Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
ABSTRAK
Kondisi ekonomi yang tidak kondusif terhadap usaha debitor menyebabkan banyaknya kredit bermasalah. Banyaknya kredit bermasalah ini sangat membebani Bank. Oleh karenanya kredit bermasalah tersebut harus segera diselesaikan. Salah satunya dengan cara merestruktur kredit-kredit tersebut. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara Bank menjadi salah satu pilihan cara restrukturisasi kredit. Cara restrukturisasi ini merupakan cara restruktur yang cukup rumit karena tidak saja berkaitan dengan aspek finansial tetapi juga berkaitan dengan berbagai aspek ketentuan hukum. Lagipula penyertaan yang dapat dilakukan Bank dibatasi jangka waktunya oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu Bank harus memikirkan sejak semula cara yang mungkin dicempuh dalam rangka menarik penyertaannya serta resiko yang akan dihadapi dalam melaksanaan penyertaan ini.

Abstrak :
Ketika seorang Debitor dinyatakan Pailit, maka ia akan kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Pengurusan terhadap harta Debitor Pailit tersebut akan dilakukan oleh Kurator. Kepailitan ini mempunyai sifat serta merta, sehingga walaupun ada upaya hukum yang dilakukan oleh Debitor Pailit, upaya hukum tersebut tidak akan menghentikan pelaksanaan dari Kepailitan tersebut. Penulisan tesis ini akan membahas mengenai apakah pembuktian secara sederhana telah memberikan perlindungan kepada Debitor dalam proses kepailitan, bagaimana pengurusan dan atau pemberesan harta Debitor yang telah dipailitkan dan bagaimana perlindungan terhadap harta Debitor (boedel pailit) yang digunakan untuk membayar biaya kepailitan oleh Kurator sedangkan pernyataan pailit tersebut dibatalkan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Metode yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder, sedangkan dalam metode analisis data mempergunakan metode pendekatan kualitatif. Penelitian ini memberikan hasil sifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara luas terhadap fakta yang melatarbelakangi permasalahan kemudian dengan cara menganalisis fakta dengan data yang diperoleh untuk dapat memberikan alternatif pemecahan masalah melalui analisis yang telah dilakukan. ......When a debtor is declared bankrupt, then he will lose the right to control and manage their wealth. Handling of property Bankrupt Debtor will be conducted by the Curator. Bankruptcy has a nature of “uit voorbaar bij voorrad”, so despite legal efforts made by Debtor, legal efforts will not stop the implementation of the Bankruptcy. This thesis will discuss about whether the summary proof already provide protection to the Debtor in the bankruptcy process, how is the management and/or settlement of the Debtor property that has been declared bankrupt, and how is the protection of the Debtor Assets (boedel bankruptcy) that are used to pay the cost of bankruptcy by Curator while the bankruptcy was lifted on appeal in the Supreme Court. Methods used in this thesis is a normative legal research methods using secondary data, whereas the methods of data analysis using a qualitative approach. This study provides descriptive nature of the analytical results provide a broad overview of the facts underlying the issue then by analyzing the data obtained facts to provide alternative solutions to problems through the analysis has been done.

Abstrak :
Dalam suatu kepailitan, terdapat berbagai pihak yang memiliki kepentingan, seperti debitor yang berutang dan kreditor yang berpiutang. Karenanya harus diadakan pengaturan-pengaturan mengenai kepailitan. Hukum Kepailitan yang berlaku sekarang ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Kepailitan tidak hanya dapat diajukan oleh kreditor, tetapi juga dapat diajukan oleh debitor sendiri. Tetapi hal tersebut memberikan celah bagi debitor untuk melarikan diri. Dalam hal tersebut, Hakim harus bersikap aktif karena pemeriksaan permohonan kepailitan bersifat sederhana. Mengenai pelunasan utangnyapun, kreditor tidak dapat melakukan apapun apabila debitor berdalil tidak mempunyai aset berharga. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dan menggunakan teori hermeneutika hukum. ......In a bankruptcy, there are many parties who have an interest in it, called Debtor who owes and Creditor who has receivables. Therefore, there should ne a sufficient regulation to keep everything related to bankruptcy measured. The bankruptcy law which regulates the bankruptcy in Indonesia is Law No. 37 Year 2004. Bankruptcy is not only stated by creditor, debtor is also capable to put his own state into bankruptcy and the debtor may exploit it in order to escape from the debts. Pertaining to that issue, the judge is expected to be more active in consideration of the nature of the examination in bankruptcy petition is simple. Concerning the debts settlement, the creditor would be helpless if the debtor can not provide any adequate assets to repay the debts. This research is jurisdicial normative type of research and using the theory of hermeneutika law.

Abstrak :
Peneliyian ini membahas mengenai kepailitan debitor pailit yang mempunyai asset lebih besar dari utang. Pokok permasalahan dalam penelitian ini ialah bagaimana batas kewenangan kurator terkait pengurusan dan pemberesan harta paillit melebihi seluruh tuntutan kreditor, tujuan ialah untuk mengetahui sejauh mana kewenangan kurator dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dapat dilakukan dalam hal harta pailit lebih besar dari utang, metode penelitian yang yang digunakan adalah penelitian hukumnormatif yaitu penelitian kepustakaan. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat kemudahan dalam menjatuhkan pailit kepada debitor. Penelitian ini juga menemukan bahwa prinsip kewajaran dapat digunakan dalam membatasi kewenangan kurator pada waktu melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit dalam hal hartga pailit lebih besar dari utang. ......This research examined about bankcrupt debtor's bankcruptcy which has asset bigger than it's debt. The main issues in this research is how the receivership authority in doing management and settlement of bankcuptcy assests can be limited when debtor assest is bigger than it's debt. The main purpose of this research is to know how far the receivership authority in doing management and settlement of bankcruotcy assets can be implement when the debtor assest is bigger than it's debt. The research method used in this research is normative law research which is a library research. This research found that there was simplicity in pronounce bankcrupcy verdict to a debtor. This research also found that fairness principle can be use to limitung receivership authority in doing managemennt and settlement of bancruptcy assets when the asset is bigger than it's debt.

Abstrak :
Kajian dan analisis hukum dalam tesis ini bertujuan untuk memahami dan mendalami definisi dan ruang lingkup tentang Hak Tanggungan dan pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dalam prakteknya. Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang peraturan Dasar Pokok - Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda - benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan keadaan Kreditur tertentu terhadap Kreditur - Kreditur lain. Pada prinsipnya Undang - Undang Hak Tanggungan bertujuan untuk melindungi Kreditur dalam rangka pelunasan piutangnya, tetapi dalam kenyataannya Kreditur sangat sulit untuk mengakhiri pelunasan piutangnya dari Debitur. Asas sederhana, cepat dan mudah yang terkandung dalam Undang - Undang Hak Tanggungan belum dapat diwujudkan salah satu kendalanya antara lain adanya bantahan dari pihak ketiga maupun adanya -surat penangguhan dari Pengadilan atau Mahkamah Agung dan Kreditur seringkali sulit dalam mencari pembeli lelang. Dalam tesis ini juga membahas mengenai belum adanya ketidakpastian hukum yang diberikan oleh pengadilan, hal ini tercermin dari putusan hakim yang masih terdapat perbedaan penafsiran dalam merumuskan apakah Debitur telah melakukan wanprestasi atau dilihat dari jatuh tempo hutang, sehingga dalam hal ini kreditur memegang Hak Tanggungan yang menjadi pihak yang dirugikan.

Abstrak :
Skripsi ini membahas tentang upaya hukum yang dapat diterapkan terhadap putusan penundaan kewajiban pembayaran utang dan putusan lain yang berkaitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana yang diatur dalam bab 3 undang – undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Penelitian ini adalah penelitian evaluatif dengan desain deskriptif. Penelitian ini menggunakan putusan nomor 421 K/Pdt-Sus-Pailit/2013 sebagai bahan analisis. Hasil penelitian menyarankan bahwa perlunya disediakan suatu mekanisme dalam PKPU Sementara agar debitor tidak terpaksa wajib membuat rencana perdamaian sesuai dengan selera kreditor untuk terhindar dari pailit karena debitor masih memiliki hak untuk bernegosiasi, dimana jika dalam proses PKPU Sementara itu gagal maka menurut ketentuan yang berlaku saat ini tidak memungkinkan upaya hukum bagi debitor dan ia akan otomatis Pailit. ......The focus of this study is about legal opportunity in suspension of payments. The purposes of this study is to understand how legal opportunity works against suspension of payment as stated in Indonesian Insolvency and Suspension of Payment Act. This research is descriptive evaluative. Court decision number 421 K/Pdt.Sus-Pailit/2013 is used as analysis object of this research. The conclusion of the research is a suggestion to include a mechanism so that debtor won’t be forced to construct an akkord that must be favorable to creditor just for avoiding insolvency in the process of short term suspension of payment, because there wasn’t any legal opportunity for debtor in said process.

Abstrak :
Kredit sebagai salah satu usaha pokok bank mempunyai pengaruh yang sangat luas dalam suatu kehidupan perekonomian suatu negara. Bank mempunyai risiko dalam memberikan kredit kepada nasabah, sehingga risiko ini diperkecil dengan dibuat suatu persetujuan yang mengikat kedua belah pihak yang dijamin oleh suatu jaminan yang harus diikat pula secara yurudis. Tipe penelitian ini adalah penelitian evaluatif yang dilakukan dengan maksud untuk rnenilai dan menganalisa suatu kasus/kejadian yang erat hubungannya dengan penelitian yang dilakukan yang kemudian dibuat suatu kesimpulan dari hasil penelitian hukum normatif yang sifatnya kualitatif. Hasil penelitian bersifat evaluatif analisis. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana upaya bank dalam mengeksekusi objek Hak Tanggungan akibat Debitor yang wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya membayar hutang kepada hank; dan unsur apa saja yang terdapat di dalam pelanggaran yang telah dilakukan oleh Debitor (Tergugat) dalam gugatan dengan Nomor 450/PDT.G/1998/PN.JKT.PST. Bank dalam menjalankan fungsinya sebagai pemberi sarana kredit merupakan hal yang penting dalam pembangunan. Bank juga mempunyai kepentingan yang harus diperhatikan dan dilindungi antara lain dalam memperoleh pelunasan kredit yang diberikan kepada Debitor (nasabah). Oleh karena itu, bank mengikat secara yurudis atas barang jaminan kebendaan ataupun jaminan orang. Dalam hal terhadap jaminan Hak Tanggungan atas tanah, bank dapat melakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan guna memperoleh pelunasan atas hutang Debitor. Dalam hal Debitor yang lalai dan tidak beritikad baik melunasi hutangnya, Debitor telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum karena memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum, unsur kesalahan, unsur adanya kerugian yang diderita bank. Bank dalam memberikan kredit, harus memperhatikan jaminan yang diberikan sehingga kepentingan bank dapat terlindungi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan serta mengetahui bagaimana eksekusi lelang objek Hak Tanggungan akibat wanprestasi nasabah bank analisa kasus dengan nomor perkara 45O/PDT.G/1998IPN.JKT.PST.

Abstrak :
Kepailitan merupakan lembaga hukum yang mempunyai fungsi sebagai realisasi dari tanggungjawab debitur terhadap krediturnya atas perikatan-perikatan atau lebih dikenal dengan asas tanggungjawab debitur terhadap krediturnya, tidak dibedakan atau tidak dibatasi oleh kedudukan debitur ataupun subjek Termohon Pailit tersebut, apakah debitur tersebut merupakan badan usaha Indonesia atau badan usaha asing baik perorangan maupun badan hukum. Penelitian ini akan meneliti Apakah Pengadilan Niaga Indonesia berwenang untuk rnemeriksa, mengadili dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit terhadap badan usaha asing?. dan Kendala apakah yang timbul berkenaan pelaksanaan eksekusi putusan kepailitan Pengadilan Niaga Indonesia terhadap badan usaha asing yang telah berkekuatan hukum tetap? Penelitian ini merupakan metode penelitian hukum nonnatif (yuridis normatif) dengan pendekatan analisis kualitatif terhadap dan atas informasi atau data yang diperoleh dan diperlukan guna menjawab permasalahan pokok dalam penelitian ini, dengan mengacu kepada norma-norma atau asas-asas hukum baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan Konvensi-konvensi sebagai law in books maupun yang sudah secara konkrit ditetapkan oleh Hakim dalam kasuskasus yang diputuskan di dan oleh pengadilan sebagai law in action, yang tidak selalu ditentukan oleh jumlah (kuantitas) peristiwa yang terjadi atau banyaknya jumlah putusan pengadilan yang dimaksudkan, akan tetapi dilakukan pendalaman atas Peristiwa, Pertimbangan Hukum hakim dan Amar Putusan Pengadilan. Dari penelitian lapangan yang dilakukan oleh peneiiti, ditemukan beberapa perkara kepailitan menyangkut permohonan pernyataan pailit terhadap pelaku usaha atau badan usaha asing baik berbentuk badan hukum maupun perorangan selaku debitur sebagai Termohon Pailit yang diajukan oleh krediturnya baik pelaku usaha Indonesia ataupun pelaku usaha asing sebagai Pemohon Pailit.