Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"The central government is responsible for central government financialreporting, and the preliminary step of which is the reconciliation of financialdata between the State General Treasurer (BUN) at KPPN and the SpendingUnits (Satker). The Supreme Auditor (BPK) found unmatched reconciliationof financial data in the accounting system between BUN and Satker. TheDirectorate General of the Treasury might reduce the possibility ofunmatched financial data by conducting supervisory activities based onSatker characteristics. Data mining techniques can be used for selecting datausing Sistem Perbendaharan dan Anggaran Negara (SPAN) database. Thisresearch uses classification technique by setting two classes, namely SELISIHand OK, using 20 attributes of Satker. The results of data mining indicate thatSpending Units (Satker), with a high number of Payment Order (SP2D) andnon-tax revenue (PNBP) transaction records, tend to have higher possibilityof unmatched financial data reconciliation.Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan tanggungjawab pemerintah, dan penyusunan laporan keuangan tersebut harusdidahului dengan proses rekonsiliasi data keuangan antara BendaharaUmum Negara (BUN) melalui KPPN dengan satuan kerja. Temuan BPK atasselisih hasil rekonsiliasi menjadi bukti bahwa masih terdapat selisihpencatatan akuntansi pada sistem BUN dengan satuan kerja. DirektoratJenderal Perbendaharaan (KPPN) dapat menekan kemungkinan terjadinyaselisih rekonsiliasi dengan melakukan kegiatan supervisi yang terfokuspada karakteristik satker. Teknik data mining dapat digunakan untukmelakukan karakterisasi tersebut dengan memanfaatkan database padaSistem Perbendaharaan Anggaran dan Negara (SPAN). Teknik data miningdilakukan dengan metode klasifikasi yaitu menetapkan dua kelas yaitukelas SELISIH dan OK. Penelitian ini menggunakan dua puluh atribut satuankerja dengan teknik data mining yang hasilnya menunjukkan bahwa satkerdengan atribut Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan RealisasiPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tinggi memilikikecencerungan selisih hasil rekonsiliasi data keuangan."

"Tunjangan kinerja merupakan hak bagi setiap pegawai negeri sipil yang dihitung berdasarkan capaian kinerja pegawai. Tunjangan kinerja termasuk ke dalam belanja pegawai yang menempati urutan ketiga terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara setelah belanja modal dan barang. Adapun jumlah satuan kerja sebanyak 9.104 untuk seluruh Kementerian Negara/Lembaga dengan total 967.724 pegawai, maka diperlukan pengembangan sistem informasi yang handal dan memadai. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah memiliki modul tunjangan kinerja yang ada pada aplikasi gaji web, namun masih terdapat beberapa masalah yaitu masih terdapat proses manual dalam pembuatan perhitungan tunjangan kinerja dan belum terdapat pengendalian yang memadai. Penelitian bertujuan untuk melakukan perancangan ulang modul tunjangan kinerja untuk penggunaan sistem secara penuh dan meningkatkan pengendalian dari sisi satuan kerja dan KPPN. Penelitian akan menggunakan metode Matrik Responsible, Accountable, Consulted, Informed (RACI) dan metode COSO Internal Control – Integrated Framework khususnya komponen Control Activities dengan implementasi segregation of duties dalam pembuatan tunjangan kinerja, dan rekonsiliasi data untuk pengujian tunjangan kinerja, sedangkan untuk perancangan aplikasi menggunakan Famework for The Application of System Thinking (FAST) khususnya untuk empat tahapan awal yaitu scope definition, problem analysis, requirement analysis, dan logical design dengan berbagai penggunaan diagram seperti business process diagram, use case diagram, flowchart, data flow diagram, entity relationship diagram. Hasil dari penelitian ini adalah terbentuknya rancangan modul tunjangan kinerja yang memberikan kemudahan bagi user tanpa proses manual, peningkatan pengendalian pada satuan kerja dan KPPN untuk memitigasi risko fraud dan error.

---

Performance allowance is a right for every civil servant which is calculated based on the employee's performance achievements. Performance allowances are included in employee expenditure which ranks third largest in the State Revenue and Expenditure Budget after capital and goods expenditure. As for the number of work units of 9,104 for all State Ministries/Institutions with a total of 967,724 employees, it is necessary to develop a reliable and adequate information system. The Directorate General of Treasury already has a performance allowance module in the web salary application, but there are still several problems, namely there is still a manual process in calculating performance allowances and there is not yet adequate control. The research aims to redesign the performance allowance module for full use of the system and improve control from the work unit and Treasury Office (KPPN) side. The research will use the Responsible, Accountable, Consulted, Informed (RACI) Matrix method and the COSO Internal Control - Integrated Framework method, especially the Control Activities component with the implementation of segregation of duties in making performance allowances, and data reconciliation for testing performance allowances, while for application design using Famework for The Application of System Thinking (FAST) especially for the four initial stages, namely scope definition, problem analysis, requirements analysis, and logical design with various uses of diagrams such as business process diagrams, use case diagrams, flowcharts, data flow diagrams, entity relationship diagrams . The result of this research is the formation of a performance allowance module design that provides convenience for users without manual processes, increases control in work units and KPPN to mitigate the risk of fraud and error."