Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur memerlukan pertahanan dan keamanan negara dalam melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Posisi Indonesia sebagai negara kepulauan berciri Nusantara dengan wilayah seluas benua Eropa di mana dua pertiganya merupakan perairan, membuat setiap warganegaranya berhak dan berkewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan. Untuk itulah, pilihan yang tepat adalah menerapkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dimana TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Dengan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta itu pula membuat bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyatnya. Konstitusi telah mematerikan semua itu.

Abstrak :
ABSTRACT
Terbentuknya Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII) merupakan langkah taktis dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia guna mewujudkan stabilitas informasi, perlindungan siber, dan segala bentuk ancamannya. Studi ini mendalami pentingnya ID-SIRTII dalam mencegah ancaman siber global. Hasil studi menemukan bahwa ancaman siber di Indonesia sangat kompleks, melihat variasi dari aktor, motif, dan targetnya. Kompleksitas ini dapat dijelaskan melalui empat aspek berikut, yaitu: (1) berangkat dari studi Geometripolitika, fungsionalisme siber berada dalam dua domain, yaitu fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat tinggi (geometrik militer) berupa formulasi dan aktivasi kekuasaan Siber guna menghadapi Perang Siber Global (PSG), Perang Geometri Antarbangsa (PGA), dan kompleksitas terbentuknya Negara Maya atau Pemerintahan Siber; dan fungsionalisme siber untuk tujuan politik tingkat normal (geometrik sipil) berupa perlindungan aktivitas sipil di dunia maya; (2) guna mencegah kejahatan siber, implementasi kebijakan ID-SIRTII terintegrasi dengan peran strategis institusi siber nasional; (3) guna menghadapi Ancaman Siber Global, implementasi kebijakan ID-SIRTII perlu terintegrasi dengan institusi siber regional dan global; dan (4) berangkat dari fungsionalisme siber dan untuk menciptakan suatu strukturalisme Pertahanan dan Keamanan Siber Nasional Indonesia, sudah saatnya Indonesia membentuk Angkatan Siber sebagai pelengkap dari Angkatan Darat, Agkatan Laut, dan Angkatan Udara.

Abstrak :

Abstrak
Indonesias sea territory is particularly important in uniting the country, as the sea is a medium for interconnectivity; a medium for national integrity; a medium for resources; a medium for diplomacy; and a medium for national defense and security. This paper will focus on the seas significance to Indonesias national unity in its role as a medium for interconnecting the countrys many islands, and the implications thereof to Indonesias national security and defense. This paper will within this context discuss in particular the reclamation of Jakartas north coast. This research applies a normative empirical methodology, and intends to provide a scientific basis for the argument that as Jakartas coastline is crucial in terms of national defense and security matters, the coastline should therefore be managed by a state agency and remain publicly accessible.

Abstrak :
Sebagai seorang pemikir ideologi politik dan filsafat, visi Soekarno dalam masalah pertahanan dan keamanan tidak bisa dilepaskan dari pokok-pokok pemikirannya secara menyeluruh (Ajaran Bung Karno). Selain Pancasila, utamanya adalah tentang Revolusi Indonesia dan Trisakti. Dikatakan, Angkatan Bersenjata atau tentara sebagi inti dari pelaksanaan pertahanan dan keamanan nasional adalah alat Negara, Negara alat Revolusi. Revolusi merupakan cara atau alat melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat atau Ampera. Diuraikan tentang Tiga Kerangka Revolusi Indonesia, dasar-dasar konseptual-filosofis, pertahanan-keamanan, Angkatan Bersenjata dalam sistem politik dan kenegaraan, pembangunan Angkatan Bersenjata dan dampaknya terhadap bidang lain. Disertakan tinjauan kritis tentang hubungan demokrasi dan pembangunan Angkatan Bersenajata.

Abstrak :
The establishment of the “Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure (ID-SIRTII)” is a tactical step by the Indonesian Ministry of Information and Communication to ensure the stability of national information regarding cyber protection and all forms of threats. This study explores the urgency of ID-SIRTII to prevent global cyber threats. The study found that cyber threats in Indonesia are very complex, seeing the variations of actors, motives, and targets (civil or military purpose). This complexity can be explained through the following four aspects, namely : (1) by understanding of Geometripolitic studies in cyber, there are at least two domains that can be reached, namely “the using of cyber for high-politics purposes (military)”by formulating and activating of Cyberpower to face the Global Cyber War(PSG), Wold Geometri War (PGA), and the forming of “Siber State or Siber Government”; and “the use of cyber for low-politics purposes (civil)”by the protection of civil activities in cyberspace; (2) in order to prevent the spread of national cyber crime, the implementation of the ID-SIRTII policy is integrated with the national cyber institutions; (3) in order to prevent the Global Cyber Threat, the implementation of ID-SIRTII policies needs to be strengthened and well-integrated with the regional and global cyber institutions; and (4) considering of the two “functionalism of cyber” also to form a structuralism of Indonesian National Defense and Security system in the cyber sector, nowdays Indonesia needs to build a CyberForce as a complement to the Army, Navy, and Air Force.

Abstrak :
Anggaran Pertahanan bagi suatu negara adalah merupakan masalah yang penting untuk tegaknya kedaulatan negara tersebut serta pengaruhnya dalam percaturan politik dunia Kebijakan anggaran pertahanan suatu negara adalah gambaran kemampuan dan kebijakan negara tersebut dalam mensikapi sistem pertahanan yang digunakan. Penelitian ini bertujuan menganalisis anggaran pertahanan tahun 2000-2004. Penelitian ini penting dilakukan dalam rangka mengetahui sistem pengelolaan anggaran pertahanan, faktor-faktor yang mempenganihi kebutuhan anggaran pertahanan dan pengaruh pengelolaan Anggaran Pertahanan terhadap ketahanan dibidang HANKAM dan Ketahanan Nasional serta membuat perkiraan anggaran pertahanan yang tepat untuk menghadapi situasi dan kondisi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini dan masa yang akan datang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode Deskriptif Analitis yaitu dengan mendiskripsikan berdasarkan data sekunder dan informasi yang diperoleh dari tiara sumber, kajian pustaka dan dokumen resmi pemerintah serta observasi Iangsung ke obyek penelitian dalam hal ini adalah Departemen Pertahanan dan Komisi I DPR R.I. Dari data tersebut kemudian peneliti menganalisisnya sehingga mendapatkan satu kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama tahun 2001 sampai 2005 persentase anggaran pertahanan jika dibandingkan dengan APBN masih dibawah 10 %, bahkan rata-rata pertahun hanya 5,97 %. Persentase yang terendah terjadi pads tahun 2001 dimana besarnya anggaran pertahanan hanya 3,53 % dari APBN, dan yang tertinggi selama tahun 2001-2005 terjadi pada tahun 2004 yaitu 8,39 % dad total APBN atau sekitar Rp. 21,422.21 Milyar. Dengan total anggaran tahun 2004 raja tetap masih belum memenuhi kebutuhan minimal anggaran pertahanan. Bila dibandingkan dengan PDB rata-rata persentase anggaran pertahanan selama 5 tahun (2001-2005) sebesar 1,2 %. Ini masih jauh dibawah standard minimal yang biasa digunakan oleh negara lainnya. Hal ini berpengaruh terhadap profesionalitas TNI sebagai garda terdepan dalam sistem pertahanan negara. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam sistem pengelolaan anggaran Departemen Pertahanan diselenggarakan dengan menggunakan pendekatan manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian. Dengan prinsip-prinsip sebagai dari "bawah ke atas" (bottom up) yaitu setiap satuan bawah mengajukan rencana kebutuhannya kepada salmi atas . Dan dari "atas ke bawah" (top down) yaitu penentuan kegiatan satuan bawah oleh satuan atas, berdasarkan prioritas, kebijaksanaan dan kemampuan dukungan/keterbatasan sumber daya dan anggaran. Serta Azas "Satu Pintu" (one gate policy), setiap penyelenggaraan fungsi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan secara terpisah oleh satu pintu. Dan hasil penelitian diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penganggaran anggaran pertahanan yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dengan penentuan kebijakan dan analisis yang tepat dapat ditentukan perkiraan anggaran pertahanan dimasa datang sehingga pertahanan dan keamanan nasional terwujud dalam kerangka ketahanan nasional.

---

Budget of Defense for a country is an important matter in order to uphold such country sovereignty and its impact in the world political constellation. Policy of defense budget of a country is a description of capability and policy of such country to respond the defense system applied. This research aims to analyze the budget of defense year 2001-2005. this research is important in the frame to understand the management system of defense budget, factors influencing the needs of defense budget and impact of Defense Budget management to endurance in the sector Defense and Security (HANKAM) and National Endurance and to make proper estimation of defense budget to face the situation and condition faced by Indonesian nation at this time and in the future. This research uses Analytic Descriptive methods that is to describe based on secondary data and information gained from the resource person, library research and official document of the government and direct observation to the research object, in this case the Department of Defense and Commission I DPR RL The researcher analyzes such data in order to find a conclusion. The research concludes that during year 2001 up to 2005 percentage of defense budget comparing with the State Budget is under 10%, moreover the average per year is only 5,97%. The lowest percentage is in 2001 which the mount of defense budget is 3,53% from State Budget, and the highest one is in 2004 about 8,39% from the total State Budget or about Rp. 21.422,21 Billion. The total budget in 2004 has not fulfilled national needs of defense budget: Comparing PDB in average percentage of defense budget within 5 year (2001-2005) is amounting to 1,2%. It is far under the minimal standard usually applied in other countries. It influences to professionalism of Indonesian Armed Forces as the front guard of the state defense system. The research concludes that in the defense budget management system of the Department of Defense by using management approaches namely planning, organizing, implementing and controlling. By the principles "bottom up" namely each lower unit proposes planning on its needs to upper unit. From "top down" is stipulation of unit activity of bottom by upper unit, based on priority, policy and capability, support/limit of resources and budget and "one door policy" principle, every implementation, supervision and control carried out separately by one policy. From the result on research, the factors influencing in budgeting is internal and external factors. Determination of proper policy and analysis is able to determine an estimation of defense budget in future, there fore national defense and security are able to realize in the frame of national endurance.

Abstrak :
Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Peran PT Pindad dalam pemenuhan Senjata TNI AD untuk mendukung Pertahanan dan Keamanan, tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui produk senjata yang mampu dihasilkan dan tingkat produktivitas dalam menghasilkan produk tersebut untuk menunjang pemenuhan TNI AD serta bagaimana peran PT Pindad dalam meningkatkan kemampuan pertahanan dan Keamanan melalui produksi senjata untuk TNI AD. Keikutsertaan Indonesia khususnya TNI AD dalam kompetisi ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) yang diselenggarakan sejak tahun 1991 hingga 2019 telah mencatatkan Indonesia sebagai Juara 13 kali. Hal ini dapat diartikan bahwa Indonesia berusaha mempertahankan posisi juaranya sebesar 46,43% dari total kejuaraan yang diikuti, dalam hal ini jelas produk dalam negeri PT Pindad mampu bersaing secara internasional. Arah kebijakan PT PINDAD dalam pemenuhan senjata khususnya untuk TNI AD dilaksanakan atas dasar konsep pertahanan berbasis kemampuan dengan mempertimbangkan kemungkinan ancaman yang akan dihadapi serta kecenderungan perkembangan lingkungan strategis, pelaksanaannya diarahkan kepada tercapainya kekuatan Minimum Essensial Force (MEF). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara praktis dengan beberapa sumber Selain itu, data sekunder diperoleh dari hasil penelusuran dari buku, jurnal, dokumen resmi, website resmi dan sumber terpercaya lainnya. Hasil penelitian adalah untuk mengetahui peran PT Pindad dalam pemenuhan kebutuhan senjata TNI AD, apalagi jika didukung dengan kebijakan dan komitmen yang sejalan dengan TNI untuk memenuhi kebutuhan senjata TNI AD. ......The problem examined in this research is the role of PT Pindad in fulfilling the Indonesian Army's (TNI AD) weapon requirements to support defense and security. The objective of this thesis is to determine the weapon products that PT Pindad is capable of producing and the level of productivity in producing these products to support the fulfillment of the Indonesian Army's needs, as well as to understand PT Pindad's role in enhancing defense and security capabilities through weapon production for the Indonesian Army. Indonesia's participation, particularly the Indonesian Army's participation, in the ASEAN Armies Rifle Meet (AARM) competition held from 1991 to 2019 has resulted in Indonesia winning the championship 13 times. This can be interpreted as Indonesia's efforts to maintain its champion position, which accounts for 46.43% of the total championships participated in. In this regard, it is evident that PT Pindad's domestic products are able to compete internationally. PT Pindad's policy direction in fulfilling weapons, especially for the Indonesian Army, is implemented based on the capability-based defense concept, considering the potential threats to be faced and the trends in strategic environments. Its implementation is directed towards achieving the Minimum Essential Force (MEF). This research is conducted using a qualitative approach. Data is obtained through practical interviews with several sources. Additionally, secondary data is obtained from the exploration of books, journals, official documents, official websites, and other reliable sources. The research findings aim to determine PT Pindad's role in meeting the Indonesian Army's weapon needs, particularly when supported by policies and commitments that are aligned with the Indonesian Army's requirements.

Abstrak :
Peta perpolitikan Timur Tengah memasuki babak baru setelah UEA memutuskan untuk menormalisasi hubungan diplomatik dengan Israel dalam sebuah kesepakatan Abraham Accord yang dimediasi oleh mantan Presiden AS, Donald Trump. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana kesepakatan normalisasi UEA-Israel muncul sebagai strategi balancing untuk merespon ancaman di kawasan serta mengetahui bagaimana respon serta dampak yang ditimbulkan dari negara-negara Timur Tengah dan dunia Arab atas kesepakatan tersebut. Penelitian ini menggunakan paradigma neorealisme dengan konsep balancing sebagai pisau analisis. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan studi kasus dalam menjawab berbagai persoalan yang diusung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan strategi balancing UEA meningkatkan pertahanan dan keamanan secara maksimal bersama dengan Israel untuk membendung potensi ancaman yang datang dari Iran, Turki, dan musuh potensial lainnya di kawasan. Normalisasi tersebut memiliki implikasi signifikan terhadap pergeseran peta politik Timur Tengah sehingga memiliki dampak positif terhadap perekonomian di kawasan dan berdampak negatif terhadap eskalasi perebutan pengaruh Turki dan Iran di kawasan sebagai penentang kesepakatan normalisasi UEA-Israel. ......The political map of the Middle East entered a new chapter after the UAE decided to normalize diplomatic relations with Israel in the Abraham Accords Peace Agreement mediated by former US President, Donald Trump. This study aims to analyze how the UAE-Israel normalization agreement emerged as a balancing strategy to respond to threats in the region and to find out how the response and the impact of Middle Eastern countries and the Arab world on the agreement. This study utilize the neorealism paradigm with the concept of balancing as an analytical tools. In addition, this research uses a qualitative method through a case study approach in answering the various issues raised. The results of this study indicate that based on the balancing strategy, the UAE increases defense and security to the maximum together with Israel to stem potential threats coming from Iran, Turkey, and other potential enemies in the region. This normalization has significant implications for shifting the political map of the Middle East so that it has a positive impact on the economy in the region and a negative impact on the escalation of the struggle for influence between Turkey and Iran in the region as opponents of the UAE-Israel normalization agreement.

Abstrak :
Artikel ini adalah sebuah deksripsi analisis teoretis mengenai berubahnya konsepsi pertahanan dan keamanan dalam era globalisasi pertahanan. Fenomena globalisasi pertahanan menunjukkan bahwa persepsi ancaman dan keamanan baik internasional maupun nasional telah sedemikian berubah karena kompleksitas yang terbentuk dari relasi industrial yang mengalami liberalisasi. Globalisasi pertahanan membentuk relasi yang saratakan kerja sama dan kolaborasi. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain kajian teoretis, sehingga membahas isu secara general dan luas. ada kesimpulannya, realita evolusi industri pertahanan membuat pemahaman akan bela negara harus berevolusi pula. Tidak hanya sekedar memahami adanya pertahanan nirmiliter, namun pemahaman mengenai prosedur industrial, diplomasi dan kerja sama, merupakan salah satu kunci berbela negara masa kini.