Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas pembacaan akta oleh Notaris dihadapan penghadap dalam rangka cyber notary, yakni pembacaan akta oleh Notaris secara elektronik. Ternyata hal tersebut bertentangan dengan keharusan hadir secara fisik dalam membacakan aktanya dihadapan penghadap. Sebenarnya kehadiran tersebut bisa dilakukan secara elektronik sehingga membaca aktanya menjadi lebih mudah untuk dilaksanakan. Permasalahan dalam tesis ini yaitu cara Notaris memastikan bahwa penghadap memang sungguh-sungguh paham terhadap akta yang akan dibubuhkan tanda tangan tersebut dalam pembacaan akta Notaris secara elektronik, makna sebenarnya dari pembacaan akta yang dilaksanakan oleh Notaris, dan cara pelaksanaan pembacaan akta oleh Notaris yang seharusnya apabila dikaitkan dengan cyber notary. Metode Penelitian untuk menganalisis permasalahan tersebut adalah dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil analisis, cara Notaris memastikan bahwa penghadap memang sungguh-sungguh paham terhadap akta yang akan dibubuhkan tanda tangan tersebut dalam pembacaan akta Notaris secara elektronik adalah pembubuhan tanda tangan elektronik oleh penghadap di dalam aktanya, bukti rekaman suara dan gambar, serta disclaimer. Makna sebenarnya dari pembacaan akta yang dilaksanakan oleh Notaris adalah memberikan pengertian pada penghadap bahwa akta tersebut berasal dari keinginan penghadap yang dibuat dihadapan Notaris, meyakinkan kebenaran mengenai keinginan penghadap yang tercantum di dalam akta tersebut, serta memberikan peluang bagi penghadap untuk melaksanakan pengecekan kembali terhadap apa yang tertulis di dalam akta tersebut sehingga penghadap memiliki kebebasan untuk menerima akta tersebut atau tidak. Cara pelaksanaan pembacaan akta oleh Notaris yang seharusnya apabila dikaitkan dengan cyber notary yaitu pemakaian sarana elektronik yang dinyatakan secara sah oleh suatu ketentuan hukum sehingga Notaris tidak lagi harus melaksanakan pembacaan aktanya secara konvensional. Hal inilah yang diterapkan di negara Jepang. Oleh sebab itu, sebaiknya dilaksanakan penyuluhan oleh Ikatan Notaris Indonesia, kepatuhan secara penuh terhadap semua peraturan yang berlaku seharusnya dimiliki oleh Notaris, dan revisi terhadap Undang-Undang Jabatan Notaris, terutama tentang pembacaan akta oleh Notaris seharusnya dilaksanakan oleh Pemerintah.

---

This study discusses the reading of the deed by a Notary before the parties in the context of cyber notary, namely the reading of the deed by a Notary electronically. It turns out that this is contrary to the requirement to be physically present in reading the deed before the parties. Actually, the attendance can be done using electronic means so that reading the deed becomes easier to carry out. The problem in this thesis is the method of the Notary to ensure that the parties really understands the deed to be affixed with the signature in the electronic reading of the Notary's deed, the true meaning of reading the deed carried out by the Notary, and the method of carrying out the reading of the deed by the Notary that ought to when linked with cyber notary. The research method to analyze these problems is in the form of normative juridical research using primary data and secondary data which are analyzed by qualitative methods. The results of the analysis, the method of the Notary to ensure that the parties really understands the deed to be affixed with the signature in the electronic reading of the Notary's deed are the affixing an electronic signature by the partiesin the deed, evidence of sound and image recordings, and a disclaimer. The true meaning of reading the deed carried out by the Notary are to give the understanding to the parties that the deed came from the wishes of the parties made before the Notary, to ensure the truth about the wishes of the parties stated in the deed, and to give the opportunity for the parties to carry out a re-check of what is written in the deed so that the parties has the freedom to accept the deed or not. The method of carrying out the reading of the deed by the Notary that ought to when linked with cyber notary is the use of electronic means which are legally declared by a legal stipulation so that the notary no longer has to carry out the reading of the deed conventionally. This matter is applied in Japan. Therefore, counseling should be carried out by the Indonesian Notary Association, full obedience with all prevail regulations should be owned by a Notary, and revisions to the Law on Notary Positions, especially regarding the reading of deeds by a Notary, should be carried out by the Government."

"Perjanjian pengikatan jual beli adalah perjanjian yang mengikat para pihak untuk melakukan jual beli dikemudian hari manakala terdapat kondisi yang menghalangi terlaksananya jual beli secara seketika. Perjanjian jual beli seyogyanya dibuat secara notaril untuk dapat lebih menjamin kepastian hukum dan kepastian pembuktian diantara para pihak. Namun pembuatan perjanjian pengikatan jual beli secara notaril menjadi tidak bermanfaat manakala notaris tidak melaksanakan jabatannya dengan seksama dan tidak memenuhi syarat verlijden dalam pembuatan akta. Dari situ maka perlu ditelaah lebih lanjut perihal akibat hukum dan pertanggungjawaban notaris berkaitan dengan autentisitas akta perjanjian pengikatan jual beli yang tidak dibacakan yang selanjutnya dikaitkan dengan kesesuaian putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 351 Pk/Pdt/2018 terhadap pertanggungjawaban notaris atas akta yang tidak dibacakan sesuai dengan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan perundang-undangan. Penulisan tesis ini berbentuk penelitian hukum yuridis normatif yakni dengan metode kualitatif untuk menganalisis data dan tipe penelitian deskriptif analitis. Dari penelitian yang telah dilakukan maka diketahui bahwa perjanjian jual beli tetap berlaku sah dan mengikat bagi para sepanjang perjanjian tersebut ditandatangani oleh para pihak yang membuatnya. Dengan tidak dipenuhinya syarat formil suatu akta autentik, maka hal tersebut akan menyebabkan akta perjanjian pengikatan jual beli menjadi akta dibawah tangan dan kehilangan kekuatan pembuktian sempurna suatu akta autentik. Dalam hal terjadi pelanggaran oleh notaris dalam proses pembuatan akta autentik, maka para pihak dapat mengajukan gugatan kepada notaris untuk meminta pertanggungjawaban secara perdata dan secara adminsitratif. Gugatan kepada notaris sebaiknya dilaksanakan setelah adanya putusan yang menyatakan batalnya akta notaris yang disebabkan karena ketidak telitian notaris didalam pembuatan akta.

---

A pre-sale agreement is an agreement that binds the parties to make a sale later on while there are conditions that prevent the execution of the sale and purchase for a while. The sale and purchase agreement should be made notarized to be able to better guarantee legal certainty and certainty of proof between the parties. However, the making of a notarial advance purchase agreement becomes useless while the notary does not perform his department properly and does not meet the verlijden conditions in the making of the act. From there, it is necessary to study further on the legal consequences and liability of the notary in relation to the authenticity of the act of sale and purchase agreement, which is further related to the suitability of the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 351 Pk / Pdt / 2018 on the notary's liability with with the Laws of the Notary Department and legislation. The writing of this thesis is in the form of normative juridical law research with qualitative methods to analyze data and types of analytical descriptive research. From the research that has been done, it is known that the sale and purchase agreement remains valid and binding for those as long as the agreement is signed by the parties who made it. By not fulfilling the formal requirements of an authentic act, then it will cause the deed of sale and purchase agreement to be an act under hand and lose the power of perfect proof of an authentic act. In the event of a breach by a notary in the process of making an authentic deed, then the parties may file a lawsuit against the notary to seek civil and administrative responsibility. A lawsuit against a notary should be carried out after a decision stating the annulment of a notary deed caused due to notary scrutiny in the making of the deed"

"Penelitian ini menganalisis perbuatan Notaris yang menyerahkan pembacaan akta Notaris kepada Pegawai Notaris, di mana perbuatan tersebut dapat mempengaruhi autentisitas akta, walaupun akta tersebut dibuat oleh Notaris. Penulisan ini untuk mengetahui bagaimana kewajiban dan tanggung jawab Notaris dalam hal pembacaan akta dilimpahkan oleh Notaris kepada Pegawai Notaris, serta untuk mengetahui bagaimana autentisitas dan akibat hukum akta yang dibacakan oleh Pegawai Notaris. Melalui metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari penelurusan/studi kepustakaan dan diolah secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan bahwa kewajiban Notaris dalam hal pembacaan akta adalah suatu keharusan atau kewajiban yang tidak dapat dilimpahkan kepada siapapun termasuk kepada Pegawai Notaris, karena jabatan sebagai Pejabat Umum hanya melekat kepada Notaris. Notaris yang melimpahkan kewajiban dalam pembacaan akta merupakan hal yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Sedangkan akibat hukum akta yang dibacakan oleh Pegawai Notaris menyebabkan akta terdegradasi dari akta autentik menjadi akta dibawah tangan, sehingga akta tersebut tidak bisa menjadi alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Penelitian ini diharapkan agar Notaris dalam menjalankan jabatannya senantiasa berpegang teguh pada ketetapan yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris, sehingga pembacaan akta yang sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab Notaris tidak dilimpahkan kepada siapapun melainkan Notaris sendiri yang membacakan akta

---

This study analyzes the actions of a notary who submits the reading of a notary deed to a notary employee, where the act can affect the authenticity of the deed, even though the deed was made by a notary. This writing is to find out how the obligations and responsibilities of a notary in terms of reading the deed are delegated by a notary to a notary employee, as well as to find out how the authenticity and legal consequences of the deed read by a notary employee. Through normative juridical research methods, this research uses secondary data obtained from literature research and processed qualitatively. From the results of the research conducted, it was found that the obligation of a Notary in terms of reading the deed is a necessity or obligation that cannot be delegated to anyone, including Notary Employees, because the position as a General Officer is only attached to the Notary. A Notary who delegates obligations in reading the deed is a violation of the provisions of the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics. Meanwhile, the legal consequences of the deed read by the Notary Officer caused the deed to be degraded from an authentic deed to a private deed, so that the deed could not be used as evidence with perfect evidentiary power. This research is expected that the Notary in carrying out his position always adheres to the provisions relating to the procedure for making a Notary deed, so that the reading of the deed which has become the obligation and responsibility of the Notary is not delegated to anyone but the Notary himself who reads the deed."