Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 1) arah kebijakan pengalokasian dan pemanfaatn sumber dana pendidikan dan 2) model penyaluran dana pendidikan dari Pemerintah Pusat ke sekolah pascaotonomi daerah. Metode penelitian tang digunakan yaitu deskriptif dengan sampel 22 sekolah/madrasah negeri dan swasta yang tersebar di 15 provinsi. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket dan dianalisis dengan teknik persentase....

Abstrak :
ABSTRAK
Salah satu kebutuhan manusia yang sangat penting dan harus dipenuhi adalah pendidikan. Dana Alokasi Khusus Pendidikan pada bidang pendidikan diberikan pemerintah pusat kepada daerah, salah satunya oleh kabupaten Bandung Barat. Pada tahun 2016 sedikitnya 800 ruang kelas di Kabupaten Bandung Barat dalam kondisi rusak ringan hingga berat. Oleh karena itu yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah bagaimana implementasi kebijakan DAK bidang pendidikan menengah pada Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2011-2015. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan implementasi kebijakan DAK pendidikan menengah oleh Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis, dengan dimensi waktu cross sectional,dan melalui wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung, dan pihak sekolah terkait dalam Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan pada kabupaten Bandung Barat berjalan dengan baik, meskipun pada tahun 2011 implementasi terhambat. Penyebabnya adalah Standar Operating Procedure merupakan hal yang harus diperhatikan dalam implementasi kebijakan dana alokasi khusus bidang pendidikan. Pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2011 Standar Operating Procedure yang ada pada petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan datang terlambat, sehingga menghambat implementasi.

---

ABSTRAK
One of the most important human needs and must be met is education. Special Allocation Fund for education sector was given by the central government to the local government, one of the local government is Bandung Barat District In 2016 at least eight hundred classrooms in West Bandung Regency in the condition of minor heavily damaged. The subject matter is how the implementation of DAK policy in the field of secondary education in West Bandung regency in 2011 2015. This research use post positivis approach through intervews with the several actor that involved with the implementation. The result of this research the implementation of special allocation funds for education sector already good, eventhough the implementation get major problem on 2011. The problems was caused by Standar Operating Procedure in the implementation of special allocation funds.In West Bandung regency on 2011 Standard Operating Procedure in the technical guidance and implementation guidance came late, thus hindering the implementation.

Abstrak :
Pendanaan pendidikan merupakan salah satu masalah pelik yang dihadapi Perguruan Tinggi (PT) .Pada saat ini sumber dana yang diandalkan umumnya masih berasal dari masyarakat/orangtua berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan biaya seleksi ujian masuk PT......

Abstrak :
Penerima Beasiswa Pendidikan Indonesia (BPI) Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) memiliki risiko di antaranya terjadinya migrasi intelektual (brain drain) penerima BPI ke negara lain setelah menyelesaikan studi.Tujuan penelitian ini: (1) menganalisis kebijakan pendanaan program BPI oleh LPDP (2) mengevaluasi kebijakan pencegahan brain drain yang telah dilakukan LPDP terhadap penerima BPI, dan (3) merumuskan strategi penggalangan yang ideal terkait pencegahan brain drain terhadap penerima BPI oleh LPDP. Penelitian ini ini menggunakan pendekatan data kualitatif, dengan menggunakan data yang bersumber dari wawancara, sumber terbuka (open source), dan dokumen kebijakan yang kemudian dianalisis secara deskriptif dan SWOT. Teori yang digunakan sebagai basis dari penelitian ini di antaranya teori ketahanan nasional, teori modal manusia dan konsep penggalangan intelijen. Hasil dari penelitian: (1) Pendanaan program BPI yang berasal dari Dana Abadi Pendidikan dan hasil investasi atasnya yang dilakukan oleh LPDP pada investasi jangka pendek dan/atau jangka panjang yang berisiko rendah; (2) Diperlukan peningkatan upaya LPDP dalam melakukan pencegahan brain drain terhadap penerima BPI pada level preventif dan represif (3) Strategi penggalangan ideal yang dapat dilakukan oleh LPDP terhadap penerima BPI dalam mencegah terjadinya brain drain dapat menggunakan metode Reciprocation, Authority, Scarcity, Comitment and Consistency, Liking, and Social Proof (RASCLS). ......Indonesian Education Scholarship Recipients (BPI) of Indonesia Endowment Fund for Education (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan or LPDP) have risks including the occurrence of intellectual brain drain of BPI recipients to other countries after completing studies. The objectives of this study are: (1) analyzing BPI program funding policies by LPDP (2) evaluate the brain drain prevention policies that have been carried out by LPDP to BPI recipients, and (3) formulate an ideal raising strategy related to preventing brain drain of BPI recipients by LPDP. This study uses a qualitative data approach, using data sourced from interviews, open source exploitation, and policy documents which are then analyzed descriptively and SWOT. Theories used as the basis of this research include the theory of national resilience, the theory of human capital, and the concept of intelligence-conditioning. The results of the study: (1) Funding of the BPI program originating from the Education Endowment Fund (Dana Abadi Pendidikan or DAP) and the results of investments made by LPDP on short-term and/or long-term low-risk investments; (2) Increased efforts by LPDP to prevent brain drain for BPI recipients at preventive and repressive levels (3) The ideal intelligence-conditioning strategies that can be carried out by LPDP for BPI recipients in preventing brain drain can use the Reciprocation, Authority, Scarcity, Commitment and Commitment level Consistency, Liking, and Social Proof (RASCLS) method.

Abstrak :
Provinsi Papua dan Papua Barat memperoleh kewenangan otonomi khusus melalui UU No. 21 Tahun 2001. Kewenangan otonomi khusus lebih luas dibandingkan otonomi daerah, bertujuan mengurangi kesenjangan Provinsi Papua dan Papua Barat. Dalam rangka otonomi khusus, Pemerintah memberikan penerimaan khusus yang digunakan dalam empat bidang yaitu pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan prioritas pada bidang pendidikan. Penelitian ini bersifat kualitatif dan kuantitatif, menggunakan metode analisa data berupa Cost Effectiveness Analysis serta menggunakan tehnik pemetaan hambatan untuk menjelaskan mengenai penyebab ketidakefektifan. Untuk menjelaskan pengaruh anggaran dana otsus terhadap tingkat pendidikan digunakan regresi dilakukan mengetahui pengaruh dana otsus terhadap tingkat pendidikan berupa angka melek huruf dan lama rata-rata sekolah. Sampai dengan tahun 2013, diperoleh hasil bahwa kebijakan pemberian dana dalam rangka otonomi khusus tidak efektif dalam meningkatkan pendidikan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Hal ini disebabkan oleh sejumlah permasalahan berupa permasalahan dibidang keuangan maupun permasalahan dibidang pendidikan. ......The provinces of Papua and West Papua has a special autonomy by Law No 21 of 2001 Special autonomy authority greather than local autonomy aimed to reduce the gap the provinces of Papua and West Papua By special autonomy Government gave a special reception that used for four areas education health infrastructure and people economic empowerment with priority in education This research is a qualitative and quantitative study use data analysis method of Cost Effectiveness Analysis and also use mapping barriers technique to explained the causes of the ineffectiveness The use of quantitative approaches such as regression is performed to know the influence of special autonomy fund to the level of education in the form of long literacy rate and average school Until 2013 showed that the policy grants in the framework of special autonomy is not effective in improving education in Provinces of Papua and West Papua It is caused by a number of issues such as the problems in the financial sector and the problems in education.