Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas dua pokok permasalahan. Pertama, materi-materi seperti apakah dalam program siaran yang merupakan pelanggaran kesusilaan ditinjau peraturan regulator penyiaran sekaligus merupakan pelanggaran kesusilaan dalam hukum pidana? Kedua, mengenai dapatkah sanksi pidana berjalan apabila sanksi administratif telah dijatuhkan oleh KPI sebagai salah satu regulator penyiaran? Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan yang dipadu dengan penelitian lapangan, skripsi ini bertujuan untuk memberikan penilaian kapan hukum pidana dapat berjalan dalam hal terdapat pelanggaran kesusilaan dalam program siaran. Analisis mengenai peraturan-peraturan yang ada yakni Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dapat dijadikan penilaian mengenai hal tersebut. Skripsi ini berkesimpulan bahwa terdapat materi-materi yang dikategorikan sebagai pelanggaran kesusilaan menurut P3SPS juga dikategorikan sebagai materi pelanggaran kesusilaan dalam tindak pidana. Kesimpulan berikutnya adalah sanksi pidana dapat diterapkan walaupun KPI telah menjatuhkan sanksi administratif terhadap perbuatan pelanggaran kesusilaan.

---

This thesis mainly discuss about two problems. Firstly, what kind of materials in television broadcast program that is breach of broadcasting rules included as a criminal act of offensive against decency? Secondly, can penal punishment be punished if KPI as regulatory body imposed administrative punishment? By using the literature research method that is combined with the field research method, this thesis aims to answer when criminal law can be applied in cases of indecency on television broadcast program. This thesis analyzes rules related such as Broadcasting Code of Conduct and Standard of Broadcast Program (P3SPS) and Broadcasting Act Number 32/2002. This thesis concludes that criminal law can be applied to the cases of indecency in television broadcast program although KPI has imposed administrative punishment to acts against decency