Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Industri perbankan Indonesia telah mengeksplorasi dinamika rumit antara praktik perbankan tradisional dan lanskap layanan perbankan digital yang terus berkembang, dengan menekankan prinsip-prinsip dasar yang mendasari operasional perbankan. Transformasi digital menghadirkan tantangan tambahan, khususnya dalam menjaga informasi pribadi di tengah meningkatnya ancaman dunia maya dan aktivitas penipuan. Dalam hal ini, nasabah harus mendapat jaminan perlindungan dari Bank karena aktivitas penipuan di sektor perbankan semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Untuk meningkatkan data pribadi, Indonesia memberlakukan Undang- Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP), bersama dengan undang-undang yang ada, menetapkan kerangka kerja yang menyelaraskan inovasi dalam perbankan digital dengan pentingnya menjaga privasi klien. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini khusus mengenai kerangka hukum data pribadi berdasarkan hukum Indonesia dan tanggung jawab bank terhadap kebocoran data pribadi nasabah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia memang mengatur data pribadi tertentu berdasarkan Pasal 4 UU PDP. Data pribadi tertentu berisi data kesehatan, data biometrik, data genetik, data kejahatan, data anak, dan data keuangan pribadi, di mana sektor perbankan biasanya menyimpan data biometrik pelanggan dan data keuangan dalam layanan Mobile Banking. Oleh karena itu, bank harus bertanggung jawab untuk mencegah dan mengatasi penyalahgunaan data pribadi nasabah dengan menerapkan praktik Tata Kelola TI dan Manajemen Risiko yang kuat. Berdasarkan insiden seperti kebocoran data BSI dan kebocoran data Bank Jatim, penerapan undang-undang Indonesia mengenai perlindungan data pribadi nasabah harus ditingkatkan. ......Indonesia's banking industry has explored the intricate dynamics between traditional banking practices and the evolving landscape of digital banking services, emphasizing the fundamental principles underpinning banking operations. The digital transformation introduces additional challenges, particularly in safeguarding personal information amidst a surge in cyber threats and fraudulent activities. In this instance, customers should be guaranteed a protection from Banks as the fraudulent activities in banking sector goes high these past few years. To enhance personal data, Indonesia enacted the Personal Data Protection (PDP) Law, in conjunction with existing legislation, establishes a framework that harmonizes innovation in digital banking with the imperative of preserving client privacy. The problems discussed in this study are specific to the personal data legal framework under Indonesia law and banks' responsibilities towards customers' personal data leaks. The source of data in this research is secondary data consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The research results indicate that Indonesia does regulate specific personal data under Article 4 of the PDP Law. Specific personal data contains health data, biometric data, genetic data, crime data, child data, and personal financial data, in which, banking sectors typically stored customers biometric data and financial data in the mobile banking services. In accordance, banks should be responsible to protect consumers data privacy in Mobile Banking usage by having robust IT Governance and Risk Management practices in place. Relying on incidents such as the BSI data leak and Bank Jatim data leak, the implementation of Indonesia's laws regarding customers' personal data protection should be improved.

Abstrak :
ABSTRAK
Pada penelitian ini penulis melakukan pengukuran tingkat kesadaran keamanan data privasi pengguna Facebook pada mahasiswa STSN. STSN dipilih karena STSN merupakan perguruan tinggi kedinasan yang berada dibawah koordinasi BSSN. Pengukuran yang dilakukan pada mahasiswa STSN dengan menggunakan Multiple Criteria Decision Analysis MCDA yang dikembangkan oleh Kruger dan Kearney 2006 . MCDA merupakan prototype pengukuran kesadaran keamanan informasi berdasarkan dimensi knowledge, behaviour dan attitude. Berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan, secara umum tingkat kesadaran keamanan data privasi pada mahasiswa STSN berada pada level sedang. Kondisi tersebut disebabkan karena nilai-nilai kesadaran keamanan informasi yang telah didapatkan melalui pembinaan akademik maupun pengasuhan belum terinternalisasi secara menyeluruh pada mahasiswa STSN. Pengetahuan Knowledge mahasiswa STSN tentang keamanan data privasi dalam menggunakan Facebook, belum tentu dapat menggambarkan tingkat kesadaran mahasiswa STSN secara keseluruhan. Hal ini disebabkan oleh adanya faktor dimensi Behaviour dan Attitude pada mahasiswa. Kondisi tingkat kesadaran keamanan data privasi pada mahasiswa STSN dapat menjadi sebuah kerentanan bagi organisasi BSSN. Hal ini dikarenakan mahasiswa STSN telah menjadi salah satu bagian dari sistem BSSN. Selain itu, kaitannya dalam pekerjaan nanti lulusan STSN akan berhubungan dengan informasi yang sifatnya sensitif maupun berklasifikasi. Hal ini dapat memicu adanya kegiatan profiling maupun social engineering yang berpengaruh terhadap ketahanan siber Indonesia. Dari hasil studi ini, merekomendasikan upaya untuk meningkatkan kesadaran keamanan data privasi pengguna Facebook pada mahasiswa STSN. Adapun upaya yang dapat dilakukan meliputi, pembinaan kesadaran keamanan informasi pada tenaga pendidikan STSN baik dosen maupun satuan pengasuhan, pemuatan materi kesadaran keamanan data privasi pada pola pembinaan yang diberikan serta internalisasi nilai-nilai kesadaran keamanan data privasi pada mahasiswa STSN.

---

ABSTRACT
In the current study, the researchers measure the Facebook users 39 privacy data security awareness among STSN students. STSN was chosen because STSN is the official college under the coordination of BSSN. STSN students are the main human resources in BSSN, so when graduated later STSN students have a role in maintaining the resilience and security of Indonesian cyber. The method used in this research is mixed method with explanatory approach.The measurement was done by using Multiple Criteria Decision Analysis MCDA developed by Kruger and Kearney 2006 . MCDA is a measurement prototype for information security awareness that rests on the dimension of Knowledge, Behavior, and Attitude. Based on the measurement result, STSN students 39 level of privacy data security awareness was classified as medium level. The condition of the level of awareness of the security of privacy data on STSN students is due to the awareness of information security that has been obtained through academic guidance and care has not been completely internalized to STSN students. Knowledge of STSN students about the security of data privacy in using facebook, not necessarily can describe level of awareness of STSN student as a whole. This is due to the dimensions of Behavior and Attitude on the students. This condition may be a vulnerability for STSN graduates that will affect the role of BSSN in maintaining national defense in the cyber sector. This is because STSN students have become one part of BSSN system. In addition, the connection in the later work STSN graduates will be associated with information that is sensitive or classified. This can trigger the existence of profiling and social engginering activities that affect the resilience of Indonesian cyber. When STSN students are graduated, they will close to things whose nature is classified or restricted. This study recommended some attempts to improve Facebook users 39 privacy data security awareness among STSN students. Those attempts included Coaching of information security awareness towards STSN educators, involving the material of privacy data security awareness on the coaching pattern, and internalization of values of privacy data security awareness on STSN students.

Abstrak :
Skripsi ini membahas perlindungan data pribadi dalam bidang Digital Marketing khususnya terhadap influencer online. Di Indonesia, teknologi sudah menjadi salah satu bagian utama dalam kehidupan sehari-hari dan digunakan sebagai banyak hal salah satunya untuk mempromosikan usaha. Data Pribadi sendiri telah dibahas dalam beberapa peraturan serta perundang-undangan yaitu dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 (UU ITE) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Namun, di Indonesia belum terdapat pengaturan maupun pedoman dasar yang mengatur mendalam ke arah media sosial maupun digital marketing, terutama terkait domain publik dan privat. Hal tersebut lebih lengkap dijelaskan dalam pengaturan dan pedoman internasional, seperti Uni Eropa dan Amerika yang telah mengembangkan doktrin legitimate expectations to privacy yang dapat diimplementasikan dalam masalah ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan meneliti norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, serta meneliti bahan pustaka. Dalam skripsi ini juga akan membahas mengenai implementasi peraturan perundang-undangan terkait data pribadi yang akan membantu untuk menganalisis situasi terkait pembahasan dalam skripsi ini. Penulis menemukan bahwa privasi dapat dilihat sebagai hak yang melekat yang dijamin dalam setiap hak asasi manusia. Dengan menilai sifat media sosial, kita dapat menyimpulkan bahwa sifat publik dari media sosial tergantung pada bagaimana pengguna mengontrol tingkat privasi mereka. Maka dari itu penting untuk mengetahui apakah media sosial merupakan domain publik atau privat. ......This thesis discusses the protection of personal data in the area of Digital Marketing, especially against online influencers. In Indonesia, technology has become one of the main parts of people’s daily life and is used as many things, one of which is to promote brands and businesses. Personal data itself has been discussed in several regulations and laws namely Law No. 11 of 2008 (ITE Law) regarding Information and Electronic Transactions, Minister of Communication and Information Regulation No. 20 of 2016 regarding Protection of Personal Data in Electronic Systems, and Government Regulation No. 71 of 2019 regarding the Implementation of Electronic Systems and Transactions. However, in Indonesia, there have not been any basic regulations or guidelines that govern in depth towards the area of social media and digital marketing, especially related to the discussion of public and private domains. This is more fully explained in international regulations and guidelines, such as the European Union and the United States which have developed various doctrines in which one of them is regarding legitimate expectation to privacy that can be implemented in this matter. This study uses normative juridical research methods, namely by examining legal norms contained in laws and regulations, as well as examining library materials. This thesis will also discuss the implementation of laws and regulations related to personal data that will help to analyze the situation related to the discussion in this thesis. The Author finds that privacy can be seen as an inherent right that shall be guaranteed in every human right. By assessing the nature of social media, we can conclude that the public nature of social media depends on how users control their level of privacy. Therefore, it is important to know whether social media is a public or private domain