Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Perlindungan Data dan Informasi Pribadi merupakan kajian hukum baru hasil evolusi hak asasi manusia yang harus dilindungi, yaitu hak atas privasi terhadap informasi. Pada praktiknya Data dan Informasi Pribadi kerap digunakan dan diolah oleh pihak lain selain orang yang bersangkutan, seperti data nasabah dalam bank, data kesehatan, data penduduk, hingga praktek pemasaran langsung (direct selling) oleh penjual yang membuka peluang berkembangnya industri bank data (database) khusus untuk mengumpulkan informasi konsumen dan memperjualbelikan informasi tersebut. Besarnya keuntungan yang diperoleh serta didukung dengan perkembangan teknologi komunikasi yang mempercepat alur pertukaran informasi dapat membuka peluang untuk penyalahgunaan oleh pihak lain yang memiliki akses terhadap Data dan Informasi tersebut. Hal ini merupakan ancaman terhadap hak atas privasi seseorang yang seharusnya dihormati, dilindungi dan dijaga kerahasiaannya. Eksistensi konsep kebendaan perdata merupakan teori dan kajian lama yang digunakan untuk melindungi hak seseorang terhadap harta kekayaan miliknya. Skripsi ini akan mengupas teori hukum benda dan status kebendaan perdata Data dan Informasi Pribadi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini menyatakan bahwa Data dan Informasi Pribadi memenuhi syarat sebagai objek hukum benda serta diakuinya konsep kepemilikan yang didukung dengan adanya hak-hak pemilik yang melekat terhadap Data dan Informasi Pribadi walaupun tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai benda dalam peraturan perundang-undangan.

---

Personal Data and Information Protection is a new study of law as a result from the evolution of protected human rights, namely the right to privacy of information. In its practice, Personal Data and Information are often used and processed by other parties, other than the person concerned, such as customer data in banks, health data, population data, direct marketing practice by sellers that open opportunities for the development of the data bank industry specified to collect and trade consumer information. The amount of profits obtained, supported by the development of communication technology that accelerates the flow of information exchange can open opportunities for misuse by other parties who have access to the Data and Information. This situation is a threat to the right of privacy in which should be respected, protected and kept private. The existence of the property concept is an old theory and study that is used to protect one`s rights to his property. This research will discuss the theory of property law and the property based approach of Personal Data and Information in Indonesia. The method used in this research is a normative legal approach. The results of this study state that Personal Data and Information qualifies as objects of property law and recognizes the concept of ownership which is supported by the existence of inherent rights to Personal Data and Information though it is not explicitly stated as an object in statutory regulations.

Abstrak :
Pertamina adalah salah satu badan usaha milk negara yang bergerak dalam bidang usaha perminyakan dan gas bumi. Dari beberapa bisnis unit yang tersebar diseluruh Indonesia salah satunya adalah Unit Pengolahan III Plaju Sumatra Selatan. Bisnis unit ini mengolah minyak mentah menjadi bahan bakar minyak dan berbagai macam jenis produk lainnya. Sebagaimana umumnya suatu mesin produksi, selama Kilang beroperasi akan terjadi penurunan unjuk kerja. Untuk dapat mempertahankan unjuk kerja yang maksimal sesuai dengan perencanaan maka diperlukan perawatan. Janis perawatan yang dilaksanakan dibagi atas dua jenis yaitu perawatan regular yang dilaksanakan sehari-hari dan perawatan menyeluruh yang sering disebut juga TIA (Turn Around), dimana pelaksanaannya dilaksanakan terjadwal. Permasalahan utama yang dihadapi oleh manajemen saat ini terjadi pada pelaksanaan proyek Turn Around karena sering terjadinya keterlambatan, akibat tidak tersedianya material dan fasilitas pendukung lainnya. Sesuai dengan prosedur perssahaan, bagian logistik yang bertanggung jawab atas ketersediaan material dan penyediaan fasilitas transportasi yang diperlukan untuk pelaksanaan Proyek Turn Around. Dalam upaya untuk membantu penyelesaian permasalahan tersebut diatas, penulis berusaha untuk merancang sistem informasi berbasis komputer yang akan banyak membantu kelancaran dalam proses penyediaan material dan alat transportasi oleh bagian Logistik. Pembuatan sistem informasi ini didasarkan kepada hasil pengamatan yang menyatakan keterlambatan penyediaan material disebabkan karena lamanya proses analisa dari kebutuhan material untuk TIA dan proses pemantauannya yang tidak akurat. Perancangan sistem informasi ini dilakukan dengan mengadopsi metoda Structured Analysis and Design Method (SSADM). Pada dasamya metoda ini menggunakan teknik untuk memodelkan tiga unsur utama yaitu data, proses dan aliran data. Perancangan dimulai dari pendifinisian masalah, kemudian menganalisa sistem dengan data flow diagram. Keinginan si pemakai (User requirement) juga ditampung sebagai dasar menentukan persyaratan sistem. Dokumentasi data juga dilakukan untuk menyaring data apa saja yang dibutuhkan dan selanjutnya dinormalisasi. Dari data tersebut kemudian akan dibentuk Entity Relationship Diagram dan Logical Record Structure yang akan menjadi dasar dalam perancangan database. Perancangan sistem informasi ini menggunakan analisa kualitatif dan hanya dilaksanakan sampai dengan rancangan bentuk awal saja, termasuk perancangan databasenya, sedangkan tahap implementasi tidak dilakukan. Namun demikian dari hasil rancangan ini diharapkan akan menjadi basis sebagai upaya membantu penyelesaian dalam permasalahan pelayanan kelogistikan untuk mendukung T/A yang tepat waktu.

---

Pertamina is the one of governments' enterprise that involves in oil business. Pertamina have several business units spread out all over Indonesia and one of them is Unit Pengolahan III, Plaju, Sumatra Selatan. This Business unit convert the crude oil to fuel and other products like lobe oil, polypropylene, purified terepthalic acid etc. As a machine production, the Refinery would experience the performance deterioration in day to day operation. In order to maintain the performance as a maintenance planning, it must be performed the maintenance. Basically there are two type of maintenance, first regular maintenance, conducted in daily basis and second overall maintenance, called Turn Around (TIA), conducted as maintenance scheduling. The main problem facing the management recently is that the implementation of TIA project is often delay, caused by the shortage of material required and other supporting facilities. Based on function organizational, the Logistic has an authority to provide the material required and transportation facilities for supporting Turn Around project. To solve that problem, it is necessary to design Computer based Information System. in designing of Information System adopt Structured Analysis and Design Method (SSADM). This method uses the technique for modeling data, process and data flow. The designing firstly define the problem, then analyze the system by using data flow diagram. At the same time The User Requirement were gathered as the basis for determining system requirement. Data documentation would be conducted to define data required and then performed normalization process. From data normalization then would be created Entity Relationship Diagram and Logical Record structure for database design. System Information design used qualitative analysis and were performed until designing a prototype of information system included database design. Even though the implementation stage was not conducted but the designing of information system at least can assist the logistic to solve that problem that is logistic services to support Turn Around project on time.

Abstrak :
Ketersediaan data dan informasi yang handal, akurat dan tepat waktu hingga saat ini masih harus ditingkatkan. Sistem Informasi Kesehatan (SIK) yang ada saat ini belum mampu menjawab seluruh kebutuhan stakeholder, baik internal maupun ekternal Kementerian Kesehatan. Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) merupakan unit kerja yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas di bidang data dan informasi kesehatan dan bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan. Penelitian yang berjudul Rencana Aksi Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Tahun 2016-2019 dengan Pendekatan Balanced Scorecard, dilaksanakan pada bulan April-Juni 2015. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan visi, misi, tujuan jangka panjang, gambaran posisi Pusdatin, strategi, KPI, dan kegiatan untuk empat tahun ke depan. Metode penelitian ini adalah deskriptif kualitatif melalui telaah dokumen, wawancara mendalam, diskusi kelompok terarah dan Concensus Decision Making Goup (CDMG) dengan Tim NSPK Pusdatin. Berdasarkan hasil skor EFE (2,25) dan IFE (2,64) pada analisis situasi, maka diketahui posisi Pusdatin pada matriks IE adalah Hold and Maintain. Sedangkan pada Matriks TOWS berada pada kuadran 2 (Internal Fix-it Quadrant) dan kuadran 3 (External Fix-it Quadrant). Terdapat dua strategi besar yang dirumuskan dari enam strategi hasil matrik QSPM. Strategi pertama Optimalisasi SIK melalui integrasi sektoral dan advokasi dan kedua Good governance melalui tata kelola data dan informasi, SDM, dan penganggaran.

---

The availability of reliable, accurate and timely data and information until now still need much improvement. Existing Health Information System (HIS) has not been able to answer the whole needs of stakeholders, both internal and external client of the Ministry of Health. Center for Data and Information (Pusdatin) is a unit which is responsible for the enforcement of tasks in the field of health data and information and responsible to the Minister of Health. The study, entitled Plan of Action for Center for Data and Information of the Ministry of Health Year 2016-2019 with the Balanced Scorecard Approach, has been implemented in April-June 2015. This research aims to formulate a vision, mission, long term goals, organization?s position, strategy, KPI, and activities for the next four years. The method of this research is descriptive qualitative through document review, in-depth interviews, focus group discussion and Consensus Decision Making Group (CDMG) with NSPK Team. Based on the analysis of situation, the results of the EFE score (2.25) and IFE score (2.64) determines Pusdatin?s position on the IE-matrix is Hold and Maintain. While in the TOWS matrix, Pusdatin is at the quadrant two (internal fix-it quadrant) and at the quadrant three (external fix-it quadrant). There are two big strategies built from six strategies of QSPM matrix. The first strategy is HIS optimalization through sectoral integration and advocacy and the second strategy is good governance through regulation, human resources improvement and budgeting.

Abstrak :
tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis: 1) kinerja hasil akreditasi badan akreditasi nasional sekolah/madrasah (BAN-S/M); dan 2) manfaat hasil akreditasi BAN-S/M. hasil kajian menunjukkan bahwa: a) kinerja BAN-S/M cukup efektif dengan telah diakreditasnya 212.537 satuan pendidikan dan program keahlian selama lima tahun. hal ini didukung adanya data dan informasi: (a) sebagian kecil dari satuan pendidikan dan program keahlian yang terakreditasi memenuhi tingkat mutu sesuai SNP; (b) komponen SNP yang belum sepenuhnya dipenuhi, yaitu standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, serta sarana-prasarana pendidikan. manfaat hasil akreditasi dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan, antara lain: 1) ditjen. dikdasmen, kepala sekolah; 2) dinas pendidikan kabupaten/kota; 3) pemerintah daerah; 4) kepala sekolah dan guru dalam rangka pembinaan teknis pelayanan pendidikan yang bermutu.

Abstrak :
Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis: 1) kinerja hasil akreditasi badan akreditasi nasional sekolah/madrasah (BAN-S/M); dan 2) manfaat hasil akreditasi BAN-S/M. hasil kajian menunjukkan bahwa: a) kinerja BAN-S/M cukup efektif dengan telah diakreditasnya 212.537 satuan pendidikan dan program keahlian selama lima tahun. hal ini didukung adanya data dan informasi: (a) sebagian kecil dari satuan pendidikan dan program keahlian yang terakreditasi memenuhi tingkat mutu sesuai SNP; (b) komponen SNP yang belum sepenuhnya dipenuhi, yaitu standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan kependidikan, serta sarana-prasarana pendidikan. manfaat hasil akreditasi dapat dijadikan acuan bagi para pemangku kepentingan, antara lain: 1) ditjen. dikdasmen, kepala sekolah; 2) dinas pendidikan kabupaten/kota; 3) pemerintah daerah; 4) kepala sekolah dan guru dalam rangka pembinaan teknis pelayanan pendidikan yang bermutu.

Abstrak :
Departemen Kesehatan Republik Indonesia menuju Indonesia sehat 2010 telah menetapkan kebijaksanaan umum pembangunan bidang kesehatan antara lain adalah peningkatan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Pegawai kesehatan merupakan bagian yang terbesar dari sumber daya manusia di bidang kesehatan yang mempunyai kedudukan strategis didalam pembangunan nasional, disamping sebagai pemikir, perancang, dan penggerak pembangunan, juga sekaligus sebagai pelaksana pembangunan. Organisasi Kesehatan merupakan organisasi yang padat karya dengan rentang kendali yang lebar, membutuhkan sistem informasi yang dapat menjamin aksessibilitas data pada seluruh tingkatan administrasi kesehatan. Seiring dengan perkembangan di bidang teknologi informasi, Biro Kepegawaian Departemen Kesehatan Republik Indonesia semenjak tahun 1996 telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMKA), dengan tujuan untuk dapat mengumpulkan data pegawai di seluruh Indonesia dengan baik dan akurat sehingga data yang ada memberikan informasi yang optimal untuk menjawab masalah ketenagaan. Untuk menuju terlaksananya pengumpulan data pegawai yang akurat, Propinsi Sumatera Barat semenjak tahun 1997 telah menerapkan pelaksanaan SIMKA secara berjenjang mulai dari tingkat propinsi sampai ke unit kerja di kabupaten dan kota. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi pelaksanaan SIMKA di tingkat Propinsi Sumatera Barat dengan melakukan analisis yang mendalam terhadap penerapan SIMKA selama kurun waktu 3 tahun (1997-2000). Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dimana pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara mendalam (indepth interview) dan diskusi kelompok terarah (focus group discusion). Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa, program SIMKA telah dilaksanakan di tingkat propinsi Sumatera Barat, tetapi pengumpulan data, transportasi data dan up date yang sesuai dengan aturan SIMKA belum berjalan dengan baik disebabkan antara lain perhatian dan kesadaran akan pentingnya data masih kurang, sehingga data yang ada belum memberikan informasi yang akurat. Kualitas tenaga pengelola tingkat propinsi dilihat dari kemampuan dan keterampilan cukup memadai namun penampilan kerja perlu ditingkatkan, sedangkan sumber daya lainnya seperti sarana dan dana untuk tingkat propinsi tidak menjadi hambatan yang utama. Selanjutnya untuk pembinaan dan evaluasi program belum berjalan sebagaimana mestinya, evaluasi belum dijalankan secara terkoordinasi dan belum memberikan kontribusi terhadap perencanaan dan pengembangan SIMKA, Disamping itu pemanfaatan data SIMKA baru terlaksana di bagian kepegawaian belum meluas pada lintas program khususnya dalam peyusunan kebutuhan,penyebaran dan pengembangan tenaga. Saran yang diberikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah untuk pimpinan unit kerja perlunya peningkatan pemberdayaan tenaga pengelola khususnya dalam pengolahan dan analisis data dan adanya evaluasi program SIM1KA yang dilaksanakan secara terkoordinasi. Sedangkan untuk Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat agar melakukan peningkatan sosialisasi SIMKA pada seluruh unit kerja dan menjadikan SIMKA termasuk salah satu program yang di prioritaskan dan dilaksanakan secara konsisten. ......Analysis Implementation Of Employee Management Information System in West Sumatera at Year 2000Repulic Indonesia Health Departement toward Health 2010 already adopted policy of common development in Health to increase the human resource development. Health man power is the biggest part of human resource in health cervices that have the strategic position in nasional development, beside being thinker, designer and motivator of development, also being the development executor. Health Organization is a big organzation with spread control, needed the information system to guarantee the data accessibility around the health administration level. As far as the growing of information Technology field, bureau of personal. ministry of Health Republic Indonesia already develop the Employee Management Information System since 1996 (SI KA), with the purpose to colecting employee data all around Indonesia with good and aceurat that can give optimal information to answer the employee problems. Towards the application of collecting accurate employee data, West Sumatera already adopted SIMKA application gradually from province to the city and regency since 1997. The research purposed is to get the information of SIMKA application at province level in West Sumatera doing indepth analyze SIMKA application during 3 years periode ( 1997-2000). The research use qualitative approach, the primary data collected by indepth interview and focus group dicussion. The result showed that SIMKA program is already applied in West Sumatera, but the collected data, data transportation, and up date according in the SIMKA rules is not going well yet,because realize that data still not quite enough so that the existing data still cannot give the accurat information. Quality of controller in propincial level is quite enough if seem from skill and capabality, and other sources such as finance and facilities the provincial level is not being the main problem. Program evaluation is not going well, and can not give cotribution well yet to improve SIMKA program. The advise this result given to the head of Work Unit to increase the control capabality especially in process and analyze data. For the Head of Health Official of West Sumatera to increase the SIM1KA sosialization to all units and put SIMKA as one of program priority and applied consistenly.

Abstrak :
Berakhirnya program Amnesti Pajak pada 2017, menandainya dimulainya era keterbukaan akses informasi untuk kepentingan perpajakan, salah satunya adalah akses informasi keuangan pada lembaga keuangan. Direktorat Jenderal Pajak berwenang mendapatkan akses informasi keuangan tersebut untuk beberapa keperluan, salah satunya adalah untuk keperluan pemeriksaan pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengunaan data dan informasi perbankan dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan di lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Matraman. Dalam melakukan evaluasi, akan digunakan data primer berupa wawancara kepada Fungsional Pemeriksa Pajak sebagai narasumber yang sebelumnya telah dilakukan survei kepada beberapa responden yang terkait dengan topik penelitian, yaitu Account Representative dan Fungsional Pemeriksa Pajak. Evaluasi dilakukan dengan menggunakan OECD Six Evaluation Criteria, yaitu Relevansi (relevance), Koherensi (coherence), Efektivitas (effectiveness), Efisiensi (efficiency), Dampak (impact), dan Keberlanjutan (sustainability). Hasil penelitian berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, menunjukkan bahwa data dan informasi perbankan memiliki peran yang besar dalam proses pemeriksaan pajak, yang utamanya adalah sebagai sumber data temuan pemeriksaan. Meskipun demikian, masih terdapat risiko dan hambatan dalam penggunaan data dan informasi perbankan tersebut, terutama mengenai isu penegakkan hukum dan benturan kepentingan. Diharapkan, pengunaan data dan informasi perbankan dalam pemeriksaan pajak ini dapat dioptimalkan di masa yang akan datang agar kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat. ......The end of the Tax Amnesty program in 2017 marked the start of an era of open access to information for tax purposes, one of which is access to financial information in financial institutions. The Directorate General of Taxes has the authority to obtain access to financial information for several purposes, one of which is for tax audit purposes. This research aims to evaluate the use of banking data and information in tax audits carried out within the Jakarta Matraman Tax Office. In carrying out the evaluation, primary data will be used in the form of interviews with Tax Auditors as sources who previously conducted surveys with several respondents related to the research topic, namely Account Representatives and Tax Auditors. Evaluation is carried out using the OECD Six Evaluation Criteria, such as Relevance, Coherence, Effectiveness, Efficiency, Impact, and Sustainability. The research results, based on predetermined criteria, show that banking data and information have a large role in the tax audit process, the main thing being as a data source for audit findings. However, there are still risks and obstacles in the use of banking data and information, especially regarding issues of law enforcement and conflicts of interest. It is hoped that the use of banking data and information in tax audits can be optimized in the future so that taxpayer compliance can increase.