Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Untuk dapat melangsungkan perkawinan terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi. Apabila terdapat syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka perkawinan tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan ke Pengadilan. Namun pada kenyataannya alasan untuk pembatalan perkawinan tidak hanya karena syaratsyarat perkawinan yang tidak terpenuhi, tapi juga karena alasan salah sangka atau penipuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. Bentuk penulisan ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat di peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan. Pada penulisan ini, Penulis melakukan analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan nomor 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai pembatalan perkawinan. Alasan pembatalan perkawinan dalam kasus ini adalah karena salah sangka atau penipuan yang diajukan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Namun pada putusan dinyatakan bahwa hanya suami atau isteri saja yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan karena salah sangka atau penipuan ini. Sehingga dalam penulisan ini Penulis melakukan analisis apakah seorang Pegawai Pencatat Nikah dapat mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan salah sangka atau tidak. Ternyata dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis, ditemukan bahwa Pegawai Pencatat Nikah dapat pula mengajukan pembatalan perkawinan dengan alasan salah sangka atau penipuan. Penulis menyarankan kepada setiap pasangan sebelum melangsungkan perkawinan untuk mengenal pasangannya, untuk Pegawai Pencatat Nikah diharap untuk lebih cermat dalam melakukan penelitian berkas persyaratan perkawinan dan untuk hakim diharapkan dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya mengacu pada rumusan pasal tertentu, tapi juga berani melakukan penemuan hukum.

---

ABSTRACT
In order to perform marriage there are requirement that must be fulfilled, in the case where those requirement are not fulfilled then the marriage could be submitted to the court for annulment. However, the reason for annulment of a marriage does not only happen because the marriage requirements are not fulfilled, but can also happen because of false presumptions as stated in article 27 (2) Regulation Number 1 Year 1974 and Article 72 (2) Compilation of Islamic Law. The writing of this research juridical normative means this the research is based on the norm that is written on the marriage regulation which states about the annulment of marriage. In this research the writer made an analysis on the court judgment Number 678/Pdt.G/2015/PA.Mdn, in which the write finds out if the judgement goes according to the marriage regulation. The reason for marriage annulment in this case is because of false presumptions and deceit, which was submitted by the marriage registrar. However, the court judgment states that only husband or wife are eligible to submit a request for a marriage annulment on the ground of deceit or false presumptions. In this research, the writer made an analysis on the ability of the marriage registrat to submit a marriage annulment. This Research shows that marriage registrar is authorized to submit a cancelation request of marriage on the basis of deceit and false presumptions. The writer here suggest that every couple must know each other well before performing marriage, while for the marriage registrar I hope that they are more attentive and meticulous on the file for the marriage requirement, while for judge the writer hopes that the judgement does not only base on a particular article of regulation but being also bold enough to do legal discovery.