Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Nama : Vika Treshna FatriaProgram Studi : Magister KenotariatanJudul Tesis : UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN PERUSAHAAN AKIBAT INTERNAL FRAUD MELALUI AKTA PENGAKUAN HUTANGPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum akta pengakuan utang serta penerapannya dibandingkan dengan upaya hukum lain dalam pengembalian kerugian perusahaan akibat kasus internal fraud. Upaya pengembalian kerugian perusahan dalam kasus internal fraud kerap kali menemui kendala apabila dilakukan melalui jalur litigasi baik pidana maupun perdata, hal ini tak lain karena panjangnya proses pengembalian kerugian melalui upaya litigasi, mahalnya biaya dalam proses litigasi serta ketidakpastian nilai pengembalian yang diterima perusahaan dari putusan hakim. Beberapa perusahaan yang lebih mengutamakan pemulihan kerugiannya memilih untuk mengesampingkan proses litigasi dan lebih mengupayakan membuat kesepakatan dengan karyawan yang melakukan tindakan fraud. Kesepakatan tersebut terkait dengan pengembalian kerugian perusahaan dengan memberikan jangka waktu tertentu dalam pembayarannya, perusahaan tidak akan melakukan upaya hukum lain untuk menuntut ganti rugi dan menghukum karyawan selaku pelaku fraud, sepanjang karyawan tersebut dengan itikat baik dapat mengembalikan kerugian perusahaan dalam jangka waktu yang ditentukan, yang mana Kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta pengakuan utang. Bentuk Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Normatif dimana penelitian ini menelaah kekuatan hukum akta pengakuan utang dari sudut norma hukum tertulis atau asas-asas hukum positif. Secara umum penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan aspek hukum terkait penyelesaian kepentingan perdata yang timbul dari suatu perbuatan pidana dalam internal fraud melalui akta pengakuan utang. Kata Kunci : Akta Pengakuan Utang, Internal Fraud, Pengembalian Kerugian Perusahaan

---

ABSTRACT
ABSTRACTName Vika Treshna FatriaStudy Program Master of NotaryTitle THE COMPANY 39 S LOSS RECOVERY EFFORT DUE TO INTERNAL FRAUD THROUGH THE DEED OF DEBT ACKNOWLEDGMENTThis study aims to determine the legal force of deed of debt acknowledgment as well as its implementation compared with other legal remedy in the company 39 s loss recovery due to cases of internal fraud. The company 39 s loss recovery effort are often encountered obstacles when it conducted through criminal or civil litigation, it is because the long process of indemnification through litigation effort, the high cost of litigation process and the uncertainty of the compensation value to be decided by the judge. Some companies that prioritize in loss recovery choose to override the litigation effort and and prefer to make a private settlement with the employees who commited internal fraud, as the loss recovery effort. The settlement related to The company 39 s loss recovery by giving a certain period of the payment, as long as the employees can pay its debts, the the company will not perform any other legal efforts to prosecute the employee. The settlement was stated in the deed of debt acknowledgment. The type of this research is normative juridical research, where this research examines the legal force of the deed of debt acknowledgment from a written legal norms or principles of positive law. In general, this study aims to explain the legal aspects related to the settlement of civil interests arising from criminal act in internal fraud through the deed of debt acknowledgment. Kata Kunci Deed of debt acknowledgment, Internal Fraud, Company 39 s Loss Recovery.

Abstrak :
Notaris sebagai pejabat umum bertanggung jawab untuk membuat akta yang tidak merugikan para pihak. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN”), jika dilanggar maka dikenakan sanksi sebagai pertanggungjawaban hukum Notaris. Penulisan tesis menjawab dua permasalahan utama mengenai tanggung jawab hukum Notaris yang membuat akta pengakuan utang yang merugikan kreditur dan keabsahan akta pengakuan utang yang merugikan pihak kreditur dengan menganalisis Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris DKI Jakarta Nomor: 7/PTS/Mj/PWN.Prov.DKIJakarta/X/2022. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum doktrinal dengan menggunakan data berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen atau bahan pustaka dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Simpulannya, yaitu bentuk tanggung jawab hukum yang dapat dikenakan kepada Notaris dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu sanksi administratif berupa sanksi teguran tertulis karena melanggar Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN. Selain itu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan sanksi perdata dan pidana sebagai tanggung jawab hukum Notaris.Terhadap keabsahan akta pengakuan utang yang merugikan pihak kreditur adalah akta tersebut terdegradasi menjadi di bawah tangan dan pihak yang merasa dirugikan tersebut dapat melakukan pembatalan dengan pembuatan Akta Pembatalan atau mengajukan pembatalan ke Pengadilan. ......Notary as a public official has the responsibility for making a deed that does not harm the parties. In carrying out his position, the Notary is guided by Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary ("UUJN"), if violated, sanctions are imposed as a Notary's legal liability. Writing thesis answers 2 (two) main issues regarding the legal responsibility of a notary who makes debt acknowledgment deed that harms the creditor and the validity of the debt acknowledgment deed that harms the creditor by analyzing the Decision of the DKI Jakarta Notary Supervisory Council Number: 7/PTS/Mj.PWN.Prov.DKIJakarta /X/2022. The research method used is doctrinal legal research using data in the form of secondary data obtained through the study of documents or library materials using primary, secondary and tertiary legal materials. In conclusion, namely the forms of legal responsibility that can be imposed on Notary are divided into 3 (three), namely administrative sanctions in the form of written warning sanctions for violating Article 16 paragraph (1) UUJN. In addition, the aggrieved party can apply for civil and criminal sanctions as a notary's legal responsibility. Regarding the validity of the debt acknowledgment deed that is detrimental to the creditor, the deed is degraded into private hands and the party who feels aggrieved can cancel it by making a deed of cancellation or submitting an annulment to the court.