Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Notaris terhadap akta yang dibuatnya apabila tidak dibacakan, dan untuk mengetahui kriteria dan norma-norma yang dipakai untuk memutuskan sanksi yang pantas bagi Notaris yang terbukti bersalah melanggar kode etik dengan menganalisa lebih dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 Tahun 2014, yaitu putusan mengenai kasus dimana Notaris Achmad Munif, SH.MM yang mengeluarkan Akta Nomor 31 tertanggal 12 Februari 2014 tentang Pernyataan Putusan Rapat Perngurus Perkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Banyuwangi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder, diantaranya peraturan perundang-undangan dan buku.Dari hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa suatu akta dibawah tangan nilai pembuktiannya mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sepanjang para pihak mengakuinya, sedangkan suatu akta yang dinyatakan batal demi hukum, maka akta tersebut dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah dibuat. dalam akta para pihak yang memenuhi ketentuan hukum perdata materil dan Notaris melakukan kesalahan dalam pembuatannya maka akta tersebut paling tinggi hanya kembali menjadi akta di bawah tangan sebagaimana akta yang ditandatangani oleh pihak tanpa melibatkan notaris, tapi manakala hukum perdata materil yang dilanggar, baik mengenai syarat subyektif maupun syarat obyektif dari syarat sahnya perjanjian, maka akibat hukumnya juga akan kembali kepada KUHPer, yaitu dapat dibatalkan atau batal demi hukum.

---

This study is aiming to understand the responsibilities of a Notary towards his or her deed of agreement that once written but not being read out to his or her clients. This study also investigating the appropriate sanctions to the Notary that is violating the ethical codes and proven guilty by breaking the criteria of Notary?s norms and values they have been taught. Further, this study will analyze in depth the Decision of Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor M.01.MPWN.Prov.Jatim.12.14 Year 2014, whereas the case started when Notary Achmad Munif, SH.MM issued a deed Number 31 dated February 12, 2014 about The Meeting Decision and Statement from Elder Members of Indonesia?s University Lecturers Association in Banyuwangi, East Java. Moreover, the decision from the case above will be elaborated in this study by using an investigation of law that has a juridical normative quality and applicable secondary data such as legislations and books.

This study will conclude that a Un-Notary Deed will have a proven values that is as perfect as any Legal Notary Deed as long as all parties in the Deed aware and admitting the Deed itself. In other case, when a Notary Deed is being stated null in the face of law even though all parties associated with this Deed are compelling the rules and regulations of Indonesia?s Civil Laws, still this Deed will be considered never existed and the Notary?s signature will be waived. The Deed itself will be considered a Un-Notary Deed. Furthermore, when the Notary Deed is violating the Civil Law, thus, the legality conditions of the Deed (Objective condition and Subjective condition) will have legal implications referring to KUHPer (Indonesia?s Civil Law) and the Deed itself can be considered null or required to be void by laws."

"Penelitian ini membahas mengenai implikasi yuridis akta yang dibuat oleh Notaris pada saat cuti yang mengakibatkan akta autentik yang memiliki pembuktian semprna fungsinya mengalami degradasi fungsinya seperti akta dibawah tangan. Metode penelitian ini menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif yaitu menelaah norma hukum tertulis dengan melakukan studi pustaka terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non-hukum yang berkaitan dengan implikasi yuridis atas akta yang di buat oleh Notaris dalam keadaan cuti. Studi kasus ini Notaris tersebut telah membuat akta autentik Notaris yang terdegradasi menjadi akta dibawah tangan dan telah merugikan banyak pihak/klien yang telah membuat akta autentik dengan Notaris yang bersangkutan. Implikasi yuridis bagi Notaris yang membuat akta dalam keadaan cuti, yaitu Notaris yang melakukan pelanggaran ketentuan pembuatan akta yang telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan dapat dikenakan sanksi-sanksi, yang secara bertahap dan telah diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, mulai dari sanksi ringan yaitu teguran tertulis, hingga terberat yakni pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Notaris harus bertanggung jawab terhadap seluruh akta yang telah dibuat selama cuti tersebut apabila terdapat masalah dikemudian hari dan para pihak/klien yang membuat akta dapat menuntut ganti rugi kepada Notaris. Makadari itu seharusnya notaris sebagai pejabat umum yang memiliki nilai moral yang tinggi, seharusnya hendaklah menunjuk notaris pengganti ketika sedang cuti dan tidak menjalankan fungsi jabatannya sebagai Notaris hingga masa cutinya terlewati, agar tidak terjadi degradasi akta yang disebabkan Notaris cuti namun tetap menjalankan jabatannya. Majelis Pengawas Notaris hendaknya melakukan pengetatan pengawasan terhadap Notaris terkait cuti dan penunjukan notaris pengganti, agar tidak terjadi kasus serupa.

---

This thesis will discuss the juridical implications of the deed made by the Notary during their Leave which results in an authentic deed that has perfect proof of its function having its function degraded such as an underhand deed. This research uses a normative juridical research method, which is examining written legal norms by conducting a literature study on primary legal materials, secondary legal materials, and non-legal materials related to juridical implications on the deed made by the Notary in a state of leave. Which in this case study the said Notary has made the authentic deed be relegated to an underhand deed and has harmed many parties/clients who have made the authentic deed by the Notary concerned. The juridical implications for a Notary who makes a deed in a state of Leave is that they violate the clause in making a deed that has been regulated inhave been regulated in the Notary Position Act, they may be subject to gradual sanctions and have been regulated in the Notary Position Act, ranging from light sanctions, namely written warnings, to the heaviest, that is the dismissal (or Termination?) by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia. The notary must be responsible for all deeds that have been made during their Leave in case there are problems in the future and the parties/clients who made the deed can claim compensation from the Notary. Therefore, a Notary as a public official who has high moral values, should appoint a substitute notary when they are on leave and not carry out their function as a Notary until thier Leave period has passed, so that there would be no deed degradation caused by a notary on leave, meanwhile they will still carry out their position. The Notary Supervisory Board should tighten their supervision of Notaries regarding Leaves and the appointment of a substitute notary, so that similar cases shall not occur."

"Notaris berwenang untuk membuat akta pendirian Perseron Terbatas, yayasan, koperasi CV, persekutuan perdata, dan firma. Sehingga pendirian CV dilakukan dengan akta Notaris. Ketatnya persaingan antar notaris disertai banyaknya jumlah pesaing terkadang membuat notaris baru hanya bisa mendapatkan sedikit klien, hal ini mengakibatkan rendahnya tingkat penghasilan notaris sehingga mengalami kesulitan untuk membayar pegawai notaris untuk dijadikan saksi akta sehingga menjadikan istri sebagai saksi. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk menganalisis sanksi degradasi dan kebatalan suatu akta notaris yang dibuat tidak sesuai dengan Undang-Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan keabsahan akta pendirian CV yang dibuat dengan akta otentik di mana saksi akta adalah Istri Notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, menggunakan data sekunder dan menganalisa secara kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, akta Notaris terdegradasi kekuatan pembuktiannya menjadi akta di bawah tangan karena terdapat pelanggaran mengenai kewajiban notaris, pembacaan akta, pengecualian pembacaan, ketentuan kriteria penghadap, saksi akta, serta larangan pembuatan akta untuk diri sendiri, istri/suami dan orang yang mempunyai hubungan keluarga. Sementara akta Notaris yang mengalami pembatalan atau batal demi hukum adalah akta Notaris yang melanggar ketentuan Pasal 84 UUJN. Akta Pendirian CV yang dibuat dengan Saksi Akta adalah istri notaris berdasarkan Pasal 41 UUJN aktanya telah menjadi akta di bawah tangan. Terdegradasinya akta pendirian CV menjadi dibawah tangan tidak membuat CV menjadi bubar atau berakhir selama hal tersebut tidak merugikan pihak ketiga.

---

Notary is authorized to make a Deed of Establishment of a Limited Liability Company, Foundation, Cooperative, Limited Partnership, Limited Liability Partnership and firm.  In this sense, the establishment of a Limited Partnership is carried out by notarial deed. The fierce competition between notaries and the large number of competitors makes a new notary only able to get a handful of clients. This results in the low level of income for the notary which lead to the difficulty in hiring as well as paying notary employee to become a witness deed and instead, putting the wife in a witness role due to insufficient fund. The purpose of this journal is to analyze the degradation sanctions and cancellation of a notary deed made in accordance with UUJN (Act Number 2 of 2014 towards amandement Act Number 30 of 2004 concerning Notary Position) and the validity of the Limited Partnership`s establishment deed made with an authentic deed in which the deed`s witness is the notary`s wife. The research method used in writing this journal is normative juridical using secondary data and analyze qualitatively.Based on the results of the study, the boundary of the notarial deed which was degraded by the power of proof into a Privately Made Deed is a notarial deed that violates the notary obligation, the reading of the deed, the exception of the reading, the adherence criteria, the witnesses of the deed, and the prohibition of making the act for themselves, the wife/husband and the person having a family relationship. Meanwhile, the Notary deed that has been cancelled or null and void by law is a notary deed that violates the provisions of Article 84 of UUJN. Based on Article 41 UUJN, The Limited Partnership`s Establishment Deed made on the basis that the notary`s wife acted as the Witness Deed, will become a Private Deed. The degradasion of the establishment deed into a sub deed doesn`t make the limited partnership dissolve or end as long as it doesn`t harm the third party."