Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Pemanggilan yang disampaikan kepada pemegang saham merupakan persyaratan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB). Pemanggilan yang tidak dilakukan kepada pemegang saham, maka mempengaruhi keabsahan RUPS-LB. Penelitian ini mengenai penyelenggaraan RUPS-LB PT.SM dengan agenda pemberhentian anggota Dewan Komisaris. Undangan rapat dalam penyelenggaraan RUPS-LB tersebut, tidak disampaikan kepada seorang pemegang saham. Hal ini karena, tidak ada bukti pengiriman undangan rapat kepada pemegang saham. Notaris yang bertugas mencatat segala apa yang dilihat dan didengar langsung dalam RUPS-LB PT.SM tetap membuat Akta Berita Acara RUPS-LB meskipun tidak ada bukti pengiriman undangan rapat. Rumusan masalah penelitian ini yaitu akibat hukum dari undangan rapat yang tidak disampaikan kepada pemegang saham terhadap RUPS-LB dengan agenda pemberhentian anggota Dewan Komisaris dan tanggung jawab Notaris atas pembuatan Akta Berita Acara RUPS-LB yang undangan rapat tidak disampaikan kepada pemegang saham. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan tipe penelitian eksplanatoris analitis. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang dianalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian ini adalah akibat hukum dari undangan rapat yang tidak disampaikan kepada pemegang saham terhadap RUPS-LB dengan agenda pemberhentian anggota Dewan Komisaris tidak sah, karena tidak memenuhi ketentuan pemanggilan Pasal 81 ayat (2) dan Pasal 82 ayat (2) UUPT. Kemudian, Notaris yang tidak memeriksa kebenaran formil dokumen terkait penyampaian undangan RUPS-LB tidak dimintakan pertanggungjawaban, akan tetapi perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 (UUJN). Notaris sepatutnya dimintakan pertanggungjawaban atas pelanggaran tersebut secara kode etik, administrasi, dan perdata. ......The summons sent to shareholders is a requirement for holding an Extraordinary General Meeting of Shareholders (RUPS-LB). Invitations that are not made to shareholders will affect the validity of the RUPS. This research is about holding the RUPS of PT.SM with the agenda of dismissing members of the Board of Commissioners. The invitation to the meeting in holding the RUPS was not submitted to a shareholder. This is because, there is no evidence of sending meeting invitations to shareholders. The notary who is in charge of recording everything that is seen and heard directly in the RUPS of PT. SM still makes the Deed of Minutes of the RUPS even though there is no evidence of sending the meeting invitation. The formulation of the research problem is the legal consequences of meeting invitations that are not submitted to the shareholders of the RUPS with the agenda of dismissing members of the Board of Commissioners and the responsibility of the Notary for making the Deed of Minutes of the RUPS which the meeting invitations are not submitted to the shareholders. The research method used in this research is normative juridical with explanatory analytical research type. This study uses secondary data which was analyzed using qualitative methods. The results of this study are the legal consequences of meeting invitations that are not submitted to shareholders at the RUPS with the agenda of dismissing members of the Board of Commissioners are invalid, because they do not meet the provisions of the summons of Article 81 paragraph (2) and Article 82 paragraph (2) of the Company Law. Then, a Notary who does not check the correctness of the formal documents related to the submission of the invitation to the RUPS is not held accountable, but the act has violated Article 16 paragraph (1) letter a of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary as amended by Law Number 2 of 2014 (UUJN). Notaries should be held accountable for these violations in a code of ethics, administration, and civil.

Abstrak :
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu perseroan merupakan organ yang sangat penting dalam mengambil beberapa kebijakan yang berhubungan dengan perseroan, sehingga sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas setiap penyelenggaraan RUPS harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS, yang dalam prakteknya RUPS dituangkan dalam suatu akta otentik yang dibuat dihadapan notaris. Dalam tulisan ini mengambil studi kasus Akta Berita Acara RUPS PT. SSKI yang didalamnya terdapat kesalahan dalam pencantuman nilai nominal saham. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan data sekunder. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akta relaas RUPS yang dibuat oleh Notaris yang didalamnya terdapat kesalahan pencantuman nilai nominal saham termasuk pelanggaran Pasal 38 ayat (3) huruf b dan c Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (?UUJN 2014?) terhadap ketentuan pembuatan badan akta notaris, sehingga akibat hukumnya berdasarkan Pasal 41 UUJN 2014 akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan bukan sebagai akta otentik. Berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 51 UUJN 2014, akta relaas RUPS yang dibuat oleh Notaris yang didalamnya terdapat kesalahan pencantuman nilai nominal saham berakibat akta yang dibuat oleh Notaris tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan akibat lainnya adalah Notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk membayar biaya ganti kerugian kepada yang berkepentingan. Jika akta relaas RUPS yang dibuat oleh Notaris tersebut dipersengketakan di kemudian hari oleh para pihak, maka akibat kelalaian atau kesalahan Notaris dalam membuat akta tersebut bila dapat dibuktikan maka kepada Notaris yang bersangkutan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara perdata yaitu Pasal 41 dan Pasal 51 UUJN 2014. ......General Meeting of Shareholders (GMS) held by a company is a very important organ in taking some of the policies that relate to the company, so that in accordance with Article 77 paragraph (4) Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company any GMS held must have minutes of meeting made which are approved and signed by all of the GMS participants, in practice poured in an authentic deed made before a notary. In this paper a case study Deed GMS PT. SSKI which there are errors in the inclusion of the nominal value of shares. The method used in this study is a normative juridical research, using secondary data. The study concluded that the deed relaas GMS Notary in which there are mistakes inclusion of the nominal value of shares including the violation of Article 38 paragraph (3) b and c Law No. 2 Year 2014 regarding Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary (?UUJN 2014?) against the provisions of the making bodies notarial deed, so that the legal consequences under Article 41 UUJN 2014 the deed only to have the strength of evidence as the deed under the hand not as an authentic deed. Under the provisions of Article 41 and Article 51 UUJN 2014, deed relaas GMS Notary in which there are mistakes inclusion of nominal value of shares resulted in a deed of Notary only has the strength of evidence as the deed under the hand and other consequences is the Notary in question is obliged to pay the cost of compensation to the interested. If the GMS relaas deed of Notary is disputed later by the parties, as a result of negligence or error Notary in making the deed if it can be proven that the Notary in question should be accountable to civil namely Article 41 and Article 51 UUJN 2014.