Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
The central government is responsible for central government financial reporting, and the preliminary step of which is the reconciliation of financial data between the State General Treasurer (BUN) at KPPN and the Spending Units (Satker). The Supreme Auditor (BPK) found unmatched reconciliation of financial data in the accounting system between BUN and Satker. The Directorate General of the Treasury might reduce the possibility of unmatched financial data by conducting supervisory activities based on Satker characteristics. Data mining techniques can be used for selecting data using Sistem Perbendaharan dan Anggaran Negara (SPAN) database. This research uses classification technique by setting two classes, namely SELISIH and OK, using 20 attributes of Satker. The results of data mining indicate that Spending Units (Satker), with a high number of Payment Order (SP2D) and non-tax revenue (PNBP) transaction records, tend to have higher possibility of unmatched financial data reconciliation.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat merupakan tanggung jawab pemerintah, dan penyusunan laporan keuangan tersebut harus didahului dengan proses rekonsiliasi data keuangan antara Bendahara Umum Negara (BUN) melalui KPPN dengan satuan kerja. Temuan BPK atas selisih hasil rekonsiliasi menjadi bukti bahwa masih terdapat selisih pencatatan akuntansi pada sistem BUN dengan satuan kerja. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (KPPN) dapat menekan kemungkinan terjadinya selisih rekonsiliasi dengan melakukan kegiatan supervisi yang terfokus pada karakteristik satker. Teknik data mining dapat digunakan untuk melakukan karakterisasi tersebut dengan memanfaatkan database pada Sistem Perbendaharaan Anggaran dan Negara (SPAN). Teknik data mining dilakukan dengan metode klasifikasi yaitu menetapkan dua kelas yaitu kelas SELISIH dan OK. Penelitian ini menggunakan dua puluh atribut satuan kerja dengan teknik data mining yang hasilnya menunjukkan bahwa satker dengan atribut Jumlah Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tinggi memiliki kecencerungan selisih hasil rekonsiliasi data keuangan.