Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Penelitian ini membahas mengenai pajak reklame atas media promosi KRL Commuter Line. Permasalahan yang diangkat adalah mengenai implementasi pemungutan pajak reklame atas media promosi KRL Commuter Line di Provinsi DKI Jakarta dan Kota Depok. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini adalah masih menimbulkan ketidakseuaian antara konsep pajak daerah yang baik dengan pemungutan yang terjadi di lapangan. Selain itu belum adanya peraturan yang mengatur secara spesifik mengenai pajak daerah yang bersifat mobile, khususnya pajak reklame atas media promosi di KRL Commuter Line. Sehingga masing-masing Pemerintah Daerah, merasa mempunyai hak dalam pemungutan pajak daerah atas pajak reklame di KRL Commuter Line ini. ......This research explain about advertisment tax at media promotion KRL Commuter Line. This research raised one problem, that is implementation advertisment tax at media promotion KRL Commuter Line in Province DKI Jakarta and Depok City. The approach of research is qualitative approach with deep interview. The result of this research is local tax concept not suitable with the real collection of this tax. Therefore promotion media in KRL Commuter Line is mobile and not have specific regulation. So, the each local goverment feel have to claim advertisment tax at media promotion KRL Commuter Line.

Abstrak :
ABSTRAK
Tesis ini membahas penetapan dasar pengenaan pajak atas Bea Perolehan Hak atas Tanah dan atau Bangunan pada perkebunan kelapa sawit. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian eksplanatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam penetapan dasar pengenaan pajak terkait BPHTB di perkebunan kelapa sawit perlu ditelaah terlebih dahulu mengenai substansi dari objek BPHTB, apakah merupakan pemberian hak baru sebagai kelanjutan dari pelepasan hak atau pemberian hak baru diluar pelepasan hak, jika merupakan pemberian hak baru sebagai kelanjutan dari pelepasan hak maka dasar pengenaan pajak hanya berdasarkan atas nilai dasar tanah, jika merupakan pemberian hak baru diluar pelepasan hak, maka dasar pengenaan pajak berdasarkan nilai dasar tanah ditambah dengan nilai investasi.

---

ABSTRACT
The focus of this study is the determination of the tax base on the property right tax in palm plantation. This research using explanative research and qualitative approach. The results of this study conclude that in determining the tax base related to BPHTB in oil palm plantations need to be reviewed first about the substance of the object BPHTB, whether it is a grant of new rights as a continuation of the release of rights or granting new rights outside the release of rights, if it is granting new rights as continuation of the disposal of the right then the tax base is only based on the value of the land, if it is a grant of a new right outside of the disposal of the right, then the tax base is based on the value of the land plus the investment value.

Abstrak :
ABSTRAK
Skripsi ini menganalisis penerapan bobot sebagai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor ditinjau dari konsep congestion cost yang intinya berfokus untuk mengurangi kemacetan serta dampaknya terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Skripsi ini juga meninjau upaya pemerintah dalam mengalokasikan hasil penerimaan bobot. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu mengalokasikan sepenuhnya hasil penerimaan bobot untuk pemeliharaan jalan dan pencemaran lingkungan. Oleh sebab itu, penelitian ini menyarankan agar biaya-biaya yang terkait dengan pencemaran lingkungan perlu diperhitungkan dalam menetapkan koefisien bobot.

---

ABSTRACT
This thesis analyzes the application of weights as motor vehicle tax basis in terms of the concept of congestion cost that essentially focused on reducing congestion and its impact on road damage and environmental pollution. This thesis also review the efforts of the government in allocating the proceeds weights. The approach used in this study is a qualitative approach with descriptive research. The study concluded that Jakarta Provincial Government needs to fully allocate the proceeds weights for road maintenance and environmental pollution. Therefore, this study suggests that the costs associated with environmental pollution need to be taken into account in setting the weighting coefficients.

Abstrak :
Skripsi ini membahas penetapan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pengenaan Pajak atas produk rekaman ditinjau dari asas-asas pemungutan pajak produktivitas penerimaan, kepastian hukum, dan kesederhanaan. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analisis. Hasil penelitian ini dilihat dari latar belakang penetapan dasar Pengenaan Pajak adalah karena ada potensi pemasukan pajak yang besar namun sulit dipungut jika menggunakan mekanisme umum. Hasil penelitian jika ditinjau dari asas produktivitas penerimaan ketetapan ini bertujuan mengamankan penerimaan negara. Berdasarkan asas kepastian hukum ketetapan ini kurang memberikan kepastian hukum karena kesalahan penggunaan pasal 1 angka 17 Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Akhirnya, berdasarkan asas kesederhanaan ketetapan ini sudah memberikan kesederhanaan baik bagi wajib pajak atau Direktorat Jenderal Perpajakan karena pajak hanya dibebankan pada satu level pemungutan.

---

The focus of this study is the quotition other value as tax base for recording product reviewed from revenue productivity, certainty and simplicity tax principle. This research is qualitative with descriptive analysist design. The result for this research based on the background is because there is big potential tax income but it is difficult to collect with common mechanism. The result reviewed from revenue productivity principle is to secure the income of the country. Based on certainty principle this quotation gives less certainty because the misinterpretation of article 1 number 17 Indonesian Value Added Tax law. Finally, based on simplicity principle this quotition has given simplicity whether for tax payer or Tax General Directorate because the imposition is levied only to one level.

Abstrak :
Evaluasi Terhadap Akuntabilitas Dekonsentrasi pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tesis ini membahas perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight forwarding pada PT BBTI. Secara umum, jasa freight forwarding dibagi empat segmen yaitu jasa pengurusan transportasi murni (JPT), jasa kepabeanan, jasa trucking dan pergudangan. Dalam prakteknya, perusahaan freight forwarding atau forwarder (PT BBTI) bekerjasama dengan pihak ketiga. Pihak ketiga tersebut antara lain perusahaan pengangkutan (transportasi darat, laut dan udara), perusahaan bongkar muat, dan perusahaan pelayanan peti kemas. Forwarder disebut sebagai pihak yang mewakili pemilik barang dalam mengurus pengiriman barangnya maupun kewajiban pabeannya dalam rangka ekspor atau impor. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai maupun peraturan pelaksananya belum mengatur secara khusus mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas jasa freight forwarding sehingga forwarder masih kesulitan dalam menghitung Dasar Pengenaan Pajaknya. Permasalahan yang timbul adalah bagaimana menghitung Dasar Pengenaan Pajak atas jasa freight forwarding sehingga Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut forwarder ke konsumen/pemilik barang sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Begitu juga dengan jasa lain yang dilakukan diluar dari bisnis utamanya. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa forwarder belum sepenuhnya memahami perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas bisnisnya. Hasil penelitian menyarankan agar forwarder mengirimkan surat atau bertanya langsung ke Direktorat Jenderal Pajak untuk menjawab permasalahan yang ada dan agar Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat peraturan perpajakan mengenai jasa freight forwarding yang dapat memberikan kepastian kepada para forwarder.

---

This thesis about the treatment of value added tax on freight forwarding services at PT BBTI. Generally, freight forwarding services divided into four services which pure freight forwarding service, customs brokers, trucking service, and warehouse service. In practice, freight forwarding company or forwarders (PT BBTI) has relationships with cargo companies (via truck, ship, or air carriers), stevedoring companies. Forwarders act as agent of the owner of goods to manage the delivery of his goods to destination and customs duties when doing export or import. The present value added tax regulations do not rule the treatment of value added tax on freight forwarding services specifically so forwarders are still confuse to calculate value added tax base. The main problem is how to calculate value added tax base in order that value added tax put by forwarders to the owners of goods based on taxation regulations. The conclusion of analysis that forwarders do not know to calculate value added tax base at any transactions. The suggestion for forwarders in order to send a letter to Directorate General of Taxation or make a phone call for a solution and for Directorate General of Taxation in order to create a tax regulation about freight forwarding services that will give a certainty for forwarders.

Abstrak :
Indonesia sebagai Negara keempat dengan jumlah penduduk terbesar di dunia memiliki masalah dalam pemenuhan kebutuhan rumah tinggal untuk masyaratnya. Untuk mendukung pemenuhan kebutuhan atas rumah tinggal Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah nomor 34 tahun 2016. Dimana dalam Peraturan tersebut Pemerintah pemangkas tarif PPh final dari 5 persen menjadi 2,5 persen dan menambah objek pajak dari hanya atas peralihan hak bertambah juga atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Tujuan penelitian ini untuk melihat dasar pengenaan pajak terhadap PPh final atas PPJB , dimana PPJB mungkin batal sebelum Akad Jual Beli (AJB) sehingga dapat menimbulkan implikasi dari sisi perpajakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dasar pengenaan pajak terhadap PPh final atas PPJB, yaitu atas penghasilan. Selanjutnya implikasi yang timbul bila PPJB batal dilakukan berupa munculnya pemindahbukuan pajak dan meningkatnya risk of doing business. Saran dari peneliti yaitu pembuatan kebiajakan pajak yang dilakukan oleh pemerintah agar lebih luas cakupannya, tidak hanya bertitik berat pada penjual merupakan developer, namun juga bila penjual merupakan perorangan dimana peralihan hak bukan usaha utamanya. ......Indonesia as the fourth country with the largest population in the world has a problem in meeting the needs of housing for its people. In answering these problems the Government launched a one million house program, which intends to encourage housing development more massively so that people are easier to own a house. To support the program the Government issued Government Regulation number 34 of 2016. Where in this Regulation the Government cuts the final income tax rate from 5 percent to 2.5 percent and adds the tax object from only the increase in right of entitlements also to the Land and/or Building Sale and Purchase Agreement (PPJB). The purpose of this study is to see the tax base on final income taxe on PPJB, where PPJB may be canceled before the increase in right of entitlements (AJB) so that it can have taxation implications. The method used in this study is a qualitative approach with descriptive research types. The results of the study concluded that the basis for imposing tax on final PPhB on PPJB, is income base. Furthermore, there will be implications that arise if PPJB is canceled in the form of the emergence of tax transfer and increased risk of doing business. Suggestions from researchers are the making of tax policies carried out by the government so that they are broader in scope, not only focusing on sellers as developers, but also if the seller is an individual whose rights are not the main business.