Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Skripsi ini membahas mengenai penjaminan atas obyek berupa perjanjian lisensi hak cipta. Pada skripsi ini akan dibahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai tinjauan perjanjian lisensi hak cipta sebagai obyek jaminan dari perspektif hukum jaminan yang berlaku di Indonesia. Kedua, pembahasan mengenai jenis jaminan yang paling tepat dalam penjaminan perjanjian lisensi hak cipta berdasarkan pengaturan tentang lembaga-lembaga jaminan di Indonesia. Ketiga, membahas mengenai praktek pemberian jaminan atas perjanjian lisensi hak cipta di negara Jerman, kemudian membandingkannya dengan ketentuan yang ada di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dimana data penelitian ini sebagian besar berasal dari studi kepustakaan uang diperoleh serta beberapa wawancara dengan beberapa narasumber. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa perjanjian lisensi hak cipta merupakan suatu hak kebendaan dimana di dalam perjanjian tersebut terdapat hak tagih yang dapat digolongkan sebagai piutang atas nama, yang termasuk dalam klasifikasi benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijadikan obyek jaminan. Maka dengan adanya klasifikasi benda bergerak tidak berwujud atas piutang dalam perjanjian lisensi hak cipta, maka lembaga penjaminan yang paling tepat ialah gadai dan fidusia Masing-masing lembaga jaminan memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda yang dapat disesuaikan baik untuk kebutuhan debitur maupun kreditur. Perbandingan dengan negara Jerman, dengan penjaminan gadai dan fidusia adalah pledge dan assignment. ...... This research is concerning the securities over copyright license agreement. This thesis mainly focusing about three problems. Firstly, the object of the securities also with the characteristic relating to the Law of Property. Secondly, explaining about which form of securities that suites the best for copyright license agreement regarding the securities law in Indonesia. Thirdly, comparing securities over license agreement in Indonesia with Germany. This research is a doctrinal research, which some of the data are based on the related literatures. The result regarding the research stipulate that claim in the copyright license agreement is qualified as the form of intangible movable goods according to Law of Property in Indonesia. According to the practical of this transaction, securities over claim in license agreement applied in form of pledge and fiduciary. Each security has its own character that applicable according to debtor and creditor’s need. Comparing to Germany, pledge and assignment is basically nearly the same as in Indonesia.

Abstrak :
ABSTRAK
Peningkatan kurs mata uimg dollar terhadap mata uang rupiah yang begitu cepat sejak 1997 menimbulkan suatu masalah besar bagi perusahaan, yaitu terjadinya peningkatan utang perusahaan dalam rupiah. Hal ini disebabkan karena perusahaan tidak melakukan proteksi terhadap utang mereka (hedging). Pada zaman Orde Baru perusahaan diperkenankan mengambil utang luar negeri karena terdapatnya kelangkaan dana investasi dalam negeri dan tingginya tingkat suku bunga dalam negeri. Perusahaan mencari dana luar negeri khususnya dolar dengan tingkat suku bunga relatif rendah.

Selain masalah peningkatan nilai utang dalam rupiah tersebut, perusahaan juga menghadapi masalah bahwa utang-utang tersebut akan jatuh tempo dalam waktu yang relatif singkat. Masalah menjadi semakin rumit karena perusahaan juga menginvestasikan utang jangka pendeknya ke dalam proyek jangka panjangnya. Masalah ini menimbulkan mis-matched cash flow perusahaan yang berakibat perusahaan tidak dapat melunasi utangnya, baik itu utang bank jangka pendek maupun utang bank jangka panjang dalam rupiah dan US Dollar.

Krisis moneter yang terjadi ini sangat memberatkan perusahaan yang ada di negara-negara berkembang seperti Indonesia ini~ karena kesulitan untuk beroperasi tetapi tetap harus melunasi kewajibannya dengan membayar utang yang ada. Untuk menghindari hilangnya kepercayaan kreditor asing dan persepsi kreditor asing bahwa sebagian besar perusahaan di Indonesia tidak layak kredit, maka pemerintah membentuk suatu lembaga yang memprakarsai usaha penyelesaian utang swasta tersebut. Pemerintah membentuk Indonesian Debt Restructuring Agency atau INDRA yang kemudian mengeluarkan skim INDRA disusul den~n Prakarsa Jakarta atau Jakarta Initiative.

INDRA yang dibentuk pemerintah pada bulan Juli 1998, dengan tugas mengusahakan restruki.urisasi utang perusahaan swasta. Sedangkan Prakarsa Jakarta bertugas merancang suatu mekanisme penyelesaian utang. Sejak mulai dirancangkannya sampai dengan saat ini, skim INDRA tersebut dan Prakarsa ternyata hanya sedikit diikuti oleh perusahaan-perusahaan.

PT. X telah melakukan restrukturisasi utang dengan bantuan Joint Century Finance Limited ("JCFL") atas utang bank BNI 1946 dan BoA, perusahaan dapat melakukan pemilihan alternative strategi yang terbaik untuk melakukan restrukturisasi utang tersebut. Pemilihan altematif dilakukan dengan menggunakan beberapa kriteria seperti tujuan utama perusahaan, kebijakan intern manajemen perusahaan, cash out flow .

Di dalam evaluasi tersebut ternyata perusahaan lebih. baik melakukan restrukturisasi utang dengan pola pengalihan utang menjadi saham (debt to equity). Walaupun sulit, tetapi usaha ini masih dimungkinkan untuk dilaksanakan manajemen PT. X. Altematif kedua adalah sebaiknya PT. X melakukan restrukturisasi utang berdasarkan Prakarsa Jakarta.

Abstrak :
This study analyzes the effect of Fiscal Capacity Factors, namely Local Government Revenues (PAD), Personnel Expenses, General Allocation Fund (DAU), Shared Revenues from Central Government (DBH), Other Local Revenues (LP), Poverty Level and Debt Restructuring Policy against Local Government Debt Repayment Performance. Partial Least Square (PLS) method is used to analyze pooled data from 2003 to 2013 to compare the condition of loan performance five years before and five years after the debt restructuring policy of 2008. Panel data consisted of 45 Local Governments following debt restructuring policy. The results show that the Fiscal Capacity Factors and Debt Restructuring Policy simultaneously have significant effects on the Local Government Debt Repayments Performance. On the other hand, fiscal capacity factors, namely PAD, DBH, LP and BP (partially), have a significant effect on the Local Government Debt Repayment Performance, while DAU and poverty level have no affect on Local Government Debt Repayment Performance. The determinant value of R2 = 0,469 indicates the relationship between dependent and independent variables, explaining 46,9% of the models, while the remaining 53,1% is contributed by other variables not explained in this study.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor Kapasitas Fiskal yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Pegawai (BP), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), Lain-lain Pendapatan yang Sah (LP), Kemiskinan dan Restrukturisasi Pinjaman terhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Teknik analisis dengan Partial Least Square (PLS) menggunakan data panel dari tahun 2003 sampai dengan 2013. Pemilihan data dimaksudkan untuk membandingkan kondisi pinjaman 5 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah restrukturisasi pinjaman, dimana kebijakan restrukturisasi pinjaman diimplementasikan tahun 2008. Data panel terdiri dari 45 Kabupaten/ Kota yang memiliki pinjaman dalam restrukturisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Fiskal dan Restrukturisasi Pinjaman secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman Pemerintah Daerah. Secara parsial faktor-faktor Kapasitas Fiskal menunjukkan bahwa PAD, DBH, LP, dan BP berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman sedangkan DAU dan Kemiskinan tidak berpengaruh terhadap Kinerja Pembayaran Pinjaman. Nilai determinan R2 = 0,469 menunjukkan bahwa hubungan variabel dependen dan independen dalam penelitian ini hanya dapat menjelaskan sebesar 46,9%, sedangkan sisanya sebesar 53,1% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Abstrak :
Tesis ini membahas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai metode penjadwalan kembali pembayaran utang perusahaan dengan mendasarkan pada Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta penerapannya dalam praktik, dan membahas mengenai bentuk pengaturan restrukturisasi utang di Amerika Serikat dan Singapura sebagai perbandingan. Penelitian ini adalah penelitian normatif yuridis. Hasil penelitian ini menyarankan bahwa dalam mengajukan permohonan PKPU harus diperhatikan mengenai pembuktian adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta perlu adanya aturan pembatasan jumlah utang maksimal dan ketentuan jangka waktu maksimal dalam menjadwalkan kembali pembayaran utang. ...... The focus of this study is discussing about Suspension of Payment (PKPU) as a method to debt rescheduling payment of the company and its implementation in practice according to Law No. 37 of 2004 regarding Bankruptcy And Suspension of Payment, and, as comparison, this study is discuss how debt restructurization in United States Of America and Singapore are regulated. This research is juridical normative which mean the data is according to the applicable law. The researcher suggest that a simple evidentiary regarding a due and collectible debt must be aware while submission of PKPU petition, and a regulation regarding maximum debt limitation and maximum term of debt repayment are necessary needs.

Abstrak :
ABSTRAK
PT PEGADAIAN (Persero)dalam menjalankan kegiatan usaha berupa penyaluran pinjaman atas dasar hukum gadai yang dalam pelaksanaanya disertai dengan tenggang waktu atau batas waktu. Maksudnya adalah untuk menjaga agar jangan sampai nasabah lalai untuk membayar pinjaman yang telah diberikan. Apabila dalam waktu yang telah ditentukan pinjaman yang diberikan kepada nasabah tidak dilunasi atau diperpanjang, maka barang jaminan nasabah dapat dijual dalam pelelangan oleh PT PEGADAIAN (Persero). Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diketahui implikasi hukum apa saja dari pelaksanaan pelelangan barang jaminan nasabah tersebut, dan bagaimana perlindungan hukum baik bagi PT PEGADAIAN (Persero) maupun bagi nasabah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis yang bertujuan untuk menggambarkan serta menganalisa data yang diperoleh secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai implikasi hukum pelelangan barang jaminan nasabah untuk pelunasan kredit yang diberikan berdasarkan hukum gadai di PT PEGADAIAN (Persero). Untuk itu jenis penelitian yang digunakan analisis data yang dilakukan secara deskritif kualitatif dengan menggunakan metode induktif. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pelaksanaan pelelangan, secara umum terdapat dua implikasi yaitu yang pertama bahwa barang jaminan tidak laku dilelang yang pada awalnya oleh PT PEGADAIAN (Persero) dijadikan Barang Lelang Milik Perusahaan (BLP) namun selanjutnya diubah menjadi Barang Jaminan Dalam Proses Lelang. Implikasi Pelelangan yang kedua berupa Barang Jaminan laku dilelang yang terbagi menjadi tiga hal terdiri dari hasil lelang cukup untuk melunasi utang nasabah, hasil lelang tidak cukup untuk melunasi utang nasabah dan hasil lelang yang melebihi dari kewajiban yang dibebankan kepada nasabah.

---

ABSTRACT
PT PEGADAIAN ( Persero ) in the conduct of business activities in the form of lending on the basis of the pawn law in its implementation is accompanied by a grace period or time limit . The point is to keep the customers not to neglect to pay the loan has been granted. If the predetermined time loans granted to customers not repaid or extended, then the customer collateral may be sold in the auction by PT PEGADAIAN ( Persero ). In connection with this, please know what the legal implications of the implementation of the customer assurance auctions, and how to better legal protection for PT PEGADAIAN ( Persero ) as well as for customers. The method used in this study is a research method to the nature of normative analytical descriptive study aimed to describe and analyze the data obtained in a systematic, factual, and accurate information on the legal implications auction customer collateral for the repayment of loans granted by pawn law in PT PEGADAIAN ( Persero ). For that kind of research used data analysis is done by using descriptive qualitative inductive method . Based on the results of a study of the implementation of the tender, in general there are two implications is the first that did not sell the collateral initially auctioned by PT PEGADAIAN ( Persero ) used Auction Items Owned Company (BLP) but later changed to In Process Assurance Goods Auction. The second implication auction guarantee in the form of salable items auctioned were divided into three terms consisting of auction proceeds sufficient to repay customers, the results of the auction are not enough customers to pay off debt and auction proceeds in excess of the liabilities charged to the customer

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai pemberian hibah semasa hidup orang tua kepada salah satu anaknya, dikompensasikan sebagai pelunasan hutangnya. Terkait dengan hibah, dalam Hukum Waris terdapat lembaga hukum seperti inbreng yang terkadang disalahartikan dengan inkorting, sehingga salah penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa lembaga inbreng diterapkan pada saat ketentuan subjek dan objeknya terpenuhi. Berbeda dengan inkorting, inbreng dilaksanakan pada saat melakukan pencatatan pada pemisahan harta peninggalan dan dimaksudkan untuk terciptanya pemerataan pembagian warisan yang adil, bukan untuk pemenuhan bagian mutlak. Disarankan agar para penyandang profesi hukum terutama hakim dan Notaris lebih mendalami dan memahami peran dan pelaksanaan lembaga inbreng, agar tidak merugikan masyarakat dikemudian hari atas kesalahpahaman mereka.

---

ABSTRAK
This thesis discusses about grants during the life time of a parent to one of her/his children, which compensated as debt repayment. Related to the grant, in the Inheritance Law there is a legal institution such as inbreng which sometimes misinterpreted with inkorting, so that incorrectly applied. This research use literature research method in the form of normative juridical with qualitative approach in order to provide analytical descriptive data. Based on the research, it was concluded that the inbreng applied when its subject and object are fulfilled. In contrast to inkorting, inbreng implemented at the time of registration on the separation of inheritance and intended to create an equitable distribution of inheritance, rather than for legitieme portie?s fulfillment. Suggested that the legal professions, especially the judges and Notary to further explore and understand the role and implementation of inbreng institution, so as not be detrimental to the society in the future over those misconceptions.