Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Dalam pembuatan akta autentik oleh Notaris harus sesuai dengan bentuk dan isi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini mengkaji pembuatan akta wasiat dari sudut pembuatan akta autentik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Permasalahan yang  diangkat, yang terdapat pada Akta Wasiat Nomor 4 yaitu seorang wanita yang di tinggal mati suaminya dan tidak mempunyai anak dalam perkawinan dengan suaminya tersebut ingin membuat wasiat umum yang ditujukan kepada anak-anak dari saudaranya dan anak tirinya dan dibuatkan oleh Notaris sebagai akta otentik tetapi terdapat saksi 3 (tiga) orang yang tidak dilengkapi dengan keterangan identitas para saksi tersebut dan dalam akta tersebut terdapat renvoi yang dibuat tidak sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ilmiah ini yaitu bentuk dan isi dari akta wasiat, serta akibat hukum akta wasiat yang tidak sesuai dengan bentuk akta autentik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Hasil penelitian diperoleh bahwa pentingnya seorang Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk memahami bentuk dan isi dari akta wasiat dan menerapkannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diperlukan juga ketelitian dalam pembuatan akta oleh Notaris.

---

In making authentic deeds by a Notary must be in accordance with the form and content in accordance with applicable laws and regulations. This study examines the making of a will from the point of making authentic certificates according to Law Number 2 of 2014 concerning Notary Position. The problem raised, which is contained in the Testament Deed Number 4, is that a woman who lives in her husband's death and does not have a child in marriage with her husband wants to make a general will directed to the children of his brother and stepchildren and made by a Notary as an authentic deed but there are witnesses of 3 (three) people who are not equipped with a statement of the identity of the witnesses and in the deed there is a renvoi made not in accordance with the Act of Notary Position. The problems raised in this scientific research are the form and content of the will, as well as the consequences of the laws of the will which are not in accordance with the form of authentic deed. The research method used is normative research. The results of the study found that the importance of a Notary in carrying out his position to understand the form and content of the will and apply it in accordance with the applicable laws and regulations, as well as the accuracy in making a deed by a Notary.

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Notaris wajib bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh, apa yang dinyatakan dalam akta otentik, termasuk akta hibah wasiat harus mengandung tiga kebenaran yaitu kebenaran lahiriah, kebenaran formal, dan kebenaran material. Khusus mengenai akta wasiat adalah berbeda dengan akta-akta yang lain, akta wasiat tidak dapat dirubah atau dicabut apabila si pewasiat telah meninggal dunia. Kesalahan dan kelalaian Notaris dalam pembuatan akta wasiat, dapat mengakibatkan akta kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan melalui pemeriksaan pengadilan. Oleh karenanya, Notaris dapat dituntut karena perbuatan melawan hukum. Dengan demikian penting untuk dibahas mengenai tanggungjawab hukum Notaris dalam pembuatan Akta Wasiat apabila yang dilakukan tersebut ternyata melanggar hukum dan ada implikasi hukum, baik secara pidana maupun perdata atas Akta Wasiat yang dibuat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis-normatif. Alat pengumpulan data yang dipergunakan adalah studi dokumen dan merupakan data sekunder. Penganalisaan data dengan metode kualitatif dan hasil penelitian yang diperoleh bersifat deskriptif analitis. Tanggungjawab notaris, berkaitan erat dengan tugas dan kewenangan serta moralitas baik sebagai pribadi maupun selaku pejabat umum. Notaris mungkin saja melakukan kesalahan atau kekhilafan dalam pembuatan akta wasiat. Apabila ini terbukti, akta wasiat kehilangan otentisitasnya dan batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Dalam hal ini apabila menimbulkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan dengan akta tersebut, notaris dapat dituntut secara pidana atau pun digugat secara perdata. Sanksi yang dikenakan secara pidana adalah menjatuhkan hukuman pidana dan sanksi secara perdata adalah memberikan ganti rugi kepada pihak yang berkepentingan tersebut.

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai penyalahgunaan keadaan sebagai alasan untuk membatalkan akta Notaris. Dalam hal pembuatan dan penandatanganan akta autentik, Notaris seharusnya selalu mengedepankan keseimbangan hak dan kewajiban serta menjaga kepentingan para pihak yang menghadap Notaris. Hal ini disebabkan tidak adanya keseimbangan hak dan kewajiban serta tidak terjaganya kepentingan para pihak yang menghadap Notaris termasuk kedalam pelanggaran serius dan dapat merugikan salah satu pihak. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai keabsahan, akibat hukum serta tanggung jawab Notaris terhadap pembatalan akta perjanjian penyerahan jaminan sebagai penyelesaian hutang, akta kuasa untuk menjual, dan akta perjanjian pengosongan yang dibuat karena adanya penyalahgunaan keadaan. Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukan akta Notaris yang mengandung unsur penyalahgunaan keadaan sehingga tidak memenuhi aspek materil suatu akta autentik dapat dibatalkan. Akibat hukum pembatalan akta autentik tersebut adalah semua perbuatan hukum serta hak dan kewajiban yang diperoleh berdasarkan akta autentik tersebut dinyatakan batal dan keadaan para pihak dalam akta autentik dipulihkan dalam keadaan sebelum perjanjian dibuat. Notaris bertanggung jawab secara perdata dan administratif atas batalnya akta autentik jika lalai menjalankan jabatannya. ......This research discusses abuse of circumstances as the reason for annulment of Notarial deed. In case making and signing authentic deed, Notary should always put the rights and obligations and keep the interests of the parties will. This is due to the absence of the rights and obligations and the interest of parties are serious offence and Notary can be detrimental for one party. The problems in this research are about the validity, legal consequences notary's responsibility of annulment Deed Of Guarantee Submission As Debt Settlement, Power Act To Sell, And Deed Of Discharge made based on abuse of circumstances. To answer these problems, this research uses juridical normative with research typologies descriptive analytics . The results of this research show that Notarial deed contains elements of abuse of circumstances so that they did not fullfill the aspect of a deed material authentic can be undone. Legal concequences of annulment the athentic deed are all legal action as well as the rights and obligations of obtaines based on the authentic deed declared void and the state of the parties in authentic deed are restored before covenant was made. Notary liable in civil and administrative law over the annulment of authentic deed if negligent performing his term of office.

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris merupakan Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Profesi Notaris pada saat ini menjadi sangat penting karena Notaris oleh Undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu alat pembuktian berupa akta otentik yang pada intinya dianggap benar. Hal ini sangat penting untuk semua orang yang membutuhkan suatu alat pembuktian untuk keperluan, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan usaha. Pembuatan akta otentik bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan serta masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat telah menganggap bahwa seorang Notaris adalah pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang dapat diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.Namun dalam Praktek hukum pembuatan akta notaris, tak jarang dijumpai bahwa ada notaris yang menyalahi tugas dan wewenangnya sebagai pejabat umum yang secara khusus diberi wewenang untuk membuat akta otentik, dengan tindakan menyimpang. Tugas dan wewenang yang diberikan negara kepada notaris tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, sehingga terjadi kekeliruan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh notaris yang menimbulkan terganggunya kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Salah satu contoh pelanggaran yang biasa dilakukan oleh seorang pejabat notaris adalah pelanggaranterhadap Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada Pasal 16 ayat 1 . Akta Notaris yang telah dibuat pada awalnya tidak ada masalah, akan tetapi dalam pelaksanaannya seringkali terjadi permasalahan, permasalahan itu timbul ketika salah satu pihak merasa dirinya dirugikan dan pada akhirnya akan menimbulkan suatu sengketa, dimana salah satu pihak menghendaki pembatalan atas akta Notaris yang telah dibuat sebelumnya. Suatu akta otentik yang dibuat atas permintaan para pihak yang berkepentingan, apabila terjadi pelanggaran maupun penyimpangan dari isi akta terhadap ketentuan perundang-undangan, maka akta itu hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau akta tersebut didegradasikan kekuatan pembuktiannya sebagai akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Dalam kasus tersebut dapat menjadi salah satu contoh bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris seringkali kurang hati-hati sehingga menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan.

---

ABSTRACT
Notary is the General Officer authorized to make an authentic deed. Notary Profession at this time becomes very important because the Notary by the Law is authorized to make an authentication instrument in the form of authentic deed which in essence is considered correct. This is very important for all people who need a tool of evidence for the purposes, both for personal interest and business interests. The making of authentic deeds aims to ensure legal certainty, order and legal protection for the interested parties and the community as a whole. The public has assumed that a Notary is an official where one can obtain reliable advice. Everything that is written and stipulated is true, he is a powerful document maker in a legal process.But in the practice of notarial deed making law, not infrequently encountered that there is a notary who violates the duties and authority as general officials who are specifically authorized to make the deed Authentic, with deviant action. The duties and authorities granted by the state to the notary are not carried out properly, resulting in errors and misappropriation by the notary which results in the disruption of legal certainty and sense of community justice. One example of a violation commonly committed by a notary official is a violation of Law Number 30 of 2004 concerning the Notary in Article 16 paragraph 1 . Notarized deeds that were made initially no problem, but in the implementation of the problem often occurs, the problem arises when one of the parties feel themselves harmed and will eventually lead to a dispute, in which one party wants the cancellation of the notarial deed previously made. An authentic deed made at the request of the parties concerned, in the event of violation or deviation from the contents of the deed to the provisions of the legislation, the deed only has the power of proof as a deed under the hands or deed is degraded its evidentiary power as a deed that has the power of proof as Deed under hand. In such cases it can be an example that in the performance of a Notary is often inadvertent, causing one party to feel disadvantaged.

Abstrak :
ABSTRAK
Notaris sebagai salah pejabat umum diharapkan dapat melakukan suatu penyelesaian hukum di dalam masyarakat. Notaris sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk memberikan penyuluhan hukum berkaitan dengan akta. Pentingnya tugas dan kedudukan Notaris bagi masyarakat dan kekuatan pembuktian dari akta autentik yang dibuatnya. Jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan. Notaris merupakan profesi hukum yang mulia nobile officium karena profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan, yakni dimana profesi ini dikehendaki oleh hukum dengan tujuan melayani masyarakat untuk membuat alat bukti tertulis yang bersifat autentik yaitu akta notaris. Notaris dalam menjalankan kewenangan dapat berkaitan dengan perselisihan antara para pihak dalam akta, baik terjadi dalam perkara perdata maupun pidana. Keterikatan Notaris persoalan hukum tersebut berkenaan dengan akta yang dibuat oleh Notaris. Tesis ini membahas mengenai bentuk tanggung jawab notaris dalam menjaga kepentingan pihak dalam akta, dalam hal tindak pidana pemalsuan surat terhadapnya dapat dibuktikan secara sah di pengadilan dan sanksi yang dapat dibebankan kepada notaris dikaitkan dengan studi kasus yang secara riil terjadi di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum terhadap permalsuan akta autentik dilihat dari sudut pandang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris. Sehingga sanksi yang dapat dibebankan berupa sanksi pidana, sanksi perdata serta sanksi administratif. Kata kunci:notaris, akta, tanggung jawab notaris, pemalsuan surat.

---

ABSTRACT
Notary as one of law profession is expected to be able to execute law settlement within society. Notary as official with authority of giving law socialization in relation with deed. Notary duty and position importance for society and argumentation power from authentic deed they produce. Notary position is a trust position. It is a noble law profession nobile officium as it closely related with humanity, in which this profession is required by law in order to serve society to produce authentic written evidence tools, that is notary deed. Notary in performing their authority could be related with dispute between parties within deed, either in civil as well as criminal cases. Such law issue Notary Relatedness in relation with deed produced by notary. This thesis discussed notary responsibility form maintaining parties concern within deed, in terms of letter falsification criminal act against could be legally evidenced in court and sanction could be imposed to notary in relation with case study exist in real terms within society. This research conducted using juridical normative and descriptive approach. Research result revealed that notary could be imposed with legal responsibility against authentic deed falsification perceived from Criminal Code, Notary Position Act, and Notary Code of Ethic point of view. Therefore, criminal sanction, civil sanction as well as administrative sanction are sanctions could be imposed against them.

Abstrak :
Tesis ini membahas implikasi hukum terhadap akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (BARUPSLB) dimana para pihak dalam akta tersebut memasukkan keterangan palsu tanpa diketahui oleh Notaris. Permasalahan tesis ini mengenai keabsahan dari akta BARUPSLB yang memuat keterangan palsu; keabsahan dari akta perbaikan yang merubah hal-hal substansial dari akta tersebut; dan tanggung jawab Notaris terhadap akta BARUPSLB dengan tidak didukung oleh dokumen-dokumen pendukung lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder berupa studi kepustakaan, dengan metode analisis kualitatif. Tipe penelitian adalah deskriptif analitis.Hasil penelitian ini adalah akta BARUPSLB tersebut adalah batal demi hukum, akibat adanya keterangan palsu yang dimasukkan dalam akta tersebut, akta tersebut menjadi cacat hukum karena isi akta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Akta perbaikan yang dikeluarkan oleh Notaris KS adalah batal demi hukum karena telah melanggar ketentuan Pasal 84 UUJN. Notaris harus bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul karena kelalaiannya dalam membuat akta. Dalam kasus ini Notaris tidak bertanggungjawab secara pidana karena Notaris hanya menjalankan jabatannya sesuai UUJN yaitu membuat akta sesuai keinginan para pihak tanpa tahu ada ketidakbenaran pada keterangannya, sedangkan secara perdata Notaris dapat dimintai tanggung jawab berupa ganti rugi, biaya dan bunga oleh pihak yang merasa dirugikan dengan tindakannya yang kurang saksama. Serta tanggung jawab secara administrasi Notaris dapat dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan UUJN. Mengingatkan kembali bahwa sebagai Notaris harus meneliti dengan saksama dan mengikuti peraturan secara komprehensif agar Notaris terhindar dari kesalahan maupun kelalaian yang fatal dalam membuat akta. ......This thesis analyze the legal implications of the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders (MEGMS) in which the parties enter fake information without being known by the Notary. This thesis problem regarding the validity of the MEGMS deed containing fake information; the validity of the deed of amendment which changes the substantial matters of the deed; and the notary's responsibility for the MEGMS is not supported by other supporting documents. The research method used is a normative juridical research method, using secondary data in the form of library studies, with qualitative analysis methods. This type of research is analytical descriptive. The results of this study are the MEGMS is null and void, due to fake information included in the deed, the deed became a legal flaw because the contents of the deed contravene the laws and regulations. The deed of repair issued by the KS Notary is null and void because it violates the provisions of Article 84 of the UUJN. The notary must be responsible for all legal consequences arising from his negligence in making the deed. In this case the Notary is not liable in criminal terms because the Notary only carries out his position in accordance with UUJN namely making the deed according to the wishes of the parties without knowing there is an untrue statement, while the notary can be held in compensation in the form of compensation, fees and interest his actions are less thorough. And the administrative responsibilities of the Notary may be subject to administrative sanctions in accordance with the provisions of the UUJN. Recall that as a Notary must carefully examine and follow the rules comprehensively so that the Notary avoids fatal errors and omissions in making deeds.

Abstrak :
Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat khususnya dalam bidang hukum perdata yaitu membuat alat bukti autentik berupa akta autentik yang dapat memberi rasa keamanan dan kepastian bagi masyarakat. Notaris dalam melaksanakan jabatannya tidak lepas dari kesalahan dan sanksi hukum, baik sebagai akibat perbuatan pihak lain atau karena kesalahan yang dilakukannya sendiri, karena ketidaksengajaan atau niat buruk Notaris sendiri. Tesis ini membahas akibat hukum terhadap suatu akta yang dibuat oleh Notaris yang sedang menjalani masa hukuman atau penahanan oleh pihak berwajib, implikasi terhadap Notaris tersebut serta perlindungan bagi masyarakat yang aktanya dibuat oleh Notaris tersebut. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif analitis, dengan metode analisis data kualitatif dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen, bahan pustaka didukung dengan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai akibat hukum terhadap akta menjadi akta tidak sah dan tidak berkekuatan hukum, dan Notaris sendiri dapat dikenakan sanksi administratif, perdata maupun pidana, dan perlindungan yang dapat diberikan kepada masyarakat terhadap akta yang dibuat oleh Notaris berstatus terpidana berupa hak masyarakat untuk melakukan upaya hukum perdata maupun pidana.

---

Notary as a public official who runs a profession in providing legal services to the community, especially in the field of civil law, which is to make an authentic evidence in the form of an authentic deed that can give a sense of safety and certainty to the community. The notary in carrying out their position is not free from errors and legal sanctions, either because of being dragged down by the actions of other parties or because of his own mistakes either due to accidental or bad intentions of the Notary himself. This thesis discusses the legal consequences of a deed made by a Notary who is undergoing a period of punishment or detention by the authorities, the implications for the Notary and protection for the community whose deed was made by the Notary. This thesis used a normative juridical research method that is descriptive analytical, with a method of qualitative data analysis and data collection tools used are the study of documents and library materials, also interview. The results of this research are about the legal consequences of deeds that being invalid and doesnt have a legal force, and Notaries themselves can be subject to administrative, civil or criminal sanctions, and protection that can be given to the community against the deed made by the convicted Notary in the form of community rights civil or criminal legal remedies.

Abstrak :
Tesis ini membahas mengenai program pemberlakuan pendaftaran Fidusia dengan sistem baru yakni dengan sistem online. Dalam tesis ini, penulis membahas mengenai perbedaan sistem pendaftaran Fidusia yang lama dengan sistem pendaftaran Fidusia online, yaitu dengan mengkaji dasar hukum, kekurangan dan kelebihan masing-masing sistem, serta membahas Notaris dan akta Notaris sebagai profesi yang berkaitan dengan kebijakan ini. Berdasarkan hasil penelitian, penulis berkesimpulan bahwa program pendaftaran Fidusia online perlu disertai dengan beberapa perubahan mulai dari perubahan dasar hukum maupun perubahan dari segi teknis,untuk mewujudkan tujuan yang sesungguhnya yaitu untuk mencapai efektifitas dan efisiensi pelayanan publik.

---

This thesis discusses the implementation of Fiduciary registration system with the new system which called, Fiduciary online registration system. In this thesis, the author discusses the differences between old system of Fiduciary registration and the new system, online registration system, by examining the legal basis, advantages and disadvantages of each system, and also Notary as a profession which related in it. Based on this research, the authors concluded that the fiduciary online registration program should be accompanied by some changes ranging from fundamental changes in the law and changes in technical terms, to achieve the real goal which is to achieve effectiveness and efficiency of public services.

Abstrak :
ABSTRAK
Dalam isi Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Salah satu tindakan “seksama” yang wajib dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta pihak adalah memperoleh keterangan dan data-data formal guna memenuhi syarat dalam membuat suatu akta otentik. Dalam membuat akta pihak, kewajiban dan tanggung jawab Notaris hanya terbatas kepada data-data formil semata, namun demikian bila melihat dalam putusan, seolah-olah terdapat kewajiban materiil yang harus dicari oleh seorang Notaris setiap kali membuat akta pihak. Dalam kasus ini, perusahaan yang dibeli oleh Penggugat V memiliki utang-piutang dengan Tergugat II terkait pembangunan pabriknya, dimana kedudukan Tergugat II sebagai kreditur pemegang jaminan hak kebendaan atas aset perusahaan yang dibeli oleh Penggugat V. Ketika ada penagihan atas piutang yang dimiliki Tergugat II, kreditur, Penggugat V merasa membeli dari lelang dalam keadaan bersih tanpa utang-piutang sehingga memilih jalur hukum dan beracara di Pengadilan Negeri Kota Bumi dan Gunung Sugih, lampung. Dalam dua putusannya, aset-aset yang dibeli oleh Penggugat diletakan sita jaminan pada Oktober 2006. Pada tahun 2007, Tergugat II, kreditur yang memegang jaminan hak kebendaan tersebut kemudian datang kepada notaris, bersama Tergugat I, membuat akta pernyataan subrogasi dan tiga perjanjian atas jaminan milik bersama. Mengetahui adanya subrogasi, para Penggugat kemudian menuntut, dengan mendalilkan bahwa Notaris (Tergugat III) telah melakukan perbuatan melawan hukum karena seharusnya Notaris mengecek objek jaminan sebelum membuat akta subrogasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang kewajiban Notaris dalam mencari kebenaran materiil. Apakah Notaris berkewajiban dalam mencari kebenaran formil dan materiil suatu objek jaminan dalam pembuatan akta subrogasi? Bagaimanakah akibat hukum dari pembatalan akta subrogasi dan perjanjian atas jaminan milik bersama dalam kasus tersebut? Untuk itu diperlukan suatu penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian normatif dan juga melakukan wawancara dengan ahli untuk memperkuat data penelitian.

---

ABSTRACT
In the content of article 16 paragraph 1 subparagraph (a) Act Number 30 of 2004 concerning the rule of notary public is mentioned that in running his/her job, the notary public is obliged to act honestly, cerefully, independently, impartially, and to keep the interests of relevant parties in the works of the law. One of the actions "carefully" that must be done by a notary public while making the deed was obtaining information and formal data in order to fulfill the formal requirements for making an authentic deed. In making the deed, obligations and responsibilities of the Notary public is limited to formal data only, however, when seen in the decision, as if there is a material obligation that must be find by a Notary Public whenever making the deed. In this case, the company was purchased by Plaintiff V has debts related to establishment of the factory with Defendant II, as a creditor holding collateral material rights over the company's assets were purchased by the plaintiff V. When Defendant II collect its accounts receivable, Plaintiff V which feel buying with free and clear for all liens from an auction, choose to proceedings it in the District Court of Kota Bumi and Gunung Sugih, Lampung. In two decision, the assets purchased by the Plaintiff V placed sequestration in October 2006. In 2007, the Defendant II, creditor who holding collateral material rights, come to the notary public with Defendant I made a subrogasi statement deed and three guarantee of common property agreement. Aware of subrogation, the Plaintiff then sued by postulating that the Notary public (Defendant III) has committed an unlawful act because the object of collateral material rights should be checked by Notary before making subrogation deed. This raises the question of Notary public obligation in finding material fact. Are Notaries obliged to find the fact of the formal and material object of guarantee/collateral in the subrogation deed? How is the legal consequence of the cancellation of subrogation deeds and guarantee of common property agreement in such cases? This requires a study. The author uses the method of normative research and also conduct interviews with experts to strengthen research data.

Abstrak :
ABSTRAK
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 1 ayat (1) bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang satusatunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, dan memberikan grosse akta , salinan akta dan kutipannya. Kewajiban notaris mengeluarkan salinan akta yaitu dikeluarkannya salinan kata demi kata dari seluruh akta dan pada bagian bawah salinan akta tercantum frasa “diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya”. Notaris membuat salinan akta berbeda dengan minuta akta dapat berakibat karena kelalaian, tidak teliti dan disengaja. Adapun dalam hal salinan akta yang dibuat notaris berbeda dengan minuta akta, maka dalam hal bentuk tanggung jawab notaris dapat ditinjau dari tangung jawab notaris dari sisi perdata dan sisi pidana. Sehingga menurut penulis perlulah dilakukan penelitian dalam bentuk penelitian yuridis normatif dengan tipe eksplanatoris menjelaskan tentang gejala yang timbul di dalam masyarakat dan berusaha untuk memberikan solusi atas permasalahan tentang penyebab notaris membuat akta berbeda dengan salinannya dan tanggung jawab notaris ditinjau dari sisi perdata dan pidana. Dalam hal perbuatan notaris yang demikian mengakibatkan menguntungkan salah satu pihak dan merugikan salah satu pihak dalam akta, yang seharusnya notaris tidak berpihak pada salah satu pihak.

---

ABSTRACT
Based on Notary Act No. 30 of 2004 article 1 paragraph (1) that the Notary is a public official its the only authority to make Authentic act from all the deeds, agreements and determination required by general a regulation or by the concerned desired to be expressed in an authentic deed, ensure certainty the date, save his deed, and give grosse deed, a copy of the deed and citation. Liability issued a notary copy of the deed that is issued word by word copies from all the deeds and the bottom of Authentic copy contained the phrase "given a copy which has similliar sound". Make a copy of a different notary deed by deed minute may result due to negligence, not conscientious and deliberate. As in the case of a copy of a deed made by minute different notary deed, then in terms of the form can be reviewed notary responsibilities of a notary responsibilities of the civil and criminal sides. So according to the author it is necessary to do research in the form of Juridical Normative research with explanatory type describes the symptoms arising out in the community and seeks to provide solutions for problems of the different causes of notary the deed by making copies and notary responsibilities in terms of civil and criminal sides. In case notary deed thus result benefit one side to the detriment of one parties in the deed, the notary should not tendentious with one side.