsumsi, Jika menggunakan skenario REC dan dibandingkan dengan skenario BAU biayanya bertambah 2,9%, Jika menggunakan skenario RE dan dibandingkan dengan skenario BAU biayanya lebih terjangkau 25,15%.

---

The industrial sector is the largest energy user in Indonesia and produces the third largest CO2 emissions with a percentage of 27% of total CO2 emissions in the entire sector. With that, many countries are doing everything possible to decarbonize from the start of implementing green energy policies, for Indonesia the implementation of industrial sector decarbonization is still limited to increasing energy efficiency. This thesis aims to decarbonize the fertilizer industry and steel industry sectors through the use of green energy. The method used in this study is divided into two ways, the first is based on technology, namely in the fertilizer industry replacing the electricity supply of PLTG to hydropower plants and in the steel industry replacing electricity supply from the grid to hydropower plants and REC. And the second is based on Non-Technology such as Creating BAU, RE, REC scenarios with the aim of getting results in reducing the largest carbon footprint and low cost of production / energy costs. The result in the Urea & Ammonia Industry is that CO2 emissions are obtained of 9498056 tons of CO2 / year, but if you compare between the REC vs BAU scenario, there is a CO2 Emission Reduction of 24.23%, if you compare between the RE vs BAU scenario, there is a CO2 Emission Reduction of 57.47%. For the Fertilizer industry related to production costs based on the amount of energy consumed, If using the REC scenario and compared to the BAU scenario the cost increases by 2.3%, If using the RE scenario and compared to the BAU scenario the cost is 10.8% more affordable. In the Steel & Iron Making Industry, CO2 emissions of 9516796 tons of CO2 / year are obtained, but if you compare between the REC vs BAU scenario, there is a CO2 Emission Reduction of 29.08%, if you compare between the RE vs BAU scenario, there is a CO2 Emission Reduction of 49.08%. For the Iron and Steel Making industry related to production costs based on the amount of energy consumed, If using the REC scenario and compared to the BAU scenario the cost increases by 2.9%, If using the RE scenario and compared to the BAU scenario the cost is more affordable by 25.15%."

"Tesis ini membahas mengenai potensi perencanaan LEZ di KSPN Borobudur sebagai Dekarbonisasi. Penelitian ini menggunakan Mix Method secara kualitatif dan kuantitatif. Hasil perhitungan dari Mix Method tersebut selanjutnya menghitung efektivitas berdasarkan scenario planning untuk melihat potensi yang paling efektif. Hasil penelitian mengatakan bahwa LEZ menjadi scenario planning dengan efektivitas baik untuk mereduksi emisi karbon. Penelitian merekomendasikan perlunya harmonisasi antar kebijakan agar perencanaan LEZ dapat diimplementasikan secara matang.

---

This thesis discusses the potential of LEZ planning in KSPN Borobudur as Decarbonization. This study uses the Mix Method qualitatively and quantitatively. The results of the calculation of the Mix Method then calculate the effectiveness based on scenario planning to see the most effective potential. The results of the study say that LEZ is a scenario planning with good effectiveness in reducing carbon emissions. The research recommends the need for harmonization between policies so that LEZ planning can be implemented maturely."

"Paris agreement yang diadakan tahun 2015 telah menyepakati untuk menjaga suhu kenaikan bumi dibawah 2 sehingga mendorong negara-negara yang terlibat untuk melakukan transisi sektor industri menuju sektor industri yang lebih berkelanjutan dan bersih. Penelitian ini berfokus pada model dekarbonisasi sektor industri dengan optimisasi biaya termurah di Indonesia hingga tahun 2050 untuk mendapatkan portofolio teknologi pengguna akhir untuk mencapai target penurunan emisi. Optimisasi biaya termurah dilakukan menggunakan software TIMES dengan variabel keputusan portofolio teknologi. Hasil penelitian menunjukkan kapasitas terpasang industri baja, semen, alumunium, ammonia, metanol, kertas mengalami peningkatan, masing-masing menjadi 31 juta ton, 353 juta ton, 1.4 juta ton, 17 juta ton, 2.4 juta ton, dan 22 juta ton. Teknologi baru rendah karbon digunakan untuk mencapai skenario rendah karbon seperti penggunaan secondary scrap pada industri baja, pengunaan biomass dan pengurangan clinker ratio pada industri semen, penggunaan secondary alumunium pada industri alumunium, pengunaan listrik bersih pada industri ammonia dan metanol, serta penggunaan biomass pada industri kertas. Skenario LCS menghasilkan jejak karbon pada tahun 2050 untuk industri baja sebanyak 216 kgCO2e/ton, untuk industri semen sebanyak 459 kgCO2e/ton, untuk industri alumunium sebanyak 308 kgCO2e/ton, untuk industri ammonia sebanyak 640 kgCO2e/ton, untuk industri metanol sebanyak 320 kgCO2e/ton, dan industri kertas sebanyak 1,76 tonCO2e/ton. Biaya produksi untuk industri baja, semen, alumunium, ammonia, metanol, kertas pada tahun 2050 masing-masing adalah 502 USD/ton, 87 USD/ton, 84 USD/ton, 411 USD/ton, 260 USD/ton, 1004 USD/ton. Hasil studi menunjukkan bahwa penurunan emisi memiliki dampak yang signifikan pada biaya produksi yang dibutuhkan.

---

The Paris Agreement held in 2015 agreed to keep the temperature of the earth rising below 2 °C so as to encourage the countries involved to transition the industrial sector towards a more sustainable and cleaner industrial sector. This research focuses on the decarbonization model of the industrial sector with the cheapest cost optimization in Indonesia until 2050 to obtain a portfolio of end-use technologies to achieve emission reduction targets. The cheapest cost optimization is done using TIMES software with technology portfolio decision variables. The results showed that the installed capacities of the steel, cement, aluminum, ammonia, methanol, and paper industries increased to 31 million tons, 353 million tons, 1.4 million tons, 17 million tons, 2.4 million tons, and 22 million tons, respectively. New low-carbon technologies are used to achieve low-carbon scenarios such as the use of secondary scrap in the steel industry, the use of biomass and reduced clinker ratio in the cement industry, the use of secondary aluminum in the aluminum industry, the use of clean electricity in the ammonia and methanol industries, and the use of biomass in the paper industry. The LCS scenario produces a carbon footprint in 2050 for the steel industry of 216 kg CO2e/ton, for the cement industry of 459 kg CO2e/ton, for the aluminum industry of 308 kg CO2e/ton, for the ammonia industry of 640 kg CO2e/ton, for the methanol industry of 320 kg CO2e/ton, and for the paper industry of as much as 1.76 tons CO2e/ton. Production costs for the steel, cement, aluminum, ammonia, methanol, and paper industries in 2050 will be, respectively, 502 USD/ton, 87 USD/ton, 84 USD/ton, 411 USD/ton, 260 USD/ton, and 1004 USD/ton. The study results show that reducing emissions has a significant impact on the required production costs."

"Jakarta memiliki komitmen menurunkan emisi untuk mencapai tujuan menjadi kota dengan emisi rendah karbon. Pemerintah provinsi DKI Jakarta telah memiliki kebijakan Rencanan Pembangunan Rendah Karbon Daerah (RPRKD) dalam upaya menurunkan emisi gas rumah kaca untuk menjadikan Jakarta sebagai kota yang berkelanjutan. Namun saat ini Jakarta masih memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sistem energi nasional. Untuk itu perlu dilakukan riset pemodelan dekarbonisasi sistem energi dari sisi suplai dan permintaan dengan peningkatan bauran teknologi yang efisien dan penggunaan energi terbarukan agar Jakarta dapat menjadi kota yang memiliki emisi CO2 yang rendah. Pemodelan sistem energi dilakukan dengan pendekatan optimisasi teknologi bottom-up menggunakan perangkat lunak TIMES. Skenario Low Carbon Scenario (LCS) pada optimisasi penelitian ini dapat menurunkan emisi paling signifikan, dimana penurunan emisi mencapai 40,92% emisi sebesar 11.167 kt CO2 pada tahun 2050. Biaya investasi teknologi pada skenario LCS adalah sebesar 21.995 miliar USD pada tahun 2050, dengan peta jalan sisi pengguna yaitu penggunaan lampu LED untuk penerangan, AC inverter untuk pendinginan, kompor listrik untuk memasak, penerapan kebijakan bangunan hijau untuk sektor bangunan, kendaraan listrik pada sektor transportasi, penggunaan rooftop solar PV, pembangkit PLTSa, dan CCHP pada sisi suplai listrik.

---

Jakarta has a commitment to reduce emissions and become a low-carbon city. The provincial government of DKI Jakarta has implemented the Low Carbon Regional Development Plan (RPRKD) to lower greenhouse gas emissions and promote sustainability in the city. However, Jakarta still heavily relies on the national energy system. Therefore, research is necessary to model the decarbonization of the energy system, considering both the supply and demand sides. This research focuses on increasing the adoption of efficient technologies and renewable energy sources to achieve low CO2 emissions in Jakarta. The energy system modeling employs a bottom-up technology optimization approach using TIMES software. The Low Carbon Scenario (LCS) identified in this research optimization yields the most significant reduction in emissions. It predicts a decrease of 40.92%, equivalent to 11,167 kt CO2 emissions by the year 2050. The estimated investment cost for the required technologies in the LCS scenario is $21.995 billion in 2050. The roadmap for the LCS scenario encompasses the use of LED lighting, inverter air conditioners, electric stoves, the implementation of green building policies in the building sector, the high adoption of electric vehicles for transportation, the utilization of rooftop solar photovoltaic (PV) systems, Waste to Electricity (WtE) power plants, and Combined Cooling, Heating, and Power (CCHP) systems for electricity supply."

"Persetujuan Paris Agreement UNFCCC mengatur mengenai kontribusi yang ditetapkan secara nasional (Nationally Determined Contribution/NDC) yang harus dilakukan oleh setiap negara. International Maritime Organization (IMO) mengeluarkan “initial strategy on reduction of GHG emissions from ships” untuk mengurangi emisi sektor pelayaran. Untuk mewujudkan komitmen target yang Indonesia yang dibuat sesuai dengan Nationally Determined Contribution (NDC), pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan dan kebijakan untuk bisa memenuhi target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia pada tahun 2030. Maka permasalahan yang diteliti mengenai Bagaimana penerapan kebijakan dan peraturan pemerintah dapat memenuhi target NDC Indonesia sesuai dengan ketentuan Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. Dan Bagaimana kebijakan dekarbonisasi dalam industri pelayaran sesuai dengan NDC Indonesia dan ketetapan oleh International Maritime Organization (IMO). Penelitian ini adalah jenis penelitian doktrinal, yang data digunakan adalah data sekunder yang didukung oleh wawancara dengan narasumber informan dan jenis-jenis bahan hukum lainnya, pengumpulan data dilaksanakan dengan melakukan studi kepustakaan. Untuk mewujudkan komitmen NDC Indonesia dalam penurunan emisi, pemerintah telah mengeluarkan roadmap atau peta jalan yang menggambarkan langkah-langkah, tahapan program, aktivitas, penanggung jawab, strategi pelaksanaan yang jelas dan rencana aksi mitigasi. Pemerintah telah membuat aksi mitigasi untuk sektor pelayaran yaitu implementasi onshore power supply (OPS), penggunaan bahan bakar low sulfur dan bahan bakar non karbon. Maka dalam kesimpulan penelitian ini bahwa pemerintah mengeluarkan roadmap atau peta jalan yang menggambarkan langkah-langkah, tahapan program, aktivitas, penanggung jawab, dan strategi pelaksanaan yang jelas dan aksi mitigasi yang dibuat seperti OPS yang sudah berjalan dengan baik dan bahan bakar non karbon masih berjalan. Aksi mitigasi ini efektif dalam penurunan emisi karbon.

---

The UNFCCC Paris Agreement regulates the nationally determined contribution (NDC) that each country must make. The International Maritime Organization (IMO) has issued an "initial strategy on reduction of greenhouse gas emissions from ships" to reduce emissions in the shipping sector. In order to realize Indonesia’s target commitments made in accordance with the Nationally Determined Contribution (NDC), the government has issued a range of regulations and policies to be able to meet the nationally determined contribution target of Indonesia by 2030. Then the question is how the implementation of government policies and regulations can meet the goals of NDC Indonesia in accordance with the provisions of the Paris Agreement to the United Nations Framework Convention on Climate Change. And how the decarbonization policy in the shipping industry is in line with the NDC Indonesia and the provisions of the International Maritime Organization (IMO). This research is a type of doctrinal research; the data used is secondary data supported by interviews with informant sources and other types of legal materials. Data collection is carried out by conducting library studies. To realize NDC Indonesia’s commitment to emissions reduction, the government has issued a roadmap that outlines measures, program phases, activities, accountability, clear implementation strategies, and mitigation action plans. The government has taken mitigation measures for the shipping sector, including the implementation of onshore power supply (OPS), the use of low sulfur fuels, and non-carbon fuels. So in the conclusion of this study, the government issued a roadmap describing the steps, program phases, activities, accountabilities, and clear implementation strategies and mitigation actions made such as the OPS already running and non-carbon fuels still running. This mitigation action is effective in reducing the carbon emissions of the maritime transport sector."

"Sektor pembangkit listrik merupakan penyumbang emisi terbesar yaitu sebesar 47,80% dari total emisi dari sektor energi, terutama berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kapasitas PLTU terbesar terletak pada sistem ketenagalistrikan Jawa Madura Bali yang memiliki kapasitas terpasang sebesar 29.727 MW. Pada penelitian ini dilakukan optimasi untuk menentukan strategi dalam melakukan pensiun dini PLTU di sistem ketenagalistrikan Jawa Madura Bali dengan skenario Business-as-usual, skenario Decarbonized, dan 3 skenario Early Retirement (ER) yaitu dilakukan setelah tahun 2035, setelah tahun 2040 dan setelah tahun 2045. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada skenario BAU, skema leastcost power system, 62% kapasitas terpasang merupakan PLTU Supercritical. Hal ini berbeda dengan skenario Decarbonized dan ER yang mendorong pembangunan pembangkit emisi rendah yaitu PLTS. Penerapan skenario Decarbonized dan ER akan menurunkan emisi dari sebelumnya 415 Mton CO₂ menjadi 25 Mton dan 41 Mton. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skenario ER akan berpotensi menurunkan biaya sistem hingga 5% jika dibandingkan dengan skenario Decarbonized. Penundaan pensiun dini PLTU akan meningkatkan produksi dari CCGT-CCS hingga 192% dan akan meningkatkan biaya sistem sebesar 5 Billion USD. Namun pada skenario ER terdapat biaya tersembunyi berupa biaya aset terdampar dari PLTU dengan kapasitas total mencapai 19.928 MW. Hasil pengolahan data penentuan koefisien kriteria ER dengan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) diketahui bahwa urutan bobot kriteria dari yang tertinggi adalah kriteria keandalan, emisi, biaya, usia dan kapasitas. Hasil pemeringkatan PLTU yang menjadi prioritas untuk pensiun dini dengan metode Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) diketahui bahwa PLTU yang menjadi prioritas untuk dilakukan pensiun dini adalah pada PLTU yang berjenis Subcritical lalu Supercritical dan yang terakhir adalah Ultra Supercritical.

---

The power generation sector is the largest contributor to emissions, accounting for 47.80% of total emissions from the energy sector, primarily originating from coal-fired power plants (CFPPs). The highest concentration of CFPP capacity is found in Jawa Madura Bali power system, with total installed capacity of 29,727 MW. This study conducts an optimization analysis to develop strategies for the early retirement of CFPPs within the Jawa Madura Bali system, under five scenarios: Business-as-Usual (BAU), Decarbonized, and three Early Retirement (ER) scenarios implemented after 2035, 2040, and 2045. The findings indicate that in the BAU scenario, using least-cost power system approach, 62% of the installed capacity consists of Supercritical CFPPs. In contrast, the Decarbonized and ER scenarios promote the development of low-emission power sources, particularly solar PV. Implementation of these scenarios leads to a significant reduction in emissions, from 415 Mton CO₂ to 25 Mton CO₂ in the Decarbonized scenario, and 41 Mton CO₂ in the ER scenario. Furthermore, the ER scenarios demonstrate the potential to reduce system costs by up to 5% compared to the Decarbonized scenario. Delaying CFPP retirement increases CCGT-CCS output by 192% and raises system costs by 5 billion USD. However, the ER scenarios also entail hidden costs due to stranded assets from CFPPs, with a total affected capacity of 19,928 MW. Using the Analytic Hierarchy Process (AHP), the prioritization criteria for early retirement were weighted in the following order: reliability, emissions, cost, age, and capacity. Based on the Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) method, Subcritical CFPPs were identified as the highest priority for early retirement, followed by Supercritical and Ultra-Supercritical units. "

"Studi ini mengembangkan roadmap dekarbonisasi dan skenario energi untuk Sistem Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) sebagai respons terhadap lonjakan permintaan listrik akibat ekspansi smelter nikel hingga 2030. Meski wilayah ini telah mencapai bauran energi terbarukan sekitar 30%, pertumbuhan industri yang pesat, terutama dari sektor smelter, mengancam ketahanan sistem. Margin cadangan listrik diperkirakan menurun drastis, menjadikan Sulbagsel wilayah dengan pertumbuhan permintaan tertinggi di Indonesia. Menggunakan model LEAP, studi ini mengintegrasikan proyeksi permintaan dari sektor smelter ke dalam tiga skenario: Business as Usual (BAU), Rencana Nasional (RUPTL 2021–2030), dan skenario Sistem Sulbagsel (SUL). Hasil menunjukkan lonjakan permintaan 41% antara 2024–2025. Skenario SUL, yang memadukan pembangkit gas, energi terbarukan, dan co-firing biomassa, mampu menurunkan emisi GRK hingga 48% dan mencapai bauran EBT 35%. Temuan ini menekankan perlunya pembaruan perencanaan kelistrikan, penerapan pajak karbon, serta insentif untuk energi bersih guna memastikan keandalan dan keberlanjutan sistem energi Sulbagsel ke depan.

---

This study develops a decarbonization roadmap and energy scenarios for South Sulawesi’s power system (Sulbagsel) in response to a sharp surge in electricity demand driven by rapid nickel smelter expansion through 2030. Although the region has achieved a relatively high renewable energy share (~30%), rising industrial demand—especially from smelters—threatens grid stability. Reserve margins are projected to decline significantly, making Sulbagsel the fastest-growing electricity demand center in Indonesia. Using the LEAP model, this study incorporates updated smelter demand projections into three scenarios: Business as Usual (BAU), National Plan (RUPTL 2021–2030), and Sulbagsel-specific (SUL). Results show a 41% demand spike between 2024 and 2025. The SUL scenario, combining gas generation, renewable energy, and biomass co-firing, reduces GHG emissions by up to 48% and achieves a 35% renewable energy share. These findings highlight the urgency of revising power planning, implementing carbon pricing, and designing clean energy incentives to ensure energy security and accelerate the clean energy transition in the region."

"Perubahan iklim dan tujuan dekarbonisasi global memerlukan transisi ke energi terbarukan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Sumatera Utara, provinsi dengan potensi energi terbarukan yang besar, hidro, panas bumi, biomassa, dan surya, memainkan peran strategis dalam peta jalan dekarbonisasi energi Indonesia menuju Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan peta jalan dekarbonisasi untuk mencapai 100% pembangkit listrik Energi Terbarukan di Provinsi Sumatera Utara, dengan mempertimbangkan dua wilayah yakni Pulau Sumatera Utara dan Pulau Nias. Menggunakan Platform Analisis Emisi Rendah (LEAP) dan software optimasi NEMO, empat skenario dimodelkan: Business As Usual (BAU), Referensi Kebijakan Pemerintah berdasarkan RUED (REF), Skenario Subsidi (SUB) dan target energi terbarukan 100% (RE100). Setiap skenario menggabungkan data  tekno-ekonomi, lingkungan, dan kebijakan berdasarkan data regional dan dokumen perencanaan nasional (RUPTL, RUEN, dan RUED). Skenario BAU mengasumsikan tidak ada batasan emisi atau target terbarukan, hanya menggunakan optimasi biaya terendah. Skenario REF, pendekatan backcasting, selaras dengan target provinsi, menekankan pengembangan energi terbarukan dan membatasi pembangkitan berbasis fosil. Skenario RE100 memberikan target  bauran energi terbarukan sebesar 30% pada tahun 2030, 70% pada tahun 2050, dan 100% pada tahun 2060. Skenario Sub memberikan Subsidi 50% pada biaya investasi awal pembangkit tenaga surya dan BESS. Penelitian menunjukkan bahwa skenario RE100 merupakan strategi yang paling efektif bagi pulau Sumatera Utara dan Pulau Nias untuk memenuhi target energi terbarukan 100% pada 2060. Dalam perluasan sistem ketenagalistrikkan pulau besar menggunakan teknologi hydropower, geothermal  dan biomass yang bersifat sentralisasi sedangkan pada pulau kecil menggunakan teknologi desentralisasi seperti pembangkit tenaga surya dan biomassa. Biaya investasi yang diperlukan untuk mencapai 100% energi terbarukan pada pulau besar sebesar 27.284 Juta USD dengan BPP sebesar 8,4 cent/kWh dan 734 Juta USD untuk pulau kecil dengan BPP sebesar 12,57 cent/kWh. dengan biaya tersebut dapat menurukan emisi menjadi lebih rendah 72% pada pulau besar dan  83% pada pulau kecil dibanding emisi tahun 2020.

---

Climate change and the global decarbonization goals require a transition to renewable energy, particularly in developing countries like Indonesia. North Sumatra, a province with significant renewable energy potential including hydropower, geothermal, biomass, and solar energy, plays a strategic role in Indonesia's energy decarbonization roadmap towards achieving Net Zero Emissions (NZE) by 2060. This study aims to develop a decarbonization roadmap to achieve 100% renewable energy-based power generation in North Sumatra, considering two regions: The Sumatra Island and The Nias Island. Using the Low Emission Analysis Platform (LEAP) and NEMO optimization software, four skenarios were modeled: Business As Usual (BAU), Government Policy Reference (REF), Subsidy Skenario (SUB), and Renewable Energy 100% Target (RE100). Each skenario integrates techno-economic, environmental, and policy data based on regional data and national planning documents (RUPTL, RUEN, and RUED). The BAU skenario assumes no emissions limits or renewable energy targets, only using the lowest cost optimization. The REF skenario, a backcasting approach, aligns with provincial targets, emphasizing renewable energy development and limiting fossil fuel-based power generation. The RE100 skenario targets a renewable energy mix of 30% by 2030, 70% by 2050, and 100% by 2060. The SUB skenario provides a 50% subsidy on the initial investment costs for solar power plants and BESS. The study shows that the RE100 skenario is the most effective strategy for both Sumatra Island and Nias Island to achieve 100% renewable energy by 2060. In expanding the electricity system on the larger island, centralized technologies like hydropower, geothermal, and biomass will be used, while decentralized technologies like solar power and biomass will be applied on the smaller island. The required investment to achieve 100% renewable energy on the larger island is USD 27.284 billion with a BPP of 8.4 cents/kWh, and USD 734 million for the smaller island with a BPP of 12.57 cents/kWh. With these costs, emissions could be reduced by 72% on the larger island and 83% on the smaller island compared to 2020 emissions. "

"Indonesia berkomitmen untuk melakukan upaya dekarbonisasi sistem energi sesuai dengan Perjanjian Paris. Teknologi energi terbarukan diharapkan dapat menjadi solusi. Namun, pasokannya yang bersifat intermittent menyebabkan perlu adanya fleksibilitas sistem kelistrikan. Tantangan lainnya sebagai negara produsen batubara dan kepulauan adalah dampak sosio-ekonomi phase-out batubara dan ketidaksesuaian lokasi pusat permintaan dan potensi energi. Untuk itu, studi ini akan meninjau dekarbonisasi sistem kelistrikan Indonesia 2020-2060 menggunakan VEDA-TIMES yang mempertimbangkan aspek operasional dengan resolusi waktu tinggi. Beberapa skenario yang ditinjau, diantaranya sistem kelistrikan berbasis biaya terendah (BAU), kebijakan saat ini (CP), penetrasi ET tinggi (100%RE), pemenuhan Perjanjian Paris (PA), dan integrasi antar pulau (MR INT). Sistem kelistrikan BAU akan tetap didominasi pembangkit batubara ke depannya. Pada 100% RE, diperlukan nuklir dan PLTS skala utlitas pada kapasitas yang besar dengan konsekuensi kenaikan investasi dan BPP yang signifikan. Pada PA, peran dekarbonisasi tidak hanya terbatas pada teknologi ET tetapi juga teknologi fosil bersih yang meningkatkan investasi sebesar 50% pada BPP yang sama. Perencanaan phase-out batubara dapat menurunkan 71% kebutuhan penyimpanan CO2 pada investasi dan BPP yang relatif sama, namun, menghasilkan kerugian kumulatif sebesar bisnis hulu sebesar 758-799 milyar USD. Integrasi antar pulau meningkatkan penetrasi ET hingga 3 kali lipat dan adanya pemerataan investasi diwilayah selain Jawa.

---

Indonesia is committed to decarbonize its energy system align with the Paris Agreement. Renewable energy technology is expected to be a solution, but system flexibility is needed to overcome the intermittency. Other challenges as archipelagic and coal-producing country are the socio-economic impact of the coal phase-out and mismatch between demand center and resource location. Thus, this study reviews Indonesia power sector decarbonization 2020-2060 using VEDA-TIMES, considering operational aspects with high time resolution. Several scenarios were reviewed, including least-cost power system (BAU), current policy (CP), high RE penetration (100% RE), fulfillment of the Paris Agreement (PA), and inter-island integration (MR INT). BAU will continue to be dominated by coal plants going forward. In 100% RE, large capacities of nuclear and Solar PV are needed which significantly increase the investment and BPP. In PA, decarbonization is not only limited to RE technology but also clean fossil technology which increases the investment by 50% in the same BPP. Coal phase-out planning can reduce 71% of CO2 storage needs at similar investment and BPP, but, resulting in USD 758-799 billion upstream business loss. Inter-island integration increases RE penetration by 3 times and there is equity in investment in areas other than Java."

"Indonesia menghadapi tantangan signifikan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor transportasi, terutama pada moda logistik darat yang menyumbang porsi besar terhadap emisi nasional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi strategi dekarbonisasi melalui peralihan moda angkutan barang dari truk ke kereta api, dengan studi kasus distribusi beras menuju Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) di Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan empat tahapan utama, yaitu: (1) identifikasi permasalahan dan pengumpulan data primer dan sekunder, (2) analisis data Origin-Destination (O-D) berbasis sinyal ponsel untuk estimasi willingness to shift, (3) perhitungan emisi GRK menggunakan metode activity-based sesuai pedoman GHG Protocol dari World Resources Institute (WRI), serta estimasi nilai eksternalitas karbon berdasarkan jarak tempuh dan efisiensi bahan bakar, dan (4) simulasi proyeksi permintaan logistik serta skenario shifting hingga tahun 2045 (BAU, pesimis, optimis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi shifting moda logistik dari jalan ke rel dapat menurunkan emisi CO₂ hingga 48%, dengan potensi penghematan biaya eksternalitas karbon mencapai Rp14,6 juta per hari. Emisi inbound (Freight Trip Attraction/FTA) menjadi penyumbang utama, dengan potensi reduksi sebesar 268 ton CO₂/hari di tahun 2024, terutama dari wilayah Surakarta, Tegal, dan Cirebon. Dalam skenario optimis, permintaan inbound diproyeksikan mencapai 56 kt/hari pada 2045, dengan peralihan sebesar 11,3 kt/hari ke moda rel. Sebaliknya, emisi outbound (Freight Trip Production/FTP) menunjukkan tren peningkatan hingga 263% karena keterbatasan rute dan keterhubungan moda. Penelitian ini merekomendasikan optimalisasi sistem logistik berbasis rel sebagai kontribusi konkret menuju target Net Zero Emissions (NZE) Indonesia tahun 2050. Hasil temuan diharapkan dapat menjadi acuan bagi perumusan kebijakan transportasi rendah karbon yang lebih berkelanjutan, efisien, dan ramah lingkungan dalam konteks logistik nasional.

---

Indonesia faces a significant challenge in reducing greenhouse gas (GHG) emissions from the transportation sector, particularly in freight logistics, which accounts for a substantial share of national emissions. This study aims to analyze decarbonization strategies through the modal shift of freight transport from road to rail, using a case study of rice distribution to the Cipinang Rice Central Market (PIBC) in Jakarta. The research adopts a quantitative approach consisting of four main stages: (1) identifying the problem and collecting primary and secondary data, (2) processing Origin-Destination (O-D) data using mobile signal-based surveys to estimate willingness to shift, (3) calculating GHG emissions using an activity-based method according to the GHG Protocol by the World Resources Institute (WRI), and estimating carbon externality values based on travel distance and fuel efficiency, and (4) simulating future logistics demand under different modal shift scenarios until 2045 (BAU, pessimistic, optimistic). The results show that a modal shift strategy from road to rail can reduce CO₂ emissions by up to 48%, with potential savings in carbon externality costs of IDR 14.6 million per day. Inbound freight (Freight Trip Attraction/FTA) is the primary contributor, with potential emission reductions of up to 268 tons of CO₂ per day in 2024, mainly from Surakarta, Tegal, and Cirebon. Under the optimistic scenario, inbound demand is projected to reach 56 kt/day by 2045, with a shift potential of 11.3 kt/day to rail. Conversely, outbound freight (Freight Trip Production/FTP) is projected to increase by up to 263% due to limited connectivity and modal alternatives. The study recommends optimizing the rail-based logistics system as a strategic contribution toward achieving Indonesia’s Net Zero Emissions (NZE) target by 2050. The findings are expected to serve as a reference for policy-makers and stakeholders in developing a more sustainable, efficient, and environmentally friendly national freight transport system. "