Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Abstrak :
Untuk memenuhi amanat UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengatur kewajiban 20 % untuk belanja pendidikan dari APBN dan APBD serta menyikapi keterbatasan kapasitas fiscal yang bersumber dari anggaran pemerintah pusat, maka dibutuhkan peran pemerintah daerah untuk turut berpartisipasi menyediakan anggaran Dana Daerah untuk pendidikan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menganalisis dampak Tata Kelola pada anggaran pendidikan yang bersumber dari Dana Daerah pemerintah kabupaten/kota terhadap akses pendidikan dasar di Indonesia. Dalam pelaksanaannya, belanja pendidikan pemerintah tidak dipisahkan menurut sumber anggaran. Sehingga penelitian ini juga mengoperasikan satu persamaan lagi yang menggabungkan sumber anggaran pendidikan pemerintah pusat dan daerah. Dengan menggunakan data panel di 455 kabupaten/kota di Indonesia sepanjang pengamatan tahun 2017-2019, hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dana Daerah terhadap akses pendidikan dasar mengikuti peran anggaran pendidikan pemerintah yang menggabungkan sumber anggaran pemerintah pusat dan daerah. Dimana semakin baik tata kelola pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola anggaran pendidikan pada tahap perencanaan dan penganggarannya, maka semakin tinggi akses ke pendidikan dasar. Dampak positif dan signifikan ini hanya berpengaruh terhadap APM SMP, sedangkan pada APM SD tidak demikian. ......Due to the 20% of education mandatory spending from the APBN and APBD as stipulated in the law of National Education System No. 20 of 2003 and the limited fiscal capacity sourced from the central government budget, the role of local governments is required to participate in providing the local government budget for education sourced from their Local Own Revenue. This study analyzes how governance on the local education government budget affects access to basic education in Indonesia. In practice, government education spending is not separated according to budget sources. Hence, this study also analyzes regressions combining the central and local government education budgets. Using panel data from 455 districts in Indonesia between 2017-2019, the study shows that the local government budget has the same effect as the total government budget to access basic education. The better the local government manages their education budget in the planning and budgeting process, the higher access to basic education. This positive and significant impact occurred only in NER of junior secondary school, while the same impact had not been virtually seen in NER primary school.

Abstrak :
Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh anggaran pendidikan yang dibagi menjadi dana daerah dan transfer daerah terhadap mutu pendidikan dasar di Indonesia yang diproksi dengan skor Pemetaan Mutu Pendidikan (PMP). Dana daerah merupakan anggaran pendidikan yang bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), sedangkan transfer daerah merupakan anggaran pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penelitian ini dilakukan dengan metode reg, si cross section dengan unit analisis 392 kabupaten/kota di Indonesia. Berdasarkan hasil estimasi, baik untuk jenjang sekolah dasar (SD) maupun sekolah menengah pertama (SMP), dana daerah tidak signifikan secara statistik memberikan pengaruh terhadap skor PMP. Sedangkan transfer daerah, secara signifikan memberikan pengaruh positif terhadap skor PMP.  Selanjutnya, apabila dianalisis lebih mendalam, pada jenjang SD, dana daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar pendidik dan tenaga kependidikan (PTK); standar sarana dan prasarana (sarpras); dan standar pembiayaan. Sedangkan pada jenjang SMP, dana daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK. Di samping itu, untuk transfer daerah, pada jenjang SD, transfer daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK, standar sarpras, standar Kelola, standar pembiayaan, standar isi dan standar kompetensi lulusan (SKL). Sedangkan pada jenjang SMP, transfer daerah mempengaruhi skor PMP melalui standar PTK, standar kelola, standar pembiayaan, standar penilaian, standar isi dan standar SKL. ......This study aims to analyze the effect of the education budget which is divided into regional funds and regional transfers on the quality of basic education in Indonesia as proxied by the Education Quality Mapping (PMP) score. Regional Funds are education budgets sourced from local revenue while regional transfers are education budgets sourced from the State Revenue and Expenditure Budget. This research was conducted using a cross section regression method with a unit of analysis of 392 districts/cities in Indonesia. Based on the results, for both elementary and junior high school levels, regional funds are not statistically significant in influencing the achievement of the PMP score. Meanwhile, regional transfers significantly have a positive effect on the PMP score. Furthermore, at the elementary school level, regional funds affect PMP scores through the standards of educators and education staff; facilities and infrastructure; and financing. Meanwhile, at the junior high school level, regional funds affect PMP scores through standards of educators and education staff. In addition, for regional transfers, at the elementary school level, regional transfers affect PMP scores through standards of educators and education staff; facilities and infrastructure; management; financing; content; and graduate competency. Whereas at the junior high school level, regional transfers affect PMP scores through standards of educators and education staff; management; financing; assessment; content; and graduate competency.