Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perjanjian perkawinan itu sama dengan perjanjian pada umumnya, yaitu perjanjian antara dua orang calon suami dan istri untuk mengatur harta kekayaan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan, serta disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian kawin pada dasarnya berlaku dan mengikat suami dan istri sejak perkawinan berlangsung, sedangkan bagi pihak ketiga berlaku sejak perjanjian kawin tersebut didaftarkan. Daya laku dari akta perjanjian kawin yang didaftarkan setelah terjadinya perkawinan, adalah sah secara hukum, sepanjang perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, perjanjian tersebut dibuat dalam bentuk akta notaris yang memenuhi 4 syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan perjanjian kawin tersebut akan mengikat pihak ketiga apabila telah memenuhi unsur publisitas.

---

Marriage agreements are basically are the same as agreements in general, agreements between two prospective husbands and wives to regulate their personal assets made before marriage, and legalized by a marriage registrar employee. The marriage agreement basically applies and binds husband and wife since the marriage takes place, while for the third party is valid since the marriage agreement is registered. The power of the marriage agreement deed registered after the marriage is legal, as long as the agreement does not conflict with the applicable provisions, the agreement is made in the form of a notary deed that fulfills the 4 legal terms of the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code and the marriage agreement will bind a third party if it fulfil the publicity element.

Abstrak :
Dalam rangka menanggulangi dampak timbulnya pandemi COVID-19 di sektor ekonomi, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, yang kemudiannya ditetapkan menjadi Undang-Undang (“UU 2/2020”). Dalam UU 2/2020 tersebut, Pemerintah menyatakan beberapa norma hukum di dalam 12 (dua belas) undang-undang lain tidak berlaku secara sementara, tanpa mencabutnya. Walaupun fenomena tersebut sesungguhnya belum resmi dikenal dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, akan tetapi sesungguhnya telah sering diterapkan dalam proses legislasi di berbagai negara lain. Melalui metode penelitian normatif-yuridis serta berbagai bahan kepustakaan, penelitian dalam Skripsi ini membahas tentang fenomena tersebut, yang selanjutnya disebut sebagai ‘pembekuan peraturan perundang-undangan’, yakni suatu metode penghilangan daya guna norma hukum tanpa menghilangkan daya lakunya. Pembekuan peraturan perundang-undangan ini sendiri juga merupakan salah satu bagian dalam metode legislasi sunset clause—sehingga karenanya hanya bersifat sementara—berlaku sampai dengan habisnya masa kadaluwarsa ketentuan tersebut. Akan tetapi dalam penerapannya, UU 2/2020 tidak sepenuhnya sesuai dengan asas-asas hukum yang diharuskan dalam membentuk ketentuan pembekuan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Skripsi ini tidak hanya hadir sebagai upaya menjelaskan dan menjernihkan kedudukan penerapan metode pembekuan peraturan perundang-undangan dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara metode pembekuan peraturan perundang-undangan dengan berbagai masalah yang ada pada penerapannya dalam UU 2/2020—termasuk masalah lainnya setelah Mahkamah Konstitusi menilai konstitusionalitas Undang-Undang tersebut. ......In response to the impact of the COVID-19 pandemic—especially in the economic sector—the Indonesian Government stipulated the Law on the state financial policy and preserving the financial stability system in handling the COVID-19 pandemic, facing threats to the national economy, and/or for maintaining the financial system stability—also known as ‘UU 2/2020’. In this legislation, the Government manages to suspend several norms in 12 (twelve) other undang-undang without repealing them. Although this phenomenon is not yet recognised in the Indonesian legislation system, it has often been applied in other legislation systems across the globe. Through a normative-juridical study method—which was sourced from various bibliographic materials—this Thesis discusses the phenomenon (hereinafter referred to as ‘the petrification of the legislation’), a method of eliminating the efficacy of norms without repealing their validity. The petrification of legislation is temporary with the use sunset clauses method; the provision of the petrification norms itself is only in force until they are expired. However, in the petrification method applied in the case study, there have been several problems arising after the commencement of the UU 2/2020, caused by its flawed application that is not in accordance with the principle of the legislation itself—especially the principles of the legislation petrification method. Therefore, this Thesis does not stop at explaining and clarifying the legislation petrification method in Indonesia, but also analyses the compatibility between the legislation petrification method and its application in the UU 2/2020—including other problems which emerged after the Indonesian Constitutional Court (Mahkamah Konstitusi) had delivered a verdict regarding the UU 2/2020.